Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berkomitmen akan merampungkan perbaikan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga terbarunya pada Juni 2025 mendatang. Hal itu disebabkan kejadian kebakaran pada smelter tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

    “Alhamdulillah kemarin kita sudah memutuskan dengan jalan tengah bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni (2025) dan Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada,” kata Bahlil dikutip Kamis (20/2/2025).

    Bahlil juga menyebut pemerintah akan kembali menerbitkan surat izin eskpor tembaga mentah untuk Freeport usai tertahan sejak Desember lalu. Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan hasil persetujuan dari rapat terbatas (Ratas) yang digelar Prabowo pada awal minggu ini bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dan juga kementerian terkait.

    “Kemarin kita sudah melakukan ratas dipimpin oleh bapak presiden dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan,” ucap Bahlil.

    Dia menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan eskpor tembaga kendati sebelumnya sudah ada aturan soal pembatasan ekspor tembaga mentah adalah pendapatan Freeport yang menurun. Ia menyebut bagaimana pun 50% saham Freeport merupakan milik negara.

    Dengan kata lain, apabila pendapatan Freeport menurun maka penerimaan negara juga berkurang. Selain itu, Bahlil mengatakan ada ribuan karyawan yang berpotensi dirumahkan jika Freeport tak kunjung bisa ekspor.

    “Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan,” tuturnya.

    Meski demikian, pemerintah tetap memberikan sanksi kepada Freeport karena masih mengekspor tembaga kendati jatah ekspornya telah habis pada 2024. “Sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia sudah selesai pada 31 Desember 2024 lalu. Dengan keputusan tersebut mereka tak bisa lagi mengekspor bahan mentah tembaga di tahun ini.

    Namun, pada saat bersamaan, Freeport mengalami kebakaran di smelter mereka. Hal itu membuatnya tak bisa mengolah atau menghilirisasi konsentrat. Di sisi lain, penyimpanan konsentrat juga mengalami over kapasitas sementara izin tak kunjung keluar. Kondisi ini membuat Freeport harus mengurangi produksi mereka dan secara otomatis menurunkan pendapatan yang berimbas pada penerimaan negara sekaligus para pekerja di sana.  
     

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.

    Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.

    “Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini,” katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.

    “Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat,” tegas Bahlil.

    Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.

    Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.

    Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.

    “(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan,” bebernya.

    (pgr/pgr)

  • UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menegaskan, bahwa Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM.

    Menurut Akbar, pengesahan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Minerba membawa angin segar bagi para pelaku UMKM di sektor ini.

    “Kami mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah berperan dalam lahirnya UU Minerba ini. Sebagai mantan ketua umum Hipmi, beliau memahami betul kondisi UMKM di Indonesia,” ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Akbar menyatakan, UU Minerba mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendukung UMKM. Undang-undang yang disahkan DPR ini menjadi dorongan bagi sektor UMKM, yang selama ini terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional.

    Hingga 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar Rp 8.573 triliun per tahun. Selain itu, UMKM juga menjadi sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, mencapai 97% atau sekitar 117 juta orang.

    “UU Minerba ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas, berkontribusi lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjadi benteng dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” jelas Akbar.

    Ia menambahkan, UU Minerba menghadirkan keadilan dalam sektor pertambangan, yang selama ini lebih didominasi oleh korporasi besar. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam industri tambang.

    Akbar juga menilai bahwa UU Minerba selaras dengan misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin dalam Asta Cita, yaitu membangun ekonomi dari desa dan lapisan bawah untuk pemerataan serta pengentasan kemiskinan, telah tercermin dalam kebijakan ini.

    “Hipmi memiliki jaringan di 38 provinsi, dengan 80% anggotanya berasal dari UMKM. Bahkan, masih banyak pelaku UMKM tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya UU Minerba, roda perekonomian akan semakin bergerak,” tutur Akbar.

    Selain apresiasi UU Minerba, ia juga mengajak para pelaku UMKM untuk bersiap memanfaatkan peluang yang diberikan UU Minerba, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain aktif di sektor pertambangan.

  • Ungkap Kecurangan dalam Penjualan Gas Melon, Bahlil Geram: Saya Tak Rela Ini Terjadi – Halaman all

    Ungkap Kecurangan dalam Penjualan Gas Melon, Bahlil Geram: Saya Tak Rela Ini Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kecurangan dalam penjualan gas melon atau elpiji 3 kg.

    Awalnya, ia menjelaskan bagaimana penjualan elpiji 3 kg selalu disubsidi oleh pemerintah.

    Jumlah subsidinya tidak pernah kurang dari Rp 80 triliun per tahun. Pada 2023, angkanya mencapai Rp 87 triliun.

    Dengan adanya subsidi, masyarakat hanya perlu membayar kurang lebih Rp 14.500 sampai Rp 16 ribu untuk elpiji 3 kg.

    Namun, sayangnya, ia menemukan rakyat ada yang membeli elpiji 3 kg dengan harga sekitar Rp 20 ribu, bahkan hingga Rp 30 ribu.

    “Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih. Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, tidak rela ini terjadi,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Ia kemudian mengungkapkan kecurangan dalam penjualan gas melon. Pertama, ada yang satu tabungnya dijual tidak mencapai 3 kg, hanya 2,7 kg.

    “Sumpah potong kucing bapak ibu semua, itu per tabung itu tidak sampai 3 kilogram,” ujar Bahlil.

    Jika yang dijual per tabung hanya 2,7 kg, itu berarti kurang 10 persen dari total yang seharusnya didapat. Artinya, dari Rp 87 triliun subsidi, ada Rp 8,7 triliun yang tidak tepat sasaran.

    Kecurangan berikutnya adalah elpiji 3 kilogram yang dioplos.

    “Elpiji 3 kilogram dioplos, baru dimasukkan ke tabung 12 kilo baru. Itu yang dibeli oleh industri. Kadang-kadang dibeli rumah makan dan hotel itu LPG dari hasil oplosan,” ucap Bahlil.

    Dengan asumsi 5 persen dari elpiji 3 kg itu merupakan oplosan, Bahlil menyebut ada Rp 4,3 triliun subsidi yang tidak tepat sasaran.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan akan membenahi ini, memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat.

  • Bahlil Kaget Gas 3 Kg Dijual Rp 30.000!

    Bahlil Kaget Gas 3 Kg Dijual Rp 30.000!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ketidaksesuaian harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat. Ia tampak terkejut karena harga gas melon bisa menyentuh Rp 30.000 per tabung.

    Padahal harga ideal LPG 3 kg hanya Rp 16.000-an per tabung. ketidaksesuaian harga membuat rakyat harus membayar lebih besar dari harga ideal.

    “Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita beli dengan harga mohon maaf Rp 25.000 Rp 23.000 ada yang Rp 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih gitu loh. Ya saya sebagai mantan orang miskin dan dibesarkan dalam keluarga yang susah nggak rela ini terjadi,” kata Bahlil dalam Indonesia Economic Summit di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, setelah diberi subsidi oleh pemerintah harga LPG per kilogramnya adalah Rp 4.250. Padahal harga asli yang diimpor dari Saudi Aramco mencapai Rp 16.000-17.000 per kilogram.

    “Artinya kita subsidi, negara subsidi Rp12.000 minimal sampai Rp 12.500 per kilogram. Jadi satu tabung LPG 3 kilo itu kita subsidi kurang lebih sekitar Rp 36.000. Idealnya harga ini sampai di rakyat tidak lebih Rp16.000,”

    Bahlil juga menyinggung harga LPG 3 kg yang tidak naik sejak tahun 2007. Sejak tahun itu hingga sekarang gas melon tetap dibanderol pemerintah Rp 4.250 per kg.

    “(Subsidi) Rp 80 triliun, Rp 84 triliun, Rp 87 triliun. Tahun 2023 itu Rp 87 triliun. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Jadi harga yang kita kasih ke masyarakat itu hanya Rp 4.250 per kilogram,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Bahlil menyebut kebutuhan LPG per tahun mencapai 8,3 juta ton, sementara produksinya hanya 1,4 sampai 1,6 juta ton. Selisih itu lalu dipenuhi pemerintah dari impor.

    “Nah terkait dengan ini tidak ada cara lain. Kita harus membangun industri dalam negeri, siapa yang punya wilayah kerja yang C3, C4 daripada gas itu yang bisa kita konversi untuk menjadi LPG. Kalau tidak kita bangun jargas,” tutup Bahlil.

    (ily/rrd)

  • Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil mengakui bahwa notabenenya izin ekspor konsentrat tembaga berakhir pada Desember 2024. Kendati demikian, terjadi insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur. 

    Alhasil, produksi Freeport terancam tidak jalan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan.

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan pabrik smelter Freeport akan kembali bisa beroperasi pada Juni 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan izin ekspor konsentrat itu berlaku sampai Juni saja karena pabrik smelter hanya bisa beroperasi maksimal 60%.

    Sebelumnya, target penerimaan dari pungutan bea keluar turun drastis pada tahun ini usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai M. Aflah Farobi menyebut selama ini bea keluar dari ekspor konsentrat tembaga sangat besar. Tercatat, penerimaan dari bea keluar mencapai Rp20,8 triliun sepanjang 2024.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari pungutan ekspor konsentrat tembaga sekitar Rp11 triliun. Sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar Rp9,6 triliun.

    Usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga, Bea Cukai akan kehilangan sumber penerimaan terbesar. Oleh sebab itu, Aflah menjelaskan target penerimaan dari bea keluar menurun cukup drastis pada 2025.

    “2025, pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp4,5 triliun. Nah, ini tentunya ya sumbernya hanya dari sawit,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Oleh sebab itu, jika pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga maka potensi penerimaan dari bea keluar akan lebih tinggi daripada yang sudah ditargetkan.

  • Bahlil Bongkar Modus Gas Oplosan, Subsidi Rp 8,7 Triliun Bocor

    Bahlil Bongkar Modus Gas Oplosan, Subsidi Rp 8,7 Triliun Bocor

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membongkar modus industri mengoplos gas LPG 3 kilogram untuk menekan biaya produksi. Seharusnya industri memakai tabung gas nonsubsidi, tetapi mengakali dengan membuat gas oplosan.

    “3 kilogram dioplos baru, dimasukkan ke tabung 12 kilogram, baru itu yang dibeli oleh industri. Kadang-kadang rumah makan dan hotel ini beli juga itu,” kata Bahlil saat menjadi pembicara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, negara memberi subsidi LPG 3 kilogram hingga Rp 87 triliun per tahun. Dengan asumsi 5% dipakai oplosan, maka ada Rp 4,3 triliun anggaran subsidi yang salah sasaran.

    Dia juga mengungkap modus pengurangan isi tabung gas. Menurut temuan Bahlil, tak ada tabung gas yang benar-benar berisi 3 kilogram.

    “Sumpah, potong kuping, bapak-ibu, semua itu per tabung itu tidak sampai 3 kilogram, paling tinggi 2,7 (kilogram),” ucapnya dalam menanggapi tabung gas 3 kilogram oplosan.

    Bahlil berkata, modus itu membuat kerugian 10% dari subsidi LPG 3 Kilogram. Dengan begitu, sekitar Rp 8,7 triliun subsidi tidak tepat sasaran.

    Dia juga mempermasalahkan harga gas LPG 3 Kilogram yang bisa menembus Rp 30.000 saat diterima masyarakat. Padahal, negara sudah menyubsidi sekitar Rp 36.000 per tabung.

    “Kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih. Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, tidak rela ini terjadi,” ujar Bahlil dalam merespons tabung gas 3 kilogram oplosan.
     

  • Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan proposal ke Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri.

    Danantara merupakan badan pengelola investasi terbaru yang akan diresmikan Prabowo pada 24 Februari 2025.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Danantara akan berperan strategis dalam melakukan proses investasi untuk membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah, misalnya untuk ketahanan energi dan pangan.

    “Insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, bapak presiden menyetujui, bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Bahlil, Danantara perlu membiayai proyek hilirisasi dalam negeri agar tidak dikuasai oleh pihak asing.

    Pihak asing sebenarnya boleh-boleh saja berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri, tetapi kata Bahlil, mereka tidak boleh menjadi yang mayoritas.

    “Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Berbagi. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar, kita udah mulai berpikir kita punya bahan baku dan kita punya duit,” ujar Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian bercerita ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Ia mengatakan, kala itu ketika dirinya bertugas menarik Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia dipandang seperti sangat membutuhkannya.

    Dengan adanya Danantara yang mengelola dana jumbo, mereka bisa dilibatkan dalam hal pembiayaan, sehingga keterlibatan asing bisa diminimalisir.

    “Seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Memang kita butuh, tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat, nah di sini lah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita,” ucap Bahlil.