Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Sebut Amman Mineral Belum Ajukan Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat

    Bahlil Sebut Amman Mineral Belum Ajukan Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan tambang yang mengajukan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hanya PT Freeport Indonesia (PTFI). Sementara, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) belum mengajukan izin ekspor.

    “Belum, sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meminta fleksibilitas ekspor konsentrat tembaga hingga Desember 2025. Permintaan ini diajukan seiring proses commissioning smelter yang berjalan lebih lambat dari rencana, sehingga ada sisa konsentrat yang idle alias belum bisa diolah.

    Presiden Direktur Amman Mineral, Rachmat Makkasau mengatakan saat ini kapasitas operasional smelter yang dibangun oleh anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) baru 48%. Ia menyebut smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Selain itu, smelter yang memulai proses commissioning sejak Juni 2024 ini juga mampu menghasilkan produk sampingan seperti 830.000 ton asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak, dan 77 ton selenium.

    “Semenjak Juni 2024 commissioning sudah berjalan. Proses commissioning berjalan lambat karena kami melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2).

    Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan kehati-hatian perusahaan dalam mengoperasikan smelter ini dikarenakan kompleksitas teknologi yang digunakan. Selain itu pihaknya juga masih belum handal dalam menggunakan teknologi ini sehingga rawan terjadi kendala.

    “Jadi kami memakai teknologi double-bash dari Yanggu, China. Kemudian kita combine dengan beberapa teknologi provider. Di sana juga ada Merin, dan juga Metsun, atau Ototec,” terang Rachmat.

    “Karena ini adalah teknologi yang baru yang memang sangat berbeda dengan kemampuan kami sebagai penambang. Saat ini operasi smelter ada pada kisaran sekitar 48%,” ucapnya lagi.

    (ara/ara)

  • Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan singkat terkait dengan rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait rencana tersebut, sebab pemerintah masih dalam tahap penghitungan secara internal.  

    “Saya nggak bisa memomentari hal yang saya tidak tahu. Setahu saya masih menghitung itu, masih tetap ada [subsidi BBM] dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun, rencana tersebut semula ditujukan untuk membuat penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. 

    Dalam hal ini, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.   

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).  

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. 

  • Bahlil Sebut Amman Mineral Belum Ajukan Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat

    Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura akan diberikan dengan syarat Singapura harus melakukan investasi pada sektor hilirisasi di Indonesia.

    “Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi, kita lagi mendorong hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil mengatakan, alasan ia belum memberikan izin ekspor listrik lantaran Singapura belum memberikan timbal balik kepada Indonesia.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” katanya.

    Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk lebih memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketahanan energi.

    “Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga harus kasih kita apa. Nah, sekarang tim itu lagi berunding, tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” katanya.

    Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’s Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.

    Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.

    Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

    (ara/ara)

  • Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Singapura untuk berinvestasi pada sektor hilirisasi di Indonesia apabila ingin membeli listrik hijau dari Indonesia.

    “Dia (Singapura) harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya, dia juga melakukan investasi bareng, dong,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bahwa ekspor energi hijau berupa listrik dari Indonesia ke Singapura harus dibarengi dengan perlakuan yang adil antara kedua belah pihak.

    Apabila Indonesia memberikan listrik hijau kepada Singapura, ujar Bahlil, maka Singapura juga harus memberi sesuatu kepada Indonesia.

    “Ini kan di kawasan ASEAN, kami ingin untuk berbagi. Kami ingin berbagi dengan Singapura, tetapi Singapura bagi kita apa?” kata dia lagi.

    Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepada dirinya untuk memprioritaskan kepentingan nasional dalam membuat kebijakan, termasuk terkait ekspor listrik ke Singapura.

    Saat ini, katanya melanjutkan, tim Indonesia dengan tim Singapura sedang berunding untuk mencari format terbaik terkait ekspor listrik.

    “Tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” kata Bahlil.

    Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia siap mengekspor elektrifikasi hijau yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura dengan besaran 2-3 gigawatt.

  • Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih menggodok aturan pembatasan solar subsidi. Ia belum dapat memastikan kapan pembatasan solar subsidi akan dilaksanakan.

    “Nanti pada saat sudah konsepnya matang baru saya ngomong,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Terkait skema pembelian solar subsidi menggunakan QR Code yang sudah diterapkan oleh PT Pertamina (Persero), Bahlil mengatakan sudah cukup baik, namun ia menginginkan lebih baik lagi.

    “Sekarang sudah bagus (skema Pertamina melalui QR Code), tapi harus lebih maksimal bagusnya lagi,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil bicara terkait pembatasan solar subsidi. Dia mengatakan, kebijakan ini mesti dilakukan demi kebaikan rakyat.

    “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi tapi nggak apa-apa, kita sebagai orang Timur sekali layar berkembang pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat bapak ibu semua,” tegas Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Dia menilai, sebuah kebijakan publik memang tidak akan 100% sukses sesuai harapan dalam implementasinya. Apabila ada kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

    “Sudah tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang cukup, mana ada program dari publik di dunia yang 100% cukup,” ujar Bahlil.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Juni 2025

    Pemerintah Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akhirnya memberikan izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga Juni 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas (ratas) yang melibatkan sejumlah kementerian terkait.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, izin ekspor ini diberikan setelah melalui diskusi panjang dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM.

    “Dalam keputusan rapat, kami mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan rakyat Papua,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sesuai aturan dalam undang-undang, batas akhir izin ekspor semula yaitu 31 Desember 2024. Pemerintah sebelumnya telah mendorong PTFI untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga dan mengalihkannya ke pemurnian dalam negeri, seiring dengan selesainya pembangunan smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

    Namun, insiden kebakaran yang terjadi di smelter PTFI Gresik pada Oktober 2024 menyebabkan penundaan operasional. Akibatnya, terjadi penumpukan konsentrat tembaga di gudang PTFI. Setelah dilakukan audit, kebakaran tersebut dinyatakan sebagai insiden kecelakaan murni.

    Berdasarkan hasil audit ini, pemerintah akhirnya menerbitkan kembali izin ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025, dengan syarat smelter di Gresik harus selesai dan beroperasi kembali pada akhir semester I 2025.

    Atas dasar itu, pemerintah melalui ratas memutuskan untuk memberikan izin ekspor Freeport hingga smelter yang rusak selesai diperbaiki pada Juni 2025. Bahlil juga sudah meminta Dirut Freeport Indonesia Tony Wenas untuk menandatangani pernyataan resmi di atas meterai.

  • Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    PIKIRAN RAKYAT – Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan.

    Pemberian Subsidi BBM Secara Langsung

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan gagasan agar subsidi BBM disalurkan secara langsung kepada individu, sehingga lebih tepat sasaran dibandingkan penyaluran dalam bentuk barang. Ia bahkan memperkirakan bahwa kebijakan BBM Satu Harga bisa terwujud dalam dua tahun mendatang atau pada 2027.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” ujar Luhut.

    Ia menambahkan bahwa dengan pemberian subsidi langsung, pemerintah berpotensi menghemat miliaran dolar, karena alokasi dana akan lebih efisien dan tepat sasaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Freeport Dapat Restu Ekspor Konsentrat, Ini Alasan Bahlil

    Freeport Dapat Restu Ekspor Konsentrat, Ini Alasan Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah akan memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga khususnya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Di mana sejatinya, ekspor konsentrat tersebut sudah berakhir pada 31 Desember 2024 lalu.

    Bahlil menyebutkan, izin ekspor konsentrat tembaga tersebut akan diberikan untuk PTFI setidaknya hingga perbaikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga PTF, di Gresik, Jawa Timur tuntas pada Juni 2025.

    Memang, pada Oktober 2024 lalu, smelter tembaga PTFI mengalami kejadian kebakaran yang membuat perusahaan tersebut harus menghentikan operasinya.

    “Smelter ini sebenarnya sudah jadi. US$ 3 miliar sudah sempat diresmikan. Kemudian kan kita tahu bahwa terjadi kebakaran. Tapi setelah dicek ternyata baik asuransi maupun dari Polisi mengatakan bahwa ini memang terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Artinya kahar (force majeure),” kata Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Lantas apa pertimbangan pemerintah untuk memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PTFI?

    Berbicara hal itu, Bahlil menyebutkan jika negara tidak memberikan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PTFI, salah satu hal yang dikorbankan adalah ribuan karyawan PTFI yang terancam dirumahkan.

    Hal itu, lantaran smelter PTFI tidak bisa beroperasi, sedangkan produksi tembaga yang dilakukan PTFI tidak bisa diproses menjadi katoda tembaga. Sehingga operasi PTFI pun terhambat.

    Pun, kata Bahlil, saat ini negara sudah memegang kepemilikan PTFI lebih dari setengahnya yakni mencapai 51%. “Karena 51% saham freeport itu kan sudah beli negara. Masalahnya gini loh. Kalau kita tidak izinin, karyawannya itu jadi apa tuh? Gitu loh,” tegasnya.

    Belum lagi, lanjutnya, perputaran ekonomi khususnya di Timika, Papua juga terancam lantaran hasil tambang tembaganya tidak bisa diproses maupun diekspor.

    “Aku mikir, kalau tidak kita izinin pendapatan untuk Papua, Timika sama Pemda Papua gimana? Terkecuali konsentratnya itu masuk di Smelter supaya ada perputaran ekonomi. Tapi kalau ini stuck. Abis stuck dia nggak bisa produksi. Karyawan semua disuruh stay. Yang nanggung siapa?,” tambah Bahlil.

    Walaupun pemerintah akan memberikan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PTFI setidaknya hingga Juni 2025, Bahlil klaim pemerintah tidak akan terus terlena dengan kondisi tersebut.

    Dia menyebutkan, pihaknya akan tegas jika PTFI tidak kunjung menyelesaikan pembenahan pabrik tembaganya, maka pemerintah tidak segan untuk memberikan sanksi tegas untuk PTFI.

    “Saya sudah minta Pak Tony Wenas (Presiden Direktur PTFI) untuk tanda tangan pernyataan diatas materai dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi,” imbuhnya.

    Tidak terkecuali, Bahlil juga mengungkapkan pemerintah juga memberikan sanksi berupa pajak ekspor tertinggi untuk PTFI lantaran tidak menepati kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga pada 31 Desember 2024 lalu. “Yang untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.