Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025). Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo dan Gibran tiba di lokasi pukul 19.20 WIB. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut langsung oleh Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di depan pintu lift.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran disambut meriah para kader Partai Demokrat. Prabowo lalu menyalami beberapa kader Partai Demokrat yang hadir serta tamu undangan yang terdiri dari ketua umum partai politik dan anggota kabinet Merah Putih.

    Prabowo dan Gibran duduk di satu baris di depan. Prabowo duduk di sebelah SBY, sedangkan Gibran di sebalah AHY.

     

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini yakni Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, Waketum PKB Jazilul Fawaid. Tampak pula elite PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak hadir di acara penutupan Kongres Demokrat, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hingga Kepala BIN Herindra.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah mengucapkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Jokowo.

  • Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, DPR, hingga para Ketua Umum Partai Politik hadir dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam ballroom sekitar pukul 19:20 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas sedangkan Gibran memakai batik.

    Prabowo dan Gibran didampingi Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memasukin ballroom.

    Sebelumnya, sekitar pukul 19:00 WIB para jajaran Kabinet Merah Putih, bertandangan ke dalam ballroom Ritz Carlton. Sorak-sorai para peserta kongres pun menggema dalam ruangan.

    Adapun, sekitar pukul 19:03 WIB Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani datang dalam acara ini. Semua para peserta kongres pun menyambutnya dengan ramai.

    Sementara itu, turut hadir juga Menko Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BP2MI Christina Ariani, dan Wamendag Roro Esti.

    Tak sampai di situ, Plt. Ketua PPP Mardiono, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi PKB di DPR sekaligus Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, dan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

  • Konsesi Tambang Berau Coal Diciutkan, Bakal Dibagikan ke Ormas dkk?

    Konsesi Tambang Berau Coal Diciutkan, Bakal Dibagikan ke Ormas dkk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum memutuskan pemanfaatan dari hasil penciutan lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) PT Berau Coal.

    Belum ada keputusan pasti terkait potensi pemberian lahan tersebut ke UMKM, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan maupun koperasi. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan adanya penciutan lahan dalam perpanjangan PKP2B menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Berau Coal yang berlaku hingga 26 April 2035. Berau Coal merupakan PKP2B generasi pertama yang izinnya berakhir tahun ini. 

    “Benar ada penciutan, untuk sisa penciutan akan dievaluasi apakah dapat ditetapkan menjadi WIUPK [wilayah izin usaha pertambangan khusus] atau tidak,” kata Tri kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025). 

    Merujuk pada situs resmi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IUPK Berau Coal diterbitkan dengan nomor perizinan 1/1/IUPK/PMA/2025 dan dengan kode WIUP 1300003032014075.  

    IUPK operasi produksi Berau Coal berlaku pada 31 Januari 2025 hingga 26 April 2035, dengan luas area konsesi 78.004 hektare (ha) yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Adapun, terbitnya IUPK ini merupakan perpanjangan dari hak konsesi Berau Coal yang dimulai pertama kali pada 26 April 1983.

    Berdasarkan situs resmi Berau Coal Energy, kala itu perusahaan memperoleh PKP2B dengan nomor surat 178.K/40.00/DJG/205.  Dalam perjanjian tersebut, luas area konsesi Berau Coal mencapai 108.009 hektar yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan memiliki opsi perpanjangan 2 x 10 tahun. Artinya, terdapat penciutan lahan 30.896 hektare dalam IUPK Berau terbaru. 

    Kendati demikian, Tri menegaskan pihaknya belum memberikan keputusan resmi atas potensi penawaran sisa lahan ke pihak manapun. Hal ini harus menunggu aturan teknis sebagai turunan dari revisi Undang-Undang Minerba untuk pemberian ke penerima manfaat prioritas, baik itu ormas, UMKM atau koperasi. 

    “Nanti ada kriteria melalui PP/Permen, sesuai perubahan ke-4 UU Minerba kan ada waktu 6 bulan untuk PP-nya,” ujarnya. 

    Namun, Tri mengakui bahwa penciutan lahan Berau Coal seluas 30.896 hektare akan menjadi lahan ketujuh eks PKP2B yang dikembalikan ke negara. 

    Sebelum disahkannya Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Kementerian ESDM sempat mengungkapkan enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan. 

    Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa revisi UU Minerba memberikan ruang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran izin usaha pertambangan (IUP).  

    Bahlil mengatakan, kini penawaran izin tambang ormas tak terbatas pada lahan bekas PKP2B.

    “Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B. Tetapi juga itu terbuka untuk di luar eks-PKP2B. Kalau kemarin di dalam PP, itu hanya terbatas pada eks-PKP2B,” ujar Bahlil usai Rapat Paripurna di DPR, Selasa (18/2/2025). 

    Bahlil menuturkan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) yang belum maksimal. 

  • Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Rosan Roeslani resmi memimpin Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai chief executive officer (CEO) seusai resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025).

    Penunjukan Rosan sebagai CEO BPI Danantara ini menegaskan peran strategisnya dalam mengelola investasi negara yang sosoknya sudah dikenal sebagai pengusaha dan profesional berpengalaman di berbagai sektor.

    Lantas, siapakah sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil, perjalanan karier, hingga kiprahnya di pemerintahan Indonesia.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, dengan pengalaman luas di berbagai sektor strategis.

    Rosan mengawali kariernya di bidang keuangan dan bisnis dengan mendirikan Recapital Advisors pada tahun 1997. Perusahaan investasi ini berkembang pesat dan merambah ke berbagai sektor, termasuk pertambangan, infrastruktur, properti, serta media massa.

    Pada tahun 2021, Rosan tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, menempati peringkat ke-87 dengan nilai kekayaan mencapai US$ 450 juta.

    Selain itu, Rosan juga pernah menjabat sebagai penasihat keuangan asosiasi koperasi batik Indonesia (1997-2002) serta wakil bendahara umum himpunan pengusaha muda Indonesia (2005-2008).

    Kontribusinya di dunia bisnis semakin kuat ketika ia terpilih sebagai ketua umum kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021. Dalam perannya ini, ia turut berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjadi ketua satuan tugas omnibus law.

    Kiprah di Pemerintahan

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Kadin, Rosan dipercaya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2021. Selama menjabat, ia berperan aktif dalam mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan dari Belgia, Commander in the Order of Leopold II, pada tahun 2017.

    Pada Juli 2023, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai wakil menteri badan usaha milik negara (BUMN), menggantikan Pahala N Mansury yang berpindah tugas sebagai wakil menteri luar negeri.

    Namun, jabatan ini tidak lama diembannya karena pada Oktober 2023, Rosan memilih mundur untuk berfokus pada perannya sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

    Pasca pemilihan, Rosan kembali dipercaya untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pada 19 Agustus 2024, ia dilantik sebagai menteri investasi dan hilirisasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), menggantikan Bahlil Lahadalia yang dipindahkan menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Posisi ini kembali ia pertahankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pendidikan dan Kehidupan Pribadi

    Rosan menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang administrasi bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, pada tahun 1993. Kemudian, ia melanjutkan studi magisternya di Antwerpen European University, Belgia, dan meraih gelar MBA pada tahun 1996.

    Di awal kariernya, ia sempat bekerja sama dengan Sandiaga Uno, yang kini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam mendirikan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi Recapital.

    Dengan pengalaman panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, serta kepemimpinannya yang visioner, Rosan Roeslani diyakini akan membawa Danantara ke level yang lebih tinggi dalam industri investasi dan keuangan.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    loading…

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Foto/istimewa

    DEPOK – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Eddy lulus dari Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI pada November 2024 lalu.

    Selain Eddy Soeparno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga dinyatakan lulus dalam Program Doktoral Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG) UI pada 2024 lalu. Namun baik Bahlil maupun Hasto tidak terlihat di acara wisuda UI.

    Bahlil Lahadalia resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Baca Juga: Tokoh Pedepokan Silat Cianjur Siap Menangkan Eddy Soeparno

    Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi meraih gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia pada Jumat 18 Oktober 2024.

    Ditemui setelah mengikuti prosesi wisuda, Eddy mengaku bersyukur karena berhasil menyelesaikan studi di UI tepat waktu dan meraih nilai yang diharapkan.

    “Ya alhamdulilah saja berhasil lulus tepat waktu dan juga IPK nya memenuhi untuk dapat cumlaude di UI. Bersyukur saja bisa meraih sarjana, master dan sekarang doktor di UI,” ujarnya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Bahlil, Eddy mengaku tidak tahu dan tidak berkomentar banyak. “Saya tidak tahu ya mungkin karena kita beda fakultas, saya di politik beliau di kajian strategik. Mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas saja,” ucapnya.

    (cip)

  • Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    PIKIRAN RAKYAT – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk diganti dengan skema bantuan yang lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia.

    Luhut lantas menambahkan, distribusi subsidi energi ini baiknya nanti diawasi oleh teknologi Artificial Intelegence alias Akal Imitasi (AI).

    “Kami punya teknologi sekarang. Al itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” tuturnya.

    Respons Menteri ESDM Bahlil

    Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Ilustrasi petugas POM bensin mengisi BBM Pertamax ke pelanggan.

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapannya perihal adanya kabar bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan menghilang dalam dua tahun mendatang atau pada 2027. Adapun kabar ini awalnya muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengaku belum dapat mengomentari lebih detail hal tersebut. Hal itu karena dirinya baru mengetahui kabar tersebut.

    Ia melanjutkan, sejauh ini hitung-hitungan alokasi BBM subsidi masih terus berjalan di internal Kementerian ESDM.

    “Saya enggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu. Saya masih menghitung itu dan masih tetap ada,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil melanjutkan, ketika ada wacana BBM subsidi hilang pada 2027, pemerintah justru segera mengumumkan kebijakan baru terkait skema atau formula untuk penyaluran subsidi energi, baik BBM, listrik, maupun elpiji.

    Bahlil mengungkapkan, dari opsi skema subsidi yang disiapkan. Salah satunya adalah opsi blending, denga subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Adapun, skema ini untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tunggu waktu saja, kemungkinan salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan adalah blending,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat memberikan sinyal bahwa ke depan BBM subsidi akan hilang pada 2027. Dengan demikian, pemerintah akan menerapkan BBM satu harga.

    Namun, hal yang disampaikan eks menteri koordinator bidang maritim dan investasi ini baru sebatas usulan. Alasannya, pemberian subsidi akan lebih efektif kepada orang yang membutuhkan, daripada subsidi yang justru disalurkan kepada barang, seperti BBM.

    Selain menyebut BBM subsidi hilang pada 2027, ia juga memberikan usulan skema, yakni penerapan harga tunggal ini akan memanfaatkan teknologi yang berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

  • Bahlil Ungkap Syarat Singapura Dapat Impor Listrik Bersih dari RI

    Bahlil Ungkap Syarat Singapura Dapat Impor Listrik Bersih dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat Indonesia ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.

    Dia mengatakan Singapura harus ikut memberikan keuntungan pasti bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bahlil berharap Singapura bisa melakukan investasi di Tanah Air.

    Kementerian ESDM selama ini masih menahan rencana ekspor listrik berbasis EBT ke Negeri Singa hingga mendapat kepastian untung bagi RI. Apalagi, Singapura juga meminta carbon capture storage (CCS).

    “Dia [Singapura] harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya dia juga melakukan investasi bareng dong. Jangan energi baru terbarukan kita kirim, dia minta CCS, kemudian Indonesia, [dapat] opo?” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil pun menegaskan Indonesia tidak keberatan untuk mengekspor listrik ke Singapura. Namun, sekali lagi, dia mengingatkan kesepakatan ekspor itu harus menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    Oleh karena itu, Indonesia mensyaratkan ekspor listrik dapat dilakukan jika terjadi penciptaan industri hulu sampai hilir panel surya dan juga komponen pendukung lainnya seperti sistem penyimpanan energi baterai (SPEB) di dalam negeri.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan Asean, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” tutur Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengaku telah bertemu dengan salah satu Menteri di Singapura dan memberikan syarat agar listrik hijau dari Kepulauan Riau dapat dialirkan ke negara tersebut. 

    Terkait tenggat waktu ekspor listrik bersih dilakukan, Bahlil menyebut bahwa keputusan pemerintah akan tergantung pada proposal atau penawaran dari Singapura untuk Indonesia.  

    “Ya tergantung Bapak. Kalau Bapak sudah ada proposal untuk kasih apa Indonesia, kita akan cepat juga. Tapi jangan Bapak tanya terus tentang apa yang Bapak minta. Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” ucap Bahlil beberapa waktu lalu.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).   

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.    

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy.  

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.