Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.

  •  Menteri Bahlil Tetapkan HBA Jadi Penentu Harga Batu Bara Ekspor – Halaman all

     Menteri Bahlil Tetapkan HBA Jadi Penentu Harga Batu Bara Ekspor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang besar.

    Selayaknya Indonesia menjadi penentu harga batu bara di pasar global.

    Selama ini, batu bara asal Indonesia dihargai rendah di pasaran global.

    Pemicunya, setiap kali ekspor, patokan harga yang dijadikan acuan adalah Indonesia Coal Index (ICI) yang nilainya rendah sekali.

    Dampaknya, penerimaan negara dan pengusaha batu bara tak naik-naik.

    Paham akan masalah ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tancap gas.

    Dia pun meneken keputusan menteri (kepmen) yang mengubah acuan harga batu bara ekspor dari ICI ke HBA (Harga Acuan Batu Bara).

    “Ya betul, mulai diberlakukan 1 Maret 2025,” ujar Bahlil kepada wartawan Jakarta dikutip Kamis, 27/2/2025.

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan sosialisasi aturan HBA sebagai patokan harga batu bara ekspor sudah dilakukan.

    Tujuannya mulia agar Indonesia semakin diakui sebagai bangsa mandiri, tidak bergantung kepada negara lain, serta meningkatkan penerimaan negara.

    “Jadi sudah sosialisasi jadi HBA. Selama ini kan batu bara kita harga acuannya kan dikendalikan atau ditentukan negara lain. Bahkan sampai kemudian harga kita dibanderol jauh lebih murah ketimbang negara lain,” kata Menteri Bahlil.

    Menurutnya, dengan adanya aturan HBA ini, Indonesia memiliki harga pasar batu bara ekspor secara global.

    Kebijakan ini sudah melalui kajian panjang yang melibatkan banyak pihak.

    Kesimpulannya, aturan ini berdampak kepada meningkatnya penerimaan negara.

    “Kita harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan orang lain harganya rendah pula. Aku enggak mau itu. Jadi kita sekarang membuat aturan HBA adalah agar harga kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tutur Menteri Bahlil.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan perubahan aturan harga patokan batu bara ekspor, salah satu tujuannya adalah stabilitas harga.

    “Jadi kalau kami menggunakan data, yang harus menggunakan sesuai HBA atau HBP (Harga Batu Bara Patokan) harganya stabil di angka itu saja. Karena tidak ada pergerakan, perbedaan data-data yang berubah,” kata Tri di Jakarta, Rabu, 26/2/2025.

    Meski begitu, ia meminta perusahaan tambang batu bara agar jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

     “Sampaikan realisasi harga seluruhnya. Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik PNBP untuk penentuan harga berikutnya. Sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

    Tri menerangkan, jika harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, maka proses penentuan harga bisa dilakukan dua kali dalam sebulan.

    Sementara jika menggunakan ICI, harga penentu ditentukan sekali untuk sebulan.

    Otomatis, pengambilan datanya terakhir lebih dekat.

    Asal tahu saja, Kementerian ESDM menetapkan HBA periode Februari 2025.

    Hal itu tertuang dalam Kepmen ESDM No. 67/KMB.01/MEMB/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Februari 2025.

    Di beleid itu, pemerintah memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori.

    Jika dibandingkan dengan HBA bulan Januari 2025, batu bara kategori I, II, dan III pada Februari 2025 mengalami penurunan harga.

    Sedangkan kategori IV, yakni batu bara berkalori tertinggi, justru mengalami kenaikan harga.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Berseragam Komcad, Jokowi, SBY, hingga Puan Hadiri Parade Senja di Akmil – Page 3

    Berseragam Komcad, Jokowi, SBY, hingga Puan Hadiri Parade Senja di Akmil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Sang Merah Putih di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Upacara ini merupakan salah satu rangkaian retret kepala daerah

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, SBY dan Jokowi tiba di lokasi upacara sekitar pukul 18.10 WIB. Keduanya datang bersama Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Prabowo, SBY, dan Jokowi kompak memakai seragam loreng-loreng Komponen Cadangan (Komcad). Jokowi dan SBY mengikuti prosesi Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih.

    Jokowi dan SBY juga mendampingi Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan upacara. Mereka naik di mobil Maung yang sama dengan pelat Indonesia-1.

    Selain Jokowi dan SBY, tampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Upacara Parade Senja. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menggunakan seragam Komcad.

    Puan turut melakukan pemeriksaan pasukan. Namun, dia tidak satu mobil dengan Prabowo, Jokowi dan SBY.

    Upacara ini dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM

    Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan membentuk tim untuk memberi kepastian spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons dari keresahan masyarakat soal kualitas BBM.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

    “Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” ucap dia.

    Selain itu, produksi minyak yang tadinya diekspor, Bahlil menyampaikan tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.

    “Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

    Pernyataan tersebut merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

    Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

    Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

    Atas hal tersebut, PT Pertamina (Persero) membantah kabar adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucap Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2).

    Sumber : Antara

  • Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit menegaskan sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI selalu sejalan dengan kepentingan partai berlambang pohon beringin itu.

    “Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar,” kata Supit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, lanjut dia, kader SOKSI mendapatkan posisi yang cukup signifikan di kepengurusan Partai Golkar, di DPR, dan di pemerintahan.

    “Ketum Partai Golkar (Bahlil Lahadalia) juga menjanjikan bahwa SOKSI akan diberikan peran yang jauh lebih besar lagi setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas),” ujarnya.

    Dalam rapat konsolidasi menuju penyelenggaraan Munas XII SOKSI 2025 yang digelar di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, pada Rabu malam (26/2), Supit memberikan sinyal perlunya regenerasi kepemimpinan pada Munas XII SOKSI yang digelar Mei 2025.

    Dalam pidato pengarahannya, Supit menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi internal serta mempersiapkan agenda Munas.

    “Rapat ini merupakan forum silaturahmi dengan pimpinan Depidar (dewan pimpinan daerah) se-Indonesia, sekaligus untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Munas pada 20 Mei 2025,” ujarnya.

    Rapat Pleno Depinas SOKSI sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Munas XII SOKSI akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta. Hasil rapat tersebut juga telah dikomunikasikan kepada tokoh-tokoh Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar.

    Menurut Supit, Munas XII SOKSI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Bahkan sekiranya dibutuhkan regenerasi, maka harus dilakukan demi kemajuan SOKSI.

    “Kita akan berembug seperti apa SOKSI ke depan. Kalau sudah saatnya regenerasi, maka harus ada regenerasi,” kata Supit.

    Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pengurus Pleno Depinas SOKSI serta Depidar SOKSI dari seluruh provinsi di Indonesia.

    Beberapa pengurus Depinas SOKSI lainnya yang turut hadir, antara lain Sekjen Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun, Ketua Harian Freddy Latumahina, Agun Gunanjar Sudarsa, Ferdiansyah, Lawrence Siburian, Dewi Asmara, Bomer Pasaribu, dan Oetoyo Oesman.

    Dewan Pakar SOKSI, Bomer Pasaribu menyarankan Munas SOKSI dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto karena presiden ingin mendengarkan masukan dari banyak kalangan.

    “Saatnya SOKSI bangkit bersama Golkar. Kurvanya masih tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Munas XII SOKSI, Wendy Tuswandi, menjelaskan bahwa salah satu agenda Munas adalah revisi AD/ART untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang.

    “Ini adalah Munas kebangkitan SOKSI, kebangkitan kita bersama,” ujar Wendy.

    SOKSI akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari sebelum pembukaan Munas, dan pasca-Munas akan dilakukan ziarah ke makam pendiri SOKSI, Prof. Suhardiman.

    Panitia telah melakukan survei tempat untuk pelaksanaan Rapimnas, pembukaan Munas, serta persidangan yang akan digelar di Jakarta.

    Dengan berbagai agenda strategis yang telah disiapkan, Munas XII SOKSI diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan organisasi dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi Partai Golkar serta politik nasional.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • Pernyataan Prabowo, Erick Thohir, dan Bahlil soal Mega Korupsi Pertamina

    Pernyataan Prabowo, Erick Thohir, dan Bahlil soal Mega Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga, menjadi sorotan publik. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat tinggi di pemerintah pun memberikan tanggapan mengenai kasus ini, dengan sikap yang berbeda. 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menangani dan membersihkan kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).

    Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menangani persoalan mega korupsi yang terjadi di Pertamina. 

    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pendekatan yang lebih mendalam terkait penegakan hukum. 

    Erick mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan.

    “Kami kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kami harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung,” ujar Erick setelah menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta.

    Erick juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, seperti yang telah dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya, seperti korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya.

    Kendati demikian, Erick menuturkan soal penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Komisaris Utama dan pihak terkait. 

    “Kan ada Komut [komisaris utama], Dirut nanti kami konsultasi, kami diskusi juga seperti apa TPA [Tim Penilai Akhir] proses berikutnya,” tandas Erick. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ikut menanggapi kasus ini. Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan pentingnya menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    Bahlil juga mengingatkan untuk menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dalam setiap kasus yang ditangani. 

    “Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kami harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu,” ucapnya di Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025). 

    Meski begitu, terkait isu pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax, Bahlil membantah keras rumor tersebut.

    “Enggak ada [BBM oplosan]. Apanya yang kualitas? Kualitas kami kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya,” pungkas Bahlil.

    Sekadar informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa modus Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Kejagung RI mengemukakan bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92. Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar RON 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis pertamax.

  • Terpopuler, Prabowo resmikan Bank Emas dan Pertamina bantah oplos BBM

    Terpopuler, Prabowo resmikan Bank Emas dan Pertamina bantah oplos BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia hingga Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    Peresmian Bank Emas tersebut ditandai dengan prosesi Presiden memasukkan dummy emas batangan ke dalam treasure box.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Cek status penerima PIP 2025, ini langkah dan situs resminya

    Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

    Untuk memastikan apakah siswa telah menerima bantuan ini, pengecekan status penerima dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

    Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Bahlil: “Blending” BBM tak menyalahi aturan selama “speknya” sesuai

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

    Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Panduan tukar uang baru di kas keliling Bank Indonesia dan bank umum

    Layanan penukaran uang ini akan dimulai pada Senin, 3 Maret 2025, dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi). Program ini akan berlangsung hingga 27 Maret 2025 di berbagai lokasi yang telah ditentukan.

    Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi

    PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (26/2/2025) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari pernyataan Menteri ESDM mengenai skema pencampuran atau blending bahan bakar minyak (BBM) hingga pendirian bank emas pertama di Indonesia.

    Berikut rangkuman beritanya.

    Bahlil: “Blending” BBM tak menyalahi aturan selama “speknya” sesuai

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending—proses pencampuran—bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    “Boleh (blending) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya (spesifikasinya) sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

    Baca selengkapnya.

    Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi

    PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

    “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Ketua BPKN: Dugaan pengoplosan Pertamax mencederai hak konsumen

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok mengatakan, apabila dugaan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax terbukti benar, maka hal ini mencederai dan menyebabkan hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah jelas terpinggirkan.

    “Yang mana hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,” ujar Mufti di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Prabowo: Bank emas tingkatkan pengendalian stabilitas moneter

    Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pendirian bank emas pertama di Indonesia akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter nasional.

    “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo saat berpidato dalam peresmian layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News