Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Wamen Investasi: Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 06:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membiayai proyek dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

    “Melalui Danantara, tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran untuk batu bara menjadi produk DME. Produk ini adalah produk pengganti LPG, yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita,” ucap Todotua dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

    Setiap tahunnya, lanjut dia, Indonesia melakukan impor LPG dengan angka yang cukup besar.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam forum yang sama, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7–8 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

    Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang bisa diubah untuk menjadi DME guna menggantikan LPG.

    “Apabila program ini (DME) bisa kami laksanakan maka kami bisa mengurangi impor LPG ke depannya,” kata Todotua.

    Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

    DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

    Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

    Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi untuk proyek DME ini diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengolahan batu bara menjadi DME.

    Sumber : Antara

  • Pasokan Listrik Kalimantan Aman Saat Ramadan dan Idulfitri

    Pasokan Listrik Kalimantan Aman Saat Ramadan dan Idulfitri

    Banjarmasin, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, memastikan pasokan listrik di Kalimantan tetap stabil selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    Saat mengunjungi Walking Gallery di GIS Ulin 150kV PT PLN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025), Bahlil menegaskan bahwa cadangan listrik mencapai 38% dibandingkan beban puncak. Ia memastikan tidak ada kendala berarti dalam distribusi listrik.

    “Secara keseluruhan tidak ada masalah. Kondisi listrik selama bulan puasa hingga Idul Fitri aman,” ujar Bahlil.

    Ia juga menilai kesiapan jaringan listrik sudah optimal.

    “Jaringan bagus, tidak ada kendala,” tambahnya.

    Dalam kunjungan ini, Bahlil dan Dirut PLN meninjau kesiapan infrastruktur GIS Ulin guna memastikan distribusi listrik tetap lancar menjelang hari raya.

    Dengan pasokan yang stabil, masyarakat Kalimantan dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran tanpa khawatir pemadaman listrik.

    Selain listrik, Menteri Bahlil juga mengecek kualitas BBM dengan mengambil sampel Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di SPBU Banjarbaru.

    Ia pun mengunjungi SPBU nelayan PT AKR di Pekauman, Banjarmasin, untuk melihat langsung proses pengisian bahan bakar kapal nelayan.

    Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi, baik pasokan listrik di Kalimantan maupun BBM selama Ramadan dan Idulfitri.

  • Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idul Fitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) memastikan kesiapan dan keamanan stok bahan bakar minyak (
    BBM
    ) serta
    liquified petroleum gas
    (
    LPG
    ) selama Ramadhan dan
    Idul Fitri 2025
    untuk wilayah regional Kalimantan, khususnya
    Banjarmasin
    . 
    Kepastian tersebut dinyatakan melalui kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (
    ESDM
    )
    Bahlil Lahadalia
    bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Rabu (19/3/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Bahlil meninjau beberapa fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 di Jalan Lingkar Utara, Kota Banjarbaru, Pangkalan LPG 3 kg Sudarga di Jalan Sukamara, serta Integrated Terminal Banjarmasin.
    Kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) 2025. 
    Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kepastian pelayanan pemerintah terhadap energi, baik dari sisi BBM maupun LPG.
    “Jadi secara keseluruhan, stok BBM aman, tidak perlu ada kekhawatiran. Bagi yang akan merayakan Idul Fitri, tidak ada masalah. Alhamdulillah, untuk Kalimantan, insyaallah bisa kami antisipasi dengan baik,” kata Bahlil dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu.
    Bahlil juga menegaskan, kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. 
    “Hasil pantauan kami terhadap kualitas produk RON 90, RON 92, dan RON 98 menunjukkan tidak ada masalah. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), kualitasnya oke,” tegasnya.
    Selain itu, Bahlil memastikan ketersediaan stok LPG di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman. 
    “Untuk LPG di Kalimantan juga aman. Stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” ujarnya.
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina melalui Satgas Rafi telah menyiagakan seluruh infrastruktur di regional Kalimantan. 
    Infrastruktur tersebut meliputi 17 terminal BBM, tiga terminal LPG, 11 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 pangkalan LPG, 47 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) , dan 17 agen minyak tanah.
    “Untuk memastikan layanan selama periode Satgas Rafi tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah diperiksa. Pertamina juga menyiagakan fasilitas tambahan,” jelas Simon.
    Pertamina menyediakan layanan tambahan untuk regional Kalimantan, seperti layanan energi pendukung di jalur potensial, termasuk jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. 
    Layanan lainnya adalah terdapat 90 unit SPBU 24 jam, 246 unit agen LPG, satu titik layanan BBM dan Kios Pertamina Siaga, empat unit
    motorist
    , dua unit mobil tangki siaga, dan tiga unit Serambi MyPertamina.
    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman,” tegas Simon.
    Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mengembangkan program-program yang berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
    Upaya tersebut selaras dengan penerapan
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin


    PIKIRAN RAKYAT     – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan melalui kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman, “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan faslitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Jakarta –

    Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sukses nya pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/3) kemarin, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang sudah dijalankan Bahlil sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Menteri Bahlil juga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Peran beliau sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, ia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Unggul menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40% tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Unggul menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif akan mendapat manfaat dari pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas tinggi, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, telah memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Lebih lanjut, Unggul menjelaskan, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh PMR Gresik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan design single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 – 700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor. Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini maka konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik jauh ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI. Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan
    perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta.

    (akd/ega)

  • Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia– Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti kesuksesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/3) lalu, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang dijalankan Bahlil sejak menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Bahlil juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Perannya sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, dia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia, seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Dia menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40%, tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif mendapat manfaat dari pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan KEK Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan PMR Gresik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000-700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor.

    Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini, konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini turut membuka lapangan pekerjaan. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

    “Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta,” pungkas dia.

    (rah/rah)

  • Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Mengutip merdeka.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang. 

    Langkah ini sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat dikutip dari Antara, Sabtu (15/3).

    Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. 

    Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang. Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (18/2), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    “Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir,” ucap Menteri ESDM.

  • Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar La Ode Safiul Akbar merespons positif soal wacana pesantren akan diberikan izin untuk mengelola tambang.

    La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa wacana pemberian izin tersebut oleh pemerintah merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa.

    “Santri dan pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

    La Ode merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan merupakan moto pesantren dalam berjuang untuk kebaikan bangsa.

    Untuk itu, kata La Ode, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    La Ode yang juga menjabat sebagai Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu menuturkan, selain sebagai bentuk rasa keadilan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada pesantren, bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Pada masa kemerdekaan pun, peran santri dan pesantren sangat penting untuk merebut kemerdekaan melalui fatwa jihadnya,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ilmi di Gadog, Bogor K.H. Husnan Bey Fananie mengapresiasi Bahlil bila memang rencana itu disetujui oleh Presiden Prabowo dan dapat diwujudkan untuk pondok pesantren.

    Sedangkan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Baubau, Sulawesi Tenggara K.H. Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yang sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UMKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    Ia mengharapkan Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Terkait hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar, La Ode Safiul Akbar mengatakan hal tersebut merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa sebagaimana perwujudan Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut karena selama ini Pesantren juga telah berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia.

    “Santri dan Pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontrubusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33,” tutur La Ode dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    La Ode mengatakan, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, KH Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Dia berharap, sebagai Pimpinan Pesantren, Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada Pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yg sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    (acd/acd)

  • Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui perpanjangan izin ekpor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara peresmian fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) atau pabrik emas PTFI di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

    “Kami laporkan bahwa Freeport sekarang sudah kami setujui perpanjangan izin ekspor,” kata Bahlil.

    Sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter.

    Pembangunan sudah dilakukan PTFI dan rampung pada 2024. Namun, terjadi kebakaran di smelter tersebut pada Oktober 2024. Akibatnya, kegiatan ekspor pun terhenti sejak 31 Desember 2024.

    “Kemarin pabrik mereka terbakar di bagian asam sulfat, jadi produksinya agak macet,” ujar Bahlil.

    Sebagai informasi, pabrik Precious Metal Refinery (PMR) yang diresmikan pada Senin ini oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pabrik pemurnian logam mulia yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan, serta platinum group metals (platinum, palladium), selenium, bismuth, dan lead (timbal).

    Prosesnya menggunakan teknologi hydrometallurgy, yaitu proses ekstraksi dan pemurnian logam mulia secara efisien dan efektif.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu (pertambangan dan pengolahan) ke hilir (pemurnian) di dunia.

    Kapasitas produksi untuk emas di pabrik ini sebesar 50 ton per tahun dan perak 210 ton per tahun.

    Untuk platinum groups yang dihasilkan sebesar 30 kg untuk platinum dan untuk 375 kg Paladium.

    Total biaya pembangunan PMR Smelter sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp 10 triliun.