Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Prabowo Kebut 21 Proyek Hilirisasi Rp 738 T: Bangun Kilang-Garap Pengganti LPG

    Prabowo Kebut 21 Proyek Hilirisasi Rp 738 T: Bangun Kilang-Garap Pengganti LPG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan sekitar 21 proyek hilirisasi utama di tahun 2025. Nilai investasinya mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 738 triliun (kurs Rp 14.400).

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas soal hilirisasi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam kemarin. Bahlil mengungkapkan targetnya ada proyek investasi senilai US$ 618 miliar atau sekitar Rp 8.892 triliun yang akan digarap pemerintah. Namun di tahap awal, 21 proyek akan digarap terlebih dahulu.

    “Kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar US$ 45 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detil, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” papar Bahlil usai rapat.

    Apa saja proyek hilirisasi yang akan dilakukan? Bahlil mengungkapkan beberapa di antaranya. Misalnya saja pembangunan penyimpanan minyak mentah untuk menambah cadangan energi. Diperkirakan penyimpanan minyak ini akan menambah pasokan BBM untuk 30 hari.

    “Storage crude minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari dan itu akan kita bangun di salah satu alternatifnya di Pulau Nipah (Batam),” jelas Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi.

    Kemudian pemerintah juga akan membangun kilang minyak jumbo dengan kapasitas 500 ribu barel. Bahlil menyatakan ini menjadi kilang terbesar yang ada di Indonesia untuk mendorong produksi BBM dalam rangka mengebut ketahanan energi.

    Selanjutnya, akan ada juga proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Nantinya gas DME diproyeksikan menjadi substitusi gas LPG yang selama ini banyak diimpor di Indonesia.

    “Kita juga akan bangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low calories sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor,” beber Bahlil.

    Sektor mineral kritis juga masuk dalam 21 proyek hilirisasi utama pemerintah tahun ini. Bahlil menjelaskan hilirisasi akan dilakukan pada komoditas tembaga, nikel, hingga bauksit. Kemudian hilirisasi juga bakal dikebut di sektor pertanian dan perikanan.

    Danantara Ikut Terlibat

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menyatakan proyek-proyek hilirisasi yang dikebut pemerintah akan didukung pendanaannya oleh Danantara.

    Dalam hal ini, semua kementerian masih perlu duduk bersama untuk merinci proyek-proyek hilirisasi yang mau dilakukan. Utamanya untuk melihat kelayakan proyek dan menghitung hasil dari investasi yang dilakukan terhadap perekonomian Indonesia dan juga penciptaan lapangan kerja.

    “Ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak diberikan pendanaan misalnya oleh Danantara,” sebut Rosan di tempat yang sama.

    “Jadi Danantara juga kita akan melalui proses yang proper, melalui proses kementerian Investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui, karena kita juga terbuka sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita tempuh, yang ingin kita capai,” tegasnya menambahkan.

    (hal/kil)

  • Pemerintah Putuskan Ada 21 Proyek Hilirisasi Nasional pada 2025 dengan Nilai Investasi 40 Miliar USD – Halaman all

    Pemerintah Putuskan Ada 21 Proyek Hilirisasi Nasional pada 2025 dengan Nilai Investasi 40 Miliar USD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin malam, (3/3/2025). 

    Presiden mengumpulkan para Menteri dan Kepala Lembaga tersebut untuk membahas hilirisasi nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut disepakati adanya 21 proyek hilirisasi nasional pada tahun 2025 dengan nilai investasi 40 miliar USD. 

    Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.

    “Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD40 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil.

    Salah satu proyek utama hilirisasi tersebut adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. 

    Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

    Selain itu, pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500 ribu barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. 

    Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.

    Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

    “Sekarang kita tidak butuh investor negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya, yang kita butuh uangnya capek-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, dan off taker-nya pun dari kita,” tuturnya.

    Bahlil menyebutkan bahwa proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. 

    Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi.

    Menurut Bahlil, Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. 

    Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    “Pasti ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cukup banyak angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain, tetapi yang jelas kita blending antara padat karya dan padat teknologi. Yang jelas, tujuan investasi itu kan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Bahlil.

  • Kabar Terbaru Nasib Proyek DME di Tanjung Enim dari Menteri Bahlil

    Kabar Terbaru Nasib Proyek DME di Tanjung Enim dari Menteri Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perkembangan terbaru terkait proyek dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

    Dia angkat bicara terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) yang hingga saat ini belum mendapatkan investor setelah kandas ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat (AS)

    Dia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi bergantung pada investor asing untuk mengembangkan proyek tersebut.

    “Tahun-tahun sebelumnya, proyek DME ini sudah pernah kami jalankan bahkan sudah dilakukan groundbreaking. Namun, saat itu investornya dari Air Products [AS] kemudian mundur,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Bahlil melanjutkan, setelah Air Products mundur, ada investor dari China yang menawarkan kerja sama. Namun, hingga kini investasi tersebut juga belum bisa diimplementasikan.

    Oleh sebab itu, kata Bahlil, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mencari investor asing, melainkan mengandalkan sumber daya dalam negeri.

    “Sekarang kami tidak butuh investor, [dana dari] negara semua lewat kebijakan bapak presiden memanfaatkan resource dalam negeri,” ucapnya.

    Bahlil menekankan bahwa pemerintah hanya membutuhkan teknologi dari luar negeri untuk dapat merealisasikan rencana tersebut.

    Dengan strategi ini, Bahlil optimistis proyek DME bisa berjalan lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan energi nasional.

    “Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita kemudian offtaker-nya pun dari kita. Jadi, saya pikir kali ini enggak ada ketergantungan kepada pihak lain,” pungkas Bahlil.

  • AS-China Batal, Prabowo Lanjut Proyek Pengganti LPG Pakai Danantara?

    AS-China Batal, Prabowo Lanjut Proyek Pengganti LPG Pakai Danantara?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan proyek gasifikasi batu bara atau dimetil eter (DME), yang merupakan energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG). Rencananya pemerintah akan membangun proyek ini dengan sumber dana dari dalam negeri.

    Hal ini diungkapkan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi di Istana Negara, Senin (3/3/2025) malam.

    “Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku dari pada batu bara, low calorie sebagai substitusi dari pada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor,” kata Bahlil.

    Bahlil juga menjelaskan, proyek DME sebetulnya sudah ada rencana pembangunan dari investor asal Amerika Serikat (AS) dan China. Namun rencana itu urung dilakukan dengan alasan tertentu.

    “Saya ingin menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya DME itu sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah lakukan groundbreaking, tapi waktu itu investornya dari Air Products itu, kemudian mundur. Tapi kemudian ada investor dari China tapi juga tidak mampu diimplementasikan,” kata Bahlil.

    Namun menurut Bahlil, kini RI berencana menggunakan kekuatan dari dalam negeri untuk merealisasikan proyek itu, baik dari modal negara maupun swasta nasional. Meski diakui terkait teknologi masih membutuhkan kerja sama dari pihak asing.

    “Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan bapak presiden memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka (asing) adalah teknologinya. Uang capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya, offtaker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini enggak ada ketergantungan kepada pihak lain,” katanya.

    Ia pun menjelaskan kemungkinan besar salah satu pemodal yang akan membangun proyek ini berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara).

    Selain itu, menurut Bahlil rencananya proyek DME itu akan direalisasikan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.

    “Ada tiga ada empat proyek yang akan kita dorong DME secara paralel,” kata Bahlil.

    (dce)

  • Bahlil: Ada 21 Proyek Hilirisasi Didanai Danantara, Nilai Investasi US Miliar

    Bahlil: Ada 21 Proyek Hilirisasi Didanai Danantara, Nilai Investasi US$45 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proyek hilirisasi yang akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dalam rapat terbatas yang digelar bersama Presiden Prabowo Subianto dan anggota Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, telah diputuskan bahwa tahap pertama hilirisasi ditargetkan mencapai US$618 miliar pada 2025 untuk menyasar 21 proyek hilirisasi.

    “Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan [hasilnya] kurang lebih sekitar US$618 miliar untuk 2025, yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama dengan total investasinya kurang lebih sekitar US$45 miliar,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa proyek pertama yang akan dilakukan adalah pembangunan storage crude minyak untuk ketahanan energi nasional. Berdasarkan Perpres, Indonesia perlu menambah cadangan minyak hingga 30 hari dan salah satu opsi penyimpanan akan dibangun di Pulau Nipa.

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga akan membangun refinery dengan kapasitas sekitar 500.000 barel yang akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun proyek Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara berkalori rendah sebagai substitusi LPG impor. Selain sektor energi, proyek hilirisasi juga mencakup peningkatan nilai tambah komoditas seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

    Di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, Bahlil menyebutkan bahwa juga telah disiapkan beberapa proyek yang akan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Yang lain-lain saya pikir termasuk di dalamnya adalah meningkatkan nilai tambah pada proses tembaga, kemudian nikel dan juga bauksit untuk sampai dengan alumina,” pungkas Bahlil.

  • Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

    Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi selama beberapa tahun ketika Ahok masih menjabat di Pertamina.

    “Saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan karena yang bersangkutan pada waktu itu aktif sebagai komisaris dan mengetahui katanya. Apalagi ada pernyataannya seperti itu,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

    Idrus mengatakan penjelasan dan pernyataan Ahok bisa dijadikan bukti tambahan. Pasalnya, Ahok mengaku memiliki informasi-informasi yang lebih faktual sehingga Ahok bukan lagi dipanggil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi langsung oleh Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” tandas Idrus.

    Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk memanggil Ahok dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Menurut Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, Kejagung akan memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

    “Jadi siapa pun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025). 

  • Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
    Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    , dalam skandal mega korupsi tersebut.
    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
    Golkar
    Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025). 
    Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. 
    Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
    Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
    “Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
    Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
    Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya. 
    Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
    Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
    Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
    “Isu
    reshuffle
    , isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari. 
    Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini  bukan masa politik. 
    “Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
    Sebab, kronologi kasus
    korupsi Pertamina
    tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
     
    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
     
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
     
    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
     
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
     
    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
     
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
     
    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
     
    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketum nya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” imbau Nurul.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat terutama warganet di media sosial soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” tegas Ari.

  • Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan korupsi pada lingkungan PT Pertamina yang telah menyeret sembilan tersangka menjadi perhatian publik secara luas. Dugaan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 kuadtriliun cukup menjengangkan publik.

    Seperti diketahui, dugaan korupsi di Pertamina itu tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus megakorupsi itu diduga terjadap pada periode 2018-2023.

    Seiring perkembangan kasus dugaan korupsi itu, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Merespons hal itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri, sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM, yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.