Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Sumber Global Energy Bantah Lakukan Kecurangan Bisnis

    Sumber Global Energy Bantah Lakukan Kecurangan Bisnis

    Jakarta –

    PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) mengklaim telah dicurangi oleh mitra bisnisnya asal Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka). Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batu bara ini merasa dirugikan setelah munculnya tuduhan penipuan yang disebarkan lewat media.

    Merasa nama baik perusahaan tercemar, Direktur Utama SGER, Welly Thomas, pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Februari 2025. Ia menyatakan, dampak dari tuduhan tersebut sangat merugikan SGER, terutama dalam hal kepercayaan pelanggan dan rekan bisnis. Bahkan, pihak perbankan pun mulai mempertanyakan kredibilitas perusahaan.

    “Fraud itu kata-kata yang sangat keras. Seakan-akan kami itu menipu,” kata Welly kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Ia menegaskan, SGER selama ini menjalankan bisnisnya dengan transparan dan tidak pernah terlibat dalam kecurangan, termasuk manipulasi nilai kalori batu bara yang diperdagangkan.

    Menurut Welly, sampai saat ini Danka belum membawa masalah ini ke jalur hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Semua isu yang berkembang sejauh ini hanya beredar lewat media. Ia pun menegaskan bahwa SGER yakin tidak bersalah dan ini bukan kali pertama pihaknya melakukan pengiriman batu bara ke Danka. Saat ini, SGER sedang menunggu pemanggilan dari pengadilan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara kuasa hukum mereka tengah mempersiapkan dokumen pendukung yang diperlukan.

    Masalah bermula ketika SGER menandatangani kontrak jual-beli batu bara dengan Danka pada 21 Juni 2024. Dalam kontrak tersebut, SGER setuju mengirimkan 60.000 metrik ton batu bara dengan harga USD 66,73 per metrik ton dan spesifikasi Net Calorific Value (NCV) sebesar 4.500 Kkal/kg. Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, pengalihan kepemilikan dan risiko atas kargo terjadi setelah batu bara dimuat di atas kapal, dengan menggunakan ketentuan Freight on Board (FOB).

    Sebagai bagian dari kesepakatan, kedua belah pihak sepakat menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveyor & Laboratory untuk memeriksa kualitas batu bara yang akan dikirim. Hasil inspeksi yang dilakukan Anindya menunjukkan bahwa batu bara yang dipasok oleh SGER sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Namun, masalah muncul ketika batu bara tiba di pelabuhan bongkar di Vietnam, tepatnya di Vinh Tan 4 Thermal Power Plant. Danka mengklaim bahwa kualitas batu bara yang diterima lebih rendah dari yang seharusnya, dengan nilai Net As Received (NAR) hanya 3.744 Kkal/kg, berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Danka.

    Namun, menurut ketentuan dalam kontrak, Danka seharusnya mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L) melalui mekanisme umpire. Hal ini tidak dilakukan oleh Danka, dan dengan berakhirnya batas waktu tersebut, hasil inspeksi yang dilakukan oleh Anindya, yang menunjukkan NAR sebesar 4.525 Kkal/kg, menjadi acuan yang mengikat kedua belah pihak.

    Masalah ini semakin melebar ketika Kementerian Perdagangan dan Industri Vietnam (MOIT) mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, pada 27 September 2024. Dalam surat tersebut, MOIT menyebutkan bahwa SGER terlibat dalam praktik penipuan atau fraud, meskipun hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang mendukung klaim tersebut. Tuduhan ini jelas merugikan reputasi SGER, yang kini berharap proses hukum dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

    (rrd/rir)

  • Prabowo Minta Nasihat Ray Dalio buat Ekonomi RI

    Prabowo Minta Nasihat Ray Dalio buat Ekonomi RI

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta nasihat dan wejangan secara langsung dari investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Nama Ray santer dikabarkan akan menjadi Dewan Penasihat BPI Danantara.

    Ray Dalio sendiri hari ini hadir dalam pertemuan kecil-kecilan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ray diperkenalkan Prabowo kepada pengusaha-pengusaha kelas kakap di Indonesia.

    Di depan Ray, Prabowo meminta agar sosok investor kawakan itu mau berbicara terbuka dan kritis soal kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha butuh nasihat-nasihat secara langsung yang diberikan oleh Ray Dalio.

    “Saya rasa anda berada dalam posisi yang dapat berbicara kepada kami secara terbuka dan juga secara kritis. Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari,” sebut Prabowo dalam pertemuan, Jumat (7/3/2025).

    “Kami selalu memerlukan nasihat-nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain. Saya rasa inilah kuncinya,” tegasnya menambahkan.

    Seperti diketahui, hari ini sederet pengusaha merapat langsung ke Istana Kepresidenan. Terpantau Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Resource Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dan Bos Salim Group Anthony Salim hadir dalam pertemuan dengan Ray Dalio.

    Kemudian ada juga Bos Bakrie Group Anindya Bakrie, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, hingga Bos CT Corp Chairul Tanjung hadir di pertemuan yang sama.

    Hadir juga Bos Lippo Group James Riady, Bos Sinarmas Group Franky Widjaja, Bos Artha Graha Tommy Winata, dan Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu.

    Dalam pertemuan itu itu, jajaran eksekutif Danantara juga hadir. Seperti CEO Rosan Roeslani, CIO Pandu Sjahrir, hingga COO Dony Oskaria dari badan pelaksana BPI Danantara.

    Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga hadir dalam forum yang sama. Prabowo juga sempat mengenalkan Erick Thohir ke Ray Dalio sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    (hal/rrd)

  • Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana

    Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana

    Miliarder AS Ray Dalio Duduk di Samping Prabowo dalam Pertemuan Para Konglomerat di Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Miliarder dan investor asal Amerika Serikat (AS), Raymond Thomas Dalio (
    Ray Dalio
    ), hadir di
    Istana Kepresidenan
    , Jakarta, saat Presiden
    Prabowo Subianto
    menerima sejumlah konglomerat kakap.
    Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, Jumat (7/3/2025), Ray Dalio duduk di sebelah Prabowo.
    Ia duduk sejajar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
    Di bagian belakang, tampak Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.
    Sementara itu, di sekelilingnya, terlihat para konglomerat dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, dan Hilmi Panigoro.
    Lalu, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan para jajaran Danantara.
    Pada Kamis (6/3/2025) kemarin, Prabowo juga sudah menerima delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Delapan pengusaha itu adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
    Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kenalkan Ray Dalio ke Aguan, Boy Thohir, hingga Haji Isam

    Prabowo Kenalkan Ray Dalio ke Aguan, Boy Thohir, hingga Haji Isam

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha kelas kakap di Indonesia untuk menemui investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Hal itu dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Pembahasan utama pertemuan itu lebih banyak bicara soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo mulanya mengenalkan sosok Ray Dalio kepada para pengusaha kelas kakap Indonesia. Prabowo menyebut Ray Dalio merupakan ahli di sektor ekonomi dan investasi, dengan banyak kelolaan portofolio berupa dana investasi Sovereign Wealth Fund (SWF).

    Setelah itu, dia memaparkan soal Danantara sebagai lembaga SWF yang baru dibentuk di Indonesia. Menurut Prabowo ini merupakan kekuatan ekonomi baru yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

    “Saudara-saudara sekalian, bersama-bersama telah menggagas dan telah melahirkan sebuah SWF yang cukup besar yaitu kita beri nama Badan Pengelola Investasi Danantara,” kata Prabowo, Jumat (7/3/2025)

    Seperti diketahui, hari ini sederet pengusaha merapat langsung ke Istana Kepresidenan. Terpantau Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Resource Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dan Bos Salim Group Anthony Salim hadir dalam pertemuan itu.

    Kemudian ada juga Bos Bakrie Group Anindya Bakrie, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, hingga Bos CT Corp Chairul Tanjung.

    Ada juga Bos Lippo Group James Riady, Bos Sinarmas Group Franky Widjaja, Bos Artha Graha Tommy Winata, dan Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu.

    Dalam kesempatan itu juga dihadiri petinggi Danantara seperti CEO Rosan Roeslani, CIO Pandu Sjahrir, hingga COO Dony Oskaria dari badan pelaksana BPI Danantara.

    Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasrtyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga hadir dalam forum yang sama. Prabowo juga sempat mengenalkan Erick Thohir ke Ray Dalio sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    (hal/rrd)

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga 6 Bulan, Kuotanya 1 Juta Ton

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga 6 Bulan, Kuotanya 1 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memberikan izin PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 6/2025.

    Bahlil mengatakan relaksasi ekspor konsentrat kali ini diberikan waktu selama 6 bulan dengan kuota ekspor sekitar 1 juta ton.

    “Freeport kuotanya kurang lebih sekitar satu juta sampai sejuta lebih gitu. Nanti kita lihat selama enam bulan ini ya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Sejalan dengan itu, Bahlil mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi per tiga bulan sekali terhadap perbaikan pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

    “Nanti kita akan lihat perkembangannya per tiga bulan dalam progress pekerjaan terhadap pabrik yang kena kahar,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memberikan izin relaksasi ekspor konsentrat kepada Freeport ialah kondisi kahar di pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

    “Kita minta tolong Polisi cek, asuransi cek, kalau kesengajaan ya kita tidak kasih izin ekspornya. Setelah di cek baik asuransi maupun Polisi mengatakan ini memang terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Artinya kahar. Dan karena itu asuransi juga sudah membayar,” katanya ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    “Lewat rapat terbatas (ratas) pemerintah memutuskan untuk Freeport dapat diperpanjang ekspornya sampai dengan pabrik yang rusak itu selesai,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia memberikan restu kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk ekspor konsentrat tembaga. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 6 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Permen tersebut terbit berdasarkan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Permennya sudah saya terbitkan berdasarkan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Bahlil mengatakan, PT Freeport diberikan kelonggaran untuk melakukan ekspor selama 6 bulan sejak izin untuk melakukan ekspor diberikan. “Sejak penertiban izin ekspor kita berikan,” katanya.

    Namun saat ini, izin ekspor masih belum terbit. Hal ini karena ESDM belum merekomendasikan Freeport kepada Kementerian Perdagangan. Sebelum ESDM merekomendasikan ke Kementerian Perdagangan, Freeport harus lebih dulu mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM.

    Sejalan dengan itu, Bahlil mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi per tiga bulan sekali terhadap perbaikan pabrik asam sulfat di lingkungan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur

    “Nanti kita akan lihat perkembangannya per tiga bulan dalam progress pekerjaan terhadap pabrik yang kena kahar,” katanya.

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan volume konsentrat tembaga yang diperbolehkan untuk diekspor oleh PTFI berada di kisaran 1 juta ton.

    “Antara satu juta ton lebih. Nanti kita lihat selama enam bulan ini ya,” katanya.

    (acd/acd)

  • Diminta Revisi Disertasi UI, Bahlil: Apapun yang Diputuskan, Saya Ikut

    Diminta Revisi Disertasi UI, Bahlil: Apapun yang Diputuskan, Saya Ikut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi hasil rapat koordinasi Universitas Indonesia (UI) soal skandal disertasi program Doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    UI sebelumnya memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap Bahlil yang lulus program Doktor di kampus tersebut pada 2024 lalu. Ketua Umum Partai Golkar itu diminta untuk memperbaiki disertasinya, tanpa ada konsekuensi pembatalan gelar Doktor yang diterima olehnya.

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/3025), Bahlil irit berbicara. Namun, dia mengaku bakal mengikuti apapun yang diputuskan oleh UI.

    “Enggak tau dah. Yang saya tahu apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI saya akan ikut,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/3/2025). 

    Bahlil menyampaikan bahwa UI hanya memintanya untuk melalukan perbaikan atas disertasi yang dikerjakan sebagai syarat lulus program Doktor di SKSG. 

    Namun, dia memastikan bahwa universitas negeri itu tidak memintanya untuk mengulang disertasi dari awal. “Enggak, enggak [diminta ulang disertasi, red],” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, UI mengumumkan hasil rapat koordinasi empat organ kampus terkait rekomendasi skandal disertasi Bahlil, Jumat, (7/3/2025).

    Hasil keputusan 4 organ kemudian memutuskan supaya melakukan pembinaan terhadap Bahlil. Adapun keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan juga objektif

    “Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan,” ujar Rektor UI Heri Hermansyah. 

    Heri tidak merinci secara tegas jenis sanksi apa yang diberikan UI kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya mengatakan bahwa sanksi bisa dilakukan misalnya dengan penundaan pangkat untuk jangka waktu tertentu. 

    Pihaknya juga meminta para promotor dan Bahlil untuk melakukan permohonan maaf dan meningkatkan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah.

  • Skandal Disertasi, UI Minta Bahlil Minta Maaf

    Skandal Disertasi, UI Minta Bahlil Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk meminta maaf kepada civitas akademik UI terkait polemik disertasinya.

    Rektor UI, Heri Hermansyah, menyampaikan permintaan tersebut dalam jumpa pers di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UI (FKUI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    “Permintaan permohonan maaf kepada civitas akademik UI,” ujar Heri, mengacu pada keputusan empat organ UI.

    Selain itu, UI akan melakukan pembinaan terhadap promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, serta mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan.

    Namun demikian, Heri tidak merinci sanksi yang akan diberikan kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya menyebut bahwa sanksi dapat berupa penundaan kenaikan pangkat dalam jangka waktu tertentu.

    Lebih lanjut, UI meminta Bahlil untuk meningkatkan kualitas disertasinya serta publikasi ilmiahnya.

    UI tidak membatalkan gelar doktor Bahlil maupun mencabut status akademiknya, tetapi hanya meminta perbaikan disertasi.

  • UI Tidak DO Bahlil, Hanya Minta Perbaiki Disertasi

    UI Tidak DO Bahlil, Hanya Minta Perbaiki Disertasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Indonesia (UI)  mengumumkan hasil rapat koordinasi empat organ kampus terkait rekomendasi skandal disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat, (7/3/2025).

    Hasil keputusan 4 organ kemudian memutuskan supaya melakukan pembinaan terhadap, Bahlil. Menariknya, UI tidak membatalkan gelar doktoral atau mencabut status kemahasiswaan Bahlil, melainkan hanya memintanya memperbaiki disertasi.

    Adapun keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan juga objektif.

    “Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan,” ujar Rektor UI Heri Hermansyah. 

    Heri tidak merinci secara tegas jenis sanksi apa yang diberikan UI kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan bisa dalam bentuk penundaan pangkat untuk jangka waktu tertentu. 

    Pihaknya juga meminta para promotor dan Bahlil untuk melakukan permohonan maaf dan meningkatkan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah.

    Minta Hormati Keputusan

    Sebelumnya, Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) memberikan tanggapan terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

    Anggota Majelis Wali Amanat UI, Dany Amrul Ichdan mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal rapat bersama empat organ di UI untuk membahas disertasi Menteri Bahlil. Adapun empat organ yang terlibat yakni Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor UI.

    “Sebagai bagian dari MWA kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI (MWA, SA, DGB dan Rektor) rencana di minggu depan,” kata Dany dalam keterangannya, Jumat (28 Februari 2024).

    Pernyataan Dany itu sekaligus membantah dokumen yang beredar dari Dewan Guru Besar UI yang menyatakan disertasi Bahlil dibatalkan. Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, disertasi Bahlil direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.

    “Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik,” ucap Dany.

    Dia pun menegaskan bahwa yang bisa memberikan keputusan terkait hasil disertasi Menteri Bahlil layak atau tidak hanya keputusan rektor UI. Sementara Dewan Guru Besar hanya bisa memberikan rekomendasi saja.

    “Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI,” jelasnya.

    Dany pun optimistis civitas UI mampu bekerja secara profesional dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menangani persoalan ini.

    “Kami yakin UI dan semua organ UI dapat mengedepankan objektifitas, akuntabilitas dan integritas yang tinggi dalam setiap pertimbangan keputusan,” pungkasnya.

    Senada dengan Dany, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah menegaskan bahwa dokumen yang beredar hanya berisi rekomendasi dan UI belum secara resmi mengambil keputusan terkait disertasi Bahlil Lahadalia. Arie menjelaskan, proses rapat dengan empat organ UI belum diketahui kapan dilaksanakan.

    “Bahwa UI secara resmi belum membuat keputusan apapun terhadap (disertasi) Bapak Bahlil,” Tegas Arie.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar doktor dalam program studi Kajian Strategik dan Global UI dengan predikat cum laude dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Menteri Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kaijian Strategik dan Global (SKSG) UI. Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, 16 Oktober 2024.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu