Tag: Bahlil Lahadalia

  • VIDEO: Bahlil Sidak SPBU Pertamina Sambil Jelaskan Perbedaan BBM

    VIDEO: Bahlil Sidak SPBU Pertamina Sambil Jelaskan Perbedaan BBM

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendatangi SPBU Gerem, Gerogol, Cilegon. Kedatangan Bahlil untuk melakukan pengujian sampel BBM.

    Ringkasan

  • Jelang Idul Fitri, Bahlil Titahkan Agen-Pangkalan LPG Tetap Beroperasi

    Jelang Idul Fitri, Bahlil Titahkan Agen-Pangkalan LPG Tetap Beroperasi

    Cilegon, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta kepada agen dan pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg tetap beroperasi sekalipun di hari libur. Hal tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan LPG 3 Kg di lapangan jelang hari raya Idul Fitri 2025.

    Bahlil mengaku telah memerintahkan PT Pertamina (Persero), untuk mengarahkan agar agen atau pangkalan LPG tetap beroperasi di hari libur, guna menghindari kekosongan stok di lapangan.

    “Nah sekarang saya memerintahkan bersama di Pertamina agar di setiap hari libur pun, karena kita libur H-1 minggu gitu sudah libur dan H+1 minggu. Jadi kita tidak mau ambil risiko, hari libur pun kita minta sebagian pangkalan dan agen harus mampu melayani masyarakat,” kata Bahlil di TBBM Tanjung Gerem, Cilegon, Kamis (13/3/2025).

    Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih terkendali, baik dari segi harga maupun sasaran penerima.

    Namun, keputusan tersebut justru menuai reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga kecil maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini membeli LPG 3 kg di tingkat pengecer, seperti di warung-warung.

    Setelah ramai berita pengecer dilarang menjual gas “melon” ini, isu kelangkaan di berbagai daerah langsung merebak. Warga di beberapa wilayah mengaku kesulitan mencari gas ke berbagai tempat.

    Kondisi ini lantas memicu protes yang cukup keras, baik dari masyarakat maupun sejumlah tokoh. Sejumlah postingan di akun Instagram resmi Kementerian ESDM tak luput menjadi sasaran kemarahan warganet.

    Mereka kecewa atas kebijakan yang dibuat karena terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi. Apalagi, kebijakan ini berdekatan dengan datangnya bulan Ramadan, periode di mana konsumsi LPG meningkat tajam.

    (haa/haa)

  • Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi PT Pertamina (Persero) untuk menggarap proyek kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Bahlil mengatakan perusahaan migas pelat merah itu bisa menjadi operator pembangunan kilang jumbo tersebut.

    Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari

    Bahlil mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan kilang sekaligus menjaga kualitas minyak.

    “Nah, menyangkut nanti [operatornya] akan diserahkan siapa nanti kita akan bahas. Saya pikir Pertamina salah satu yang harus kita pertimbangkan karena dia adalah BUMN yang di bidang energi,” kata Bahlil di Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

    Pembangunan kilang minyak dengan kapasitas total 1 juta barel per hari itu rencananya akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara. Kilang itu pun akan dibangun di beberapa daerah.

    Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.

    Terpisah, Wakil ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi pembangunan kilang akan tersebar di Sumatra, Kalimantan, hingga kawasan Indonesia timur.

    “Jadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan revisi itu, tidak di satu titik, tetapi akan dibangun di beberapa titik. Jadi ada di Sumatra, Kalimantan, dan mungkin juga di kawasan timur Indonesia lain,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/3/2025).

    Kendati demikian, dia belum memberikan kepastian mengenai kapasitas masing-masing kilang yang akan dibangun. Menurutnya, proyek tersebut masih dalam tahap konsolidasi dan akan disesuaikan dengan skala ekonomis.

    Terkait nilai investasi proyek ini, Yuliot mengatakan pihaknya masih melakukan perhitungan. 

    “Ya ini karena ini sudah ini sesuai dengan arahan yang terbaru. Ini harus didistribusikan berdasarkan kapasitas ya ini lagi dihitung,” katanya.

    Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

  • Tinjau SPBU di Cilegon, Bahlil Pastikan Stok BBM Aman & Pertamax Sesuai Kualifikasi

    Tinjau SPBU di Cilegon, Bahlil Pastikan Stok BBM Aman & Pertamax Sesuai Kualifikasi

    Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau kesiapan distribusi BBM di sejumlah SPBU dan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Tanjung Gerem, Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

    Hal ini dilakukan demi memastikan stok BBM selama Ramadan dan Idulfitri aman. Bahlil pun menyebut stok BBM untuk semua jenis seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo hingga Diesel aman. 

    Dia mengatakan, stok BBM cukup untuk 21 hari ke depan. Selain itu, dia juga menekankan bahwa BBM jenis Pertamax bukan oplosan seperti yang ramai ditudingkan masyarakat. Bahlil pun memastikan kualitas Pertamax sudah sesuai kualifikasi dari Ditjen Migas.

    “Saya tadi didampingi oleh Lemigas [Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi] juga dengan Pak Dirut Pertamina [Simon Aloysius Mantiri] mengecek langsung kualitas daripada minyak kita,” kata Bahlil.

    Adapun, saat meninjau SPBU 34.424.09 Gerem, pihaknya langsung melakukan pengujian kualitas Pertamax. Lemigas lah yang mengambil alih tugas tersebut.

    Hasil pengujian menunjukkan berat jenis dari Pertamax yang diuji menunjukkan nilai rata-rata 725. Sementara itu, dalam aturan kualifikasi Ditjen MIgas Pertamax idealnya memiliki berat jenis di rentang 715-725. Artinya, Pertamax yang diuji telah memenuhi kualifikasi.

    “Hal ini saya harus sampaikan kepada publik bahwa tidak perlu ragu terhadap kualitas daripada bahan bakar yang disiapkan oleh Pertamina,” tutur Bahlil. 

    Tudingan pengoplosan Pertamax tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Bahlil pun mengatakan, kasus tersebut cukup menjadi pelajaran. Dia pun memastikan Pertamina dan Kementerian ESDM akan bekerja lebih baik ke depan.

    “Ke depan kami dari ESDM sebagai pihak atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengujian kualitas lewat Lemigas itu kami akan melakukan penyetelan. Jadi enggak perlu ada keraguan masyarakat,” kata Bahlil.

    Selain BBM, Bahlil juga menyampaikan kesiapan pasokan listrik menjelang Idulfitri. Dia menyebut kapasitas terpasang saat ini mencapai 60.000 MW hingga 67.000 MW, sementara beban puncak selama Idulfitri diprediksi di level 46.000 MW.

    “Jadi kita masih selisih kurang lebih sekitar 30% sampai 40%. Jadi, secara umum untuk listrik insyallah enggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Harga Minyak RI (ICP) Februari 2025 Turun Jadi US$ 74,29/Barel

    Harga Minyak RI (ICP) Februari 2025 Turun Jadi US$ 74,29/Barel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan Februari 2025 sebesar US$ 74,29 per barel.

    Angka ICP Februari ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 90.K/MG.01/MEM/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Februari 2025 tanggal 11 Maret 2025.

    Bila dibandingkan dengan harga ICP pada bulan Januari 2025, harga ICP bulan Februari terhitung menurun dari bulan Januari. Hal itu terhitung turun sebesar US$ 2,52 per barel yang mana, ICP Januari 2025 sebesar US$ 76,81 per barel.

    Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Chrisnawan Anditya mengungkapkan, penurunan ICP selaras dengan penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional. Dia menilai, salah satu pengaruhnya adalah kekhawatiran pasar atas potensi penurunan permintaan minyak dunia akibat penetapan tarif Amerika Serikat (AS) untuk Kanada dan Meksiko.

    Selain itu, penurunan harga minyak mentah global juga didorong oleh meredanya risiko geopolitik akan adanya potensi berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina dan adanya indikasi potensi pengurangan sanksi terhadap Rusia, memicu kekhawatiran terjadinya oversupply.

    “Salah satu penyebab penurunan harga minyak mentah di pasar internasional, antara lain kekhawatiran pasar atas potensi penurunan permintaan minyak dunia akibat penetapan tarif AS untuk Kanada dan Meksiko yang direncanakan akan segera diberlakukan, serta potensi penetapan tarif impor AS untuk negara-negara Uni Eropa hingga 25%,” Ujar Chrisnawan dalam pernyataan resmi, Kamis (13/3/2025).

    Chrisnawan juga mengungkapkan bahwa pasca penetapan tarif oleh AS, Tiongkok turut menetapkan kebijakan tarif balasan untuk AS yang berlaku pada 10 Februari 2025 atas minyak mentah, kendaraan, dan mesin pertanian sebesar 10%, serta batu bara dan LNG sebesar 15%.

    Di sisi lain, International Energy Agency (IEA) dalam publikasi bulan Februari menyampaikan bahwa suplai negara non-OPEC mengalami peningkatan produksi hingga 200 ribu barel per hari, menjadi 14,31 juta barel.

    Sementara itu, untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah, selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi kekhawatiran pasar atas kondisi perekonomian Tiongkok pascapublikasi Caixin Purchasing Manager Index Tiongkok sebesar 51 yang lebih rendah dari ekspektasi pasar.

    Juga terdapat unplanned shutdown pada Crude Distillation Unit di Kilang Kawasaki, Jepang dengan kapasitas 172,1 ribu barel per hari dan direncanakan akan dioperasikan kembali pada pertengahan Februari 2025.

    Simak perkembangan harga minyak mentah utama pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025 adalah sebagai berikut:

    Dated Brent turun sebesar US$ 4,08 per barel dari US$ 79,23 per barel menjadi US$ 75,16 per barel.
    WTI (Nymex) turun sebesar US$ 3,89 per barel dari US$ 75,10 per barel menjadi US$ 71,21 per barel.
    Brent (ICE) turun sebesar US$ 3,39 per barel dari US$ 78,35 per barel menjadi US$ 74,95 per barel.
    Basket OPEC turun sebesar US$ 2,56 per barel dari US$ 79,45 per barel menjadi US$ 76,89 per barel.
    Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 2,52 per barel dari US$ 76,81 per barel menjadi US$ 74,29 per barel.

    (pgr/pgr)

  • SKK Migas gencarkan lifting guna penuhi kebutuhan kilang 1 juta barel

    SKK Migas gencarkan lifting guna penuhi kebutuhan kilang 1 juta barel

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting migas dalam rangka memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang akan dibangun oleh pemerintah.

    “Pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa migas menjadi prioritas pertama pendanaan Danantara, yaitu untuk membangun kilang minyak baru. Tentu saja untuk membangun kilang minyak baru, ada kebutuhan (minyak mentah) untuk kilang tersebut,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SKK Migas telah menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting, yakni optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi yang masif.

    Terkait dengan penggunaan teknologi, lanjut Hudi, ia menyoroti sumur-sumur Indonesia yang sudah tua. Untuk itu, harus dilakukan proses perolehan tahap lanjut atau enhanced oil recovery atau tertiary oil recovery.

    Kemudian, terkait dengan aktivasi sumur idle, Hudi menyampaikan terdapat dua opsi yang diberikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Opsi pertama adalah mengelola sumur idle tersebut untuk direaktivasi.

    Opsi kedua adalah KKKS menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan reaktivasi.

    “Ada potensi sekitar 4.500 sumur idle yang sudah siap direaktivasi,” kata Hudi.

    Strategi ketiga adalah melakukan eksplorasi yang lebih masif, sebab aset-aset yang saat ini dimiliki oleh Indonesia tidak akan bisa mencapai target 1 juta barel. Hudi lantas merujuk pada capaian-capaian Indonesia pada 2024.

    “Dari 39 sumur eksplorasi yang dibor di 2024, itu ada temuan sekitar 2.940 mmboe dengan status 2C, dan minyaknya itu kurang lebih sebesar 532 mmbo, gasnya itu 13,5 TCF. Itu 2024, ya,” ucap Hudi.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan lifting tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang kini sedang direncanakan oleh pemerintah.

    Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada, lifting migas tetap harus didongkrak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    “Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan lifting tetap harus ada,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari.

    Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • UI Sebut Tuntutan Soal Disertasi Bahlil Dibatalkan Tidak Tepat

    UI Sebut Tuntutan Soal Disertasi Bahlil Dibatalkan Tidak Tepat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Bahlil memperbaiki disertasinya, empat organ UI, yakni Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB) menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.

    “Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Arie menjelaskan, keputusan ini bukan dari Rektor semata, melainkan bersama organ UI yang solid dan satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.

    Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Arie mengatakan, bagi UI, pembinaan untuk Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah, sementara untuk promotor hingga kepala prodi ada hal lain.

    “Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,” ucapnya.

    Dia pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walau pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.

    “Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” ungkapnya.

    Dia juga menilai tuntutan membatalkan kelulusan tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.

    “Artinya, mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai,” kata Arie.

    Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.

    “Adapun tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya,” imbuh dia.

    Terakhir, Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.

    “Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.

    (rah/rah)

  • Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Menteri Bahlil memperbaiki disertasinya, Empat Organ UI juga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.

    Adapun Empat Organ UI tersebut diantaranya Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).

    “Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

    Prof Arie menjelaskan, keputusan ini bukan keputusan Rektor semata, melainkan keputusan bersama Empat organ UI yang solid dan bulat satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.

    Disertasi Menteri Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bagi UI, kata Prof Arie, pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah. Sementara untuk promotor hingga Kepala Prodi ada hal lain.

    “Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, dan bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,” ucapnya.

    Prof Arie pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Menteri Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.

    “Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” ungkapnya.

    Tuntutan membatalkan kelulusan juga, kata dia, tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.

    “Artinya mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai,” kata Prof Arie.

    Prof Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.

    “Adapun, tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya,” imbuh dia.

    Terakhir, Prof Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.

    “Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.

  • RI Mau Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel, Pengamat Wanti-wanti Risikonya

    RI Mau Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel, Pengamat Wanti-wanti Risikonya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai pemerintah perlu mengkaji secara hati-hati rencana pembangunan kilang minyak baru berkapasitas total 1 juta barel per hari.

    Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari.

    Kilang yang akan dibangun di beberapa daerah itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

    Yayan berpendapat risiko dari pembangunan kilang raksasa itu ada pada pembiayaan. Menurutnya, perlu sejumlah dana yang besar dan komitmen dari pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan baik.

    Oleh karena itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi.

    “Efisiensi dan perbaikan iklim investasi perlu diperbaiki agar prosesnya lebih cepat sehingga menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) pada sektor ini,” kata Yayan kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Dia menyebut, jika pemerintah ingin infrastruktur energi agar mendukung target ekonomi 8%, nilai ICOR yang harus diperoleh minimal 4%.

    Yayan menambahkan bahwa agar investasi pada kilang ini menarik, asumsi dari proyek harus jelas terlebih dahulu. Begitu juga dengan targetnya.

    “Misal generating income, cost dan asumsi risiko, [harus jelas] sehingga kita memperoleh internal rate and return atau economic rate of return yang doable,” jelas Yayan.

    Dia pun berpendapat jika hal itu dilaksanakan secara prudent, bisa meminimalkan risiko.

    Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini.

    Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

    Yayan menambahkan bahwa pembangunan kilang itu saat ini memang cukup penting. Ini khususnya untuk pemerataan dan kemandirian energi.

    “Artinya ini meningkatkan security dan certainty dalam hal pasokan BBM, tapi harus dikawal dengan baik proses manajemen good corporate governance-nya untuk pengelolaan kilang ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi.

    Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.

    “Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.

    “Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.

  • Kemen ESDM dongkrak lifting migas sembari bangun kilang 1 juta barel

    Kemen ESDM dongkrak lifting migas sembari bangun kilang 1 juta barel

    Kami juga akan melakukan percepatan proses tender lelang untuk wilayah kerja baru,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk mendongkrak lifting minyak dan gas bumi (migas) sembari membangun kilang berkapasitas satu juta barel per hari.

    “Kami lagi mengusahakan peningkatan produksi dalam negeri melalui percepatan eksplorasi,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Melalui penambahan lifting migas, ESDM berupaya agar impor minyak mentah tidak membengkak dikarenakan penambahan kapasitas kilang nasional. Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengalami tren penurunan lifting migas.

    “Kami juga akan melakukan percepatan proses tender lelang untuk wilayah kerja baru,” ucap Yuliot.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait pemerintah yang melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi satu juta barel per hari.

    Perubahan tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/3).

    Pembangunan kilang nantinya akan tersebar di sejumlah daerah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua agar terjadi pemerataan.

    Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.

    Di samping pembangunan kilang, beberapa proyek utama lainnya juga mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Kemudian, ada pula proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.

    Selain sektor energi, Bahlil melanjutkan hilirisasi juga menyasar komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, kemudian sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025