Tag: Bahlil Lahadalia

  • Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin


    PIKIRAN RAKYAT
    – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan melalui kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman, “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan faslitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Jakarta

    Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sukses nya pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/3) kemarin, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang sudah dijalankan Bahlil sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Menteri Bahlil juga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Peran beliau sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, ia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Unggul menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40% tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Unggul menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif akan mendapat manfaat dari pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas tinggi, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, telah memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Lebih lanjut, Unggul menjelaskan, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh PMR Gresik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan design single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 – 700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor. Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini maka konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik jauh ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI. Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan
    perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta.

    (akd/ega)

  • Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia– Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti kesuksesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/3) lalu, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang dijalankan Bahlil sejak menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Bahlil juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Perannya sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, dia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia, seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Dia menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40%, tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif mendapat manfaat dari pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan KEK Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan PMR Gresik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000-700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor.

    Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini, konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini turut membuka lapangan pekerjaan. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

    “Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta,” pungkas dia.

    (rah/rah)

  • Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Mengutip merdeka.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang. 

    Langkah ini sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat dikutip dari Antara, Sabtu (15/3).

    Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. 

    Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang. Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (18/2), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    “Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir,” ucap Menteri ESDM.

  • Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar La Ode Safiul Akbar merespons positif soal wacana pesantren akan diberikan izin untuk mengelola tambang.

    La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa wacana pemberian izin tersebut oleh pemerintah merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa.

    “Santri dan pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

    La Ode merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan merupakan moto pesantren dalam berjuang untuk kebaikan bangsa.

    Untuk itu, kata La Ode, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    La Ode yang juga menjabat sebagai Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu menuturkan, selain sebagai bentuk rasa keadilan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada pesantren, bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Pada masa kemerdekaan pun, peran santri dan pesantren sangat penting untuk merebut kemerdekaan melalui fatwa jihadnya,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ilmi di Gadog, Bogor K.H. Husnan Bey Fananie mengapresiasi Bahlil bila memang rencana itu disetujui oleh Presiden Prabowo dan dapat diwujudkan untuk pondok pesantren.

    Sedangkan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Baubau, Sulawesi Tenggara K.H. Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yang sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UMKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    Ia mengharapkan Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Terkait hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar, La Ode Safiul Akbar mengatakan hal tersebut merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa sebagaimana perwujudan Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut karena selama ini Pesantren juga telah berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia.

    “Santri dan Pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontrubusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33,” tutur La Ode dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    La Ode mengatakan, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, KH Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Dia berharap, sebagai Pimpinan Pesantren, Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada Pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yg sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    (acd/acd)

  • Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Setujui Perpanjangan Izin Ekspor Freeport – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui perpanjangan izin ekpor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara peresmian fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) atau pabrik emas PTFI di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

    “Kami laporkan bahwa Freeport sekarang sudah kami setujui perpanjangan izin ekspor,” kata Bahlil.

    Sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter.

    Pembangunan sudah dilakukan PTFI dan rampung pada 2024. Namun, terjadi kebakaran di smelter tersebut pada Oktober 2024. Akibatnya, kegiatan ekspor pun terhenti sejak 31 Desember 2024.

    “Kemarin pabrik mereka terbakar di bagian asam sulfat, jadi produksinya agak macet,” ujar Bahlil.

    Sebagai informasi, pabrik Precious Metal Refinery (PMR) yang diresmikan pada Senin ini oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pabrik pemurnian logam mulia yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan, serta platinum group metals (platinum, palladium), selenium, bismuth, dan lead (timbal).

    Prosesnya menggunakan teknologi hydrometallurgy, yaitu proses ekstraksi dan pemurnian logam mulia secara efisien dan efektif.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia.

    PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu (pertambangan dan pengolahan) ke hilir (pemurnian) di dunia.

    Kapasitas produksi untuk emas di pabrik ini sebesar 50 ton per tahun dan perak 210 ton per tahun.

    Untuk platinum groups yang dihasilkan sebesar 30 kg untuk platinum dan untuk 375 kg Paladium.

    Total biaya pembangunan PMR Smelter sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp 10 triliun. 

     

  • Bahlil Ungkap 2 Pabrik Turunan Tembaga Bakal Dibangun Dekat Smelter Freeport

    Bahlil Ungkap 2 Pabrik Turunan Tembaga Bakal Dibangun Dekat Smelter Freeport

    Bisnis.com, GRESIK – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan ada dua industri turunan tembaga yang dibangun di KEK Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).

    Hal itu dia sampaikan saat memberi laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian fasilitas pemurnian emas atau precious metal refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Senin (17/3/2025).

    Menurut Bahlil, pembangunan dua pabrik itu tak lepas dari keberadaan smelter tembaga PTFI di lokasi yang sama. Kelak, pabrik akan menyerap produk katoda tembaga dari smelter Freeport.

    “Ada dua [pabrik] yang akan kita bangun Bapak Presiden. Freeport itu di Gresik adalah di sini. Total investasinya kurang lebih sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun,” ucap Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan pabrik itu akan mengolah katoda tembaga menjadi copper foil hingga kabel. Dengan begitu, hilirisasi tembaga bisa berjalan optimal di KEK JIIPE.

    “Dan itu memanfaatkan bahan baku tembaga yang ada di sini. Supaya kita betul-betul sampai di tingkat hilir. Itu adalah atas arahan Bapak Presiden,” tutur Bahlil.

    Adapun, smelter PTFI diresmikan pada September 2024 lalu. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.

    Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

  • Melawan Pemain Besar Butuh Nyali

    Melawan Pemain Besar Butuh Nyali

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mengambil langkah tegas dalam menertibkan rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Pertamax.

    Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat penataan sistem distribusi energi. Sehingga diperlukan keberanian untuk menindak tegas oknum tersebut.

    “Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Senin, 17 Maret.

    Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah saat ini adalah memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi elpiji per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

    Menurut Bahlil, memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

    Selain memperbaiki distribusi BBM, Pemerintah juga fokus pada tata kelola LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Bahlil mengungkapkan, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi elpiji 3 Kg sebesar Rp36.000 per tabung. Seharusnya harga elpiji 3 kg di tingkat masyarakat berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

    Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga masyarakat kerap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

    “Elpiji ini sejak tahun 2007, Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi elpiji yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ungkapnya.

    Dalam upaya penertiban distribusi elpiji bersubsidi, Kementerian ESDM mengapresiasi hasil penindakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berhasil mengungkap sindikat pengoplosan elpiji subsidi di Bali.

    Tim gabungan Kepolisian RI berhasil menangkap kelompok pengoplos elpiji tabung 3 kg dalam sebuah operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa 11 Maret lalu. Para tersangka diduga memindahkan isi gas dari tabung elpiji 3 kg ke tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg secara ilegal.

    Kementerian ESDM menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi elpiji bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Di samping itu, Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

    “Melalui upaya tersebut, Pemerintah berharap tata kelola distribusi migas dan elpiji bersubsidi semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tandas Bahlil.

  • Menteri Bahlil Ungkap Indonesia Mampu Produksi Emas hingga 70 Ton per Tahun – Halaman all

    Menteri Bahlil Ungkap Indonesia Mampu Produksi Emas hingga 70 Ton per Tahun – Halaman all

    Smelter milik Amman disebut Menteri ESDM Bahlil bisa memproduksi 18-20 ton emas batangan setiap tahunnya.

    Tayang: Senin, 17 Maret 2025 17:46 WIB

    Taufik Ismail/Tribunnews

    PRODUKSI EMAS Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (4/2/2025). Ia mengungkap Indonesia memiliki dua smelter yang secara total bisa memproduksi emas sebanyak 60-70 ton setiap tahunnya. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap Indonesia memiliki dua smelter yang secara total bisa memproduksi emas sebanyak 60-70 ton setiap tahunnya.

    Satu dari dua smelter itu milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3/2025) ini.

    Bahlil menjelaskan bahwa smelter emas ini mampu memproduksi 50-60 ton emas setiap tahunnya.

    Sementara itu, satu smelter lain yang dimaksud Bahlil adalah milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Smelter milik Amman disebut Bahlil bisa memproduksi 18-20 ton emas batangan setiap tahunnya.

    “Jadi overall setiap tahun insyaallah dua pabrik kita dari Gresik dan dari Amman itu bisa mencapai 60-70 ton emas per tahun di Republik Indonesia,” kata Bahlil di lokasi peresmian, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Bahlil mengatakan, ke depannya smelter tembaga akan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

    “Sekarang smelter untuk tembaga tidak cukup hanya dua, tapi kita kembangkan ada beberapa tambang-tambang baru yang akan kita lakukan,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini