Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar mulai tahun 2026.

    Bahlil mengatakan hal itu dapat terwujud seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    “Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insyaallah kita enggak akan impor solar lagi,” ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Bahlil menjelaskan bahwa proyek RDMP Balikpapan dijadwalkan diresmikan pada 10 November 2025 dan akan berperan penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

    Dengan beroperasinya kilang tersebut, kata dia, produksi solar dalam negeri diharapkan dapat mencukupi kebutuhan nasional tanpa perlu impor.

    Selain RDMP, pemerintah juga terus mendorong pengembangan program bahan bakar nabati melalui kebijakan biodiesel B50.

    Dia mengatakan kombinasi antara produksi dari RDMP dan implementasi B50 diperkirakan dapat menciptakan kelebihan pasokan (oversupply) solar, sehingga Indonesia berpotensi mengekspor bahan bakar tersebut di masa mendatang.

    “Yang jelas kita targetkan RDMP jadi, B50 jadi, kita akan oversupply untuk solar,” ucap Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II tahun 2026.

    Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas, ingin mempercepat implementasi dari saat ini B40 menjadi B50. Saat ini, uji coba mandatori B50 masih dilakukan.

    “B50 ini sekarang lagi diujicobakan. Insyaallah Di semester kedua akan kita implementasikan, dan kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10).

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus impor solar sekitar 4,9-5 juta ton per tahun. Namun jika B50 diimplementasikan, ia meyakini impor bahan bakar khususnya solar dapat ditekan, karena produksi BBM sudah tercukupi dengan bioetanol.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Bahlil menghadap Prabowo ajukan Soeharto jadi pahlawan nasional

    “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Bahlil menilai Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain dalam membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi tinggi, serta membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masanya.

    Sebagai tokoh pendiri dan pembina Partai Golkar yang memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, Bahlil mengatakan Soeharto telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional.

    “Saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan sebagai gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan daripada DPP Partai Golkar,” kata Bahlil.

    Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menerima aspirasi Partai Golkar terkait usulan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui,” ucap Bahlil.

    “Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami untuk Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” imbuhnya.

    Bahlil menambahkan Partai Golkar juga telah menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Sosial. Dia menegaskan Partai Golkar secara konsisten mendukung pengusulan Soeharto melalui jalur resmi, baik di tingkat fraksi maupun di DPP partai.

    “Partai Golkar, konsisten. Konsisten terus, baik di fraksi maupun di DPP Partai Golkar, karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya,” ucapnya.

    Sebelumnya,

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

    “Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Awal November 2025 Keok, Tertinggi US3,75 per Ton

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Awal November 2025 Keok, Tertinggi US$103,75 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara acuan (HBA) pada periode pertama November 2025 mayoritas melemah.

    HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2025.

    Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama November 2025 turun 5,77% menjadi US$103,75 per ton. Pada periode kedua Oktober 2025 HBA kalori ini berada di level US$109,74 per ton.

    HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR juga tergelincir ke level US$67,22 per ton. HBA jenis batu bara ini turun tipis dibandingkan periode kedua Oktober 2025 senilai US$67,76 per ton.

    Untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, HBA dipatok sebesar US$44,02 per ton. Menguat tipis dibandingkan harga acuan akhir Oktober 2025 di angka US$43,71 per ton.

    Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR melemah ke level US$33,74 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi periode kedua Oktober 2025 di angka US$33,92 per ton

    HBA November 2025 periode pertama juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode pertama November 2025.

    HMA nikel dipatok US$15.075,33/dmt, turun dibandingkan periode kedua Oktober 2025 sebesar US$15.142/dmt.

    Sementara itu, HMA aluminium menguat ke US$2.776,33/dmt dari sebelumnya US$2.688/dmt.

    HMA tembaga juga terkerek naik menjadi US$10.662,07/dmt dari sebelumnya US$10.311,37/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • BBM RI Mau Dicampur Etanol 10%, Bos Toyota & Daihatsu Buka Suara

    BBM RI Mau Dicampur Etanol 10%, Bos Toyota & Daihatsu Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yakni penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan campuran etanol 10% atau E10. Menanggapi hal tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memastikan seluruh kendaraannya telah siap beradaptasi dengan rencana tersebut.

    Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani menegaskan kesiapan Daihatsu menghadapi kebijakan penggunaan E10 pada bahan bakar mobil.

    “Jadi, pemerintah berencana, Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] mengatakan kemungkinan akan ada unsur etanol, Etanol 10% ya,” ujar Sri Agung dalam Daihatsu Media Trip Japan, dikutip beberapa hari yang lalu.

    Daihatsu telah melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk memastikan seluruh kendaraan Daihatsu dapat menyesuaikan diri dengan standar bahan bakar baru tersebut.

    “Jadi, kami memiliki R&D dan kami sudah menyiapkan. Satu, kendaraan Daihatsu kompatibel terhadap etanol maksimum 10 persen. Dua, dengan catatan penggunaan oktan-nya harus sesuai yang di-suggest,” ujarnya.

    Langkah ini demi mendukung transisi energi bersih di Tanah Air. Dengan meningkatnya dorongan pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar terbarukan, pabrikan otomotif dituntut untuk beradaptasi secara cepat tanpa mengorbankan performa maupun efisiensi kendaraan.

    Dengan kesiapan yang disampaikan Daihatsu, konsumen diharapkan tidak perlu khawatir terhadap perubahan komposisi bahan bakar yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat.

    Di sisi lain Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai kandungan etanol 3,5% di BBM Pertamina masih dalam batas wajar dan aman digunakan.

    “Bisa, sebenarnya kan tergantung merknya. Kalau Toyota itu sampai 20%. Tapi mungkin merek lain itu sampai 10%,” ungkap Bob saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan bahwa pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.
    Hal itu dikatakan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.
    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.
    Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada bulan Juli lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.

    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.

    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.

    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.

    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.

    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.
     
    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.
     
    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.
     
    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.
     
    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.
     
    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.
     
    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.
     
    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Benarkah Campuran Etanol Jadi Biang Kerok Motor Brebet? Ini Kata Pakar

    Benarkah Campuran Etanol Jadi Biang Kerok Motor Brebet? Ini Kata Pakar

    Liputan6.com, Jakarta Fenomena sepeda motor brebet atau tersendatnya motor yang ditandai dengan getaran tidak normal, suara tidak stabil, dan mesin mati mendadak setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) terjadi pada sejumlah daerah di Jawa Timur.

    Menurut Pakar Energi Fahmy Radhi tidak benar bahwa penyebab motor brebet karena pencampuran etanol sebanyak 10 persen (E10) pada BBM.

    “Saya rasa enggak benar ya. Jadi, yang sekarang itu menggunakan campuran etanol lima persen atau E5 sebenarnya bukan Pertalite, tetapi Pertamax Green. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol, red.),” ujar Fahmy dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuktikan penyebab fenomena motor brebet dengan uji laboratorium.

     

     

    Bahlil Terjunkan Tim Khusus

    Adapun pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 29 Oktober 2025, menyatakan sudah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan pengendara yang mengalami fenomena motor brebet.

    Tim yang dimaksud Bahlil, yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

    Kemudian pada tanggal yang sama, Bahlil mengecek kualitas BBM di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Malang, Jawa Timur. Dia kemudian memastikan kualitas BBM jenis Pertalite di Jatim dalam kondisi baik.

    Sementara PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan permohonan maaf akibat terjadinya fenomena tersebut, dan menyatakan telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan.

  • Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan 45.000 sumur minyak masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Pasal 33 (Undang-Undang Dasar 1945) itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat, dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah dalam rangka itu, selama ini usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi kepala daerah. Sumur-sumur tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “UMKM-nya pun, Koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” paparnya.

    Pakar Dorong Pembenahan Tata Kelola Energi

    Dilegalkannya aktivitas sumur rakyat menuai respons dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi pun menilai pemerintah harus merevisi perundangan tentang sumur rakyat.

    “Itu kan sebuah keswasembadaan energi kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi saya mendukung kalau misalnya undang-undang itu tadi direvisi menjadi undang-undang semacam Ombudsman untuk energi gitu ya.Karena bukan hanya sumur rakyat saja, nanti kan ada beberapa hal yang terkait dengan keswasembadaan energi yang lain, itu juga harus diatur ulang,” kata Yogi

    Hal tersebut disampaikannya pada diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB).

    Yogi mengungkapkan inovasi regulasi sumur minyak rakyat akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” jelas Yogi.

    Sementara itu, dosen Program Doktor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah menyatakan program swasembada energi seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujarnya.

    Pertamina Siap Beli Minyak Sumur Rakyat

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan Pertamina untuk membeli minyak hasil pengelolaan sumur rakyat sesuai harga dan mekanisme yang diatur pemerintah.

    Pertamina EP bahkan telah menandatangani kerja sama dengan BUMD Petro Muba di Sumatera Selatan untuk menggarap 490 sumur minyak masyarakat, dengan target produksi mencapai 2.000 barel per hari (BOPD).

    “Kami sudah menyampaikan komitmen Pertamina untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi,” jelasnya.

    (prf/ega)

  • Harga BBM Terbaru di SPBU BP Indonesia Mulai 1 November 2025, Ini Rinciannya

    Harga BBM Terbaru di SPBU BP Indonesia Mulai 1 November 2025, Ini Rinciannya

    Meskipun BBM RON 92 kembali hadir di SPBU bp, untuk ketersediaan BBM RON 95 atau BP Ultimate terpantau belum pulih.

    Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025.

    Berbagai negosiasi dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyarankan kepada badan usaha pengelola SPBU swasta untuk menggunakan kuota impor Pertamina untuk memulihkan kembali stok BBM di SPBU mereka.

    Laode menyoroti poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung antara Pertamina dengan badan usaha pengelola SPBU swasta adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

  • Motor Bermasalah Diisi BBM Pertalite, Pertamina Siapkan Ganti Rugi

    Motor Bermasalah Diisi BBM Pertalite, Pertamina Siapkan Ganti Rugi

    GELORA.CO –  Pertamina menyiapkan ganti rugi bagi pengendara motor yang mengalami masalah seusai kendaraan diisi bensin Pertalite di wilayah Jawa Timur.

    Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pihaknya siap memberikan kompensasi serta perbaikan gratis bagi kendaraan yang terdampak.

    “Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Ahad menjelaskan, bila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi kerusakan, kendaraan akan dirujuk ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Hingga saat ini, Pertamina telah menambah jumlah posko pengaduan masyarakat menjadi 15 titik dari sebelumnya hanya tiga, guna mempercepat penanganan kasus.

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

    “Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap dia.

    Mufti menjelaskan, banyak laporan diterima dari masyarakat yang mengaku motor mereka mendadak bermasalah setelah mengisi Pertalite. Ia menduga ada persoalan pada kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa SPBU.

    Menurutnya, jika terbukti kerusakan kendaraan diakibatkan oleh bahan bakar, maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.

    “Motor bagi masyarakat bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana mencari nafkah,” tegasnya.

    BPKN saat ini tengah menghimpun data dan laporan dari berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan. Mufti menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama, dan proses investigasi mesti dilakukan secara terbuka.

    Warga yang motornya rusak dapat melapor langsung ke SPBU tempat pengisian BBM dengan menunjukkan bukti transaksi. Konsumen kemudian akan diarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen berisi kronologi kejadian dan kondisi kendaraan.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia turut menyoroti kasus ini. Ia meminta Pertamina untuk menanggung kerusakan kendaraan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahan bakar menjadi penyebabnya.

    “Kalau memang itu benar rusak, saya minta Pertamina menanggung semuanya. Tapi kami masih menunggu hasil kajian,” tuturnya.

    Saat ini proses pemeriksaan dan verifikasi laporan masih dilakukan. Pemerintah meminta agar masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Langkah cepat dari BPKN dan Pertamina diharapkan dapat memberikan kejelasan serta perlindungan hukum bagi konsumen di wilayah terdampak.