Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • PLN siap kaji PLTU yang akan pensiun dini

    PLN siap kaji PLTU yang akan pensiun dini

    PLN siap melaksanakan penugasan pemerintah, termasuk dalam mengkaji pensiun dini PLTU

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengkaji pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiundinikan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “PLN siap melaksanakan penugasan pemerintah, termasuk dalam mengkaji pensiun dini PLTU,” ucap Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Kesiapan tersebut guna mendukung tercapainya target nol emisi karbon atau net zero emission dan pembangunan berkelanjutan.

    Dalam melaksanakan kajian dan melakukan pensiun dini PLTU, PLN juga memastikan langkah tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan pasokan listrik bagi masyarakat.

    Pernyataan tersebut merespons peta jalan transisi energi yang akan menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan peta jalan transisi energi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

    Peta jalan ini mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur secara menyeluruh, dengan pembangunan jaringan interkoneksi antarpulau, peningkatan kapasitas jaringan transmisi di berbagai wilayah, serta adopsi teknologi yang lebih cerdas dan efisien pada pembangkit, transmisi, sistem pengendali dan distribusi.

    Terkait dengan pengakhiran operasional PLTU atau pensiun dini PLTU, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus diperhatikan, antara lain kapasitas pembangkit, usia, tingkat pemanfaatan, emisi gas rumah kaca, nilai tambah ekonomi, serta ketersediaan pendanaan dan teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.

    Aspek keandalan sistem kelistrikan, potensi dampak terhadap tarif listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan juga menjadi pertimbangan utama.

    Kajian percepatan pensiun dini PLTU dilakukan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM.

    Kajian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan, terhitung sejak penugasan dari menteri.

    Dalam kajian yang dilakukan untuk pensiun dini PLTU, PLN harus memuat paling sedikit aspek teknis, aspek hukum, aspek komersial, aspek keuangan termasuk sumber pendanaan, penerapan prinsip tata kelola yang baik, serta prinsip business judgement rules.

    “PLN terus berkomitmen mendukung transisi energi secara berkelanjutan,” kata Greg.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM Nomor 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Roadmap Ketenagalistrikan Nasional Belum Sempurna, Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Menarik

    Roadmap Ketenagalistrikan Nasional Belum Sempurna, Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Menarik

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian ESDM baru saja menerbitkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022. Kebijakan ini menjadi landasan strategis dalam percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.

    Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo menyatakan Permen ESDM 10/2025 sejalan dengan program prioritas kerja Bidang ESDM KADIN Indonesia 2024-2029 ‘Indonesia Hijau’ berupa energi baru terbarukan dan konservasi energi. Hanya saja, dia mengingatkan pentingnya dukungan insentif yang memadai dan holistik untuk menyukseskan proses transisi energi di sektor ketenagalistrikan nasional.

    Dia mendorong untuk mempromosikan investasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dengan menarik investor dan mendorong pemerintah memberikan intensif baik fiskal maupun non-fiskal pada sektor ini.

    “Kami meminta pemerintah meramu renewable energy incentive program (program insentif energi terbarukan), sebagai instrumen pendukung bagi pelaku EBT dan tentu untuk menarik investor,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Pikiran Rakyat, Kamis, 24 April 2025.

    Menurutnya, Indonesia dapat belajar dari opsi-opsi insentif di negara maju yang pro terhadap pengembangan energi terbarukan. Insentif fiskal, misalnya, melalui pemberian tax holiday, tax allowance hingga pembebasan PPN.

    Adapun insentif non-fiskal diberikan melalui kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur. Sebagai contoh Amerika Serikat (AS) melalui Energy Policy Act and Production Tax Credit (PTC) telah membuktikan efektivitas insentif dalam mendorong pertumbuhan EBT.

    Selain itu, Aryo turut mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi pendanaan campuran (blended finance) sebagai salah satu solusi inovatif untuk mendukung pengembangan EBT nasional.

    Pendanaan EBT diakui masih mahal sehingga blended finance bisa menjadi opsi untuk mempercepat proses dengan menggabungkan berbagai sumber pendanaan yang murah. “Proyek EBT masih memerlukan investasi besar di awal. Dengan blended finance, risiko bisa dibagi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menciptakan ekosistem yang menarik bagi investor,” papar Aryo.

    Komitmen Indonesia Soal Transisi Energi

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu, 9 Maret 2025.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 Summit & Exhibition beberapa waktu lalu telah menegaskan komitmen Indonesia soal transisi energi.

    Dia menyatakan Indonesia konsisten mengikuti transisi energi meski banyak negara mulai ragu. Dia juga menyoroti pentingnya pendanaan inovatif dan sedang disiapkan berbagai skema pendukung, termasuk mekanisme pensiun dini PLTU dengan syarat tertentu.

    Lebih lanjut, Aryo mengatakan bahwa insentif yang tepat akan menjawab semua tantangan yang ada secara sekaligus. Dengan paket insentif komprehensif dan holistik, dia yakin minat investor akan meningkat signifikan. “Kami berharap insentif ini bisa dirumuskan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Permen ESDM 10/2025,” katanya.

    Bagi Kadin, transisi energi bukan pilihan melainkan keharusan. Dengan insentif yang tepat, Indonesia bisa mencapai target sebaran energi terbarukan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, di mana sejalan dengan semangat Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, transisi energi yang sukses akan memberikan manfaat ganda, mulai dari penurunan emisi karbon sesuai komitmen Paris Agreement, penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan ketahanan energi nasional hingga peningkatan daya saing industri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hidrogen Hijau Jadi Andalan Transisi Energi

    Hidrogen Hijau Jadi Andalan Transisi Energi

    Jakarta: Indonesia kini bersiap menyambut masa depan energi dengan lebih hijau dan berkelanjutan. Salah satu terobosan terdepan datang dari PLN Indonesia Power (PLN IP) yang telah membangun ekosistem hidrogen hijau dari hulu ke hilir. Komitmen ini bukan hanya sekadar rencana, tapi sudah masuk tahap realisasi.
     
    Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa hidrogen hijau menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan transisi energi global menuju target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
     
    “Hidrogen hijau ini karya enjiner PLN Grup yang sumbernya dari dalam negeri, jadi jika dikembangkan dan dimanfaatkan secara masif dampaknya besar sekali,” ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 April 2025.
    13 green hydrogen plant beroperasi
    PLN Indonesia Power kini telah mengoperasikan 13 Green Hydrogen Plant (GHP) yang tersebar di berbagai pembangkit di Indonesia, termasuk:

    PLTU Pangkalan Susu
    PLTU Suralaya 1-7
    PLTU Suralaya 8
    PLTGU Cilegon
    PLTU Labuan
    PLTU Lontar
    PLTGU Tanjung Priok
    PLTU Pelabuhan Ratu
    PLTGU Tambak Lorok
    PLTG Pemaron
    PLTU Grati
    PLTU Adipala
    PLTP Kamojang

    PLTP Kamojang bahkan menjadi pembangkit panas bumi pertama yang sukses memproduksi hidrogen hijau di Indonesia. Dari seluruh GHP ini, PLN IP mampu memproduksi hingga 80 ton hidrogen hijau per tahun. 

    Sekitar 32 ton digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit, dan sisanya 48 ton siap dimanfaatkan untuk kebutuhan lain seperti transportasi dan industri.
     

    Hadirkan SPBU hidrogen pertama di Indonesia
    Tak hanya berhenti di produksi, PLN IP juga menyasar pemanfaatan energi berbasis hidrogen secara luas. Salah satu langkah pentingnya adalah menghadirkan Hydrogen Refueling Station (HRS) atau stasiun pengisian bahan bakar hidrogen pertama di Indonesia.
     
    Langkah ini membuka peluang besar untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen dan mendukung ekosistem transportasi ramah lingkungan di masa depan.
    Hidrogen jadi bahan bakar PLTU ramah lingkungan
    Selain kendaraan, hidrogen hijau juga mulai dikembangkan untuk kebutuhan pembangkit. Salah satu inovasinya adalah mengubah hidrogen menjadi green ammonia yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar primer di PLTU.
     
    PLTU Labuan menjadi pelopor dengan keberhasilan uji coba ammonia cofiring sebesar 3 persen selama 8 jam menggunakan 50 ton ammonia. Ini menjadi tonggak penting pengurangan emisi di sektor pembangkitan listrik.
     
    “Hidrogen hijau merupakan sumber energi bersih yang tidak meninggalkan residu di udara, sehingga tidak menghasilkan emisi karbon karena hanya mengeluarkan uap air,” kata Edwin 
    Pemerintah beri dukungan 
    Dukungan terhadap pengembangan hidrogen hijau juga datang dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pengembangan energi bersih seperti hidrogen adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo.
     
    “Buktinya bahwa Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita, berbicara tentang kedaulatan swasembada energi, di dalamnya terdapat energi hijau, energi baru terbarukan dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat membuka Green Hydrogen & Energy Summit (GHES) 2025.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Ditinggal LG, Huayou Bakal Garap Sebagian Besar Proyek Baterai RI

    Ditinggal LG, Huayou Bakal Garap Sebagian Besar Proyek Baterai RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menyebut Zhejiang Huayou Cobalt Co. bakal mengisi sebagian besar investasi dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi di Indonesia setelah LG Solution hengkang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menuturkan Huayou bakal berinvestasi sekitar US$8,6 miliar atau Rp145,2 triliun.

    “Pastinya (investasi Huayou) US$8,6 miliar,” kata Rosan saat ditemui pasca Indonesia AI Day for Mining Industry 2025, Kamis (24/4/2025).

    Di hubungi secara terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut total investasi US$9,8 miliar dalam proyek baterai memang terbagi menjadi dalam empat joint venture.

    Join venture tersebut terdiri dari investasi hulu tambang, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, dan pabrik sel baterai. Saat ini, satu dari empat joint venture tersebut sudah berjalan yaitu proyek sel baterai PT Hyundai LG Indonesia (HLI) dengan investasi US$1,1 miliar hingga 1,2 miliar.

    “Nah US$9,8 miliar itu merupakan estimasi total investasi dari keseluruhan ekosistem baterai. Dari jumlah itu, sekitar US$1,1 hingga 1,2 miliar sudah terealisasi dalam proyek sel baterai HLI,”

    HLI sendiri merupakan pabrik sel baterai mobil listrik milik konsorsium LG ES dan Hyundai Motor Group diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu (3/7/2024). Pabrik baterai ini merupakan yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara.

    Dengan adanya investasi yang sudah terealisasi, Nurul menyampaikan masih terdapat kebutuhan investasi sekitar US$8,6 hingga 8,7 miliar untuk menyelesaikan keseluruhan proyek.

    Nurul menuturkan, Huayou direncanakan bakal mengisi kekurangan investasi dari proyek baterai yang sudah ditinggalkan oleh LG tersebut.

    Namun, Huayou kata Nurul tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan bekerjasama dengan partner-partner lain yang sedang dalam penjajakan. 

    “Tapi yang jelas, kontribusi Huayou very clear dia akan punya kontribusi di hampir sebagian besar ekosistem ini,” ucapnya.

    Diberitakan sebelummya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, perusahaan asal China, Huayou bakal menggantikan LG Energy Solution dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Oleh karena itu, dia memastikan proyek investasi kendaraan listrik (EV) senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun itu tetap berjalan sesuai rencana.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, proyek ini mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, mulai dari penambangan hingga produksi baterai.

    Sebagai bagian dari komitmen investasi tersebut, pada 3 Juli 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik sel baterai EV pertama di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. 

    Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh).

    Bahlil pun menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek tidak mengalami perubahan mendasar. Adapun, yang terjadi adalah penyesuaian mitra investasi dalam struktur joint venture (JV).

    “Secara konsep, pembangunan dari grand package ini tidak ada yang berubah. Infrastruktur dan rencana produksi tetap sesuai dengan peta jalan awal. Perubahan hanya terjadi pada mitra investor, di mana LG tidak lagi melanjutkan keterlibatannya pada JV 1, 2, dan 3 yang baru, dan telah digantikan oleh mitra strategis dari Tiongkok, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ungkap Bhalil melalui keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

  • Kabar Baik! Tarif Listrik Tetap Hingga Juni 2025, Ini Rinciannya

    Kabar Baik! Tarif Listrik Tetap Hingga Juni 2025, Ini Rinciannya

    Jakarta: Kabar gembira buat kamu! Pemerintah memutuskan tarif listrik tidak naik alias tetap untuk periode Triwulan II 2025 (April-Juni). Artinya, kamu masih bisa berhemat karena biaya tagihan listrik tidak akan berubah.
     
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap sama seperti periode sebelumnya.  Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor usaha.
     
    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip Rabu, 23 April 2025.

    Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik oleh PLN, yang menyatakan penyesuaian tarif dilakukan tiap tiga bulan berdasarkan indikator ekonomi makro seperti nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
     
    Tak hanya pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan bahwa 24 golongan pelanggan bersubsidi, termasuk rumah tangga miskin, industri kecil, sosial, dan UMKM juga tidak mengalami perubahan tarif.
     

    Tarif Listrik Nonsubsidi April-Juni 2025
    Berikut rincian tarif listrik nonsubsidi yang berlaku pada periode April-Juni 2025:
     
    1. Rumah Tangga
     
    900 VA: Rp1.352 per kWh
    1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
    2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
    3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
    6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
     
    2. Bisnis
     
    6.600 VA – 200 kVA: Rp1.444,70 per kWh
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.114,74 per kWh
     
    3. Industri
     
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.114,74 per kWh
    30.000 kVA ke atas (Tegangan Tinggi): Rp996,74 per kWh
     
    4. Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum
     
    6.600 VA – 200 kVA: Rp1.699,53 per kWh
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.522,88 per kWh
    Penerangan Jalan Umum: Rp1.699,53 per kWh
     
    5. Layanan Khusus
     
    Rp1.644,52 per kWh
     
    Dengan tarif yang tetap, masyarakat dan pelaku usaha bisa lebih tenang dalam merencanakan pengeluaran listrik selama beberapa bulan ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • LG Batal Investasi di Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Ini Penggantinya

    LG Batal Investasi di Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Ini Penggantinya

    Jakarta –

    LG mundur dari proyek baterai mobil listrik di Indonesia. Namun kini posisi LG itu sudah tergantikan oleh perusahaan China, Huayou.

    Pemerintah blak-blakan di balik batalnya LG berinvestasi proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap, rupanya LG diminta mundur oleh pemerintah karena proses negosiasi yang terlalu lama.

    Dikutip detikFinance, kesepakatan awal proyek ini sudah terjadi pada tahun 2020. Namun lima tahun berselang, LG belum juga merealisasikan investasinya di Tanah Air.

    “Karena negosiasi sudah berlangsung 5 tahun, nggak mungkin kan proyek itu berjalan lama gitu kan, maka dikeluarkan sama Pak Bahlil dikirimkan Pak Bahlil ke LG Chem dan LG Energy Solution,” kata Rosan.

    Pemerintah meminta agar LG keluar dari proyek tersebut usai Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia memberikan surat resmi untuk LG soal permintaan keluar dari proyek ekosistem baterai listrik Rp 164 triliun. Surat itu, kata Rosan, disampaikan ke LG pada tanggal 31 Januari 2025.

    Kini posisi LG itu digantikan oleh perusahaan China Huayou yang memang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    “Karena memang dari Huayou juga berminat untuk berinvestasi, karena mereka teknologi juga sudah ada. Mereka yang akan me-replace posisi LG,” terang Rosan.

    Sebelumnya diberitakan, LG menarik diri dari proyek senilai 11 triliun won untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa sumber menyebut, penarikan diri LG dari konsorsium tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sebab adanya pergeseran lanskap industri.

    Belakangan juga permintaan kendaraan listrik di dunia mengalami penurunan.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami memutuskan untuk keluar dari proyek ini,” begitu kata seorang pejabat LG Energy Solution.

    “Namun kami akan melanjutkan bisnis kami yang sudah ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), perusahaan patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” demikian pernyataannya.

    (dry/din)

  • Kemarin, BI tahan suku bunga acuan hingga blokir anggaran IKN dibuka

    Kemarin, BI tahan suku bunga acuan hingga blokir anggaran IKN dibuka

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) kembali menahan tingkat suku bunga acuan (BI-rate) hingga blokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp10 miliar dibuka, merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Rabu (23/4) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. BI: BI-Rate 5,75 persen untuk jaga inflasi hingga pertumbuhan ekonomi

    Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen untuk menjaga inflasi tetap berada pada target sasaran, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 22-23 April 2025 juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,50 persen, seperti yang diungkapkan dalam konferensi pers yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. Menteri ESDM sebut Huayou gantikan LG yang mundur dari proyek EV

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Huayou, perusahaan asal China, menggantikan LG Energy Solution yang memutuskan mundur dari sebagian proyek yang tergabung dalam skema Indonesia Grand Package.

    “(LG) telah digantikan oleh mitra strategis dari China, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ucap Bahlil, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. BKPM: Investasi Apple di RI terus berlanjut meski ada tarif AS

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, rencana perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), yakni Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam bakal terus berlanjut, meski ada tarif resiprokal yang hendak diterapkan.

    “Insyaallah terus berlanjut,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipatau dari Jakarta, Rabu, mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM sebut RUPTL sudah rampung

    Kementerian ESDM sebut RUPTL sudah rampung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sudah rampung dan ditargetkan akan terbit pada April 2025.

    “Segera (terbit). Yang jelas, (RUPTL) sudah final, ya,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu di Jakarta, Rabu.

    Jisman menyampaikan bahwa RUPTL yang sudah rampung tersebut sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang sudah disahkan.

    Selaras dengan Jisman, anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa RUPTL ditargetkan untuk disahkan bulan ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri, itu udah disahkan. Bulan ini,” ucam Ramson.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah Komisi XII menjalani rapat tertutup dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk membahas RUPTL.

    Komisi XII adalah salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

    Dalam rapat tersebut, Ramson mengungkapkan tentang dibahas target-target pembangkit listrik yang akan dibangun sampai 2034. Mayoritas dari pembangkit listrik baru tersebut, kata dia, adalah energi baru terbarukan.

    “Hanya ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, sumber gas itu sulit. Jadi, kemungkinan akan diganti ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN),” kata dia.

    Akan tetapi, kata Ramson hingga 2034, pembangunan PLTN ditargetkan baru sekitar 500 megawatt.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses penyusunan RUPTL 2025–2034 selesai pada April 2025.

    Dalam menyusun RUPTL, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan asal China, Huayou, resmi menggantikan posisi LG asal Korea Selatan dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik (EV battery) di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan, konsorsium perusahaan asal Korsel yang dipimpin LG dikabarkan mundur dari proyek pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Proyek tersebut bernilai 11 triliun won (US$ 7,7 miliar) atau setara Rp 129,8 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, langkah konsorsium LG bukanlah bentuk pembatalan investasi, melainkan telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan investasi.

    “Jadi berita mereka mundur itu bukan mundur, oh semuanya, enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di nomor empat senilai US$ 1,1 miliar,” jelas Rosan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Setelah LG menyelesaikan tahapannya, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirimkan surat kepada pimpinan LG Chem dan LGES pada 31 Januari 2025. Surat tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari hasil negosiasi selama lima tahun dan memberi ruang bagi Huayou untuk melanjutkan proyek.

    “Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayou berminat untuk berinvestasi, karena mereka teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya me-replace atau menggantikan posisi dari LG,” jelasnya. 

    Rosan menegaskan, nilai total investasi pengembangan baterai EV di Indonesia tetap sebesar US$ 9,8 miliar dan proyek ini tetap melibatkan PT Antam (Persero) dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC).

    “Kalau ditanya kenapa Huayou? Ya mereka sudah berinvestasi sebelumnya, bahkan jauh lebih besar. Dan mereka pun sudah berinvestasi di daerah Weda Bay (Maluku Utara),” tutur Rosan.

  • DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.

    “Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

    “Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)