Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Ungkap Kunjungan ke Rumah Jokowi Bukan Bertemu ‘Bos’: Jangan Dipolitisir itu Lagi Lebaran – Halaman all

    Bahlil Ungkap Kunjungan ke Rumah Jokowi Bukan Bertemu ‘Bos’: Jangan Dipolitisir itu Lagi Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan soal kedatangan dirinya ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di Solo saat momen lebaran Idulfitri 1446H kemarin.

    Kedatangan Bahlil ke kediaman Jokowi itu dinilai sebagai kunjungan menteri dengan ‘bos’ nya yang pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju.

    Pasalnya, diketahui ada beberapa menteri di era Jokowi yang masih menemui ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terkait dengan isu itu, Bahlil memberikan penjelasan, menurut dia, kunjungannya ke rumah Jokowi hanyalah sebatas silaturahmi lebaran.

    “Ya pertama, silaturahmi, ini hari raya, semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Kata dia, pertemuan dirinya dengan Jokowi juga melibatkan keluarga masing-masing.

    Pasalnya, saat ke Solo, Bahlil mengaku turut memboyong keluarganya untuk sowan ke kediaman Jokowi.

    “Dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen dimana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, saling apa ya, membangun hubungan kekerabatan keluarga. Tidak lebih dari itu,” ujar dia.

    Atas hal itu, Menteri ESDM tersebut meminta kepada publik untuk tidak mempolitisasi kegiatannya saat lebaran kemarin.

    Kata dia, momen untuk politik ada ruangnya sendiri yakni pada saat Pemilu.

    “Saya hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ketujuh atau kedelapan waktu itu tidak ada hal hal yang lain yang ada adalah silaturahmi hari raya yang namanya hari raya, jangan dipolitisir,” kata dia.

    “Ya, nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, enggak ada. Ya, itu satu,” tandas Bahlil.

    Penyebutan “bos” untuk Jokowi mengemuka seusai beberapa menteri Prabowo bersilaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Mereka mengunjungi kediaman Jokowi saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri. 

    Para menteri tersebut adalah mereka yang pernah menjadi menteri dalam Pemerintahan Jokowi sebelumnya.

    Mereka di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono berkelakar seusai bertemu Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” tutur Mardani.

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” ucap Mardani.

  • KPK Sita Motor RK, Bahlil Serahkan Proses Hukum ke Pihak Berwenang

    KPK Sita Motor RK, Bahlil Serahkan Proses Hukum ke Pihak Berwenang

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

    “Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada,” kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

    “Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses,” ungkapnya.

    Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

    “1 (satu) unit Motor Royal Enfield,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

    “Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

    Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

    Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari di dalam pesawat rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO). Ia mengatakan DPP Golkar tengah mendalami kejadian tersebut.

    “Saya sendiri tahu juga dari berita medsos ya dan kami dari DPP Partai Golkar ikut mendalami dan sambil berjalan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil mengatakan jika benar adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya, maka partai akan mengambil sikap. Bahlil menegaskan akan mengambil pembinaan terhadap kader tersebut.

    “Kalau katakanlah memang yang bersangkutan ada kesalahan atau kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti Partai Golkar akan mengambil pembinaan-pembinaan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan aturan main dalam partai,” ungkapnya.

    Adapun maskapai Wings Air menepis adanya permintaan damai dari anggota DPRD Sumut Megawati Zebua buntut aksi dorong dan cekik pramugarinya. Wings Air memastikan tetap melaporkan Megawati ke Polres Nias.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro, dilansir detikSumut, Rabu (16/4/2025).

    Peristiwa itu terjadi saat boarding sebelum penerbangan dari Nias menuju Kualanamu. Danang memastikan tak ada permintaan damai dari terlapor kepada pramugarinya.

    “Berdasarkan laporan dan catatan aktual di lapangan, setelah insiden terjadi di penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan Kualanamu pada 13 April 2025, tidak terdapat permintaan damai dari pihak pelanggan kepada pramugari yang bertugas,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari, Wings Air Ambil Langkah Hukum

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

    Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

    “Biarlah semua itu kita lihat berproses,” kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

    Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

    “Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

    Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta agar kunjungan silaturahimnya bertemu Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran, untuk tidak dipolitisir.

    Menurut dia, silaturahim itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pada momen Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, kata dia, setiap Muslim pun disunahkan untuk melaksanakan silaturahim tanpa batas.

    “Waktu itu tidak ada hal-hal yang lain, yang ada adalah silaturahim hari raya, yang namanya hari raya, jangan dipolitisir,” kata Bahlil saat konferensi pers Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Sebagai Muslim, menurut dia, momen Lebaran itu adalah momen di mana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membangun hubungan kekerabatan keluarga. Menurut dia, kunjungan silaturahimnya tersebut tidak lebih dari itu.

    “Nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya (politik). Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada,” kata dia.

    Sebelumnya, Bahlil berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa (8/4). Dia bertemu dengan Jokowi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, yang juga kader Partai Golkar.

    Selain Bahlil, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie.

    Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari Nasional 16 April 2025

    Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari Nasional 16 April 2025

    Bahlil Sindir Misbakhun: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI
    Mukhamad Misbakhun
    yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Menurut Bahlil, banyak anggota Komisi XI yang sedang menunggu kepastian soal sejumlah regulasi, terutama terkait program hilirisasi.
    Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui 21 proyek hilirsasi dengan nilai investasi tahap pertama sekitar 50 miliar dollar AS yang ditargetkan dimulai pada 2025.
    Bahlil pun berpesan kepada kader Golkar agar tidak memandang jabatan sebagai warisan yang dapat diperoleh secara otomatis.
    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan barang warisan jabatan ini. Ini
    fair
    saja,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wujudkan Swasembada Energi, PLN Akselerasi Pengembangan Hidrogen di Tanah Air

    Wujudkan Swasembada Energi, PLN Akselerasi Pengembangan Hidrogen di Tanah Air

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PLN (Persero) terus mendukung lemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia, salah satunya melalui hidrogen. Komitmen ini tercermin dalam agenda Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (15/4/2025).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mencapai target emisi nol bersih net zero emissions pada tahun 2060 dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian. Salah satu langkah konkretnya adalah pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi bersih yang dijalankan secara komprehensif.

    “Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia akan selalu berada pada bagian yang akan menjalankan komitmen itu (Paris Agreement) tetapi dengan penuh hati-hati secara mendalam. Buktinya bahwa Pak Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita, berbicara tentang kedaulatan swasembada energi, di dalamnya di situ adalah energi hijau, energi baru terbarukan, dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden,” ujar Bahlil pada sambutannya saat membuka GHES 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060 dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian.

    Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa ke depan hidrogen akan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2060, hidrogen hijau diproyeksikan dapat menyumbang hingga US$ 70 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, serta menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung di sektor elektrolisis hidrogen hijau.

    Untuk itu, ia mendorong peningkatan daya saing Indonesia di sektor energi hijau. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk menembus pasar global seperti Eropa dan Amerika.

    “Dalam perspektif Indonesia, kita mempunyai keunggulan kompetitif terhadap energi hijau yang kemudian bisa kita penetrasi kepada pasar di mana pun, Eropa, Amerika, di mana saja. Karena kita saling membutuhkan, kita harus membangun komunikasi politik, komunikasi ekonomi yang win-win, yang saling menguntungkan,” jelasnya.

    Khusus untuk hidrogen, Bahlil menyampaikan keyakinannya bahwa teknologi ini kini semakin terjangkau dan kompetitif. Hal ini membuka peluang besar untuk mendorong pemanfaatan hidrogen dalam mendukung industri strategis nasional. Kementerian ESDM pun akan mendorong lahirnya regulasi yang mendukung, termasuk menciptakan struktur harga yang lebih baik guna membuka pasar yang lebih luas.

    “Semakin hari, akan dilakukan efisiensi terhadap penemuan-penemuan teknologi baru. Saya menunggu agar ini menjadi bagian terpenting dalam kontribusi kita kepada bumi, untuk mendorong energi baru dan terbarukan,” tandas Bahlil.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa Pemerintah pada Desember 2023 telah meluncurkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional dan pada agenda GHES 2025 ini juga meluncurkan Roadmap Hidrogen dan Ammonia Nasional (RHAN) yang berisikan 215 rencana aksi pengembangan hidrogen.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah pada Desember 2023 telah meluncurkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional dan pada agenda GHES 2025 ini juga meluncurkan Roadmap Hidrogen dan Ammonia Nasional (RHAN) yang berisikan 215 rencana aksi pengembangan hidrogen. Lewat roadmap tersebut, pemerintah terus mengembangkan berbagai diversifikasi produk turunan hidrogen, salah satunya yang diproduksi oleh PLN.

    “Buku RHAN merupakan dokumen yang mencakup analisis produksi, pemanfaatan, dan bagaimana strategi implementasinya, juga rencana aksi. Kami sudah mengidentifikasi dari berbagai industri, ada 215 rencana aksi di dalam roadmap ini. Kita melihat perspektif mendatang untuk mengembangkan ekosistem hidrogen dan amonia di dalam negeri maupun global,” ujar Eniya.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pengembangan hidrogen merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi nasional.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pengembangan hidrogen merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi nasional.

    “Hidrogen merupakan solusi transisi dari energi fosil ke energi bersih masa depan. PLN siap menjadi pemimpin transisi energi global dengan memimpin pengembangan hidrogen di Asia Tenggara melalui akselerasi ekosistem hidrogen,” papar Darmawan.

    Sebagai upaya konkret, sejak 2023 PLN telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di PLTGU Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di PLTP Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

    “PLN tidak sekadar mengikuti arus transisi energi atau inovasi, tapi simbol keberanian kita untuk melompat jauh dari ketergantungan pada energi fosil menuju kedaulatan energi nasional,” tegas Darmawan.

    Secara total, PLN telah mengembangkan 22 lokasi GHP di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas produksi hidrogen terbesar di tingkat nasional. Selain itu, PLN juga telah membangun Hydrogen Refueling Station (HRS) serta mendirikan Hydrogen Center sebagai pusat kompetensi hidrogen pertama di Indonesia.

    Tak hanya pengembangan infrastruktur, PLN juga telah memanfaatkan hidrogen dan amonia dalam sektor ketenagalistrikan. Pemanfaatan tersebut di antaranya berupa cofiring hidrogen pertama di PLTDG Pesanggaran, Bali, pengoperasian hydrogen fuel cell generator di Gili Ketapang, Jawa Timur, serta penggunaan fuel cell generator dalam gelaran PLN Electric Run 2024.

    PLN juga menjalin kerja sama dengan Pupuk Kujang untuk memproduksi green ammonia, yang kemudian dimanfaatkan pada cofiring di PLTU Labuan, Banten.

    “Hidrogen adalah jembatan menuju masa depan energi yang bersih dan mandiri. Ini adalah momentum Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global,” tegasnya.

    Menurut Darmawan, pengembangan hidrogen di Indonesia tak hanya menyangkut teknologi semata, tetapi juga secara kolaboratif menciptakan peluang ekonomi baru seperti industri hijau, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Tepis Mardani, Elite Golkar Tegaskan Tak Ada Istilah Matahari Kembar dalam Konstitusi Indonesia – Halaman all

    Tepis Mardani, Elite Golkar Tegaskan Tak Ada Istilah Matahari Kembar dalam Konstitusi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir menegaskan, dalam konstitusi negara tidak ada istilah matahari kembar.

    Hal itu disampaikannya merespons pernyataan politikus PKS Mardani Ali Sera yang mengingatkan jangan ada matahari kembar.

    Pernyataan Mardani disampaikan usai banyaknya menteri di Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen lebaran tahun ini.

    “Undang-Undang Dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, dia menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.

    “Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu,” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Matahari Kembar

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.
     

  • Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas.

    Sejumlah kader potensial mulai intens membangun komunikasi politik.

    Salah satunya Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin.

    Menariknya, Munafri baru saja bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/4/2025) sore.

    Munafri alias Appi membenarkan pertemuan itu.

    Wali Kota Makassar itu menyebutkan, selain dalam rangka silaturahmi di momen Idulfitri, obrolan politik terutama sesama kader Golkar.

    Terlebih, Bahlil memuji kader-kader beringin rindang yang berhasil jadi kepala daerah.

    Termasuk, Munafri Arifuddin yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan 16 tahun partai beringin rindang di Kota Daeng.

    Golkar terakhir kali menang Pilwali Makassar pada pilkada 2008 silam.

    Partai Golkar terakhir kali meraih kemenangan di Pilwali Makassar pada Pilkada 2008 silam.

    Namun dalam tiga gelaran Pilwalkot Makassar berikutnya, partai berlambang pohon beringin itu selalu gagal merebut kemenangan.

    Dalam pertemuan tersebut, Bahlil turut memberikan restu dan dorongan kepada kader-kader berprestasi untuk maju dan bertarung di Musda Golkar Sulsel.

    “Ketum (Bahlil) menyampaikan bahwa semua daerah akan melaksanakan Musda. Siapapun yang maju, silakan bertempur,” ungkap Appi kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Appi, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap kader untuk berkompetisi sehat, termasuk dalam perebutan kursi Ketua DPD I Sulsel.

  • Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    Sebagai bagian dari langkah konsolidasi politik, Appi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan silaturahmi dengan ketum Golkar, pak Bahlil. Ini pasca lebaran idul fitri. Banyak hal kami diskusikan,” kata Munafri, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Appi siap bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang digelar pertengahan tahun 2025 ini.

    Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua umum Golkar tak hanya sebatas silaturahmi, melainkan ada pembicaraan lebih spesifik. Apalagi sebagai kader Golkar di Daerah, meminta arahan dan restu untuk kepentingan membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

    “Jadi, tak hanya silaturahmi saja. Ada pembicaraan membesarkan Golkar di Sulsel. Pak Bahlil Ketua umum, saya sebagai kader Golkar sowan minta arahan,” jelas Appi.

    Upaya Wali Kota Makassar ini, menunjukkan bentuk kesungguhan dan komitmennya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan.

    Apalagi, rekam jejaknya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar serta keterlibatannya dalam berbagai agenda politik, baik Pileg maupun Pilkada 2024 lalu telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya di tubuh partai.

    Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengakui bahwa pertemuan dengan Ketua Golkar adalah bagian dari langkah awal untuk hajatan Golkar Sulsel kedepan. Komitmenya tetap membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulsel.