Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

    “Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.

    Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.

    “Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” kata Bahlil.

    Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.

    Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.

    “Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan terdapat 10 wilayah kerja (WK) yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development), tetapi mangkrak.

    Adapun 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore.

    Sebanyak 10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak tersebut memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

    Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas.

    Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Semua SPBU Shell di Indonesia Dibeli Sefas Group, Pengamat: Bisnis SPBU Masih Prospektif

    Semua SPBU Shell di Indonesia Dibeli Sefas Group, Pengamat: Bisnis SPBU Masih Prospektif

    Ia menilai keputusan bisnis Shell lebih karena strategi utama bisnis mereka saat ini adalah upstream and low carbon business.

    Menurut dia, strategi utama bisnis Shell tersebut belum dapat diharapkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) low carbon masih kurang diminati dibandingkan BBM low price di dalam negeri.

    “Dalam konteks ini, Shell sepertinya juga melihat lini bisnis yang lain dalam hal bisnis rendah karbon,” ujar Agung, dilansir dari ANTARA, Sabtu (24/5/2025).

    Di sisi lain, Ia tidak memungkiri bahwa dengan kondisi harga yang diatur, bisnis ritel BBM swasta di dalam negeri harus bersaing dengan BBM subsidi dan BBM jenis penugasan.

    Sehingga, menurutnya, secara skala ekonomi menjadi terbatas dan tidak memberikan perkembangan bagi Shell.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell tidak akan mempengaruhi investasi hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

    “Dia kan menjual, bukan berarti menutup bisnisnya. Itu perpindahan kepemilikan perusahaan saja. Jadi, apanya yang pengaruh (ke investasi hilir)? Dia kan tetap jalan terus,” kata Bahlil.

    Bahlil memandang pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell sebagai aksi korporasi biasa yang tidak mengusik ketersediaan maupun distribusi BBM ke masyarakat.

    Terlebih, Shell merupakan entitas swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk membatasi perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. (bs-sam/fajar)

  • Menhut tingkatkan hilirisasi hasil hutan melalui agroforestri

    Menhut tingkatkan hilirisasi hasil hutan melalui agroforestri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan fokus untuk meningkatkan hilirisasi hasil hutan melalui sistem agroforestri.

    “Dalam sektor kehutanan sendiri hilirisasi banyak dilakukan. Ada banyak juga (bentuk hilirisasi, terutama untuk agroforestri,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menambahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk agroforestri melalui hilirisasi.

    Dengan adanya hilirisasi agroforestri, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

    Tidak hanya itu, lanjut Raja Juli, hilirisasi juga diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing produk hasil hutan di pasar global.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) pun setuju semua karena ini akan meningkatkan devisa kita, mengurangi impor dan tentu membuka lapangan kerja,” ujar Menhut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil jajaran menterinya ke Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).

    Selain Menhut, rapat terbatas mengenai hilirisasi ini juga melibatkan kementerian strategis lainnya seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; hingga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    “Soal hilirisasi, Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden rapat intensif kita untuk hilirisasi,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 Miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    “Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut dapat dipastikan sumber dananya dari Danantara.

    “Kalau itu katakanlah proyeknya mayoritasnya di Indonesia, besarnya (porsi pembiayaan) adalah besar Danantara, maka mayoritasnya pasti Danantara,” kata Bahlil.

    Akan tetapi, manakala Danantara minoritas, maka pembiayaan dari Danantara pun juga akan minoritas.

    “Tetapi, saya yakinkan bahwa arahan Presiden Prabowo, ini proyek Merah Putih. Artinya, kami usahakan semaksimalnya agar semuanya mayoritasnya ada di negara,” sambung Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya, yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membahas hilirisasi. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sebelum pukul 17.00 WIB.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, saat ditemui selepas rapat, menyebu Presiden Prabowo menyetujui proyek-proyek hilirisasi yang dipaparkan oleh Menteri ESDM.

    “Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden, rapat intensif kami untuk hilirisasi, tetapi Bapak Presiden setuju semua, karena ini akan meningkatkan devisa, kita mengurangi impor, dan tentu membuka lapangan kerja,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia melanjutkan Khusus Kementerian Kehutanan proyek hilirisasi itu terkait salah satunya dengan agroforestri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Proyek hilirisasi 45 miliar dolar AS dimulai Juni 2025

    Bahlil: Proyek hilirisasi 45 miliar dolar AS dimulai Juni 2025

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), menyebut satgas hilirisasi mulai menjalankan sejumlah proyek strategis pada Juni 2025. Proyek dengan nilai investasi sebesar 45 miliar dolar AS tersebut bergerak di berbagai bidang mulai dari nikel, perikanan, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

  • Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.

    “Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.

    “Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.

    Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut isu ijazah Jokowi palsu sudah keterlaluan

    Bahlil sebut isu ijazah Jokowi palsu sudah keterlaluan

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), meminta agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak produktif. Menurut Bahlil, isu yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden Ke-7 RI Joko Widodo palsu sudah keterlaluan, dan sejak awal dirinya tidak percaya mengenai isu tersebut. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal terlibat membiayai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik bersama perusahaan China, CATL.

    Namun, Bahlil belum mengetahui berapa investasi yang akan dikeluarkan Danantara untuk proyek tersebut.

    “Nanti mereka (Danantara) akan masuk. Setelah masuk, berapa biayanya, tanya nanti ke Danantara,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Bahlil menyebutkan, porsi saham pemerintah lewat BUMN di proyek tersebut 51%, dan investasi Danantara nanti dikemas dalam bentuk Join Venture bersama CATL.

    “BUMN itu sahamnya itu kurang lebih sekitar 30%. Nah, karena sudah diambil alih, BUMN sekarang sudah berubah semuanya, asetnya di bawah Danantara, otomatis masuk di situ. Ya, kalau dia mau investasi, equity-nya dia harus chip in,” terang Bahlil.

    Sementara terkait proyek ekosistem baterai kendaraan listrik, investasi CATL mencapai US$ 6 miliar atau Rp 97,8 triliun (kurs Rp 16.300).

    Proyek tersebut mencakup dari tambang nikel, smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), pabrik prekursor, katoda, sel baterai, hingga fasilitas daur ulang (recycling) baterai.

    “Karena ini ekosistem baterai pertama di dunia, dari hulu hilir, dari tambang, HPAL, nikel, prekursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recyclingnya. Ini belum pernah ada di dunia lho. Ini baru pertama kali. CATL itu investasinya US$ 6 miliar total,” katanya.

    Bahlil menambahkan proyek baterai kendaraan listrik awalnya melibatkan LG, namun pemerintah membatalkan investasi LG karena realisasinya terlalu lama.

    “Memang kita terminasi. Kenapa kita terminasi? Karena dari komitmen yang sudah disepakati dalam MOU maupun FS-nya itu belum dilaksanakan. Tetapi dari total proyeknya 9,8 miliar itu, US$ 1,2 miliar sudah realisasi, sudah diresmikan di Karawang. 10 giga pertama,” katanya.

    “Nah, karena dia tidak lanjutkan, maka yang menggantikan posisinya adalah Huayou. Kemarin sudah putus di ratas. Dan di Januari itu saya mengeluarkan surat untuk terminasi terhadap LG,” tambahnya.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Bos Danantara, Tekankan Transparansi-Akuntabilitas” di sini:

    (hns/hns)

  • Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell tidak akan mempengaruhi investasi hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

    “Dia kan menjual, bukan berarti menutup bisnisnya. Itu perpindahan kepemilikan perusahaan aja. Jadi, apanya yang pengaruh (ke investasi hilir)? Dia kan tetap jalan terus,” kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil memandang pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell sebagai aksi korporasi biasa yang tidak mengusik ketersediaan maupun distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Terlebih, Shell merupakan entitas swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk membatasi perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi.

    “Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,” ucapnya.

    PT Shell Indonesia, anak perusahaan Shell plc (Shell), menyetujui pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia ke perusahaan patungan baru antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.

    “Kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa, hingga penyelesaian proses pengalihan kepemilikan ini diharapkan terjadi pada tahun depan,” ujar Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, tutur dia, merek Shell akan tetap ada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    Produk bahan bakar minyak (BBM) pun akan dipasok melalui Shell, sehingga masyarakat tetap memiliki akses untuk menggunakan produk tersebut.

    “Pengalihan kepemilikan bisnis tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia,” ucapnya.

    Susi menjamin pengalihan kepemilikan bisnis SPBU tersebut tidak akan mengubah jaringan maupun operasional SPBU Shell sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 ladang minyak mangkrak, SKK Migas janji cari solusi bagi kontraktor

    10 ladang minyak mangkrak, SKK Migas janji cari solusi bagi kontraktor

    Kalau masalahnya finansial, ayo, kami carikan investor yang bonafide

    Tangerang, Banten (ANTARA) – SKK Migas menyatakan siap membantu 10 wilayah kerja (WK), yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development) tetapi mangkrak, untuk kembali beroperasi.

    “Kalau masalahnya finansial, ayo, kami carikan investor yang bonafide,” ucap Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui setelah penutupan IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, dikutip Jumat.

    Ia mencontohkan bahwa SKK Migas akan menggelar rapat sponsor yang mempertemukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan calon sponsor. SKK Migas, kata dia, akan menjadi jembatan sekaligus ‘wasit’ dalam pertemuan tersebut.

    Kemudian, lanjut Rikky, semisal KKKS membutuhkan pinjaman dana, SKK Migas akan menjadi fasilitator untuk mempertemukan KKKS dengan pemberi pinjaman atau bank negara.

    “Hal-hal seperti itu yang akan SKK Migas laksanakan terhadap seluruh WK,” kata Rikky.

    Adapun 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore.

    Sebanyak 10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak tersebut memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

    Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas. Beroperasinya 10 WK tersebut juga diperkirakan dapat menyerap 20 ribu tenaga kerja.

    Rikky enggan untuk menyebut langsung WK maupun nama KKKS untuk menjaga iklim investasi. Namun, ia mengungkapkan bahwa WK-WK tersebut ada yang terletak di Kalimantan Timur, hingga Kepulauan Riau.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menarik wilayah kerja menjadi milik negara dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja dengan lambat dalam menjalankan kewajiban setelah memperoleh kewenangan mengelola WK.

    Nantinya, WK atau wilayah kerja yang dikembalikan kepada negara tersebut akan dilelang kembali untuk diberikan kepada KKKS yang mau mengerjakan.

    Selain 10 WK mangkrak, Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

    Oleh karena itu, ia mengumumkan, kepada pemegang WK yang tidak menjalankan kewajiban selama lima tahun, ia akan menarik kewenangan mengelola WK tersebut dan akan dilelang ulang.

    “Ini semuanya dalam rangka untuk kita memaksimalkan potensi dalam rangka meningkatkan lifting,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025