Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masih mempelajari diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan berlaku pada 5 Juni.

    “Kami pelajari semuanya. Untuk rakyat sudah pasti kami pelajari, tetapi kami harus perhatikan juga negara,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).

    Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/5).

    Oleh karena itu, Bahlil belum memberikan surat kepada PLN untuk memberlakukan diskon bulan depan, sebab belum ada komunikasi ihwal diskon tarif listrik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyampaikan bahwa dia belum menerima surat arahan untuk memberikan diskon sebesar 50 persen pada Juni–Juli.

    “Belum ada,” kata Darmawan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    Airlangga meyakini diskon tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi nasional. Diskon tersebut diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan listrik secara masif guna menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Dalam RUPTL perdana yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, rencana penambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka ini lebih tinggi dibandingkan RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Adapun, 61% atau 42,6 GW dari total kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara itu, porsi pembangkit fosil dipatok sebesar 24% atau 16 GW yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sisanya, 10,3 GW berupa penyimpanan atau storage yang terdiri atas baterai 4,3 GW dan PLTA pumped storage 6 GW. 

    Namun, target yang terbilang ambisius itu dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kelebihan pasok (oversupply) sebagaimana pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kala itu, pemerintah mencanangkan megaproyek 35.000 megawatt (MW) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di rentah 7-8%. Oversupply terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik tak setinggi proyeksi awal. 

    Untuk itu, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengingatkan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeksekusi perencanaan penambahan pembangkit. Sebab, tantangan oversupply listrik masih membayangi.

    “Harus sangat hati-hati dalam perencanaan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan di masa lalu akibatnya fatal pada oversupply saat ini dan kerugian APBN belasan triliun setiap tahunnya,” jelas Putra kepada Bisnis, Senin (26/5/2025) malam.

    Kendati demikian, dia mengatakan, peningkatan bauran EBT dalam RUPTL 2025-2034 patut diapresiasi. Menurutnya, hal ini menjadi indikator komitmen maju dan semakin menantangnya pendanaan PLTU baru.

    Putra pun menyebut, yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan dari PLN berjalan cepat dan benar. Apalagi, investasi ketenagalistrikan dan energi bersih dalam 6 tahun terakhir cenderung datar dan menurun meski telah ada RUPTL 2021–2030.

    “Target ambisius yang perlu keseriusan dan pengadaan yang jelas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut baik terbitnya RUPTL 2025-2034. Menurutnya, pengusaha bisa ikut berpartisipasi secara maksimal jika proyek yang dikerjakan bisa lebih bankable.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk sektor ketenagalistrikan dalam RUPTL 2025-2034 diproyeksikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Kebutuhan investasi itu untuk pembangunan pembangkit mencapai Rp2.133,7 triliun, transmisi Rp565,3 triliun, dan lainnya Rp268,4 triliun.

    Khusus investasi di sektor pembangkit yang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).

    Menyambut peluang tersebut, Arthur mengaku masih menunggu detail resmi setiap proyek pembangkit listrik per lokasi yang akan dilelang PLN. 

    “Sebaiknya project detail per lokasi kami lihat dulu. Tentunya kelayakan finansial jadi pertimbangan besar, apakah bankable atau tidak,” ucap Arthur.

    Dia juga mengingatkan agar pemerintah benar-benar mengimplementasikan perencanaan yang sudah disetujui di RUPTL itu. Arthur menyebut, pemerintah harus memastikan proyek kelistrikan bisa berjalan tanpa hambatan. 

    “[Jangan ada hambatan] perizinan, pembebasan lahan, hingga financial close pendanaan sehingga semua tepat waktu tanpa delay lagi,” katanya.

    Industri Didorong Serap Listrik PLN

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa penambahan pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi. Hal ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Terlebih, saat ini pemerintah juga tengah menggenjot hilirisasi dan industrialisasi yang memerlukan pasokan listrik yang besar dan andal. 

    Untuk meningkatkan penyerapan listrik, pemerintah juga akan mewajibkan pelaku industri, yang tadinya menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power, untuk menyerap listrik PLN. 

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

    Porsi Fosil Jadi Ganjalan

    Di sisi lain, masih adanya porsi pembangkit fosil dalam RUPTL 2025-2034 dinilai menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.

    Menurut Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, investor di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan 2025-2034. Sebab, pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. 

    “Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” kata Bhima dalam keterangan tertulis.

    Dia juga berpendapat RUPTL anyar ini justru berisiko menjadi batu sandungan bagi penciptaan lapangan kerja dan motor pertumbuhan ekonomi. 

    “Apa RUPTL ini menjawab target pertumbuhan 8%? Saya rasa tidak sama sekali. Tidak ada cara lain, pemerintah harus segera melakukan revisi RUPTL dengan menghapus rencana pembangunan pembangkit fosil,” katanya.

  • Bukan Rp20 Ribuan, Bahlil Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Bukan Rp20 Ribuan, Bahlil Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) yang seharusnya dibeli oleh masyarakat maksimal Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Dengan begitu, mulai Februari 2025 lalu, pihaknya melakukan penertiban distribusi LPG bersubsidi dalam negeri agar harga yang ada di pasar tidak melebihi yang sudah diperhitungkan oleh pihaknya.

    Bahkan, dia menegaskan pihaknya tidak main-main terhadap oknum yang mempermainkan barang subsidi negara, termasuk jika oknum tersebut berada di lingkungan Kementerian ESDM.

    “Dan saya tidak pernah berhenti untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak bangsa kita ini. Gak ada kompromi. Pejabat di saya pun main-main arahan bahwa Presiden pernah bawa kalau gak mau kerja tidur di rumah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sementara itu, penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam RUPTL 2021-2030 terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW energi fosil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034 itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun.

    Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

    Menurut Bahlil, tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya menghitung akan ada tambahan konsumsi listrik per kapita. Hal ini tak lepas dari ekspansi hilirisasi yang didorong pemerintah. 

    Bahlil menuturkan, selama ini industri pelaku hilirisasi masih menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power. Dia pun memastikan ke depan industri akan diwajibkan memakai listrik dari PLN.

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2027 mendatang. Ditargetkan pada 2032 sudah mulai beroperasi.

    Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) tengah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dengan rencana pengembangan PLTN.

    Adapun rencana pembangunan PLTN tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

    “Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil mengatakan pembangunan PLTN tersebut akan berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW).

    “Tapi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. 250 MW, 250 MW dulu. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan,” katanya.

    Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut sudah melalui berbagai kajian strategis dan juga telah dilakukan pengecekan kelayakan lokasi tersebut.

    “Nuklir, kenapa di lokasi itu sudah dilakukan kajian dari para tim. Nanti kalau saya jelaskan, seperti orang ujian disertasi. Yang jelas, ada beberapa lokasi yang sudah di cek kelayakan dan prioritas,” katanya.

    (kil/kil)

  • Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Jakarta –

    Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 telah resmi diluncurkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (26/5/2025). Dari rencana ketenagalistrikan tersebut, Bahlil mengatakan total peluang investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun.

    Bahlil mengatakan peluang investasi tersebut berasal dari pembangkit sebesar Rp 2.133,7 triliun, penyaluran transmisi dan gardu Rp 565,3 triliunan dan Rp 268,4 triliun ini termasuk Smart grid dan lainnya.

    Ia mengatakan pengembangan ini akan terjadi selama 10 tahun dan dibagi per lima tahun. Untuk tahun pertama yakni periode 2025-2029 peluang investasi mencapai Rp 1.173,94.

    “Nah ini lima tahun kedua ini banyak (Periode 2030-2034) Rp 1.793,48 triliun. Kalau yang lima tahun pertama Rp 1.173,94 triliun dan memang ini harus dua kali supaya kesinambungan, agar tidak tumpang tindih,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan khusus untuk pembangkit dengan peluang investasi sebesar Rp 2.133,7, sebanyak 73% dialokasikan untuk partisipasi swasta atau Independent Power Producer (IPP).

    Sektor swasta mendapat alokasi Rp 1.566,1 triliun untuk investasi pada pembangkit. Di mana mayoritas ditujukan untuk pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) Rp 1.341,8 triliun, dan non EBT sebesar Ep 224,3 triliun.

    “Sementara investasi PLN dari Rp 2.000 triliun lebih khusus untuk pembangkit sebesar Rp 567,67 triliun. Untuk pembangkit EBT nya Rp 340,6 triliun dan non EBT nya Rp 227 triliun,” katanya.

    Ia menyampaikan, dalam RUPTL tersebut pembangkit listrik 2025-2034 naik menjadi 69,5 GW dengan komposisi pembangkit EBT 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

    “Dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan. Di mana dari 76% itu kurang lebih sekitar 42, 6 GW itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage,” katanya.

    Tonton juga Video: Direstui Prabowo, Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    (kil/kil)

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

    “Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.

    Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.

    Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.

    Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.

    Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.

    Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

    “Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.

    Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025