Tag: Bahlil Lahadalia

  • Daftar Pelanggan yang Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Juni-Juli 2025

    Daftar Pelanggan yang Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Juni-Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% yang akan berlaku pada Juni-Juli 2025.

    Pemberian diskon tersebut dilakukan untuk sebagai stimulus bantalan atas kenaikan 1% PPN yang akan mulai berlaku di awal tahun 2025.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program diskon tarif listrik ini.

    Diskon tersebut akan diberikan untuk pengguna listrik dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA). Program ini diperkirakan akan menyasar hingga 79,3 juta pelanggan.

    Adapun skema pemberlakuan diskon tarif listrik ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025.

    Cara Klaim Diskon Tarif Listrik 50%

    Pelanggan PLN bisa mendapatkan diskon tarif listrik 50% apabila memenuhi kriteria memiliki listrik daya di bawah 1.300 VA.

    Diskon akan diberikan secara otomatis kepada pelanggan saat melakukan pembayaran, maupun pembelian listrik.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif akan langsung dipotong 50% saat melakukan pembayaran pada bulan Juni-Juli.

    Kemudian untuk pelanggan pascabayar, diskon akan diberikan saat membeli token listrik.

    Rincian Tarif Listrik per Juni 2025

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan, atau perubahan disbanding bulan sebelumnya.

    Berikut tarif listrik untuk pelanggan subsidi pada Juni-Juli 2025:

    1. Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp415 per kWh

    2. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp605 per kWh

    3. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM sebesar Rp1.352 per kWh

    4. Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp1.444,70 per kWh

    5. Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp1.699,53 per kWh

    Kemudian untuk tarif listrik pelanggan non subsidi pada Juni-Juli 2025 adalah sebagai berikut:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

  • Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    GELORA.CO –  Sepotong surat berlogo UGM terpajang di layar konferensi pers Bareskrim, 22 Mei 2022. Tapi alih-alih menjernihkan, goresan pena di sana justru mengaburkan: “Sarjana Muda” dilingkari—bukan “Sarjana.”

    Satu surat, satu lingkaran pena, satu pertanyaan baru. Itulah yang terjadi saat Bareskrim Mabes Polri menayangkan dokumen her-registrasi milik Joko Widodo dalam jumpa pers yang semestinya membungkam keraguan terhadap ijazah Jokowi.

    Namun di media sosial, yang terjadi justru sebaliknya. Dokter Tifa, aktivis yang dikenal vokal mengkritik kekuasaan dan elite negara, kembali membuat lini masa gaduh lewat akun @DokterTifa.

    “Kenapa yang dilingkari itu ‘Sarjana Muda’? Apakah UGM masih menyelenggarakan program itu tahun 1980–1985? Kalau iya, maka gelarnya harusnya B.Sc., bukan Ir,” tulis dr Tifa di X pada Jumat, 30 Mei 2025.

    Pernyataan itu memantik gelombang diskusi publik, menyoal konsistensi data akademik Jokowi yang selama ini diklaim lulusan Sarjana (Ir.) dari Fakultas Kehutanan UGM, tahun 1985.

    Dokter Tifa, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali menumpahkan kegusarannya lewat utas tajam. Ia membandingkan total 211 SKS yang ia tempuh untuk menjadi dokter, dengan klaim bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi Insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM hanya dengan 122 SKS.

    “Jadi dokter butuh 211 SKS. Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS? Siapa yang bohong ini?” tulisnya di X pada Sabtu, 31 Mei 2025.

    Pernyataan itu membuka ruang diskusi akademik yang lebih serius: berapa sebenarnya beban kredit normal program sarjana di Indonesia, dan mungkinkah lulus sebagai ‘Ir’ hanya dengan 122 SKS?

    Tifa lalu menjabarkan struktur pendidikan yang ia tempuh di UGM: Mata kuliah wajib: 149 SKS, Pilihan: 8 SKS, Profesi + KKN: 54 SKS. Total menjadi dokter: 211 SKS

    Diandingkan dengan Jokowi, berdasarkan dokumen her-registrasi yang ditampilkan Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2022, disebut menempuh 122 SKS di Fakultas Kehutanan. Dokumen itu bahkan menunjukkan bahwa Jokowi melingkari opsi “Program Sarjana Muda”, bukan Program Sarjana.

    “Kalau benar program Sarjana Muda, maka gelarnya B.Sc., bukan Insinyur (Ir). Kok bisa berubah?” tanya dr Tifa.

    Fakta akademik: Standar nasional dan konteks historis

    Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, beban SKS minimal untuk program sarjana di Indonesia adalah 144 SKS. Fakultas Kehutanan UGM, dalam katalog akademik mutakhir, juga menetapkan standar SKS lulusan berada di atas angka tersebut.

    Namun, era 1980-an memang menyimpan kompleksitas. Program Sarjana Muda (B.Sc.) masih eksis, tetapi tengah dihapus secara bertahap sejak 1982. Jika benar Jokowi masuk 1980 dan lulus 1985, maka ia seharusnya sudah berada dalam transisi ke sistem sarjana penuh, bukan Sarjana Muda.

    Hal inilah yang menjadi titik kritis. Jika Jokowi mendaftar sebagai Sarjana Muda, mengapa kemudian ia menyandang gelar Insinyur (Ir)? Dan sebaliknya, jika ia adalah peserta Program Sarjana, mengapa formulir resmi menunjukkan pilihan “Sarjana Muda” yang dilingkari?

    “Bareskrim harusnya menyodorkan bukti yang memperjelas, bukan malah menambah teka-teki. Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan,” tambah dr Tifa dalam unggahan terpisah.

    Prof. Ikrar yakin ijazah Jokowi palsu?

    Dalam perbincangan mendalam di podcast kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada 29 Mei 2025, Prof. Ikrar, ilmuwan politik dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, tak ragu menyatakan keyakinannya: “It is certainty in my opinion bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu.”

    Prof. Ikrar, yang dulu fanatik mendukung Jokowi, mengaku pernah marah ketika isu ijazah muncul.

    “Saya berpikir, masa sih calon presiden enggak punya ijazah?” katanya. Namun, pandangannya berubah sejak 2022, saat ia aktif di Lemhannas.

    “Teman-teman di sana banyak cerita. Lembaga itu open-minded, mengundang kritikus seperti Rocky Gerung dan Faisal Basri,” ungkapnya.

    Diskusi dengan koleganya, termasuk Faisal Basri yang mengaku sebagai konsultan KPK, membuka matanya. Data dari KPK, menurut Faisal, menguatkan dugaan adanya ketidakberesan.

    Isu ijazah Jokowi ini kian rumit ketika Ikrar menyoroti sikap Jokowi yang tak kunjung menunjukkan ijazah asli.

    “Kalau memang benar, serahkan dan selesai,” tegasnya.

    Ia mempertanyakan peran Bareskrim yang mengesahkan keaslian ijazah.

    “Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang asli atau palsu?” katanya, nada sinis. Bagi Ikrar, ini mempermalukan institusi negara.

    Ikrar menyinggung bukti fisik yang memperkuat dugaannya. Ia menyebut video di YouTube dari seorang alumni UGM yang menunjukkan ijazah Jokowi dilipat-lipat.

    “Ijazah asli UGM itu besar, tebal, tidak bisa dilipat. Kalau dilipat, itu pasti fotokopi,” jelasnya.

    Ia membandingkan dengan pengalamannya sendiri di Griffith University, Australia, di mana ijazahnya tiba dalam tabung, bukan map biasa. “Enggak mungkin dilipat,” tegasnya.

    Analisis dari tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa memperkuat keraguan. Roy Suryo, misalnya, mempertanyakan keabsahan data alumni Jokowi di UGM dan SMA 6 Yogyakarta, yang ternyata terkait adik iparnya, almarhum Hari Mulyono.

    “Foto-foto masa muda Jokowi juga dipertanyakan. Gigi dan telinga di foto wisuda tak sama dengan Jokowi sekarang,” tambah Ikrar, merujuk analisis dr Tifa.

    Ikrar juga menyinggung kasus Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang gelar doktornya dari UI menuai kontroversi.

    “Promotornya kena sanksi. Ini soal etika akademik,” katanya. Menurutnya, kejujuran akademik adalah cerminan integritas pemimpin. Polemik ijazah Jokowi ini, baginya, mencerminkan kegagalan membangun kepercayaan publik.***

  • Golkar Dukung Prabowo soal Hubungan Diplomatik Israel Jika Palestina Diakui

    Golkar Dukung Prabowo soal Hubungan Diplomatik Israel Jika Palestina Diakui

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan membuka peluang diplomasi dengan Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina. Partai Golkar mendukung pernyataan Prabowo tersebut.

    Waketum Golkar, Idrus Marham menyebut dukungan tersebut diberikan oleh Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan ‘mentok’ di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19.000 (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000 (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023 sampai saat ini.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hoi/hoi)

  • Pemerintah Bangun 47.000 Kms Transmisi, Listrik Bakal Masuk Pelosok

    Pemerintah Bangun 47.000 Kms Transmisi, Listrik Bakal Masuk Pelosok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms). Proyek ini dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil dan akan dilaksanakan bertahap selama 10 tahun ke depan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, jaringan transmisi tersebut akan menghubungkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) ke gardu induk milik PLN, lalu disalurkan ke pelanggan melalui jaringan distribusi.

    Rencana besar ini tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, yang sekaligus mendukung interkoneksi pembangkit EBT hingga ke tingkat rumah tangga.

    Kementerian ESDM menargetkan bauran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional mencapai 23%. Saat ini, bauran energi bersih tersebut masih berada di angka 15-16%.

    “Untuk bisa menghubungkan EBT, kita butuh jaringan. Target kita 23%, tetapi sekarang baru 15-16%. Kita sudah programkan EBT, tetapi ternyata belum ada jaringan penyalurnya,” kata Bahlil dalam pernyataan resmi, Jumat (30/5/2025).

    Dari seluruh jaringan yang direncanakan, wilayah Jawa, Madura, dan Bali akan menjadi area dengan pembangunan transmisi terpanjang.

    Bahlil juga menambahkan, proyek ini membuka peluang investasi senilai Rp 565,3 triliun. Selain itu, pembangunan transmisi dan gardu induk diproyeksikan menyerap sekitar 881.132 tenaga kerja dari sektor manufaktur, konstruksi, hingga pemeliharaan jaringan.

    Ia berharap proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sembari memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Ini saya harapkan tidak ada impor. Semua bahan dan komponen dimaksimalkan dari industri dalam negeri,” tegas Bahlil.

  • PLN Siap Listriki 780 Ribu Rumah Tangga lewat Program Lisdes 2025–2029 di RUPTL Baru

    PLN Siap Listriki 780 Ribu Rumah Tangga lewat Program Lisdes 2025–2029 di RUPTL Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung arahan pemerintah dalam menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) guna menerangi sekitar 780 ribu rumah tangga pada periode 2025–2029. Program ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang telah diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

    Melalui Program Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 10.068 desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt (MW) dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh masyarakat di seantero Indonesia bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

    “Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Bahlil usai mengumumkan RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Menurut Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp 50 triliun.

    “Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” ujarnya.

    Lisdes merupakan program pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk menghadirkan listrik di seluruh wilayah termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati listrik.

    Warga Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dapat menikmati hiburan di televisi semenjak listrik hadir di desa mereka. (PLN/Istimewa)

    Program Lisdes yang telah dijalankan PLN memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepala Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kasius, matanya berbinar kala menceritakan perubahan signifikan yang terjadi di desanya. Setelah bertahun-tahun tak menikmati nyala listrik, kini ia dan warga lain akhirnya bisa merasakan kehadiran listrik tak hanya di malam hari tapi 24 jam non-stop.

    “Saya sangat gembira dan bersyukur listrik sudah masuk di desa kami, terima kasih PLN semoga dengan adanya listrik ini desa kami menjadi maju dan ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat lagi,” ujar Kasius.

    Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia pun memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya PLN dalam meningkatkan akses listrik di wilayahnya. Sherly menekankan bahwa program Lisdes yang dijalankan PLN memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses energi.

    “Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang luas dan berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat lebih berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan,” ujar Sherly.

    Peralatan masak listrik kini membantu aktivitas sehari-hari, wujud nyata peningkatan kesejahteraan lewat Program Listrik Desa. (PLN/Istimewa)

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, PLN siap menjalankan arahan Pemerintah demi memastikan keadilan dan ketahanan energi hingga seluruh pelosok tanah air.

    ”Sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia dan bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen penuh memastikan keberhasilan Program Lisdes yang telah masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034 sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan pemerataan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Darmawan.

  • Bos PLN IP Sebut Panas Bumi jadi Tulang Punggung Transisi Energi di Indonesia

    Bos PLN IP Sebut Panas Bumi jadi Tulang Punggung Transisi Energi di Indonesia

    JAKARTA – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai penggerak utama pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi guna mendukung akselerasi transisi energi nasional.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemanfaatan panas bumi menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon.

    “Kami memandang panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi di Indonesia. Dengan kapasitas teknis dan infrastruktur yang kami miliki, serta peran PT PLN Indonesia Geothermal sebagai key player PLTP di tanah air, kami siap mengoptimalkan potensi yang ada,” ujarnya mengutip Antara.

    Edwin menambahkan, hal tersebut sejalan dengan peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Sesuai RUPTL PLN terbaru, direncanakan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2025 hingga 2034.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen atau 52,9 GW berasal dari energi terbarukan dan storage, yang menunjukkan arah kebijakan yang kuat menuju pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya energi bersih.

    Khusus untuk panas bumi, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan target pencapaian kapasitas terpasang 0,9 GW hingga 2029.

    Saat peluncuran RUPTL PLN 2025-2034, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan energi terbarukan seperti panas bumi harus menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan.

    Pemerintah mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kelistrikan, berani mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    “Pemerintah konsisten dalam mendorong energi terbarukan sebagai bentuk dari transisi energi,” tegas Bahlil.

    Edwin melanjutkan PLN Indonesia Power sebagai Subholding PT PLN (Persero), yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) memiliki posisi kunci dalam pengembangan geothermal nasional.

    Melalui anak usahanya, PLN Indonesia Geothermal, perusahaan berkomitmen memperkuat portofolio pembangkitan berbasis panas bumi serta memperluas proyek pengembangannya di berbagai wilayah Indonesia.

    Lebih lanjut, Edwin menjelaskan selama lima tahun terakhir, PLN Indonesia Geothermal telah menghasilkan energi hijau sebesar 5,6 GWh, yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 4.760 ton CO2e.

    Tak hanya itu, pengembangannya juga diperluas ke bisnis derivatif serta penggunaan teknologi efisiensi tinggi untuk memastikan keberlanjutan operasi.

    Selain panas bumi, PLN Indonesia Power juga siap mengembangkan berbagai potensi EBT lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta membuka ruang kolaborasi investasi melalui inisiatif Hijaunesia dan Hydronesia.

    Dengan peran strategis tersebut, sebut Edwin, PLN Indonesia Power terus bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung tercapainya target net zero emission (NZE) pada 2060.

  • Sambutan hangat Prabowo ke Macron dan Sederet Kesepakatan RI-Prancis

    Sambutan hangat Prabowo ke Macron dan Sederet Kesepakatan RI-Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron,saling menegaskan komitmen kuat antarnegara dalam jamuan santap malam kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025) malam.

    Acara ini menjadi salah satu momen penting dalam kunjungan kenegaraan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron ke Indonesia.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat menerima Macron di Jakarta. Dia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis terus berkembang di berbagai sektor, dari pertahanan hingga kebudayaan, dan menjadi semakin kokoh seiring waktu.

    “Sekali lagi adalah kehormatan besar bagi kami untuk menyambut, menerima Presiden Republik Perancis dengan Ibu beserta seluruh delegasi hari ini melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan para tamu negara.

    Prabowo menambahkan bahwa pembicaraan bilateral yang digelar sebelumnya berlangsung intensif dan produktif. Presiden Ke-8 RI itu pun menyampaikan rasa terima kasih atas undangan resmi dari Presiden Macron untuk menghadiri Hari Bastille pada 14 Juli mendatang di Paris.

    “Kami merasa terhormat dan kami siap mengirim kontingen tentara kita ikut serta dalam parade di Paris,” ungkapnya.

    Pujian dari Macron 

    Menanggapi sambutan hangat tersebut, Presiden Macron menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa.

    Dia menyampaikan bahwa meskipun jarak memisahkan kedua negara, Prancis dan Indonesia memiliki kedekatan yang ditopang oleh sejarah dan kebudayaan.

    “Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi istri saya dan diri saya disambut dalam kunjungan kenegaraan ini oleh Bapak. Meskipun 12.000 kilometer memisahkan kedua ibu kota metropolitan kita, kita tetap terhubung oleh angin sejarah dan nafas takdir bersama kita,” ujar Macron.

    Presiden Macron turut mengutip pengaruh budaya Indonesia terhadap tokoh-tokoh besar Prancis, seperti penyair Arthur Rimbaud dan komponis Claude Debussy.

    Dia juga menyampaikan kekagumannya terhadap filosofi hidup Indonesia. “Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit,” ucapnya dalam bahasa Indonesia, disambut kagum para hadirin.

    Dalam konteks kerja sama pertahanan dan kebudayaan, Presiden Macron menegaskan bahwa kedua negara sama-sama menjunjung tinggi nilai independensi. Presiden Macron pun secara resmi mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan di Hari Bastille.

    “Saya ingin Bapak menjadi tamu kehormatan untuk tanggal 14 Juli mendatang ini, agar Angkatan Bersenjata turut serta dalam pawai yang akan dilaksanakan,” tuturnya.

    Melaui semangat persahabatan yang kuat, kedua pemimpin negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk membawa hubungan Indonesia–Prancis ke tingkat yang lebih tinggi, dalam semangat saling menghormati, berdaulat, dan saling menginspirasi.

    “Bersama-sama kita akan berhasil,” ucap Presiden Macron menutup pidatonya kembali dalam bahasa Indonesia, menandai malam penuh makna di Indonesia.

    Kerja Sama Indonesia-Prancis

    Adapun Prabowo dan Macron secara resmi menyepakati 17 bentuk kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan.

    Empat deklarasi bersama menjadi fondasi utama hubungan jangka panjang Indonesia-Prancis, termasuk “Joint Vision 2050” untuk pengembangan kemitraan strategis, strategi kebudayaan bilateral, komitmen terhadap solusi dua negara untuk Palestina, dan pernyataan bersama kedua kepala negara.

    Selain deklarasi, terdapat 11 kesepakatan kerja sama (deliverables signing) yang ditandatangani di hadapan Presiden. Sepuluh di antaranya adalah kesepakatan antar-pemerintah (G-to-G). Pertama, kesepakatan Kerja Sama di bidang Peningkatan Kapasitas Diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kedua, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertukaran dan Pelindungan Bersama atas Informasi Rahasia dan Dilindungi dalam bidang Pertahanan (MPCIA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu. Ketiga, pernyataan Kehendak Kerja Sama Pertahanan Strategis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu.

    Keempat, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

    Kelima, kesepakatan Kerja Sama di Mineral Kritis dan Metal yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

    Keenam, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kehutanan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Ketujuh, Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani oleh

    Selain antara Prabowo dan Macron, 4 penandatanganan kerja sama  dilakukan antara Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya dan French Minister of Culture Rachida Dati. Keempat kesepakatan itu antara lain: 

    Kedelapan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan French Minister of Culture Rachida Dati. Kesembilan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Risiko Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Transportasi yang ditandatangani oleh:

    Signatories: Minister for Transportation (ID)

    Minister Delegate for Francophonie and International Partnership (FR)

    Kesepakatan P-to-P (1 deliverable)

    11. Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekosistem Olahraga Kuda yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), The French Horse and Riding Institute (IFCE), French Equestrian Federation (FFE), France Galop The Association for Training and Social Action of Racing Stables (AFASEC) dan Filiere Cheval

    Selain itu, kerja sama diperluas pada 5 bidang. Kerja sama itu bersifat G2B dan B2B.

    1. Kesepakatan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN dan Danone untuk mendukung upaya peningkatan gizi nasional untuk membangun generasi yang sehat dan maju.

    2. Kesepakatan kerja sama antara Danantara, Indonesia Investment Authority (INA) dan Eramet terkait kerja sama mineral kritis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel.

    3. Investasi Bersama antara PT. RGE Indonesia dan TotalEnergies: terkait pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi baterai guna mendukung transisi energi.

    4. Investasi antar PT Citra Bonang dan Lesaffre terkait perluasan fasilitas produksi ragi guna memperkuat rantai pasok dalam rangka mendukung prioritas ketahanan pangan.

    5. Kesepakatan kerja sama antara PT SMI, PT PLN, dan HDF mengenai pengembangan proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur untuk mendorong energi bersih termasuk melalui dukungan pembiayaan di sektor ketenagalistrikan.

    Satu kesepakatan lainnya merupakan kerja sama antar masyarakat (P-to-P), yakni pengembangan ekosistem olahraga kuda yang melibatkan asosiasi dari kedua negara, seperti PORDASI dari Indonesia dan sejumlah institusi berkuda terkemuka dari Prancis.

    Terakhir, diumumkan pula satu kerja sama antar bank sentral, yaitu antara Bank Indonesia dan Banque de France, sebagai bagian dari penguatan kerja sama keuangan kedua negara.

    Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Prancis dalam memperdalam hubungan bilateral dan menghadapi tantangan global bersama melalui kemitraan yang inklusif dan berorientasi masa

  • Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar
    Muhammad Sarmuji
    memastikan tidak ada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar.
    “Kalau di internal Golkar, enggak ada isu Munaslub, itu enggak ada,” kata Sarmuji setelah peresmian media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (
    SOKSI
    ),
    Ahmadi Noor Supit
    , yang menolak tegas terhadap wacana
    Munaslub Partai Golkar
    , pekan lalu.
    Ia berpendapat, hal yang diserukan SOKSI adalah perpecahan di kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) partai sendiri.
    Ia lalu mencontohkan adanya perbedaan di tubuh SOKSI yang sampai saat ini belum bersatu.
    “Misalkan SOKSI ada perbedaan yang sampai sekarang belum bersatu, lalu di AMPI sempat ada dinamika. Kira-kira kalaupun ada dinamika, tetapi dinamika itu dinamika yang produktif untuk pembelajaran organisasi saja, tidak sampai pecah,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
    Pernyataan ini disampaikan Supit di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5/2025) malam.
    “Para senior SOKSI, senior Golkar, pasti tidak lagi ingin melihat Golkar terbelah. Jadi siapapun yang berdiri dan siapapun yang membuat isu dan intrik untuk ada Munaslub pada Golkar, SOKSI menolak tegas,” tegas Ahmadi Noor Supit.
     
    Supit menegaskan bahwa pengalaman pahit perpecahan internal tidak boleh terulang lagi di tubuh Golkar.
    “Pengalaman ketika kita harus terpisah, ketika kita ada dualisme. Itu pengalaman yang paling pahit yang diterima Partai Golkar,” kata Supit.
    Meski Golkar sempat tetap bertahan sebagai kekuatan politik nasional saat terjadi dualisme, Supit menyatakan bahwa para senior partai tidak menginginkan kejadian serupa terulang.
    Supit juga meminta para sesepuh Partai Golkar untuk turut membimbing dan menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk upaya perpecahan, termasuk wacana Munaslub. “Saya ingin seluruh senior Partai Golkar membimbing kita semua menyampaikan pesan yang sama dengan SOKSI bahwa tidak boleh ada lagi Munas-Munas Golkar di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, Golkar tidak mungkin bisa besar,” ucap mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah

    Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PLN (Persero) siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang resmi diluncurkan pemerintah sebagai acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam dokumen strategis ini, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76% sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, RUPTL 2025-2034 merupakan rujukan penting ketenagalistrikan nasional yang akan menjadi landasan Indonesia dalam mencapai target net zero emissions (NZE) pada 2060. Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di tanah air.

    “Kalau kita disiplin jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target RUKN (Rencana Umum
    Ketenagalistrikan Nasional) terhadap energi terbarukan. Yang penting kita konsisten,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Suasana Konferensi Pers Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025. (PLN/Istimewa)

    Dalam RUPTL terbaru ini, lanjut Bahlil, pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76% atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW.

    Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

    Sementara porsi energi fosil hanya mencakup sekitar 24% dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.

    ”Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga kita sudah hitung secara seksama,” ucap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, pengembangan kapasitas pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan ada penambahan kapasitas sebesar 27,9 GW yang terdiri atas 12,2 GW EBT, yakni 3,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 GW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 0,5 GW Pembangkit Listrik Bioenergi, dan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 3 GW. Selain itu, penambahan 9,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Gas, dan 3,5 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap rendah emisi dari proyek yang telah masuk tahap penyelesaian konstruksi juga dilakukan.

    “Lalu memasuki lima tahun berikutnya, dari total 41,6 GW rencana penambahan kapasitas pembangkit, bauran EBT dan penyimpanan energi akan menopang sebesar 37,7 GW atau sekitar 90% dari total kapasitas. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW berasal dari pembangkit berbasis fosil,” jelas Bahlil.

    Ilustrasi PLTS Terapung Cirata 192 MWp yang merupakan PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga di dunia berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. (PLN/Istimewa)

    Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menegaskan kesiapan PLN dalam melaksanakan implementasi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah ini. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang efisien dan terjangkau dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik.

    “Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menjalankan RUPTL 2025-2034. Melalui RUPTL terhijau ini, PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Darmawan.