Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Baru, Ini Cara Tentukan Proyeksi Permintaan Listrik di RUPTL 2025-2034

    Baru, Ini Cara Tentukan Proyeksi Permintaan Listrik di RUPTL 2025-2034

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) menyampaikan pendekatan dalam penyusunan proyeksi permintaan listrik di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses penyusunan proyeksi permintaan listrik dulunya berfokus pada proyeksi aggregate demand. Namun, proyeksi ini seringkali meleset karena tidak memperhitungkan karakteristik dari tiap wilayah.

    “Ternyata pertumbuhan demand yang kita prediksi tinggi malah rendah. Pertumbuhan demand yang tadinya kita prediksi rendah ternyata malah tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ini berbasis pada agregat,” kata Darmawan dalam dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Oleh sebab itu, setelah mendapat arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PLN diminta untuk meninggalkan pendekatan agregat dan menyusun proyeksi secara lebih rinci.

    Ia lantas mencontohkan di Pulau Jawa, pertumbuhan permintaan listrik sebagian besar bersifat organik, berasal dari sektor rumah tangga. Namun, tambahan permintaan juga datang dari sektor data center dan investasi industri.

    Sementara di wilayah lain, pertumbuhan tinggi disebabkan oleh program hilirisasi. Meliputi hilirisasi di sektor minerba dan palm oil.

    “Maka di RUPTL 2025-2034 analisisnya sudah berbasis pada geospasial. Kalau mau bahasa romantik, we journey, perjalanan kita is true, tiga dimensi, space, time, and capacity. Romantik kan? Ada space, lokasi, ada waktunya kapan, dan kapasitasnya berapa,” kata Darmawan.

    Sebagaimana diketahui, di dalam RUPTL terbaru rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2034 ditargetkan mencapai 69,5 Giga Watt (GW). Dari total kapasitas tersebut, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.

    Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.

    Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    (wia)

  • Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lima paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025.

    Pengumuman itu digelar seusai agenda rapat terbatas bersama para pemangku kebijakan terkait yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Hari ini diputuskan lima hal paket kebijakan ekonomi dengan target mereka yang akan dapat manfaat paket stimulus itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

    Sejumlah pemangku kebijakan terkait yang ikut dalam pembahasan ratas tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Doddy Hanggono.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan rencana peluncuran paket insentif yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

    Seluruh insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.

    Pertama, pemerintah akan memberikan diskon di sektor transportasi selama dua bulan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen.

    Kedua, kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara yang melintas selama masa liburan sekolah.

    Insentif berikutnya diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. 

    Skema ini akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Paket keempat mencakup penebalan bantuan sosial, yaitu tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17 juta pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.

    Terakhir, diskon sebesar 50 persen atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan kembali diberlakukan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan paket insentif yang direncanakan pemerintah. 

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamini bahwa keputusan final terkait hal ini akan diambil dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).

    “Kalau penugasan kan memang masih di kementerian BUMN, di sini ada beberapa poin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dalam rapat ini akan ada keputusan resmi terkait peluncuran sejumlah insentif.

    “Salah satunya memang ada beberapa hal yang mungkin nanti diumumkan setelah rapat, ya diskon dan lain-lain. Yang saya belum boleh lapor sebelum [diputus],” pungkas Erick.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa topik dalam rapat adalah terkait ketahanan pangan. Saat ditanya mengenai potensi penundaan panen raya di Kalimantan Barat, Amran menyatakan akan segera mengecek perkembangan di lapangan.

    “Ya pangan lah,” ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini bahwa ratas kali ini akan berfokus terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

    “Nanti kita liatkan, topiknya ekonomi ya, nanti kemana Kemnaker nya nanti diliat,” pungkas Yassierli.

    Tak hanya itu, secara bergantian turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk merilis enam jenis paket insentif yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. 

    Berikut rincian program tersebut:

    1. Diskon Transportasi

    Tiga jenis diskon akan diberikan selama dua bulan saat liburan sekolah (awal Juni hingga pertengahan Juli 2025), yaitu:

    Tiket kereta api didiskon 30%.
    Tiket pesawat mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 6%.
    Tiket angkutan laut didiskon 50%

    2. Diskon Tarif Tol

    Pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon 50% diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik ≤1300 VA. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, mengikuti skema yang sama seperti program diskon awal tahun.

    4. Penambahan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan

    Tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama dua bulan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk jumlah KPM yang sama.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan dilanjutkan selama enam bulan ke depan bagi pekerja sektor padat karya, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan tanggapan terkait Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bahlil: Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri sederet tokoh nasional, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Try Sutrisno, menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada Pancasila.

    Bahlil, seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, mengatakan kehadiran tokoh nasional itu menunjukkan semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

    “Saya pikir, ini sebuah hal yang positif ya. Jadi tidak hanya kita merayakan secara seremoni, tapi kita harus memaknai hari lahirnya Pancasila sebagai pedoman untuk mengurus rakyat dengan baik,” katanya.

    Turut hadir memenuhi undangan Upacara Hari Lahir Pancasila 2025, di antaranya Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.

    Menanggapi perubahan jadwal upacara yang dimajukan ke hari kerja, Bahlil menilai hal tersebut bukan hal yang perlu diperdebatkan.

    “Yang penting adalah esensinya, nilai-nilainya yang kita harus jaga,” ujarnya.

    Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerintahan bersih dari korupsi, pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta posisi negara yang tidak tunduk pada intervensi asing atau kepentingan pengusaha.

    “Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tetapi negara juga tidak boleh memusuhi pengusaha. Kita butuh kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • PLTU Batu Bara Berkapasitas 3,2 Gigawatt Beroperasi Tahun Ini

    PLTU Batu Bara Berkapasitas 3,2 Gigawatt Beroperasi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas 3,2 gigawatt (GW) akan beroperasi tahun ini. 

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan pembangkit berbahan bakar fosil itu sebagian telah masuk tahap commercial operation date (COD) dan sebagian lainnya dalam tahap konstruksi. 

    “Ini sudah COD di 2025 ini sekitar 3,2 gigawatt sudah COD dan sebagian besar sudah konstruksi, itu melanjutkan apa yang kita rencanakan di RUPTL sebelumnya,” ujar Jisman dalam Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN, Senin (2/6/2025). 

    Dalam hal ini, Jisman menyebut pembangkit tersebut ada yang dioperasikan Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero) yang telah terkontrak dengan offtaker melalui Power Purchase Agreement (PPA). 

    Dia menegaskan bahwa pemerintah masih akan mempertahankan PLTU batu bara seiring dengan pergeseran tren transisi energi global. Hal ini lantaran posisi Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Paris Agreement terkait transisi energi. 

    Adapun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Tahun 2025-2034 energi listrik sebesar 16,6 GW berasal dari gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW. 

    “Terkait fosil ini maka jawaban Pak Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia] akan kami ulang bahwa PLTU batu bara bukan barang haram, kemudian batu bara banyak dihasilkan di Indonesia bahkan kita ekspor, jadi yang perlu kita perhatikan adalah emisinya tidak berdampak kepada masyarakat dan global,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Indonesia terus mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Dalam RUPTL 2025-2034, pemerintah dan PLN akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 gigawatt (GW). 

    Adapun, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Komposisi pembangkit EBT mencapai 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%. 

    Pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW; air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Sementara itu, untuk storage, akan berasal dari PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW. 

  • Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan karena pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya di Kempinski Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp 12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Rangga Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Harga (LPG) 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Risky di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabung termasuk ongkos pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000, bisa diantar,” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Risky, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah. 

    Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik. 

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

    Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.

    Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

    Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.

    Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja,” kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.

  • Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau
    Jokowi
    dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau
    PSI
    ketimbang ke Partai
    Golkar
    .
    Politikus PSI
    Ade Armando
    mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi.
    Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya.
    “Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” ujar Ade dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    “Sekarang, kalau pun dia keluar (dari PDI-P) dan dia masuk Golkar, ya orang baru kan, faksinya juga banyak,” sambung dia.
    Sementara itu, Ade menyebutkan bahwa Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan.
    Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
    Maka, Ade melihat Jokowi bisa membangun PSI sesuai keinginannya sendiri jika akhirnya masuk dan menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    “Kalau dia jadi ketua ya dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang menjadi teladan, menjadi contoh, antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara
    one man one vote
    dan PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan,” paparnya.
    Diketahui PSI sudah membuka pendaftaran ketua umum sejak 13-31 Mei 2025.
    Setelahnya, nama-nama yang mendaftarkan diri akan diumumkan pada 18 Juni 2025.
    Kemudian, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.
    Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Hingga akhirnya, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 yang rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

    Golkar dan Jokowi
    Jokowi sendiri sempat diisukan bakal berlabuh ke Partai Golkar setelah tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Politikus senior Golkar, Idrus Marham, pernah menyatakan ada posisi strategis yang ditawarkan jika Jokowi ingin bergabung.
    Jalan Jokowi ke Golkar dianggap terbuka, setelah Bahlil Lahadalia, yang punya kedekatan dengannya menjabat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
    Meski begitu, Wasekjen Golkar Puteri Komaruddin menyebutkan, pihaknya akan menghormati keputusan Jokowi jika akhirnya memilih berlabuh ke PSI.
    “Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau,” kata Puteri di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 18 Mei 2025.
    “Saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.