Tag: Bahlil Lahadalia

  • Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan asal China, Huayou, resmi menggantikan posisi LG asal Korea Selatan dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik (EV battery) di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan, konsorsium perusahaan asal Korsel yang dipimpin LG dikabarkan mundur dari proyek pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Proyek tersebut bernilai 11 triliun won (US$ 7,7 miliar) atau setara Rp 129,8 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, langkah konsorsium LG bukanlah bentuk pembatalan investasi, melainkan telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan investasi.

    “Jadi berita mereka mundur itu bukan mundur, oh semuanya, enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di nomor empat senilai US$ 1,1 miliar,” jelas Rosan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Setelah LG menyelesaikan tahapannya, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirimkan surat kepada pimpinan LG Chem dan LGES pada 31 Januari 2025. Surat tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari hasil negosiasi selama lima tahun dan memberi ruang bagi Huayou untuk melanjutkan proyek.

    “Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayou berminat untuk berinvestasi, karena mereka teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya me-replace atau menggantikan posisi dari LG,” jelasnya. 

    Rosan menegaskan, nilai total investasi pengembangan baterai EV di Indonesia tetap sebesar US$ 9,8 miliar dan proyek ini tetap melibatkan PT Antam (Persero) dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC).

    “Kalau ditanya kenapa Huayou? Ya mereka sudah berinvestasi sebelumnya, bahkan jauh lebih besar. Dan mereka pun sudah berinvestasi di daerah Weda Bay (Maluku Utara),” tutur Rosan.

  • DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.

    “Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

    “Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).

    Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.

    “Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya. 

    Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.

    “Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.

    Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.

    “Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.

    Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT). 

    Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.

    Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.

    Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun. 

    Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut. 

    RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.

  • RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final dibahas.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bilang, dokumen RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun ke depan tersebut sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. “Yang jelas (RUPTL 2025-2034) sudah final ya,” kata Jisman, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia menekankan, RUPTL yang siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih sesuai dengan rencana yang dibahas sebelumnya. “Sesuai bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” tandasnya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menambahkan, RUPTL terbaru itu akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksanaan daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” jelasnya ditemui usai rapat tertutup, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Ekonom: LG Mundur, Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Alternatif – Halaman all

    Ekonom: LG Mundur, Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Alternatif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom Partai Golkar Abdul Rahman Farisi berpendapat, pergantian investor yang menggarap proyek-proyek besar dengan investasi jangka panjang seperti hilirisasi mineral dan energi sebagai hal lumrah di dunia usaha.

    Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia,yang lmenyiapkan calon investor pengganti setelah mundurnya konsorsium LG dari proyek pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi senilai 11 triliun won atau sekitar 7,7 miliar dolar AS di Indonesia. 

    “Saya mengapresiasi gerak cepat Menteri Bahlil dalam memastikan proyek ini tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan skenario alternatif dalam setiap proyek hilirisasi yang didorong,” kata dia, Selasa (23/4/2025).

    Dia menilai, dunia investasi selalu penuh dengan risiko dan dinamika, sehingga pemerintah memang harus fleksibel dan memiliki kesiapan menghadapi perubahan.

    “Pemerintah tidak boleh kehilangan opsi. Dunia industri dan investasi sangat dinamis, dengan ketidakpastian yang tinggi. Maka dari itu, kesiapan dan adaptasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi,” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar ini.

    Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menjaga arah dan keberlanjutan proyek, bukan bergantung pada satu mitra tertentu. 

    Dia berpendapat, hilirisasi adalah strategi jangka panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan dan kemampuan melakukan mitigasi  risiko-risiko usaha dan menyiapkan solusi dari setiap permasalahannya.

    “Saya melihat Menteri Bahlil telah memiliki rencana hingga tiga langkah ke depan untuk memastikan proyek-proyek hilirisasi tetap berjalan. Ini memberi sinyal positif kepada calon investor bahwa Indonesia siap dan terbuka, namun tetap tegas menjaga arah pembangunan,” ujarnya.

    LG Resmi Batalkan Mega Proyek di RI

    Konsorsium LG resmi membatakan investasi di industri baterai EV terintegrasi di Indonesia senilai 11 triliun Won atau setara Rp 129,8 triliun.

    Kabar tersebut diungkap oleh kantor berita Yonhap News Agency, Jumat (18/4/2025). Konsorsium LG mencakup LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp., serta sejumlah mitra lainnya.

    Sejak awal, untuk proyek ini konsorsium LG menggandeng pemerintah Indonesia dan BUMN untuk membangun ekosistem baterai EV dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi prekursor katoda, hingga pembuatan sel baterai.

    Namun, proyek ambisius tersebut dibatalkan menyusul perubahan lanskap industri kendaraan listrik secara global.

    Fenomena “EV chasm” atau tren perlambatan permintaan kendaraan listrik di pasar dunia, menjadi salah satu pemicu utama.

    “Melihat kondisi pasar dan lingkungan investasi saat ini, kami memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” sebut seorang eksekutif LG Energy Solution kepada Yonhap.

    LG menyatakan tetap melanjutkan bisnis yang sudah berjalan di Indonesia. Misalnya tetap melanjutkan pabrik baterai EV milik PT HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat, hasil kerja sama antara LG dan Hyundai Motor Group.

     

  • Mengenal Huayou, Perusahaan Tiongkok yang Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    Mengenal Huayou, Perusahaan Tiongkok yang Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    Jakarta: Pemerintah memastikan bahwa proyek pengembangan ekosistem EV tetap berjalan lancar, meski salah satu pemain utamanya, LG Energy Solution, memilih mundur dari sebagian proyek strategis. 
     
    Menariknya, posisi LG kini digantikan oleh perusahaan asal Tiongkok, Zhejiang Huayou Cobalt Co, Ltd atau Huayou.
     
    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    “(LG) telah digantikan oleh mitra strategis dari China, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ujar Bahlil dilansir Antara, Rabu, 23 April 2025.
     

    Meskipun ada perubahan pemain, Bahlil menegaskan bahwa proyek hilirisasi dan pengembangan ekosistem EV ini tidak terganggu. 
     
    “Yang penting bagi kami adalah bahwa semua mitra tetap berkomitmen, dan pemerintah hadir untuk memastikan proses transisi berlangsung lancar. Proyek ini sudah berjalan, sebagian telah diresmikan dan mulai produksi, dan sisanya akan terus kami kawal hingga tuntas sesuai target,” lanjutnya.
     
    Pergantian investor di proyek besar seperti ini bukanlah hal aneh, kata Bahlil. Yang terpenting, semangat dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia tetap menyala.
    Siapa Huayou? Ini Profil Lengkapnya
    Melansir laman perusahaan, Zhejiang Huayou Cobalt Co, Ltd adalah perusahaan asal Tongxiang, Zhejiang, Tiongkok yang berdiri sejak tahun 2002. 
     
    Huayou bukan pemain biasa. Mereka masuk dalam jajaran 500 perusahaan teratas di Tiongkok, serta termasuk 500 perusahaan swasta terbaik di sana.
     
    Huayou dikenal sebagai perusahaan teknologi tinggi yang fokus pada riset dan produksi bahan baku baterai lithium-ion serta material kobalt. 
    Perusahaan ini telah mengembangkan pola bisnis yang luas mencakup sumber daya luar negeri, manufaktur global, dan pasar internasional.
     
    Bisnis Huayou terbagi dalam lima sektor besar:
     
    – Industri energi baru
    – Industri material baru
    – Industri nikel Indonesia
    – Industri sumber daya Afrika
    – Industri daur ulang
     
    Dengan lini bisnis tersebut, Huayou menguasai seluruh rantai industri baterai lithium-ion, mulai dari penambangan kobalt, nikel, dan litium, hingga proses pemurnian, produksi baterai, dan daur ulang logam non-besi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tarif Listrik Tak Naik sampai Juni 2025, PLN Pastikan Pelayanan Optimal – Page 3

    Tarif Listrik Tak Naik sampai Juni 2025, PLN Pastikan Pelayanan Optimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak mengubah tarif listrik pada periode Triwulan II 2025 atau sepanjang April hingga Juni. 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap membayar tarif listrik sesuai dengan bulan sebelumnya.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” tegas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat pengumuman.  

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Dalam keterangannya disebutkan bahwa tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perseroan siap mendukung keputusan Pemerintah yang tetap mempertahankan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. PLN pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Penetapan stabilitas tarif listrik ini bagian upaya Pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. PLN siap mendukung langkah tersebut dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

    Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

     

  • Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat membantu pemerintah untuk mengisi kas negara yang kosong dengan cara menyumbangkan uang.

    Dalam unggahan tersebut, disertai tangkapan layar berita ANTARA dengan judul “Menteri Bahlil kas negara kosong minta masyarakat segeralah menyumbang”.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Bantu pemerintah..? Emang pemerintah bantu apa ke rakyatnya..? Kas negara kosong..? Yg korupsi Triliunan siapa klo bukan pejabat negara..? Sita aset2 koruptor masukin ke kas negara.., jgn rakyat Lagi disuruh bantu isi.., selama ini dah banyak pajak2 yg di bayar rakyat…, tapi kalian korupsi.., ngomong gk pake otak…”

    Namun, benarkah Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong?

    Unggahan yag menarasikan Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong. Faktanya, tangkapan layar dalam unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan hasil penelusuran, ANTARA tidak menemukan berita yang memiliki judul sebagaimana tercantum dalam tangkapan layar unggahan tersebut. Namun demikian, ditemukan berita dengan foto yang serupa namun memiliki judul yang berbeda, yaitu “Bahlil sebut dampingi Prabowo ke China bahas investasi hilirisasi”.

    Terkait kas negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kendali meski mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani, dilansir dari ANTARA.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.