Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk mengecek persoalan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Sebab, persoalan tersebut memicu kekhawatiran merusak ekosistem lingkungan, termasuk kelautan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Soal nikel ya ini kita tentukan koordinasikan dengan banyak kementerian, ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, tapi yang pasti itu kita akan bawa ke arah sana,” kata pria yang akrab disapa Trenggono kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata pria yang akrab disapa Ipunk.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi.

    “Sebenarnya kalau di pesisirnya, nggak (terancam). Itu kan ada di atasnya. Tapi tim kami sudah turun hanya memang belum tuntas, belum selesai. Jadi, kami tunggu tim kami kembali jadi bisa kami sampaikan,” terang Ipunk.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut merusak ekosistem.

    Bahlil menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Ia juga berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, baik dari BUMN maupun swasta.

    “Nanti saya pulang, saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Ia menekankan pentingnya para pemegang IUP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Menurutnya, status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus membutuhkan pendekatan berbeda.

    Tonton juga Video: Punya Spot Diving Alami, Ekowisata Kaimana Mulai Dikenal Mancanegara

    (rea/rrd)

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Bakal Punya Megaproyek Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik – Page 3

    Indonesia Bakal Punya Megaproyek Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengabarkan akan adanya peresmian ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, pada pekan ketiga Juni 2025.

    “Bahwa Juni itu peresmian, groundbreaking ya, memulai pabrik dibangun. Untuk ekosistem yang terintegrasi di satu tempat, mungkin minggu ketiga Juni di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Namun, Bahlil belum menginformasikan secara detail terkait proyek bersangkutan. “Sudahlah, nanti ada waktunya. Kalian lebih tahu dari Menteri kalian ini,” ungkapnya.

    Belum lama ini, Bahlil sempat kasih bocoran terkait masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke proyek ekosistem baterai kendaraan listrik. Danantara disebut akan terlibat dalam proyek tersebut bersama dengan konsorsium perusahaan asal China, Contemporary Amperex Co Limited (CATL) hingga Huayou.

    Dia menjelaskan, salah satu proyek dalam ekosistem ini melibatkan konsorsium yang dipegang CATL, di sektor hulu dengan 51 persen sahamnya digenggam PT Aneka Tambang Tbk (Antam). CATL menanamkan investasi hingga USD 6 miliar.

    “Nah, untuk di (perusahaan patungan/joint venture) JV 2, JV 3, JV 4 yang meliputi nikel, prekursor, smelter, katoda, baterai sel, itu BUMN itu sahamnya itu kurang lebih sekitar 30 persen,” ucapnya pada Mei 2025 silam.

     

  • Video: Bahlil Tak Tahu Soal Diskon Listrik – India Berhasil Negosiasi

    Video: Bahlil Tak Tahu Soal Diskon Listrik – India Berhasil Negosiasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara perihal batalnya diskon tarif listrik 50%, dalam pengumuman stimulus ekonomi 2 juni 2025. Bahlil menegaskan belum pernah memberikan pengumuman perihal pemberian diskon tarif listrik.

    Sementara itu, kabar baik datang dari india. Negara ini sepertinya akan menjadi negara Asia pertama yang berhasil melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

    Selengkapnya dalam Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (03/06/2025)

  • Buntut Peristiwa Tambang Maut, Izin Galian C Dikaji Balik ke Pusat

    Buntut Peristiwa Tambang Maut, Izin Galian C Dikaji Balik ke Pusat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) mengevaluasi pengelolaan dan pengawasan tambang Galian C, termasuk kewenangan pemberian izin tambang akan kembali ke pemerintah pusat.

    Hal ini menyusul insiden longsor di galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa galian C tersebut pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

    “Jadi gini Ini tambang ini kan galian C sejak tahun 2022 Perpres 55 tahun 2022 Itu mendelegasikan kewenangan kepada provinsi, karena kewenangan perizinan kepada provinsi dan termasuk di dalamnya adalah pengawasan,” kata Bahlil saat ditemui di acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Saat ini Kementerian ESDM masih melakukan investigasi terhadap insiden tersebut. Nantinya dari hasil tersebut, jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan tambang, maka tidak menutup kemungkinan kewenangan tersebut akan ditarik kembali ke pemerintah pusat.

    “Dengan kejadian seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan sedang kami pertimbangkan Untuk kita lakukan evaluasi total. Kalau memang dilihat ada penyalahgunaan maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat Itu ya,” katanya.

    Menurut Bahlil galian C di Cirebon tersebut izinnya sudah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat. Ia juga memerintah Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total terhadap galian C di berbagai wilayah Indonesia.

    “Gubernur sudah cabut itu, kalau tidak salah Gubernur sudah cabut. Tapi saya akan melakukan evaluasi total nanti saya minta Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total,” katanya.

    (hns/hns)

  • Soal Polemik Diskon Tarif Listrik 50%, Bahlil Minta Tanya ke yang Umumkan

    Soal Polemik Diskon Tarif Listrik 50%, Bahlil Minta Tanya ke yang Umumkan

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal batalnya diskon tarif listrik 50% yang rencananya akan berlaku bulan Juni dan Juli 2025. Batalnya kebijakan itu disebabkan oleh proses penganggaran yang lambat.

    Bahlil meminta batalnya diskon tarif listrik ditanyakan ke pihak yang mengumumkan kebijakan tersebut. Program diskon tarif listrik 50% disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara pengumuman batal disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Menyangkut diskon listrik tanyakan kepada yang mengumumkan,” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2025).

    Bahlil mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam menyusun kebijakan tersebut. Atas alasan itu ia enggan banyak berkomentar dan mengaku tidak tahu banyak soal diskon tarif listrik 50%.

    “Saya kan dari awal kalian tanya saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi. Jadi jawaban saya gitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu, tanya kepada yang mengumumkan,” sebut Bahlil.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan diskon tarif listrik untuk bulan Juni-Juli 2025. Sejak awal memang belum ada permintaan resmi untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlibat dalam pembuatan keputusan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” jelas Dwi di Jakarta, Senin (2/6).

    Kendati demikian, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

    Namun menteri ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.

    Pemerintah sendiri mewacanakan menerapkan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli 2025. Rencananya diskon ini digulirkan pada 5 Juni 2025 kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah. Pembatalan disampaikan Sri Mulyani usai rapat bersama sejumlah Menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6).

    Sebagai gantinya, Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinaikkan jumlahnya dari awalnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan, menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini dilakukan untuk membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya dengan diskon tarif listrik.

    (acd/acd)

  • Kata Bahlil Banyak LSM Serang Proyek Hilirisasi Nikel-Timah RI

    Kata Bahlil Banyak LSM Serang Proyek Hilirisasi Nikel-Timah RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing menyerang Indonesia. Salah satunya menargetkan program hilirisasi.

    Bahlil menyebutkan program hilirisasi Indonesia membutuhkan investasi besar mencapai US$ 618 miliar hingga 2040. Adapun saat ini terdapat 18 proyek hilirisasi di Indonesia, di antaranya hilirisasi nikel, bauksit, perkebunan, dan perikanan.

    “Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain. Makanya sekarang banyak LSM yang serang-serang Indonesia menyangkut hilirisasi, serang menyangkut nikel, serang menyangkut bauksit, serang menyangkut timah, karena mereka tau ini,” kata Bahlil dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Bahlil menegaskan hilirisasi terus dilakukan meskipun banyak pihak yang tidak menyukai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

    “Perintah bapak Presiden prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri ESDM sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi hilirisasi. Nggak ada. Negara ini sudah merdeka dan kemerdekaan itu kita rebut bukan pemberian,” katanya.

    “Dan tidak ada alasan negara lain mengatur negara kita, karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain. Dan hilirisasi adalah sesuatu final untuk tetap kit jalan sekalian banyak tantangan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, pemerintah memangkas jumlah proyek hilirisasi dari 21 menjadi 18. Bahlil mengatakan pemangkasan jumlah proses tidak mengurangi nilai investasi. Menurut Bahlil nilai investasi yang akan digelontorkan untuk 18 proyek hilirisasi tersebut masih sama dengan 21 proyek yang mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 730,2 triliun (kurs Rp 16.230/US$).

    “Total investasinya kurang lebih sekitar hampir US$ 45 miliar yang akan langsung kita jalankan,” terangnya.

    Bahlil menyebutkan beberapa proyek hilirisasi tersebut antara lain hilirisasi nikel, bauksit, refenery storage, perikanan, pertanian, perkebunan, sektor kehutanan serta proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME) .

    “Ditambah lagi ada satu, kita sedang mengembangkan ekosistem baterai mobil milik Indonesia,” katanya.

    Bahlil menambahkan proyek hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil akan segera dilakukan ground breaking pada bulan Juni 2025. Proyek ini adalah pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, yang dikerjakan oleh CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) bekerja sama dengan BUMN.

    “Juni itu kita akan ground breaking untuk ekosistem baterai mobil CATL yeng kerja sama dengan BUMN, setelah itu akan masuk tahap berikutnya lagi,” terang Bahlil.

    (hns/hns)

  • Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah

    Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan siap menjalankan arahan dari pemerintah ketika ditanya mengenai kabar implementasi diskon tarif listrik sebesar 50 persen, yang dikabarkan akan dimulai pada 5 Juni 2025.

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” ucap Darmawan ketika ditemui setelah acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan tersebut terkait dengan rencana pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (26/5) mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/5).

    Oleh karena itu, Bahlil belum memberikan surat kepada PLN untuk memberlakukan diskon bulan depan, sebab belum ada komunikasi ihwal diskon tarif listrik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Saat itu, Darmawan juga menyampaikan bahwa dia belum menerima surat arahan untuk memberikan diskon sebesar 50 persen pada Juni–Juli.

    “Belum ada,” kata Darmawan.

    Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    Airlangga meyakini diskon tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi nasional. Diskon tersebut diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Sumber : Antara

  • Diskon Tarif Listrik 50% Akhirnya Batal Usai Rapat di Istana

    Diskon Tarif Listrik 50% Akhirnya Batal Usai Rapat di Istana

    Jakarta –

    Diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli batal! Dalam paket stimulus ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (2/6/2025), tidak paket soal diskon tarif listrik.

    Program diskon tarif listrik awalnya disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat dengan kementerian di bawah koordinasinya, pada Jumat 23 Mei 2025.

    Menurut Airlangga diskon tarif listrik 50% akan kembali digelar. Rencananya diskon tarif listrik akan diberikan selama 2 bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Selain itu, Diskon tarif listrik akan berlaku pada pelanggan PLN dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA.

    “Kayak sebelumnya, ya. Tapi kita turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” terang Airlangga kepada wartawan kala itu.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi.

    Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Prabowo Putuskan Diskon Tarif Listrik Batal

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan secara langsung diskon listrik batal diterapkan.

    Dia mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Sebagai gantinya, Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinaikkan jumlahnya dari awalnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan, menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini dilakukan untuk membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya dengan diskon tarif listrik.

    “Kita ingin dampak pengungkit lebih baik dan kuat, dan tentu tadi karena untuk diskon listrik tidak jadi dilakukan maka kita bikin daya ungkit yang sama kuat dan lebih baik lagi maka dinaikkan,” ungkap Sri Mulyani.

    (hal/hns)

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lokasi tambang yang mengalami longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Insiden tersebut menimbulkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola perizinan tambang galian C yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Saya menyangkut tambang hari ini tim saya akan ke lokasi, saya akan ikut ke sana nanti besok atau lusa,” ujarnya kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementeria Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengamini bahwa longsor tambang yang terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Cirebon telah menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan aktivitas penambangan di daerah.

    Bahlil menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kelalaian dalam proses perizinan atau pengawasan di lapangan, maka evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan.

    Menurutnya, menurut data sementara, tambang yang longsor masuk dalam kategori tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan tanah urug. Aktivitas tambang jenis ini memang telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

    “Tapi yang jelas itu galian C, ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan ke daerah , ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi total,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan.

    Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.