Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

  • Tak Relevan dan Tak Perlu

    Tak Relevan dan Tak Perlu

    JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen tidak relevan apabila dimasukan dalam undang-undang. Pasalnya, usulan ini hanya kepentingan elite partai. 

    Andreas menilai, gagasan Bahlil tersebut tidak memiliki landasan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sebab menurutnya, koalisi permanen adalah kerja sama politik yang dibentuk oleh dua atau lebih partai untuk jangka waktu yang panjang, tidak hanya untuk satu pemilu atau satu isu tertentu.

    “Usulan ini lebih untuk kepentingan individual elite dan partainya untuk aman dalam posisi di kabinet pemerintahan,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 11 Desember. 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menjelaskan, koalisi adalah konsep yang dikenal dalam sistem parlementer, di mana partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama sebelum membentuk pemerintahan mayoritas. 

    “Untuk sampai pada pembentukan koalisi, partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama,” jelas Andreas. 

    Sebaliknya, kata Andreas, dalam sistem presidensial, platform pemerintahan ditetapkan oleh presiden terpilih. “Partai pendukung presiden kalau mau ikut bekerja sama tergantung presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa dan dengan partai mana,” katanya. 

    Karena kewenangan pembentukan kerja sama berada pada presiden, Andreas menegaskan, wacana koalisi permanen tidak seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Enggak relevan mengatur soal koalisi permanen dalam UU, karena itu hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan justru menghormati hak prerogatif presiden dan sudah memutuskan sebagai partai penyeimbang,” tegas Legislator PDIP dari Dapil NTT itu. 

    Seperti diketahui, usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintah butuh penguatan stabilitas.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat, 5 Desember. 

    Bahlil menegaskan bahwa ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini keluar-masuk. Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid.

    “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” kata Bahlil.

  • Mendagri: Pilkada langsung tak otomatis kepala daerahnya baik

    Mendagri: Pilkada langsung tak otomatis kepala daerahnya baik

    Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan publik.

    “Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri saat menanggapi pertanyaan soal kajian terhadap sistem pemilihan kepala daerah usai penangkapan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Tito mengatakan penangkapan tersebut juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap sistem Pilkada yang saat ini berjalan.

    “Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah,” ujarnya.

    Sebelumnya, wacana soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencuat setelah diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Usulan itu disampaikan Bahlil dalam acara doa bersama Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju di Istora Senayan, Jakarta.

    Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Presiden Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah pejabat negara dan pimpinan partai politik.

    Bahlil mengatakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tersebut akan dimulai tahun depan dengan melibatkan semua pihak sehingga mengakomodir aspirasi dari semua pihak.

    “Ini agar pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati dan cemat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam,” ujarnya.

    Bahlil menegaskan pembahasan tentang UU Politik harus menyertakan aspirasi dari semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa aspirasinya tidak didengar dan berujung dengan gugatan ke MK.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Partai Golkar galang donasi Rp3 miliar untuk Sumatera

    Bahlil: Partai Golkar galang donasi Rp3 miliar untuk Sumatera

    Tidak hanya soal bencana, bimtek ini juga memberikan pembekalan kepada kader Golkar yang menduduki kursi DPRD untuk menyusun berbagai kebijakan partai yang menyentuh rakyat secara langsung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana di Pulau Sumatera.

    Bahlil menyebut dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” kata Bahli di Jakarta, Rabu malam.

    Hal itu disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

    Bahlil mengatakan salah satu materi yang disampaikan dalam bimtek tersebut adalah soal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh legislator Golkar saat terjadi bencana.

    Tidak hanya soal bencana, kata Bahlil, bimtek ini juga memberikan pembekalan kepada kader Golkar yang menduduki kursi DPRD untuk menyusun berbagai kebijakan partai yang menyentuh rakyat secara langsung.

    Oleh karena itu, Bahlil menekankan pentingnya langkah pencegahan terkait bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk aktif dan mengetahui langkah mitigasi bencana di daerahnya masing-masing.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara pada 3 Desember 2025.

    Pada pengiriman tahap kedua ini, Golkar mengirim 7 Ton beras, 2 Ton gula pasir, 3 ton minyak goreng, ribuan kaleng sarden, dan mi instan, untuk memenuhi kebutuhan warga di titik-titik banjir. Seluruh bantuan dikirim secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan akses jalan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Jakarta –

    Partai Golkar menggelar bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpesan kepada para kader agar merancang langkah-langkah mitigasi bencana di daerahnya.

    “Contoh, urusan bencana. Jadi, daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan,” ujar Bahlil usai bimtek tersebut di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Bahlil menekankan pentingnya pencegahan bagi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk mengetahui langkah mitigasi bencana.

    “Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Karena ini kan sudah pengalaman nih, kita ingin daerah dan ini berpotensi untuk daerah mana saja. Tapi karena itu kita harus siap, ketika terjadi bencana, kita kader Golkar yang ada di parlemen maupun di eksekutif sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp 3 miliar lebih tambah, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” katanya.

    (ial/fca)

  • Prabowo Diminta Pertimbangkan Ulang untuk Pertahankan Bahlil jadi Menteri

    Prabowo Diminta Pertimbangkan Ulang untuk Pertahankan Bahlil jadi Menteri

    GELORA.CO –  Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus mempertimbangkan ulang untuk mempertahankan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    “Prabowo harus pertimbangkan [posisi] Bahlil ini untuk dipertahankan,” kata Jerry di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.

    Jerry menyampaikan demikian karena presiden pun dibohongi atau dikibuli Bahlil soal listrik di Aceh Tamiang yang disebutnya sudah 100 persen menyala. Faktanya, tidak sesuai yang dilaporkan Bahlil. 

    “Jangan pilih menteri yang ngomongnya berubah-ubah dan tak jujur. Bayangkan, presiden saja dia kibulin,” ujarnya.

    “Saya kira mindset-nya ikut model kepemimpinannya ikut mantan bosnya Jokowi yang suka berbohong,” katanya.

    Jerry lebih lanjut menyampaikan, menteri yang memiliki tanggung jawab besar di bidang energi dan sumber daya mineral, seharusnya memiliki karakter kuat dan memiliki orientasi tegas untuk terus berpihak pada rakyat.

    “Jadi kecerdasan Intelectual quition (IQ) dia lemah, bahkan emotional quition (EQ),” ujarnya.

    Bukan hanya itu, kata Jerry, menteri juga harus memiliki kompetensi sesuai bidang yang dijabatnya. Dengan demikian, kebijakannya selalu berdasarkan kajian.

    “Apalagi di era dunia sedang menghadapi triple planetary crisis,” katanya.

    Dalam berbagai kondisi, terkhusus ketika ekonomi tidak baik-baik saja, setiap menteri memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi caranya juga dengan menerapkan sistem keberlanjutan dan memiliki dampak terhadap masyarakat lokal.***

  • Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal anggota partainya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang terjaring operasi tangan tangan atau OTT KPK. Bahlil menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    “Yang pertama adalah saya belum dapat info. Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya,” kata Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji membenarkan Ardito telah bergabung ke Golkar. Dia mengatakan Ardito merupakan anggota baru.

    “Ya sepertinya baru masuk, baru masuk belum mantap benar. Dulu dia nyalon di pilkada pakai partai lain. Terus ini baru saja kelihatan masuk beberapa saat lalu,” kata Sarmuji.

    Diketahui, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT. Ardito telah tiba di KPK usai kena OTT.

    Selain Ardito, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam OTT tersebut. Para pihak yang diamankan KPK dalam OTT ini berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

    (ial/haf)

  • 5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional

    5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional

    Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.
    “Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
    Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.17 WIB.
    Dia terlihat mengenakan topi, jaket hitam, dan membawa satu koper, berucap soal kondisi dirinya.
    Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media.
    Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.
    “Di rumah saja (saat
    OTT KPK
    ),” kata Ardito di Gedung KPK, Rabu malam.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap
    Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
    .
    “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VI: Penghapusan utang KUR bentuk keberpihakan kepada rakyat

    Komisi VI: Penghapusan utang KUR bentuk keberpihakan kepada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana sebagai wujud nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    “Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan nafas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil dibayar saat mereka kehilangan segalanya,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia juga mengapresiasi mendalam atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan bencana di Sumatera, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar.

    Menurutnya, instruksi Presiden untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal) merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah terdampak tidak terisolasi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali juga menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.

    Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.

    Ia juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Pemerintah, di bawah koordinasi lintas kementerian, telah memastikan distribusi cepat makanan, obat-obatan, dan tenda pengungsi.

    Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung memimpin perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, dibantu oleh BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Waskita.

    Sementara itu, Kementerian ESDM dan PLN mengerahkan tim pemulihan untuk jaringan kelistrikan, dan BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal.

    Kecepatan ini diperkuat dengan adanya koordinasi lintas kementerian dan pemantauan langsung dari pusat, termasuk permintaan laporan detail dari Kepala BNPB mengenai kebutuhan dana rehabilitasi.

    Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menangani darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terstruktur dan terukur.

    Upaya pemulihan listrik sempat menjadi tolok ukur kecepatan respons. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan kerja keras maksimal timnya, di mana pada Minggu (7/12) malam, dia melaporkan bahwa pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 93 persen.

    Nurdin mengapresiasi totalitas tim di lapangan, seraya menyatakan bahwa laporan Menteri Bahlil tersebut mencerminkan optimisme dan harapan besar yang dipegang Pemerintah di tengah tantangan yang luar biasa.

    Baginya, laporan tersebut adalah cerminan dari dedikasi tanpa lelah yang wajib dipuji, meskipun kondisi faktual di lapangan kerap kali sulit diprediksi dan di luar kendali manusia akibat dampak bencana.

    Meskipun demikian, Nurdin menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi realitas di lapangan. Ia mencatat adanya informasi terkini pada Selasa (9/12), di mana PLN menyampaikan permohonan maaf dan mengoreksi data pemulihan, mengakui bahwa banyak warga yang listriknya belum menyala akibat kerusakan masif.

    “Kami menghargai kerja keras PLN dan Menteri ESDM, namun kami juga meminta agar komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman yang berkepanjangan segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator minta pemerintah pulihkan jaringan listrik di Sumatera

    Legislator minta pemerintah pulihkan jaringan listrik di Sumatera

    Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Dapil Aceh Ruslan M Daud, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

    Ruslan menilai kondisi di lapangan masih jauh dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen pasokan/suplai listrik telah kembali normal.

    “Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurut Ruslan, minimnya bantuan arus listrik tidak hanya dapat menghambat kehidupan masyarakat di sana melainkan juga menyulitkan proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    Dengan tidak adanya listrik, pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat beroperasi secara normal.

    Tidak hanya itu, Ruslan menambahkan pemadaman listrik berkepanjangan juga dapat membuat banyak pompa air tidak beroperasi sehingga kawasan bencana sulit mendapatkan air bersih.

    “Selain itu ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.

    Dengan dorongan dari legislator ke pihak Kementerian ESDM, Ruslan berharap pemerintah mampu menyalurkan arus listrik dengan cepat dan maksimal ke seluruh wilayah terdampak bencana di Aceh.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.