Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menhut Hentikan Sementara Penerbitan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Baru di Raja Ampat

    Menhut Hentikan Sementara Penerbitan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Baru di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah untuk tidak menerbitkan sementara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah memberikan arahan tegas sebagai respons untuk menjaga kawasan konservasi tinggi. 

    “Sebagai bentuk respons atas kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan PPKH baru. Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat,” kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah dilansir dari Antara, Jumat (6/6/2025).

    Hingga saat ini, tercatat terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, masing-masing pada tahun 2020 dan tahun 2022.

    Ade mengatakan, keduanya didasarkan pada perizinan di sektor pertambangan, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku saat itu.

    Raja Ampat sendiri merupakan ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi. Untuk itu, lanjut Ade, Kementerian Kehutanan akan memprioritaskan perlindungan kawasan itu.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.

    “Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” ujar Ade. 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

  • Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Bahlil mengungkapkan, apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat Id di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Adapun, kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya juga bersamaan dengan agenda peninjauan sumur minyak yang berada di Provinsi tersebut. Sumur-sumur yang dimaksud terletak di wilayah Sorong, Fakfak, serta Bintuni.

    Kunjungan tersebut untuk memastikan kegiatan produksi minyak domestik berjalan optimal, dan dapat mendorong program capaian produksi minyak siap jual (lifting minyak) dapat menembus angka 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2030.

    “Jadi insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak,” papar Bahlil.

    “Mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba (kunjungi Raja Ampat),” tukasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan respon terkait adanya isu kegiatan tambang nikel, yang disebut memberikan dampak negatif di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil awalnya mengungkapkan, sebagai Menteri atau pembantu pekerjaan Presiden, dirinya kerap memberikan laporan apapun perihal isu-isu penting di ranah energi dan sumber daya mineral. Tentunya, termasuk kabar tentang adanya kegiatan tambang yang dituding memberikan dampak negatif.

    “Saya sebagai pembantu presiden sudah barang tentu, setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan Kementerian,” papar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    “Beliau (Presiden) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus terkait adanya isu ini,” pungkasnya. 

  • Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan keluarganya menyerahkan satu ekor sapi kurban seberat 1,2 ton dalam rangka Iduladha 1446 Hijriah. Hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah yang berada di lingkungan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya,” ujar Bahlil kepada awak media saat prosesi penyerahan hewan kurban pada Jumat (6/6/2025).

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi selain Bahlil tampak jajaran pengurus dan petinggi DPP Partai Golkar juga turut serta dalam penyerahan hewan kurban tahun ini. Meski demikian, prosesi penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bahlil sebagai pimpinan partai.

    Diketahui, hewan kurban yang dikumpulkan dan akan disembelih tahun ini di Masjid Ainul Hikmah berjumlah 65 ekor, terdiri dari 61 ekor sapi dan empat ekor kambing.

    “(Ada) 61 ekor sapi dan empat ekor kambing yang kami terima. Dan hari ini, di samping penyembelihan, langsung didistribusikan kepada yang akan menerima,” kata Imam Besar Masjid Ainul Hikmah, Khairul Anam, seusai menerima hewan kurban tersebut. 

    Daging hasil kurban ini nantinya akan dibagikan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pondok pesantren, majelis taklim, serta komunitas warga yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    “Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal ibadah bagi para donor,” ucap Khairul menambahkan.

    Sebelum menyerahkan hewan kurban, Bahlil dan keluarganya terlebih dahulu mengikuti pelaksanaan salat Iduladha berjemaah di Masjid Ainul Hikmah. Ia tampak berada di saf terdepan bersama sejumlah petinggi partai, salah satunya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji.

    Pelaksanaan salat turut dihadiri oleh kader Golkar serta masyarakat sekitar yang memadati kawasan Kantor DPP Partai Golkar. 

  • Bahlil: Pertemuan Dasco dan Megawati bagian dari budaya silaturahmi

    Bahlil: Pertemuan Dasco dan Megawati bagian dari budaya silaturahmi

    Kalau kita melihat dari makna Iduladha, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ‘kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah bagian dari upaya silaturahmi yang harus dihargai.

    Menurut Bahlil, silaturahmi merupakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antarsesama dan sangat dianjurkan di seluruh agama. Bahkan, Nabi Ibrahim a.s. juga mempraktikkan silaturahmi dalam kehidupannya.

    “Kalau kita melihat dari makna Iduladha, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ‘kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi. Jadi, pertemuan Megawati dan Dasco enggak ada yang salah,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat.

    Meski demikian, Bahlil enggan mengomentari lebih spesifik terkait dengan dua tokoh partai tersebut.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis (5/6).

    “Diterima langsung oleh presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Dalam keterangannya di media sosial, akun resmi Dasco menyatakan rasa hormat dan terima kasih atas wejangan serta masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” tulis Dasco dalam unggahannya.

    Dalam postingan tersebut juga tampak Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, yang menemani sang ibu dalam pertemuan dengan Prasetyo dan Dasco di ruang tamu.

    Salah satu unggahan foto memperlihatkan Megawati yang duduk satu bangku dengan Puan, tampak mengamati sebuah berkas di tengah proses dialog tersebut.

    Sementara itu, Mensesneg dan Dasco duduk saling bersebelahan mengamati jalannya perbincangan.

    Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat terkait dengan pertemuan tersebut, Prasetyo Hadi belum memberikan komentarnya hingga tenggat pengiriman berita ke meja sunting, termasuk pertanyaan apakah pertemuan itu berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang belakangan ini jadi perbincangan publik.

    Isu reshuffle kabinet kembali mencuat ke ruang publik setelah sejumlah tokoh menyuarakan perlunya evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.

    Salah satu desakan datang dari aktivis senior Rocky Gerung yang menilai perlunya penyegaran total di tubuh pemerintahan demi efektivitas kerja kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    “Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998, baru-baru ini.

    Sejauh ini, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan kemungkinan reshuffle. Namun, sejumlah pengamat memprediksi evaluasi kabinet bisa terjadi dalam waktu dekat seiring dengan dorongan berbagai pihak untuk menghadirkan wajah-wajah baru yang diklaim kompeten terhadap tantangan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Teka-teki Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Siapa Tanggung Jawab?

    Teka-teki Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Siapa Tanggung Jawab?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelestarian destinasi wisata Raja Ampat disebut terancam keberadaan pertambangan nikel. Kekhawatiran ini pun terbukti dengan penemuan pelanggaran di beberapa penambangan.  

    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pun telah menindak tegas dengan menyegel dan menghentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat tersebut.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.

    Adapun terdapat 4 perusahaan di dalam wilayah kabupaten Raja Ampat yang semuanya merupakan tambang nikel. Keempat perusahaan tersebut menjadi objek pengawasan, yakni PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

    “Seluruhnya telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [PPKH],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/6/2025). 

    KLH Beberkan Bukti Pelanggaran 

    Hanif mengungkapkan hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

    PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal China, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    KLH akan mengevaluasi persetujuan lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Manuran yang memiliki luas 746,88 hektare yang tergolong Pulau Kecil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    “Akan ada penegakan Hukum pidana atas dugaan kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan oleh ASP. Di lokasi tersebut, kami memasang plang peringatan di area akses masuk PT Anugerah Surya Pratama sebagai bentuk penghentian aktivitas,” ucapnya.

    Kemudian, PT Gag Nikel merupakan PMA dari Australia yang beroperasi di Pulau Gag bedengan luas 6.030,53 hektare. Hingga 2025, total bukaan tambang Gag Nikel seluas 187,87 hekare dan total luas bukaan lahan yang telah direklamasi adalah 135,45 hektare.

    Gag Nikel tidak melakukan pembukaan lahan di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan telah memiliki persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) untuk pengelolaan air larian, namun belum melakukan pembuangan ke lingkungan karena belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).

    Seluruh air limpasan dikelola menggunakan sistem drainase di sepanjang jalan tambang, sump pit, dan kolam pengendapan dengan
    kapasitas yang besar sehingga cukup untuk menampung seluruh air larian dari area kegiatan. Pemeriksaan pada seluruh badan air di sekitar kegiatan PT Gag baik rawa, dermaga, maupun sungai dalam keadaan jernih.

    “Temuan lapangan hanya berskala minor, yakni tidak melakukan pemantauan terhadap keanekaragaman plankton pada air sungai,” katanya. 

    KLH akan melakukan evaluasi Persetujuan Lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Gag yang memiliki luas 6.500 hektare yang tergolong Pulau Kecil yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

    Hanif menuturkan saat ini tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka izin lingkungan mereka akan dicabut. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tuturnya. 

    Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Perusahaan memiliki IUP operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 153.A Tahun 2013
    seluas 2.193 hektare yang berada di kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 783/Menhut-II/2014.

    PT Mulia Raymond tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. Perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    “Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area PT Mulia Raymond Perkasa. Kami mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan,” ujar Hanif. 

    Selanjutnya, PT Kawei Sejahtera Mining memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining tanggal 30 Desember 2013 berlaku hingga 20 puluh tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare. 

    “KSM punya PPKH dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 dan operasional penambangan bijih nikel tahun 2024. Penambangan berada di blok C dengan luas lahan yang ditambang 89,29 hektare,” katanya. 

    KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. Di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    “Perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata atas adanya dugaan bukaan lahan kegiatan pertambangan di luar persetujuan pengunaan kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sedimentasi pada areal outfall sediment pond Salasih dan Yehbi,” ucap Hanif. 

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.

    Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia.

    Siapa Terbitkan Izin?

    Aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh  PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat menuai polemik. Padahal, kalau dirunut ke bekalang, izin operasi produksi PT GAG telah terbit sejak 2017.

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Sekadar informasi, Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Mereka mengkritik hilirisasi industri nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata di Raja Ampat tersebut.

    Salah satu perusahaan yang diketahui telah ‘menduduki’ lokasi kekayaan laut tersebut adalah PT Gag Nikel di Pulau Gag.

    Dalam hal ini, aktivitas atau izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Gag Nikel telah dicabut per Kamis (5/6/2025). Pencabutan itu dilakukan seiring dengan rencana investigasi pemerintah di lapangan.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih Nikel perseroan.

    Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional.

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Arya juga menyebut bahwa Gag Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Di mana, izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.

    “Gag Nikel juga telah berkordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” tandasnya.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Gag Nikel menyebut sejak mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan.

    Di antaranya melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, melakukan reklamasi area tambang, melakukan konservasi terumbu karang, hingga melakukan pemantauan kualitas lingkungan sepanjang 2024.

    Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Gag Nikel dalam melaksanakan eksplorasi sekaligus produksi nikel dapat berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal.

    “Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat menjadi bukti bahwa tambang dan konservasi bisa berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab,” tegas Arya Arditya.

  • Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim Nasional 6 Juni 2025

    Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim Nasional 6 Juni 2025

    Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan sejumlah pelajaran yang dapat diambil dari tata cara hidup
    Nabi Ibrahim
    , khususnya terkait kebiasaan sedekah dan makan bersama.
    Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa kegiatan
    kader Golkar
    yang berkumpul dan makan bersama merupakan bentuk pencontohan terhadap perilaku Nabi Ibrahim.
    “Nabi Ibrahim itu salah satu di antaranya itu harus suka sedekah, makan bersama. Traktir makan. Jadi, kalau kader Golkar duduk, kongkow-kongkow, traktir makan itu bagian daripada mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim,” ujar Bahlil, saat memberikan keterangan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Bahlil juga menyoroti keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berkorban, yang menurutnya patut dicontoh oleh seluruh kader Golkar.
    Ia menyerukan agar para pengurus dan kader Golkar mewakafkan diri, baik secara moral maupun material, untuk kebaikan negara.
    “Kita-kita yang jadi pengurus maupun kader, simpatisan ini mewakafkan diri baik moral maupun material untuk kebaikan negara dalam rangka mendorong terwujudnya cita-cita proklamasi untuk terwujud masyarakat adil dan makmur,” lanjut Bahlil.
    Pada hari yang sama, Bahlil bersama keluarganya menyerahkan seekor sapi seberat 1,2 ton untuk kurban.
    Sapi berkulit coklat tersebut diserahkan kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah untuk disembelih, dan dagingnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya,” kata Bahlil, dalam proses penyerahan di lapangan Masjid Ainul Hikmah.
    Selain Bahlil, sejumlah petinggi dan pengurus DPP Golkar juga turut serta menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid, meski penyerahan tersebut diwakili oleh Bahlil selaku ketua umum.
    Total hari ini, terdapat 61 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih oleh pengurus Masjid Ainul Hikmah.
    Daging kurban hasil sembelih ini akan didistribusikan ke pondok pesantren, majelis taklim, dan komunitas masyarakat lainnya yang berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jakarta Barat. Bahlil salat bersama keluarga dan sejumlah petinggi Golkar.

    Pantaun detikcom di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jumat (6/6/2025), terlihat Bahlil datang pukul 06.34 WIB. Bahlil mengenakan baju koko berwarna putih dan peci berwarna kuning.

    Tampak 2anak Bahlil turut mengikuti langkahnya untuk salat di masjid. Terlihat istri Bahlil, Sri Suparni,juga turut mendampingi.

    Selain itu, saat menuju masjid, Bahlil disalami sejumlah pengurus Golkar yaitu Waketum Kahar Muzakir dan Sekjen Sarmuji. Tampak di dalam masjid, Bahlil berada di saf paling depan.

    Kementerian Agama (Kemenag) diketahui resmi menetapkan awal Zulhijah 1446 Hijriah pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1446 H jatuh tepat Jumat, 6 Juni 2025.

    Sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi

    Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI Gandung Pardiman menilai groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek baterai kendaraan listrik (EV) pada pekan ketiga Juni mendorong hilirisasi dan upaya transisi energi nasional.

    “Ini bukan sekadar proyek industri biasa. Groundbreaking ini mencerminkan arah kebijakan negara yang ingin keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kita harus membangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir di dalam negeri,” ujar Gandung di Jakarta, Rabu.

    Anggota DPR dari Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral tersebut menekankan bahwa proyek ini harus dijalankan secara inklusif dengan melibatkan pelaku usaha nasional, termasuk BUMN, koperasi, dan UMKM, agar nilai ekonomi yang tercipta dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

    “Penting bagi kita memastikan bahwa manfaat proyek tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Harus ada ruang bagi pelaku usaha kecil dan daerah untuk ikut tumbuh dalam ekosistem ini,” ucapnya.

    Gandung juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Ia mendorong agar penerapan good mining practice dan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

    “Transisi energi tidak boleh menimbulkan kerusakan baru. Proyek ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, menjaga lingkungan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Gandung.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) pada pekan ketiga Juni 2025. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (smelter HPAL), pabrik prekursor-katoda, serta fasilitas produksi sel baterai dan battery pack.

    Nilai investasi yang dikucurkan diperkirakan mencapai sekitar 6–7 miliar dolar AS atau lebih dari Rp97–114 triliun, dan akan menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dan pengembangan energi baru terbarukan.

    “Ini adalah proyek pertama di Asia Tenggara yang membangun rantai pasok baterai secara terintegrasi. Indonesia harus berhenti menjadi pasar dan mulai menjadi pemain dalam industri masa depan,” ujar Bahlil.

    Sumber : Antara

  • Heboh Raja Ampat, Bahlil: Ada untuk Pariwisata, Ada Juga untuk Tambang

    Heboh Raja Ampat, Bahlil: Ada untuk Pariwisata, Ada Juga untuk Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak menampik perihal keberadaan pertambangan nikel di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    Namun Bahlil menegaskan, wilayah pertambangan nikel di Pulau Gag yang dikelola oleh PT GAG Nikel terpaut jarak hingga 30 kilo meter (km) dari pusat pariwisata di Pulau Piaynemo, Raja Ampat.

    “Dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi. Tapi, luas wilayah pulau-pulau Raja Ampat itu sampai ada pendekatan sampai dengan Maluku Utara. Ini juga teman-teman harus tahu. Jadi, wilayah Raja Ampat itu banyak kota konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan,” katanya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil mengungkapkan, sejatinya ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Raja Ampat, namun yang baru beroperasi saat ini hanya satu tambang yakni PT GAG Nikel.

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG. PT GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN,” jelas Bahlil.

    Dia menjelaskan, IUP PT GAG Nikel sudah diberikan sejak tahun 2017 dan beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Produksi yang disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT GAG Nikel sebanyak 3 juta ton bijih nikel per tahun.

    Menanggapi ramainya operasi tambang di wilayah pariwisata yang dinilai harus dilindungi tersebut, Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Hal itu sambil pihaknya melakukan verifikasi langsung di lokasi penambangan.

    Bahlil menyebutkan, tim dari Kementerian ESDM sendiri saat ini telah diterjunkan untuk memeriksa aktivitas tambang. Dalam waktu dekat ini, ia juga akan bertolak ke Papua untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat kondisi di lapangan secara langsung, sehingga didapatkan hasil yang objektif.

    “Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada PT GAG Nikel yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek,” tegasnya.

    Melansir data Minerba One Data Indonesia (MODI), PT GAG Nikel dimiliki oleh perusahaan asal Australia yakni Asia Pacific Nickel Pty dengan kepemilikan 75% dan 25% dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    Wilayah tambang yang dikelola PT GAG Nikel tercatat seluas 13.136 ha. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel ini berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

    (wia)

  • Pemerintah Respons Cepat Dugaan Kerusakan Tambang Nikel Raja Ampat

    Pemerintah Respons Cepat Dugaan Kerusakan Tambang Nikel Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com — Pemerintah bergerak cepat merespons dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pemerintah segera turun ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Sudah langsung ditindaklanjuti,” ujar Teddy kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

    Teddy menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menangani isu lingkungan ini.

    “Kedua menteri sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tadi kami langsung berkoordinasi dan menindaklanjuti. Persoalan ini segera kami selesaikan,” katanya.

    Sebelumnya, aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat menuai protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena dinilai merusak ekosistem laut dan daratan. Gelombang penolakan terhadap pertambangan di kawasan wisata tersebut pun terus menguat.

    Menanggapi polemik ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat.

    Keputusan penghentian ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran publik atas dampak lingkungan dari tambang nikel yang berada di kawasan pulau kecil dan berstatus kawasan pariwisata unggulan.

    Bahlil menyebut bahwa saat ini hanya ada satu perusahaan tambang nikel yang memiliki izin operasi di wilayah tersebut, yakni PT Gag Nikel. Ia juga memastikan akan meninjau langsung ke lokasi guna mengevaluasi dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan.

    “Penghentian ini bersifat sementara. Setelah kami lakukan peninjauan dan verifikasi lapangan, Kementerian ESDM akan menentukan langkah selanjutnya secara objektif dan komprehensif,” tegas Bahlil.