Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menteri ESDM Tinjau Kegiatan Operasional Hulu Migas PHM

    Menteri ESDM Tinjau Kegiatan Operasional Hulu Migas PHM

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menerima Kunjungan Kerja (kunker) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kunjungan ini dilakukan di lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS) yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Bahlil meninjau langsung infrastruktur serta kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi, untuk memastikan keberlanjutan produksi energi nasional. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi migas nasional secara berkelanjutan.

    Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI atas kunjungannya ke lapangan SPS.

    “Kunjungan ini bukan hanya menjadi kehormatan bagi kami, namun juga menjadi wujud nyata dukungan dan perhatian pemerintah terhadap kerja kami di sektor hulu migas. Dukungan tersebut merupakan energi pendorong bagi kami untuk terus mengedepankan kinerja yang unggul dan berkelanjutan,” jelas Chalid, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Sementara itu, dalam pemaparan terkait kinerja, General Manager PHM Setyo Sapto Edi menegaskan perusahaan mengedepankan inovasi dan penerapan teknologi, digitalisasi, dan prinsip keselamatan kerja. Kedua hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan, sejalan dengan target produksi migas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Di PHM, kami berkomitmen menjalankan operasi hulu migas yang selamat, andal, patuh, dan efisien dengan dikelola oleh PHM mengedepankan inovasi serta mengadopsi teknologi terkini. Lapangan SPS adalah salah satu contoh bagaimana pengelolaan lapangan mature dapat dilakukan secara optimal dengan tetap menjaga produktivitas dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” jelas Setyo.

    Setyo mengatakan pencapaian produksi PHM year to date Maret 2025 sebesar 439 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) gas dan minyak sebesar 25.1 Ribu Barrel Oil Per Day (MBOPD). Sementara untuk pengeboran, PHM telah berhasil melakukan pengeboran sebanyak 20 sumur tajak. Keberhasilan ini didukung oleh strategi PHM dalam hal optimalisasi lapangan, penerapan teknologi terkini, serta efisiensi operasi yang memungkinkan produksi tetap stabil di tengah tantangan industri migas global.

    Selain pencapaian produksi, PHM juga menegaskan komitmennya terhadap keselamatan kerja. Hingga 29 Maret 2025, PHM telah mencatat 571 hari atau setara dengan 44.294.278 jam kerja tanpa kecelakaan.

    “Pencapaian ini merupakan hasil dari implementasi budaya keselamatan yang kuat di seluruh lini operasi di PHM, termasuk program pelatihan intensif dan peningkatan kepatuhan terhadap standar keselamatan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan semua pencapaian positif yang telah diraih oleh PHM dan anak perusahaannya karena adanya dukungan dari Pemerintah baik yang di pusat maupun yang di daerah. Dilakukan pula kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan, serta dedikasi pekerja merupakan kunci untuk mencapai target produksi nasional.

    “Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen perusahaan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja operasi dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keberlanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi terwujudnya ketahanan energi nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh PHI melalui PHM dalam mempertahankan tingkat produksi migas di tengah tantangan operasi yang kompleks terutama di lapangan-lapangan migas yang mature.

    “Saya berharap PHM terus fokus dalam meningkatkan lifting minyak untuk mendukung ketahanan energi nasional, tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh pelaku industri migas. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan mendukung upaya eksplorasi serta pengembangan lapangan-lapangan migas baru,” ujar Bahlil.

    Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri hulu migas untuk mencapai target produksi nasional, serta menegaskan bahwa pemerintah akan terus menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi.

    Pada kunker tersebut, Menteri ESDM RI didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. Setibanya di Lapangan SPS, rombongan disambut langsung oleh , Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Sunaryanto, General Manager PHM Setyo Sapto Edi, beserta jajaran manajemen lainnya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan komitmen Pertamina dalam meningkatkan produksi gas dalam rangka mendukung target produksi gas nasional sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (BCFD) pada tahun 2030.

    “Komitmen pada peningkatan produksi migas dibuktikan dengan 60% Capex Pertamina dialokasi di sektor hulu hingga 2029,” pungkas Fadjar.

    (rah/rah)

  • Bauksit & Feronikel Antam Tak Laku Imbas Aturan Baru Harga Patokan Mineral

    Bauksit & Feronikel Antam Tak Laku Imbas Aturan Baru Harga Patokan Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam tidak bisa menjual bauksit tercuci (washed bauxite) sejak 1 April 2025. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mengatur harga penjualan bauksit dengan mengacu harga patokan mineral (HPM).

    Adapun, kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Beleid yang berlaku mulai 1 Maret 2025 itu mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian termasuk pemegang kontrak karya dan pemegang PKP2B, melakukan penjualan mineral logam dan batu bara yang diproduksi sesuai HPM atau harga patokan batu bara (HPB). 

    HPB yang dihitung menggunakan harga acuan batu bara (HBA), menjadi harga batas bawah penjualan batu bara. Demikian pula dengan HPM menjadi harga batas bawah penjualan mineral logam.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, kebijakan baru itu membuat produk bauksit Antam tak laku. Sebab, tidak ada pembeli yang berani membayar dengan harga sesuai HPM.

    “Sejak 1 April kami sudah berhentikan penjualan. Karena kami coba [menjual] kepada buyer, tidak ada buyer atau smelter yang ada untuk membeli dengan harga HPM. Karena ini membuat mereka rugi,” tutur Nico dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR, Kamis (1/5/2025).

    Nico menyebut, HPM terlalu tinggi bagi para buyer. Padahal sebelum ada aturan tersebut, transaksi dengan buyer bisa dilakukan secara kesepakatan bersama atau business to business (B2B).

    Dia pun mengatakan, tingginya HPM berisiko merugikan smelter alumina dalam negeri yang menggunakan bauksit sebagai bahan baku utama. Pasalnya, hal ini membuat sejumlah smelter menahan pembelian karena dinilai tidak ekonomis.

    Di sisi lain, kebijakan dalam Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 juga berpotensi membuat negara rugi. Sebab, dengan perusahaan tak melakukan penjualan, negara tidak menerima pemasukan royalti.

    “HPM ini terlalu tinggi harganya. Oleh karena itu, kami setop tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara,” kata Nico.

    Tak hanya bauksit, Nico juga menyebut pihaknya saat ini belum bisa menjual olahan nikel jenis feronikel (FeNi) karena tidak adanya pembeli buntut aturan baru itu.

    “Selain bauksit, yang juga terdampak dari HPM ini adalah bisnis smelter Antam khususnya feronikel. Sejak 1 April, kami sama sekali tidak ada penjualan karena tidak ada buyer yang mau membeli dengan patokan harga minimal HPM,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bahlil Lahadalia mengatakan, Kepmen Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 itu merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri.

    Bahlil menginginkan agar eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai acuan transaksi ekspor. Hal ini lantaran penjualan ekspor batu bara Indonesia masih menggunakan harga acuan yang disepakati dengan pembeli dari negara lain. 

    Menurutnya, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibandingkan negara lain. 

    “Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

    Oleh karena itu, dia pun menilai menjadikan HBA sebagai acuan ekspor merupakan keniscayaan. Dengan begitu, harga jual batu bara Indonesia di pasar internasional lebih menguntungkan.

    Alhasil, penetapan harga mineral acuan (HMA) dan HBA pun kini akan dilakukan dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15. Sebelumnya, penetapan HMA dan HBA dilakukan 1 bulan sekali.

  • Pasokan Gas Bumi Diprediksi Alami Defisit, Bahlil Mau Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

    Pasokan Gas Bumi Diprediksi Alami Defisit, Bahlil Mau Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

    SENIPAH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal mengalihkan jatah ekspor gas bumi yang sebelumnya diekspor untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi defisit gas bumi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 hingga 2030.

    “Sebagian yang jatahnya harus diekspor, kami untuk sementara memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil kepada awak media di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Bahlil menjelaskan, perencanaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebelumnya meleset sehingga terjadi defisit kebutuhan gas.

    “Karena apa itu terjadi? Karena perencanaan masa lampau, tidak kita perhitungkan baik terhadap konsumsi kebutuhan dalam negeri,” sambung dia.

    Ketika pihaknya akan meninjau terhadap kebutuhan gas dalam negeri, Ketua Umum Partai Golkar ini akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

    Sebelumnya, prediksi defisit gas bumi ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Senin 28 April yang lalu.

    Dalam rapat tersebit defisit telah terjadi sejak tahun 2025 dikarenakan natural declining di lapangan migas.

    “Disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” kata Arief.

    Penurunan tersebut terutama ak terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa Barat, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Adapun defisit pasokan gas di Sumatera bagian selatan dan Jawa Barat sudah sejatinya telah terjadi sejak tahun 2025 sebesar 177 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) dan diprediksi mencapai 513 MMSCFD pada 2035.

  • Awal Bulan Banyak Pengeluaran? Tenang, Tarif Listrik Mei 2025 Tetap Alias Nggak Naik!

    Awal Bulan Banyak Pengeluaran? Tenang, Tarif Listrik Mei 2025 Tetap Alias Nggak Naik!

    Jakarta: Awal bulan biasanya jadi momen penting buat menyusun ulang anggaran keuangan. 
     
    Dari harga BBM, bahan pokok, sampai tagihan bulanan seperti listrik, semua harus dihitung dengan cermat. Tapi ada kabar baik nih, tarif listrik Mei 2025 tetap alias nggak naik!
     
    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk pelanggan nonsubsidi dan subsidi tidak mengalami perubahan untuk periode April–Juni 2025. Jadi kamu bisa bernapas lega dan tetap hemat!
    Pemerintah jaga daya beli, tarif listrik tak berubah
    Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta daya saing dunia usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan tarif tetap ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” kata Bahlil dikutip kembali pada Kamis, 1 Mei 2025.
     
    Penetapan ini juga sejalan dengan aturan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif listrik dilakukan tiap tiga bulan sekali berdasarkan indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar, harga minyak mentah (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
     

    Golongan subsidi juga aman dari kenaikan tarif
    Bukan cuma pelanggan nonsubsidi, sebanyak 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap menikmati tarif yang sama. Golongan ini termasuk rumah tangga miskin, pelaku UMKM, industri kecil, hingga sektor sosial.
     
    Dengan keputusan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas harga di sektor produktif.
    Rincian tarif listrik nonsubsidi April-Juni 2025
    Berikut ini rincian lengkap tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi periode April–Juni 2025:
     
    1. Rumah Tangga
    900 VA: Rp1.352 per kWh
    1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
    2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
    3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
    6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
     
    2. Bisnis
    6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.114,74 per kWh
     
    3. Industri
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.114,74 per kWh
    30.000 kVA ke atas (Tegangan Tinggi): Rp996,74 per kWh
     
    4. Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum
    6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh
    Di atas 200 kVA (Tegangan Menengah): Rp1.522,88 per kWh
    Penerangan Jalan Umum: Rp1.699,53 per kWh
     
    5. Layanan Khusus
    Tarif flat: Rp1.644,52 per kWh
     
    Meski tarif tidak berubah, bukan berarti kamu bisa boros. Justru ini momen yang pas untuk menata ulang kebiasaan konsumsi listrik agar tetap hemat. Matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah selesai, dan gunakan alat elektronik yang hemat energi.
     
    Tarif tetap, tapi pengeluaran bisa tetap bengkak kalau kita nggak bijak. Yuk, manfaatkan momen ini untuk lebih sadar energi!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 April 2025

    Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD Regional 30 April 2025

    Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD
    Editor
    TERNATE, KOMPAS.com
    – Mantan
    Wakapolres Pulau Taliabu
    , Kompol SJ masih menunggu proses sidang etik yang digelar tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku Utara.
    Sidang etik ini terkait dugaan perselingkuhan dengan salah satu anggota DPRD Malut berinisial AYM.
    Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan, pihak Propam telah memeriksa saksi ahli.
    Kini hanya menunggu pemberkasan serta pembentukan komisi sidang etik.
    “Keterangan dari saksi ahli sudah diperoleh. Saat ini kami tinggal menunggu proses pemberkasan dan pembentukan komisi yang akan memimpin sidang,” kata Bambang, Rabu (30/4/2025).
    Untuk itu, Bambang mengingatkan seluruh anggota Polda Malut agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting.
    Karena sesuai komitmen Kapolda, maka setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan.
    Selain kasus dugaan perselingkuhan, Kompol SJ juga dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Malut atas dugaan kekerasan terhadap saudari istrinya, Novia Wulandari Amra.
    Laporan tersebut tercatat dengan nomor: STPLP/25/III/2025/SPKT/Polda Maluku Utara tertanggal 19 Maret 2025.
    Sebelumnya, Kompol SJ telah dikenai sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 14 hari tanpa jabatan di Polres Ternate terkait dugaan perselingkuhan.
    Kasus ini mencuat setelah anak kandung Kompol SJ, Dini, membagikan bukti dugaan perselingkuhan ayahnya di media sosial pada 21 Februari 2025.
    Dalam unggahannya, Dini menyatakan kekecewaannya.
    Bahkan meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memecat ayahnya dari institusi Polri.
    Ia juga mendesak Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, agar mencopot AYM dari keanggotaan DPRD.
    Dini menegaskan, unggahannya dilakukan tanpa tekanan dan siap membela ibunya meski harus berhadapan dengan risiko hukum.
    Posisi Wakapolres Pulau Taliabu kini dijabat Kompol Sinar Syamsu dari Itwasda Polda Malut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Lahadalia Cari Mitra Huayou Garap Proyek Baterai Mobil Listrik – Page 3

    Bahlil Lahadalia Cari Mitra Huayou Garap Proyek Baterai Mobil Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan perusahaan asal China, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution dalam proyek baterai mobil listrik. Salah satunya soal kesiapan teknologi di sektor hulu.

    Dia menerangkan mulanya LG Energy Solution telah ada dalam satu bagian ‘Indonesia Grand Package’. Proyek itu berjalan hingga menghasilkan pabrik sel baterai pertama di Karawang, Jawa Barat.

    Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh). Bahlil bilang, komitmennya adalah membangun kapasitas produksi 30 GWh, artinya masih ada sisa 20 GWh lagi yang perlu dibangun, dan peran itu digantikan Huayou.

    “LG itu juga dulunya itu grand package itu sama-sama dengan Huayo dan BUMN. Kemudian dalam prosesnya, LG sudah membangun 10 giga (GWh) pertama, yang harus dilakukan adalah 30 giga (GWh),” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (29/4/2025).

    “Tetapi untuk dari mining, kemudian smelter, HPAL, prekursor, katoda, memang yang punya teknologi itu adalah Huayo (sedangkan) LG itu teknologinya itu di ujung, makanya dibangun grand package,” sambungnya.

     

  • Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    GELORA.CO – Setelah menjalani berbagai proses dan desakan masyarakat setempat akhirnya proyek yang dibela Bahlil, PSN Rempang Eco City resmi batal.

    Pembatalan ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka di akun instagramnya yang menyampaikan jika Proyak Strategis Rempang Eco City sudah tidak ada lagi dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    “Jadi jangan ada lagi yang ngadi-ngadi, dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditanda tangani Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Rempang Eco City,” ungkap Rieke.

    Rieke juga menyampaikan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres ini maka sudah tidak ada lagi intimidasi oleh siapun terhadap warga rempang.

    Diketahui bahwa rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini sempat ricuh beberapa wajktu lalu yang memakan korban warga setempat karena menolak untuk di relokasi ke wilayah lainnya.

    Bahkan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM ikut turun langsung kelapangan untuk memberikan masukan pada warga.

    Tidak hanya itu, Bahlil yang memberikan dukungan untuk pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini juga mencoba untuk membujuk masyarakat agar mau direlokasi ke wilayah lainnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas.

    Adapun luas lahan yang mencapai 7.572 hektare di Pulau Rempang menjadi target lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pabrik kaca.

    Rempang Eco City masuk dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

    PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, dengan nilai investasi USD 11,5 miliar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080.

    Kerjasama ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp381 triliun, dengan target penyerapan sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

    PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

    Namun, 16 kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek ini.

    2001 BP Batam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah tangan ke PT MEG.

    7 September 2023 – 18 Desember 2025 terjadi konflik Tanah Rempang antara warga dan PT. MEG.

    Sedangkan Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Ini:

    Mendukung Pemerintah Evaluasi PSN 2023 Rempang Eco City, yang saat ini sudah tidak tercantum dalam lampiran Perpres 12/2025 h.72-78Mendesak hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang, siapa pun yang melakukan intimidasi berarti telah SECARA TERBUKA MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, melanggar hukum dan wajib mendapat sanksi hukum. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT. MEG mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMemohon Pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap BP. BATAM terkait kasus Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMengusulkan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Direksi BP. BATAM, perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, serta PT. MEG.

  • Sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang 2 yang Dilantik Bahlil jadi Pengawas Internal SKK Migas – Halaman all

    Sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang 2 yang Dilantik Bahlil jadi Pengawas Internal SKK Migas – Halaman all

    Berikut rangkuman tentang sosok Irjen Ibnu Suhendra yang kini dilantik menjadi Pengawas Internal pada SKK Migas, ternyata lulusan Akpol 1993

    Tayang: Selasa, 29 April 2025 09:28 WIB

    Capture YouTube Kompas TV via Tribun Wow

    Ibnu Suhendra saat masih menjadi Analis Utama Intelijen Densus 88 Antiteror dengan pangkat Brigjen Pol ketika mengungkap fakta tentang terduga teroris di Makassar yang berencana melakukan aksi bunuh diri, dalam konferensi pers Kamis (7/1/2021). 

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Irjen Ibnu Suhendra saat ini sedang menjadi perhatian.

    Hal ini lantaran Irjen Ibnu Suhendra ditunjuk sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas.

    Irjen Ibnu Suhendra resmi dilantik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Irjen Ibnu Suhendra dilakukan di Jakarta, Senin (28/4/2025), dilansir dari web resmi ESDM.

    Lantas siapa Irjen Ibnu Suhendra sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang Dua yang dilantik Bahlil Lahadalia sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas :

    Ibnu Suhendra memiliki nama dan gelar lengkap Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K. 

    Irjen Ibnu Suhendra adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang menyandang gelar Jenderal Bintang Dua.

    Irjen Ibnu Suhendra merupakan alumni Akademi Polisi atau Akpol 1993.

    Ia dikenal berpengalaman di Bidang Reserse.

    Ibnu Suhendra saat ini ditunjuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

    Irjen Ibnu Suhendra dilantik sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas.

    Sebelumnya, Irjen Ibnu Suhendra adalah Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI).

    Selain itu, Ibnu Suhendra juga diketahui pernah mengisi posisi Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri.

    Sepak Terjang

    Irjen Ibnu Suhendra memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menangani beberapa kasus besar.

    Namanya pernah muncul dalam penanganan kasus Bom Bali II.

    Ia juga terlibat dalam Operasi Penegakan Hukum di Poso sampai dengan Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya di tahun 2018.

    Simak inilah daftar kasus yang pernah ditangani oleh Irjen Ibnu Suhendra dilansir Wikipedia :

    Bom Bali II (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2006 – 2007)
    Operasi Penegakan Hukum Dr. Azhari Batu Malang (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Wonosobo (2005)
    Operasi Penegakan Hukum Nurdin M. Top (2009)
    Operasi Penegakan Hukum Pelatihan Militer Teroris di Jantho Aceh (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Medan, Perampokan Bank Cimb (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Ambon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Sigit Qordowi (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Bali (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Cirebon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2012)
    Operasi Comodo 2012, Menangkap Pengedar 1,5 Juta Butir Ekstasi, Fredy Budiman di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (2012)
    Operasi Penegakan Hukum Aman Maleo Ii Di Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Abu Roban di Batang Dan Kebumen (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Jaringan Teroris Nurulhaq, Pembunuhan Polisi di Jakarta, Bom Vihara Ekayana, Bom Polsek Raja Polah (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Thamrin Dan Penembak Jalanan, Jakarta (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Penembakan Dan Pengeboman Mal, Surabaya (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Polres Solo (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Istana Negara (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Cicendo di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Kp. Melayu di Jakarta (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Radioaktif di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya (2018)

    (Tribunnews/Ika Wahyuningsih)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bahlil Lantik Jenderal Polisi Jabat SKK Migas Kementerian ESDM, Apa Alasannya?

    Bahlil Lantik Jenderal Polisi Jabat SKK Migas Kementerian ESDM, Apa Alasannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Senin, 28 April 2025.

    Salah satu yang menarik perhatian adalah pelantikan jenderal bintang dua polisi untuk memperkuat fungsi pengawasan.

    Pertama, Bahlil melantik Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra sebagai Pengawas Internal SKK Migas.

    Sebelumnya, Ibnu menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    “Yang pertama kita lantik adalah inspektur dari SKK, Pak Ibnu dari polisi. Kenapa ini penting? Dalam rangka melakukan pengawasan dan optimalisasi terhadap program peningkatan lifting untuk menuju swasembada energi,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 29 April 2025.

    Bahlil berharap Ibnu mampu mengawasi berbagai praktik ilegal, termasuk pengeboran liar (illegal drilling), yang selama ini menjadi salah satu kendala peningkatan produksi minyak dan gas nasional.

    “Salah satu program yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan lifting. Makanya enggak boleh ada illegal drilling,” ujarnya.

    Selain memperkuat pengawasan, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperbaiki regulasi agar sumur-sumur minyak yang dikelola masyarakat bisa dilegalkan dan hasil produksinya dibeli Pertamina dengan harga yang layak.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola itu harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian daripada lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik. Selama ini kan menjadi ilegal. Nah, memang itu tugas Pak Ibnu, agak butuh ekstra tenaga,” tuturnya.

    “Bintang dua, bos. Itu BNPT, dulu bagian tangkap-tangkap teroris. Pak Ibnu itu orang paten,” kata Bahlil, meyakini Ibnu adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas berat ini.

    Selain Ibnu, Bahlil juga melantik dua pejabat lainnya. Sunindyo Suryo Herdadi dipercaya sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM.

    Sebelumnya, Sunindyo menjabat sebagai Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi.

    Kemudian, Upik Jamil dilantik sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Upik sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

    Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Satgas ini bertujuan mengatasi tumpang tindih perizinan hilirisasi dan memberikan sanksi kepada oknum yang menghambat proses tersebut.

    Menurut Bahlil, meski di tingkat menteri sudah ada kesepakatan, di bawahnya masih ada oknum yang tidak sejalan. Satgas juga ditugaskan merumuskan dan menentukan lokasi serta sumber daya bahan baku hilirisasi di berbagai sektor, seperti ESDM, kehutanan, perikanan, dan pertanian. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News