Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2027 mendatang. Ditargetkan pada 2032 sudah mulai beroperasi.

    Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) tengah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dengan rencana pengembangan PLTN.

    Adapun rencana pembangunan PLTN tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

    “Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil mengatakan pembangunan PLTN tersebut akan berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW).

    “Tapi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. 250 MW, 250 MW dulu. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan,” katanya.

    Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut sudah melalui berbagai kajian strategis dan juga telah dilakukan pengecekan kelayakan lokasi tersebut.

    “Nuklir, kenapa di lokasi itu sudah dilakukan kajian dari para tim. Nanti kalau saya jelaskan, seperti orang ujian disertasi. Yang jelas, ada beberapa lokasi yang sudah di cek kelayakan dan prioritas,” katanya.

    (kil/kil)

  • Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Jakarta –

    Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 telah resmi diluncurkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (26/5/2025). Dari rencana ketenagalistrikan tersebut, Bahlil mengatakan total peluang investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun.

    Bahlil mengatakan peluang investasi tersebut berasal dari pembangkit sebesar Rp 2.133,7 triliun, penyaluran transmisi dan gardu Rp 565,3 triliunan dan Rp 268,4 triliun ini termasuk Smart grid dan lainnya.

    Ia mengatakan pengembangan ini akan terjadi selama 10 tahun dan dibagi per lima tahun. Untuk tahun pertama yakni periode 2025-2029 peluang investasi mencapai Rp 1.173,94.

    “Nah ini lima tahun kedua ini banyak (Periode 2030-2034) Rp 1.793,48 triliun. Kalau yang lima tahun pertama Rp 1.173,94 triliun dan memang ini harus dua kali supaya kesinambungan, agar tidak tumpang tindih,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan khusus untuk pembangkit dengan peluang investasi sebesar Rp 2.133,7, sebanyak 73% dialokasikan untuk partisipasi swasta atau Independent Power Producer (IPP).

    Sektor swasta mendapat alokasi Rp 1.566,1 triliun untuk investasi pada pembangkit. Di mana mayoritas ditujukan untuk pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) Rp 1.341,8 triliun, dan non EBT sebesar Ep 224,3 triliun.

    “Sementara investasi PLN dari Rp 2.000 triliun lebih khusus untuk pembangkit sebesar Rp 567,67 triliun. Untuk pembangkit EBT nya Rp 340,6 triliun dan non EBT nya Rp 227 triliun,” katanya.

    Ia menyampaikan, dalam RUPTL tersebut pembangkit listrik 2025-2034 naik menjadi 69,5 GW dengan komposisi pembangkit EBT 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

    “Dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan. Di mana dari 76% itu kurang lebih sekitar 42, 6 GW itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage,” katanya.

    Tonton juga Video: Direstui Prabowo, Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    (kil/kil)

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

    “Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.

    Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.

    Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.

    Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.

    Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.

    Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

    “Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.

    Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

    “Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.

    Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.

    “Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” kata Bahlil.

    Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.

    Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.

    “Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan terdapat 10 wilayah kerja (WK) yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development), tetapi mangkrak.

    Adapun 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore.

    Sebanyak 10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak tersebut memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

    Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas.

    Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Semua SPBU Shell di Indonesia Dibeli Sefas Group, Pengamat: Bisnis SPBU Masih Prospektif

    Semua SPBU Shell di Indonesia Dibeli Sefas Group, Pengamat: Bisnis SPBU Masih Prospektif

    Ia menilai keputusan bisnis Shell lebih karena strategi utama bisnis mereka saat ini adalah upstream and low carbon business.

    Menurut dia, strategi utama bisnis Shell tersebut belum dapat diharapkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) low carbon masih kurang diminati dibandingkan BBM low price di dalam negeri.

    “Dalam konteks ini, Shell sepertinya juga melihat lini bisnis yang lain dalam hal bisnis rendah karbon,” ujar Agung, dilansir dari ANTARA, Sabtu (24/5/2025).

    Di sisi lain, Ia tidak memungkiri bahwa dengan kondisi harga yang diatur, bisnis ritel BBM swasta di dalam negeri harus bersaing dengan BBM subsidi dan BBM jenis penugasan.

    Sehingga, menurutnya, secara skala ekonomi menjadi terbatas dan tidak memberikan perkembangan bagi Shell.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell tidak akan mempengaruhi investasi hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

    “Dia kan menjual, bukan berarti menutup bisnisnya. Itu perpindahan kepemilikan perusahaan saja. Jadi, apanya yang pengaruh (ke investasi hilir)? Dia kan tetap jalan terus,” kata Bahlil.

    Bahlil memandang pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell sebagai aksi korporasi biasa yang tidak mengusik ketersediaan maupun distribusi BBM ke masyarakat.

    Terlebih, Shell merupakan entitas swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk membatasi perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. (bs-sam/fajar)

  • Menhut tingkatkan hilirisasi hasil hutan melalui agroforestri

    Menhut tingkatkan hilirisasi hasil hutan melalui agroforestri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan fokus untuk meningkatkan hilirisasi hasil hutan melalui sistem agroforestri.

    “Dalam sektor kehutanan sendiri hilirisasi banyak dilakukan. Ada banyak juga (bentuk hilirisasi, terutama untuk agroforestri,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menambahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk agroforestri melalui hilirisasi.

    Dengan adanya hilirisasi agroforestri, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

    Tidak hanya itu, lanjut Raja Juli, hilirisasi juga diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing produk hasil hutan di pasar global.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) pun setuju semua karena ini akan meningkatkan devisa kita, mengurangi impor dan tentu membuka lapangan kerja,” ujar Menhut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil jajaran menterinya ke Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).

    Selain Menhut, rapat terbatas mengenai hilirisasi ini juga melibatkan kementerian strategis lainnya seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; hingga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    “Soal hilirisasi, Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden rapat intensif kita untuk hilirisasi,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 Miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    “Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut dapat dipastikan sumber dananya dari Danantara.

    “Kalau itu katakanlah proyeknya mayoritasnya di Indonesia, besarnya (porsi pembiayaan) adalah besar Danantara, maka mayoritasnya pasti Danantara,” kata Bahlil.

    Akan tetapi, manakala Danantara minoritas, maka pembiayaan dari Danantara pun juga akan minoritas.

    “Tetapi, saya yakinkan bahwa arahan Presiden Prabowo, ini proyek Merah Putih. Artinya, kami usahakan semaksimalnya agar semuanya mayoritasnya ada di negara,” sambung Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya, yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membahas hilirisasi. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sebelum pukul 17.00 WIB.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, saat ditemui selepas rapat, menyebu Presiden Prabowo menyetujui proyek-proyek hilirisasi yang dipaparkan oleh Menteri ESDM.

    “Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden, rapat intensif kami untuk hilirisasi, tetapi Bapak Presiden setuju semua, karena ini akan meningkatkan devisa, kita mengurangi impor, dan tentu membuka lapangan kerja,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia melanjutkan Khusus Kementerian Kehutanan proyek hilirisasi itu terkait salah satunya dengan agroforestri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025