Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • AMPG bagikan lampu darurat ke warga Aceh Tamiang

    AMPG bagikan lampu darurat ke warga Aceh Tamiang

    Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Golkar di tengah masyarakat, sekaligus memastikan warga tidak menjalani malam tanpa penerangan selama masa pemulihan pasca-banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sayap pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyalurkan bantuan lampu darurat kepada warga Aceh Tamiang yang hingga kini masih terputus dari pasokan listrik lantaran banyak tiang listrik yang tumbang akibat diterjang banjir besar.

    Bantuan tersebut merupakan arahan langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Golkar di tengah masyarakat, sekaligus memastikan warga tidak menjalani malam tanpa penerangan selama masa pemulihan pasca-banjir,” kata Ketua Pengurus Pusat AMPG Said Aldi Al Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Penyaluran bantuan dipimpin oleh Said Aldi Al Idrus, bersama ketua DPD Golkar Aceh Tamiang H.Adriadi dan unsur pengurus pusat dan daerah.

    Relawan AMPG turun langsung ke sejumlah titik pengungsian dan daerah pedalaman yang mengalami kerusakan jaringan listrik, termasuk wilayah Dusun Tualang, Kampung Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda.

    Lampu darurat berbasis air garam ini mampu menyala hingga sepuluh jam dan menjadi solusi penerangan sementara bagi warga yang masih berada dalam kondisi gelap gulita.

    Selain ditempatkan di posko, lampu darurat tersebut juga dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan, terutama keluarga dengan anak-anak yang kesulitan beraktivitas saat malam hari.

    Seorang warga Aceh Tamiang, Tarmidi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Menurutnya, lampu darurat tersebut sangat membantu keluarga mereka selama aliran listrik belum kembali pulih.

    Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi warga di daerah yang terdampak bencana banjir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

    Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

    Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

    Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

    Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

    Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

    Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

    Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

    “Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

  • Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang pembebasan penggunaan barcode atau QR code untuk pembelian BBM subsidi pada SPBU di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu diambil tak lepas dari status darurat bencana yang masih berlangsung di daerah tersebut.

    Pembebasan penggunaan QR dalam membeli BBM subsidi juga dilakukan demi memastikan distribusi energi berjalan lancar selama masa pemulihan bencana. Adapun, perpanjangan kebijakan itu berlangsung hingga akhir Desember 2025.

    “Kalau memang ternyata dalam pemulihan itu masih dibutuhkan perpanjangan kita akan lakukan perpanjangan untuk tidak menggunakan QR code dalam penyediaan BBM di daerah bencana,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Kebijakan pembebasan penggunaan QR code dalam pembelian BBM Subsidi di SPBU wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebelumnya diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Desember 2025.

    Namun, kebijakan itu mulanya hanya dilakukan sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, masa tanggap darurat di wilayah tersebut diperpanjang hingga 22 Desember. Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi tanpa syarat QR code kini juga ikut diperpanjang.

    Terbaru, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (persero) tengah memprioritaskan penguatan rantai pasok untuk menjangkau titik-titik terisolir agar distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar di seluruh wilayah terdampak.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi distribusi multimoda (memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara) untuk menembus wilayah terisolir.

    “Kami bergerak taktis. Di wilayah Gayo Lues, Aceh yang akses utamanya tertutup, kami membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan intermediate bulk container [IBC] yang diangkut mobil kecil. Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan portable take-off [PTO] dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ungkap Rudy melalui keterangan resmi.

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Akibat terputusnya akses darat ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Menurut Rudy, langkah extraordinary ini memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski jalur utama lumpuh. Rudy lantas menuturkan data pemulihan energi di wilayah terdampak. Data per Kamis (11/12/2025), menunjukkan ketahanan stok BBM dan LPG cukup beragam di berbagai wilayah.

    Perinciannya, di Provinsi Aceh, ketahanan stok BBM jenis gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang hampir sempurna. Di Sumatra Utara, seluruh 406 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 383 agen, dan 46 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi di mana sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi angkat suara mengenai wacana kepala daerah yang dipilih kembali oleh DPRD.

    Eri menjelaskan, hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah implementasi pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani dan preferensinya masing-masing.

    “Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegas Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    Meski begitu, Eri masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pilkada selanjutnya akan digelar.

    Politikus PDIP ini pun menyebut dia masih menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

    “Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah [kepala daerah dipilih] rakyat itu langsung atau DPRD, kita lihat nanti,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri juga masih menunggu evaluasi dengan para pimpinan pemerintah kota lainnya di tanah air yang tergabung dalam APEKSI. Sebelum memberikan tanggapan resmi perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. 

    “Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat sempat disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

    Usulan tersebut dihembuskannya secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia. 

    Meski begitu, Bahlil juga risau bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian membatalkan beleid tersebut meski sudah melalui kajian mendalam.

    “Saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ungkap Bahlil.

  • Prabowo Janji Bantu Korban Bencana: Kami Juga Manusia, Tidak Punya Tongkat Nabi Musa

    Prabowo Janji Bantu Korban Bencana: Kami Juga Manusia, Tidak Punya Tongkat Nabi Musa

    Bisnis.com, TAKENGON — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dengan mengunjungi Takengon, Aceh Tengah, pada Jumat (12/12/2025), setelah sebelumnya meninjau pengungsian di Aceh Tamiang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, Prabowo bertolak dari Bukit Rata, Aceh Tamiang menggunakan helikopter Super Puma pada pukul 11.15 WIB dan tiba di Lapangan Musara Alun Takengon sekitar pukul 12.00 WIB. 

    Setibanya di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan setelan safari krem dan topi biru langsung menyapa warga yang telah menunggu kehadirannya.

    Presiden kemudian bergerak menuju masjid setempat menggunakan mobil Maung Garuda MV3 untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebelum mengunjungi posko pengungsian.

    Di Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar Takengon, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

    “Pasti pemerintah akan turun dan bantu. Kami juga manusia, tidak punya tongkat Nabi Musa. Akan ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kami siapkan serta alokasikan anggarannya, tetapi butuh waktu. Kami mohon kesabaran,” ujarnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal untuk percepatan pemulihan pascabencana. 

    “Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Kami sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran, semua pasti akan kami bantu,” katanya.

    Sebelum ke Takengon, Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada pagi hari. Presiden tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan disambut ribuan pengungsi yang memadati tenda darurat.

    Di lokasi tersebut, Prabowo meninjau rumah warga yang terendam lumpur dan material kayu gelondongan. Dia juga berinteraksi dengan para pengungsi, termasuk anak-anak, dan sempat menggendong serta mencium kening beberapa di antaranya.

    Dalam rangkaian peninjauan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka, Mensos Saifullah Yusuf, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

  • ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.

    “Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.

    “Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.

    Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

  • Prabowo perintahkan jaga alam dan tidak tebang pohon sembarangan

    Prabowo perintahkan jaga alam dan tidak tebang pohon sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, khususnya pemerintah daerah, untuk waspada dan menjaga alam menjadi lebih baik, termasuk memastikan tidak ada pohon yang ditebang sembarangan.

    Perintah itu diberikan Presiden Prabowo di hadapan para pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat.

    Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang terdampak banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.

    “Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” kata Presiden Prabowo.

    “Saya minta pemerintah daerah lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” kata Presiden menambahkan.

    Instruksi itu disampaikan Presiden kepada pemerintah daerah karena sejumlah ahli memperkirakan banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan oleh fenomena alam, melainkan juga diperparah kerusakan alam akibat alih fungsi hutan besar-besaran yang terjadi setidaknya dalam dua dekade terakhir.

    Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, saat ini telah menyegel dan menghentikan sementara operasional sejumlah perusahaan sawit, tambang, serta menghentikan sementara aktivitas pengangkutan kayu bulat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Presiden Prabowo untuk ketiga kalinya mendatangi Aceh sejak bencana menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera pada akhir November lalu.

    Di Aceh, Presiden meninjau penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan dijadwalkan juga meninjau posko pengungsi di Kabupaten Bener Meriah.

    Dalam rangkaian kunjungannya itu, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Selepas merampungkan kegiatan di Kabupaten Bener Meriah, Presiden Prabowo dijadwalkan naik helikopter menuju Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Dari Kualanamu, Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo Menangis saat Peluk Anak-anak di Posko Pengungsian Aceh Tamiang

    Momen Prabowo Menangis saat Peluk Anak-anak di Posko Pengungsian Aceh Tamiang

    Bisnis.com, ACEH TAMIANG – Presiden Prabowo Subianto tiba di Posko Pengungsian Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12/2025) pukul 10.31 WIB.

    Menurut pantauan Bisnis, kedatangan Prabowo untuk meninjau kondisi warga terdampak banjir dan memastikan penanganan darurat berlangsung optimal.

    Prabowo datang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyapa anak-anak yang berada di posko. Sembari memeluk dan menggendong sejumlah anak di pengungsian, terlihat wajah Prabowo berkaca-kaca hingga meneteskan air mata.

    Prabowo pun menyampaikan bahwa dia datang sesuai janjinya ketika akses menuju Aceh Tamiang masih terputus.

    “Saya datang sesuai janji saya waktu itu Tamiang masih terputus ya, kapan sudah tembus berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, saya janji mau nengok beliau, saya lihat keadaan Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah terus bekerja memulihkan kondisi di wilayah terdampak.

    “Pemerintah akan turun akan membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik belum ya, listrik sudah mulai, oke, ya kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan kepada seluruh masyarakat.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan, saya minta pemerintah daerah lebih waspada lebih awasi, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Menutup arahannya, Prabowo memberikan semangat kepada anak-anak di pengungsian.

    “Anak-anak yang tabah, yang semangat kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya. Terima kasih terima kasih semuanya,” tandas Prabowo.

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

  • Tak Relevan dan Tak Perlu

    Tak Relevan dan Tak Perlu

    JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen tidak relevan apabila dimasukan dalam undang-undang. Pasalnya, usulan ini hanya kepentingan elite partai. 

    Andreas menilai, gagasan Bahlil tersebut tidak memiliki landasan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sebab menurutnya, koalisi permanen adalah kerja sama politik yang dibentuk oleh dua atau lebih partai untuk jangka waktu yang panjang, tidak hanya untuk satu pemilu atau satu isu tertentu.

    “Usulan ini lebih untuk kepentingan individual elite dan partainya untuk aman dalam posisi di kabinet pemerintahan,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 11 Desember. 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menjelaskan, koalisi adalah konsep yang dikenal dalam sistem parlementer, di mana partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama sebelum membentuk pemerintahan mayoritas. 

    “Untuk sampai pada pembentukan koalisi, partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama,” jelas Andreas. 

    Sebaliknya, kata Andreas, dalam sistem presidensial, platform pemerintahan ditetapkan oleh presiden terpilih. “Partai pendukung presiden kalau mau ikut bekerja sama tergantung presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa dan dengan partai mana,” katanya. 

    Karena kewenangan pembentukan kerja sama berada pada presiden, Andreas menegaskan, wacana koalisi permanen tidak seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Enggak relevan mengatur soal koalisi permanen dalam UU, karena itu hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan justru menghormati hak prerogatif presiden dan sudah memutuskan sebagai partai penyeimbang,” tegas Legislator PDIP dari Dapil NTT itu. 

    Seperti diketahui, usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintah butuh penguatan stabilitas.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat, 5 Desember. 

    Bahlil menegaskan bahwa ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini keluar-masuk. Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid.

    “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” kata Bahlil.