Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Tak Cuma Antam, Ada Investor China di Balik Tambang Raja Ampat

    Tak Cuma Antam, Ada Investor China di Balik Tambang Raja Ampat

    GELORA.CO – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melaporkan terdapat investor asal China di perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat selain PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam. 

    Perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran, Raja Ampat seluas kurang lebih 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. 

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel Raja Ampat pada 26–31 Mei 2025. 

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.

    “Di lokasi ini [PT ASP]  KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas [tambang],” kata Hanif dalam siaran pers, dikutip Jumat (6/6/2025). 

    PT ASP merupakan salah satu dari empat perusahaan tambang yang menjadi objek pengawasan KLH. Tiga perusahaan lainnya yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

    Hanif menyebut seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Akan tetapi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PT Gag Nikel memiliki izin kontrak karya (KK) produksi yang berlaku sejak 2017 dan operasi perusahaan tersebut sudah berjalan sejak 2018. 

    Hanif menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

    Adapun PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas  kurang lebih 6.030,53 hektare. Pulau Gag dan Pulau Manuran tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    KLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan perusahaan tersebut akan dicabut. Hanif menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” ujar Hanif. 

    Dia menjelaskan selain PT ASP dan PT GN, PT MPS ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.

    Sementara PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.

    “Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai, dan perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata,” ucap Hanif. 

    Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi. 

    “Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia,” imbuhnya. 

    Izin dibekukan

    Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat belakangan mendapat sorotan buntut laporan Greenpeace Indonesia ihwal eksploitasi nikel di Indonesia Timur dan merusak ekosistem serta lingkungan di destinasi pariwisata Raja Ampat, Papua Barat. 

    Imbas laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membekukan sementara KK PT Gag Nikel di kawasan Raja Ampat.

    Menurut Bahlil, berdasarkan laporan dari Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, terdapat lima KK yang aktif di kawasan Raja Ampat, tetapi yang sudah beroperasi adalah milik anak usaha BUMN tambang, Antam.

    “Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada IUP [KK, red.] PT Gag itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek,” kata Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).

    Ancam investor China

    Dalam perkembangan lain,  Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengancam usaha hilirisasi nikel, khususnya investor asal China, yang tidak mematuhi aspek environmental, social, and governance (ESG) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

    Luhut tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dalam hal membenahi hilirisasi industri nikel.

    “Kita punya masalah di Morowali, tetapi kita akan membenahinya. Saya katakan kepada investor [yang masuk ke Morowali], jika kamu tidak perbaiki, saya akan tutup. Saya beri peringatan 1, peringatan 2, lalu saya tutup industri kamu. Saya juga informasikan juga kepada kolega saya di China,” kata Luhut di sela acara Critical Minerals Conference & Expo, Kamis (5/6/2025).

    Menurutnya, ketika hilirisasi nikel tidak taat dengan standar internasional maka pihak yang akan disalahkan adalah China dan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tidak mau menjadi korban dari investasi tersebut.

    “Jika Anda tidak comply dengan standar internasional, [pihak] yang akan disalahkan adalah China dan Indonesia. Dan kita tidak mau menjadi korban dari investasi ini.” tambah Luhut

    Untuk itu,  dia berharap pelaku industri nikel nasional dapat membentuk sebuah standar ESG yang selaras dan dapat diterima oleh pakem internasional juga.

    “Jadi ini bukan proses yang mudah. Saya rasa sekarang justru makin sulit dengan adanya situasi geopolitik. Akan tetapi, kita bisa bekerja sama, bertukar pikiran, dan bertukar best practices. Dengan demikian, semua negara berkembang dapat memiliki poin referensi tentang bagaimana kita membangun kebijakan nasional terkait dengan mineral kritis,” jelasnya.

    Untuk diketahui, pelaku industri nikel di Tanah Air tengah menyusun format standarisasi aspek ESG sektor pertambangan di dalam negeri, agar komoditas andalan Indonesia itu tidak tergilas oleh kampanye ‘dirty nickel’.

  • Pakar: Hentikan Total Proyek Tambang di Raja Ampat – Page 3

    Pakar: Hentikan Total Proyek Tambang di Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, pada 5 Juni 2025. Kebijakan ini menandai respons negara terhadap meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan dunia akademik yang khawatir atas kerusakan ekologis di salah satu kawasan paling ikonik dan biodiversitas di dunia.

    Menanggapi hal itu, Pengamat Maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai langkah tersebut sebagai titik balik penting dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

    “Ini bukan semata-mata keputusan administratif, tetapi refleksi dari konflik mendalam antara dua kepentingan besar, yakni pembangunan ekonomi melalui hilirisasi nikel dan pelestarian lingkungan hidup,” kata Hakeng dalam keterangan diterima, Sabtu (7/6/2025).

    Namun Hakeng berharap, keputusan diambil tidak hanya penghentian sementara tetapi penghentian total. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan sinyal bahwa negara mulai menyadari urgensi perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi.

    “Keberadaan Raja Ampat sebagai kawasan global geopark yang diakui UNESCO tidak seharusnya dipertaruhkan oleh kegiatan pertambangan skala besar,” tegas dia.

    Hakeng mengingatkan, Raja Ampat adalah rumah bagi 75 persen jenis terumbu karang dunia. Kehilangan Raja Ampat akibat tambang bukan hanya kerugian bagi Papua Barat Daya, tapi kerugian global.

    “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit melarang eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran. Namun realitanya, pembukaan tambang di kawasan tersebut tetap dilakukan,” kritik dia .

    Hakeng menegaskan hal ini adalah persoalan serius. Sebab konsistensi Indonesia terutama dalam hal penegakan hukum lingkungan. Apalagi, berdasarkan laporan Greenpeace yang dirilis baru-baru ini, lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi di Pulau Gag telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

    “Tidak hanya itu, sedimentasi yang mengalir ke laut telah menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, mengganggu sistem ekologi laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Jika ini dibiarkan, Raja Ampat bisa kehilangan status geopark-nya. Dunia akan menyalahkan kita karena gagal menjaga warisan alam,” wanti Hakeng.

     

  • Menteri Kebudayaan dukung setop aktivitas tambang di Raja Ampat

    Menteri Kebudayaan dukung setop aktivitas tambang di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyetop sementara aktivitas penambangan di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Fadli di Jakarta, Jumat menyebut keindahan bawah laut Raja Ampat dan ekosistem pesisir di kepulauan Raja Ampat jangan sampai rusak akibat tambang.

    “Ya, (saya) sudah sangat setuju, sudah harusnya demikian (tambang disetop, red.). Jangan sampai nanti habis (tambang) itu merusak,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan mengenai desakan publik untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman tambang nikel (#SaveRajaAmpat).

    Menurut Fadli, upaya melestarikan alam di Raja Ampat telah menjadi concern bersama.

    “Saya kira, kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” kata dia.

    Oleh karena itu, Fadli berharap saat ini harus ada pembicaraan bagaimana investasi, dan kegiatan-kegiatan penambangan ke depan jangan sampai merusak ekosistem, dan juga situs-situs bersejarah atau budaya yang sering kali menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem alamnya.

    “Mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs, yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini,” kata Fadli Zon.

    Seiring dengan isu tambang yang saat ini menjadi sorotan publik, Fadli menyebut Kementerian Kebudayaan juga mengkaji situs-situs bersejarah dan cagar budaya, termasuk gua-gua purba yang saat ini kelestariannya terancam oleh aktivitas tambang.

    “Kami juga memantau beberapa titik, di Sulawesi, di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun,” kata Fadli.

    Oleh karena itu, sebelum kajian Kementerian Kebudayaan rampung, Fadli menyebut telah berbicara dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Ya secara lisan sudah, tetapi kami sedang membuat kajiannya, lokasi-lokasi, tempat, terutama yang di Kalimantan,” kata Fadli.

    Dia kemudian menyebut Gua Sangkurilang yang berada di ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat di Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang saat ini diyakini terancam oleh aktivitas tambang semen.

    Kawasan karsts yang terdiri atas batuan kapur yang berpori (gamping) kerap menjadi sasaran untuk tambang semen, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dan Pati, Jawa Tengah.

    Di Gua Sangkurilang, keberadaan lukisan telapak tangan pada dinding-dinding gua merupakan bukti peradaban purba yang ada di kawasan karst di Kutai Timur, Kalimantan Timur, puluhan ribu tahun yang lalu.

    Analisis dari para ahli menunjukkan lukisan tangan itu berusia 10.000 tahun hingga 40.000 tahun, yang menjadikan lukisan purba di Gua Sangkurilang sebagai seni di batu cadas tertua dunia. Bahkan, seni purba di Sangkurilang diyakini lebih tua daripada lukisan purba serupa di Gua El Castillo, Spanyol.

    Tidak hanya berbentuk telapak tangan, lukisan-lukisan purba di Gua Sangkurilang juga ada yang mirip hewan-hewan seperti rusa, babi hutan, dan ada pula pola-pola geometris.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    …Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut gua-gua purba yang tersebar di berbagai daerah Indonesia terancam aktivitas tambang di sekitar situs-situs bersejarah tersebut.

    Oleh karena itu, Fadli melanjutkan Kementerian Kebudayaan saat ini mengkaji sekaligus memetakan gua-gua purba yang kelestariannnya terancam oleh aktivitas tambang, termasuk yang ada di Sulawesi dan Kalimantan.

    “Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. (Tambang, red.) ini juga sangat membahayakan,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan karst di Kutai Timur, Gua Sangkurilang menjadi salah satu situs bersejarah yang disoroti oleh Fadli karena dinilai kelestariannya terancam oleh aktivitas pabrik semen di sekitar situs.

    “Gua Sangkurilang itu ada sekitar 58 gua, ada 2.500 lukisan-lukisan purba yang umurnya sampai 40.000 tahun. Di sekitaran situ ada pabrik semen. Ini yang bisa mengancam,” sambung Fadli.

    Gua Sangkurilang merupakan bagian dari ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat yang luasannya mencapai 1,8 juta hektare. Di dalam ekosistem karsts itu, sekitar 326.000 hektare merupakan kawasan lindung geologi.

    Di Gua Sangkurilang, yang merupakan bagian dari ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat, keberadaan lukisan telapak tangan pada dinding-dinding gua merupakan bukti peradaban purba yang ada di kawasan karst di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada puluhan ribu tahun yang lalu. Analisis dari para ahli kemudian menunjukkan lukisan tangan itu berusia 10.000 tahun hingga 40.000 tahun, yang menjadikan lukisan purba di Gua Sangkurilang sebagai seni di batu cadas tertua dunia. Bahkan, seni purba di Sangkurilang diyakini lebih tua daripada lukisan purba serupa di Gua El Castillo, Spanyol.

    Tidak hanya berbentuk telapak tangan, lukisan-lukisan purba di Gua Sangkurilang juga ada yang mirip hewan-hewan seperti rusa, babi hutan, dan ada pula pola-pola geometris.

    Kawasan karsts yang terdiri atas batuan kapur yang berpori (gamping) kerap menjadi sasaran untuk tambang semen, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dan Pati, Jawa Tengah.

    Tidak hanya Gua Sangkurilang, Kementerian Kebudayaan, sebagaimana disampaikan Fadli Zon, juga mengkaji situs-situs bersejarah lainnya yang terancam aktivitas tambang.

    Untuk tahap awal, Fadli menyebut dirinya telah menyampaikan kekhawatirannya secara lisan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Ya secara lisan sudah (bicara dengan Menteri ESDM Bahlil, red.), tetapi kami sedang membuat kajiannya, lokasi, tempat, terutama yang di Kalimantan,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Komisi XII Dukung Stop Sementara Penambangan di Raja Ampat

    Ketua Komisi XII Dukung Stop Sementara Penambangan di Raja Ampat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memutuskan menghentikan sementara waktu operasional pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    Hal tersebut merespons adanya isu dugaan aktivitas PT GAG Nikel Indonesia selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai telah merusak ekosistem alam di wilayah tersebut.

    “Kami telusuri ada 5 IUP yang sudah lama dikeluarkan di dekat kawasan tersebut, ada yang sejak 2017. Kami dengar pak Menteri akan meninjau langsung kelapangan ke Raja Ampat. Untuk itu kami memberikan apresiasi beliau merespons atensi publik dan langsung meninjau lapangan,” kata Bambang dikutip Jumat (6/6/2025).

    Diketahui PT GAG memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.

    Kemudian pada 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.

    Wilayah tambang yang dikelola PT GAG Nikel tercatat seluas 13.136 ha. Adapun IUP PT GAG Nikel ini berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

    Selain PT GAG Nikel, ada 4 pemegang IUP lainnya di sekitar Raja Ampat ini. Namun, keempat IUP lainnya itu sampai saat ini belum pada tahap produksi, dan masih dalam tahap eksplorasi.

    “Silakan diverifikasi situasi lapangannya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan regulasi atas informasi yang beredar. Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana,” kata Bambang.

    “Nanti akan kita cek bagaimana hasil pemeriksaan mereka, tentunya menjadi bahan masukan juga bagi Menteri ESDM,” pungkasna. 

    (bul/bul)

  • Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali mencuat. Bahlil menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6).

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini memilih untuk tidak berkomentar panjang soal spekulasi pergantian menteri.

    Menurutnya, Presiden Prabowo tentu memiliki wewenang penuh untuk menyusun komposisi kabinet demi mendukung jalannya pemerintahan.

    PKS: Kami Juga Hormati Hak Prerogatif Presiden

    Senada dengan Bahlil, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf juga menyatakan dukungannya terhadap hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa saja yang layak duduk di kabinet.

    “Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh UUD,” kata Muzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

    Menurut Muzammil, evaluasi kinerja menteri adalah hal yang wajar dilakukan, terlebih dalam masa awal pemerintahan.

    “Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

    Spekulasi Meningkat, Presiden Masih Bungkam

    Seiring pernyataan dari para pimpinan partai ini, spekulasi soal reshuffle kabinet terus beredar di kalangan publik dan elite politik. Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum memberikan sinyal atau komentar langsung terkait kemungkinan pergantian menteri dalam waktu dekat.

  • Tambang Nikel Jaraknya 30-40 Km dari Raja Ampat, Jauh dari Wilayah Pariwisata

    Tambang Nikel Jaraknya 30-40 Km dari Raja Ampat, Jauh dari Wilayah Pariwisata

    GELORA.CO – Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tambang nikel yang berada di Pulau GAG berjarak kurang lebih 30-40 kilometer dari kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat, saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025) dilansir Antara.

    Bahlil menekankan, kawasan Raja Ampat untuk wilayah pariwisata memang harus dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya. Namun demikian, ia juga berpendapat bahwa kawasan tersebut memiliki lokasi yang dikhususkan untuk pertambangan.

    “Tapi luas wilayah pulau-pulau Raja Ampat itu sampai ada yang pendekatannya sampai dengan Maluku Utara. Ini juga teman-teman harus tahu. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, terdapat lima perusahaan yang memiliki izin untuk mengelola pertambangan di Raja Ampat.

    Nesju demikian, ia menyebut hanya satu perusahaan yang beroperasi yakni PT GAG Nikel, yang merupakan anak usaha dari PT ANTAM, Tbk.

    “IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Raja Ampat itu mungkin ada lima, setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Direktur Jenderal). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG Nikel ini,” kata Bahlil.

    PT GAG Nikel telah melakukan produksi sejak 2017 dan beroperasi pada 2018. Perusahaan tersebut, kata Bahlil, dikelola oleh perusahaan asing melalui Kontrak Karya (KK), atau perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

    Kontrak Karya ini, terjadi pada 1997-1998 dan kemudian diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada Antam. Saat ini produksi PT GAG Nikel yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah 3 juta ton per tahun.

    “Asing kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT ANTAM. PT ANTAM itu, anak perusahaannya siapa, PT GAG Nikel,” katanya.

  • Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    GELORA.CO – Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Bumi Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II kembali mendapat sorotan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persengkongkolan dalam proses tender senilai Rp 2,7 triliun. Proyek pipa gas Cisem 2 ini telah mulai dibangun pada 2024 dengan rencana panjang pipa mencapai 245 kilometer.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini untuk menghubungkan jaringan transmisi pipa gas bumi dari Jawa Timur hingga Sumatera. Saat ini pipa gas yang telah terpasang berada di Gresik-Semarang (Gresem), disambungkan dengan Cisem yang tersambung dengan jaringan Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Ke depan, pipa ini juga bakal disambungkan ke Dumai-Sei Mangkei di Sumatera. 

    Bahlil ketika meresmikan proyek ini pada 2024 lalu mengatakan bahwa pasokan gas bumi ke berbagai sektor industri di Jawa Tengah akan stabil dengan penyambungan pipa ini. Apalagi, potensi gas juga tersedia dari Lapangan Jambaran Tiung Biru di Blora, Cepu, dan Tuban.  “Gasnya ada di Jawa Timur, tapi tidak ada infrastruktur yang masuk ke Jawa Tengah. Harga gasnya tidak mahal, tapi kalau tidak diintervensi oleh negara (pembangunan pipa gas Cisem berbasis APBN) pasti tol fee akan mahal,” kata Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. 

    Dalam proyek pipa gas Cisem II ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proyek ditargetkan berlangsung 18 bulan dan selesai pada kuartal I 2026. 

    Temuan KPPU soal Dugaan Persekongkolan Proyek Pipa Gas Cisem II

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan investigasi atas dugaan pengekongkolan tender dalam Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap II. KPPU mencurigai ada lima aktor dalam persekongkolan proyek di bawah Kementerian ESDM ini. Mereka adalah PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7.

    Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan tim investigator KPPU telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan atau kolusi dalam proses tender. “Perkara ini kini siap memasuki tahap persidangan, menyusul temuan kuat adanya pelanggaran,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu, 4 Juni 2025.  

    Fanshurullah menjelaskan Proyek Cisem 2 ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek ini juga bagian dari PSN yang berperan penting dalam distribusi gas untuk mendukung kawasan industri di Jawa Tengah. 

    Proyek ini, kata dia, sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears contract) yang berlangsung sejak 2024 hingga 2026. “Namun, di balik urgensi proyek ini, KPPU mencium aroma kolusi yang diduga melibatkan pemain besar dan panitia tender sendiri,” kata Fanshurullah. 

    Tender ini telah diumumkan pada 23 April 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan yang luas, mulai dari desain rinci, pengadaan material, hingga konstruksi dan instalasi pipa gas sepanjang +245 kilometer. Tender ini akhirnya dimenangi oleh konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung. “Namun investigasi KPPU atas kasus yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, menunjukkan persekongkolan horizontal antar perusahaan, sekaligus vertikal dengan kelompok kerja pemilihan dari Kementerian ESDM,” kata Fanshurullah. 

    Menyikapi temuan tersebut, Investigator KPPU menetapkan lima pihak sebagai terlapor yang meliputi PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7. “Dengan sekurangnya dua alat bukti sah, KPPU menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Selanjutnya, perkara akan dibawa ke persidangan untuk pemeriksaan oleh Majelis Komisi,” kata dia. 

    Menurut dia, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian negara dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga berisiko menggerus kepercayaan investor terhadap tata kelola proyek-proyek strategis nasional. Sektor energi atau minyak dan gas juga dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat persaingan atau nilai Indeks Persaingan Usaha yang terendah selama lima tahun terakhir. 

    Ia menilai sektor energi dan minyak bumi ini harus diperbaiki. “Proyek PSN di sektor ini harus jadi contoh integritas, bukan justru sarang kolusi baru,” kata dia. 

  • Soroti Pernyataan Bahlil Soal Kerusakan Raja Ampat Akibat Tambang, Dandhy Laksono: Mental Culas dan Tahan Malu

    Soroti Pernyataan Bahlil Soal Kerusakan Raja Ampat Akibat Tambang, Dandhy Laksono: Mental Culas dan Tahan Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, juga ikut menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dalam pernyataan itu, Menteri ESDM ini menyebut ada keterlibatan pihak asing di polemik tambang Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial pribadinya, Dandhy Laksono menyebutnya sebagai mental culas dan tidak tahu malu.

    “Mental culas dan tahan malu,” tulisnya, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Sebelumnya, Bahlil menyebut Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dengan berbagai proyek.

    “Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, polemik terkait tambang nikel yang berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sengaja dimunculkan untuk mencegah Indonesia melakukan hilirisasi.

    “Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang,” imbuh Bahlil. (Erfyansyah/Fajar)

  • Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat menjadi khatib Iduladha 1446 Hijriah mengingatkan para jemaah, termasuk para politisi yang hadir, mengenai kisah Nabi Ibrahim.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim dapat menjadi pengingat bagi politisi maupun masyarakat untuk membangun warisan kebaikan yang tidak ada habisnya, atau jauh melampaui masa jabatan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini, jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat,” katanya.

    “Akan tetapi, kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” kata dia melanjutkan.

    Diketahui, sejumlah politisi yang hadir dalam salat Iduladha tersebut adalah Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025