Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • ESDM Evaluasi Izin Tambang 5 Perusahaan Nikel di Raja Ampat, Bagaimana Nasibnya?

    ESDM Evaluasi Izin Tambang 5 Perusahaan Nikel di Raja Ampat, Bagaimana Nasibnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat, Papua Barat, termasuk 5 perusahaan tambang nikel di kawasan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hasil evaluasi tim di lapangan akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut.

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Dia menerangkan, kelima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat telah memiliki izin resmi usaha tambang. Namun, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi.

    Menurut dia, pemerintah juga akan memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Hal ini termasuk aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

    Untuk diketahui, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.

    Adapun, 2 perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.

    Sementara itu, 3 perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat diawasi secara ketat dan transparan. Pengawasan mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung.

    Evaluasi juga dilakukan sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial.

    Daftar 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat 

    1.  2 Izin Tambang dari Pemerintah Pusat

    — PT Gag Nikel

    Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektar di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047. 

    Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dikeluarkan tahun 2015 dan 2018.

    Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan tahun 2020. Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 Ha, dengan 135,45 Ha telah direklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

    — PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

    Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

    2. 3 Izin Tambang dari Pemerintah Daerah

    — PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

    Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele. Kegiatan masih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    — PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

    PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha. Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

    — PT Nurham

    Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waegeo. Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Hingga kini perusahaan belum berproduksi. 

  • Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    GELORA.CO – Pernyataan tajam kembali dilontarkan oleh Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang mempertanyakan arah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengurus sektor pertambangan.

    Menurutnya, ada kecenderungan sikap tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

    “Ada apa sebenarnya dengan Menteri ESDM Bahlil? Mengapa seolah begitu membenci BUMN?” sindir Said Didu lewat unggahan di platform X pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Ia menyinggung tekanan terhadap PT Bukit Asam (PTBA), BUMN yang bergerak di sektor tambang, terkait proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

    Proyek tersebut dinilai tidak menguntungkan, namun tetap diwajibkan bagi PTBA, dengan ancaman pengurangan konsesi apabila tidak dijalankan.

    “PT BA diancam akan dikurangi wilayah konsesinya jika tidak menjalankan proyek DME yang secara hitungan bisnis merugi. Padahal, yang seharusnya diwajibkan adalah tambang-tambang swasta pemegang PKP2B, namun justru tidak disentuh,” ujar Didu.

    Lebih lanjut, ia mengangkat kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam polemik tersebut, Bahlil disebut-sebut menyalahkan anak usaha PT Antam, yakni PT Gag Nikel, meskipun lokasinya tidak berada dalam wilayah konservasi.

    “Bahlil menyalahkan PT Gag Nikel yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat. Padahal, terdapat perusahaan swasta lain yang letaknya jauh lebih dekat, tapi tak disebut sama sekali,” bebernya.

    Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama. Didu menilai, sikap diam terhadap dua entitas swasta itu menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.

    “Tidak ada sedikit pun kritik dari Bahlil terhadap IUP milik konglomerat yang jelas-jelas berada lebih dekat dengan Raja Ampat. Ini justru menciptakan persepsi bahwa ia sedang melindungi kepentingan oligarki,” tegasnya.

    Menurutnya, langkah Bahlil yang vokal hanya terhadap BUMN patut dipertanyakan, terutama jika tidak disertai perlakuan yang sama terhadap pihak swasta.

    “Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum di sektor tambang itu penting, termasuk di Raja Ampat. Tapi jangan hanya tegas ke BUMN dan membiarkan tambang-tambang milik oligarki berjalan tanpa koreksi,” tutup Didu.

  • Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi selama seminggu terakhir, mulai dari Senin (2/6) sampai dengan Sabtu (7/6), masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada akhir pekan ini.

    Mulai dari pembagian dividen tunai ADRO senilai 500 juta dolar AS yang diputuskan dalam RUPST pada Senin (2/6) hingga kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6).

    Berikut rangkumannya.

    RUPST ADRO setujui bagikan dividen 500 juta dolar AS

    PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 menyetujui pembagian dividen tunai senilai 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara 36,23 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen tunai terbagi dari dividen interim sebesar 200 juta dolar AS yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025, dan dividen final sebesar 300 juta dolar AS yang akan dibagikan selambat-lambatnya 30 hari setelah RUPST.

    “Sejumlah 500 juta dolar AS atau 36,23 persen (laba bersih 2024) dibagikan sebagai dividen tunai,” sebagaimana termaktub dalam siaran pers ADRO, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya.

    Sri Mulyani jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya.

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Menteri PU respons banyak swasta kapok terlibat proyek pemerintah

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

    “Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Kunjungi Pulau Gag, Warga minta Bahlil lanjutkan operasional GAG Nikel

    Warga Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tetap melanjutkan operasional PT GAG Nikel, saat menerima kunjungan kerja menteri tersebut.

    “Tidak ada itu pak isu itu, laut kami bersih, hoaks itu kalua Pulau kami rusak, alam kami baik baik saja pak,” kata Friska, warga Pulau Gag kepada Bahlil di Sorong, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, para masyarakat adat Pulau Gag menyambut Bahlil dan meminta untuk melanjutkan operasional GAG Nikel.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif Nasional 8 Juni 2025

    Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif Nasional 8 Juni 2025

    Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Raja Ampat, gugusan pulau-pulau indah di ujung barat Papua, selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan ekowisata terbaik dunia.
    Laut biru jernih, terumbu karang yang subur, dan budaya masyarakat adat yang masih lestari menjadikannya sebagai “surga terakhir di bumi.” Namun, keindahan ini kini berada di ambang ancaman.
    Greenpeace Indonesia
    mengungkapkan bahwa aktivitas
    pertambangan nikel
    telah menjamah sejumlah pulau kecil di wilayah Raja Ampat, Papua.
    Padahal, berdasarkan undang-undang, pulau-pulau tersebut masuk dalam kategori wilayah yang seharusnya tidak boleh ditambang.
    “Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
    Dokumentasi yang diperoleh Greenpeace menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, disebabkan oleh pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Sedimentasi tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem karang dan kehidupan bawah laut
    Raja Ampat
    yang sangat sensitif.
    Tak hanya di tiga pulau itu, ancaman serupa juga mengintai Pulau Batang Pele dan Manyaifun, dua pulau kecil lain yang berjarak sekitar 30 kilometer dari ikon wisata Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpampang di uang pecahan Rp 100.000.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
     
    Kekhawatiran ini lantas mendapat tanggapan serius dari Kementerian Pariwisata.
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan kawasan Raja Ampat.
    “Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Widiyanti, dalam siaran pers Kementerian Pariwisata, Jumat (6/6/2025).
    Pihaknya telah melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya dengan kunjungan langsung ke Raja Ampat bersama DPR RI pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025, untuk menyerap aspirasi masyarakat adat setempat.
    “Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,” ungkap Widiyanti.
    Hasil dari kunjungan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI yang berkomitmen membawa aspirasi masyarakat ke Senayan.
    Komisi tersebut juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada.
    Kementerian Pariwisata sendiri sudah melakukan koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk memperkuat langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
    Widiyanti juga menyebut adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah Papua Barat Daya dalam menjaga kawasan ini tetap sebagai kawasan konservasi laut dan geopark UNESCO.
    “Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan,” tegas dia.
     
    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional tambang nikel di wilayah tersebut.
    Dalam keterangannya, Bahlil menyebut ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, hanya satu yang masih aktif beroperasi saat ini, yakni milik PT Gag Nikel (GAK), anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
    Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mendukung langkah penghentian sementara tersebut dan menyebut evaluasi terhadap IUP sebagai langkah tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” ujar Alfons, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ucap politisi dari Dapil Papua Barat itu.
    Menurut Alfons, semua laporan dan pengaduan masyarakat akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan didalami dalam masa sidang setelah reses.
    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat Nasional 8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat Nasional 8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi
    Partai Golkar
    DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ).
    Ketua Fraksi Golkar M Sarmuji menyebut langkah-langkah yang diambil Bahlil, termasuk membuka akses bagi UMKM dalam pengelolaan tambang, merupakan terobosan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi.
    “Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
    Menurut Sarmuji, selama ini sektor pertambangan nasional terlalu banyak dikuasai perusahaan besar dan korporasi asing, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton.
    “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
    Salah satu langkah yang dipuji adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai, untuk kemudian dialokasikan kepada pelaku UMKM, khususnya dari daerah setempat.
    Langkah ini, lanjut dia, menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan memperkuat kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
    Namun, kebijakan tersebut menurut dia mengundang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang disebut Sarmuji sebagai ”
    pengusaha hitam
    ” dan “mafia impor minyak”.
    “Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung soal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan menjadi sorotan.
    Sarmuji menyebut, persoalan tersebut berasal dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Bahlil.
    “Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tutur dia.
    Sarmuji menyatakan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan mendukung pemerataan ekonomi.
    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Sabtu (7/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait kelompok radikal dan intoleran yang kini menjadikan ruang siber untuk menyebarkan paham terorisme menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni pesan Megawati Soekarnoputri terkait ideologi Pancasila, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto yang dicegah bepergian ke luar negeri, penghentian sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, hingga penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    Kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Sepanjang 2024, BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 180.954 konten intoleran dan radikal, sebagian besar berafiliasi dengan ISIS, HTI, dan JAD.

    2. Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan warga Indonesia harus menjadi sosok Pancasilais. Kalau tidak, maka lebih baik jangan tinggal di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati mengajak bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Menurutnya, tanpa adanya perjuangan tokoh proklamator, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat Indonesia mungkin masih dijajah.

    3. Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex dan entitas anak usahanya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan sejak 19 Mei 2025. Harli menyebutkan penyidik Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Iwan Kurniawan yang merupakan adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto pada pekan depan.

    4. DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    5. Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

  • Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Sarmuji menambahkan, izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil Lahadalia belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjabat sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

    Bahlil menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, katanya, PT GAG sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Sebagaimana diketahui, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terungkap pada 3 Juni lalu oleh Greenpeace Indonesia. Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik ini, Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk meninjau lokasi tambang nikel tersebut.

    “Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya.

  • Terkuak! 5 Perusahaan Garap Tambang di Raja Ampat

    Terkuak! 5 Perusahaan Garap Tambang di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ada lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat.

    Kelimanya adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

    Dari kelima perusahaan itu, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus Kontrak Karya (KK).

    PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akta Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektar.

    PT Gag Nikel termasuk ke dalam 13 Perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

    PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk, belakangan dituding merusak kawasan Raja Ampat lewat aktivitas pertambangan nikel.

    Merespons tudingan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendatangi tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu (7/6/2025).

    Bahlil melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    “Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa bahwa tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah,” tutur Tri.

    Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

    (ily/hns)

  • Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar.

    Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang.

    Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

    Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas.

    Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.

    Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Mukhammad Misbakhun mengatakan Ketua Umum Partai Golkar menginginkan SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Golkar dalam mendukung kemenangan Partai pada Pemilu 2029.

    Pasalnya, kata dia, tantangan partai Golkar ke depan tidak mudah lantaran sebagai salah satu partai yang mempunyai kursi sangat signifikan nomor dua di DPR, yaitu 102 kursi, harapannya kursi Golkar bertambah.

    “Ini menjadi tantangan bagi SOKSI. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia orangnya sangat enerjik, mempunyai komitmen yang kuat, dan ingin SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar,” ujar Misbakhun dalam acara SOKSI Berqurban di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menegaskan pihaknya ingin terus bersama-sama melangkah ke depan dalam memberikan penguatan kepada SOKSI, sebagai organisasi sayap Golkar, sekaligus penguatan terhadap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil.

    Menurutnya, partisipasi kader menunjukkan sebuah kebersamaan yang kuat di SOKSI dan menjadi modal bagus dalam menghadapi tantangan membesarkan SOKSI dan Golkar ke depan.

    Tak hanya dalam Pemilu 2029, partisipasi kader yang baik, kata dia, juga terlihat pada momen Idul Adha tahun ini. Berkat partisipasi para pengurus Depinas, tahun ini SOKSI menyembelih 15 ekor hewan kurban, yang terdiri atas tujuh ekor sapi dan delapan ekor kambing.

    Misbakhun menjelaskan bahwa kegiatan SOKSI Berqurban sudah menjadi tradisi SOKSI yang dibangun secara berkelanjutan tanpa pernah terputus sejak tahun 2020.

    “Berkurban memberikan kesempatan kepada kader SOKSI untuk lebih aktif mendekatkan diri kepada masyarakat, baik di sekitar Grha SOKSI atau pun di sekitar kader SOKSI berada,” ucap dia.

    Dirinya berharap dengan berkurban, semangat yang diteladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam bisa menular ke seluruh kader SOKSI, khususnya semangat pengorbanan untuk bangsa dan negara, seluruh masyarakat, serta total berorganisasi dan memberikan dukungan, sehingga peran SOKSI makin kuat di tengah masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana SOKSI Berqurban Fachry Sudjana mengatakan bahwa kegiatan kurban tersebut didasarkan pada unsur teologis, yang menjadi pijakan organisasi dengan azas Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

    Untuk itu, pembagian daging qurban yang dilakukan SOKSI diharapkan membawa pesan sosial dari relasi manusia yang mapan ekonominya dengan manusia yang lemah, yaitu fakir miskin.

    Selain itu, dia turut berharap penyembelihan hewan kurban oleh SOKSI menjadi nilai ibadah tersendiri, sebagai wujud kecil dari pengejawantahan sila kedua, yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab dan sila kelima, Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

    “SOKSI berharap spirit melindungi dan saling berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu terus hidup sebagai nilai dari keseharian kita,” tuturnya.

    Dikatakan Fachry, daging hewan kurban dari SOKSI akan didistribusikan melalui Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) yang ada di Jakarta, termasuk kepada masyarakat atau warga yang ada di sekitar Grha SOKSI di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.