Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri langsung peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi, serta peningkatan produksi migas di Blok Cepu.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui konferensi video dari Bali dan meresmikan secara daring kedua proyek yang seharusnya dilakukan pada Kamis.

    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak dapat hadir secara fisik karena ketidakpastian akibat cuaca. Saya sudah siap dari jam 8 pagi untuk terbang,” ungkap Presiden Prabowo memberikan sambutan peresmian melalui sambung konferensi video dari Bali, yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

    Sejatinya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri dua peresmian di dua tempat yang berbeda, yakni peresmian 24 pembangkit PLTP dan PLTS di 15 provinsi secara serentak yang dipusatkan di PLTP Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

    Kemudian, Presiden juga dijadwalkan meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

    Namun karena cuaca yang tidak menentu, Presiden berhalangan hadir langsung di dua peresmian tersebut dan hanya melakukan konferensi video bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang hadir di Jawa Timur, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jawa Tengah.

    “Karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa saya hadir melalui video conference. Sekali lagi saya minta maaf, saya sangat ingin hadir secara fisik. Insyaallah akan saya cari waktu untuk hadir melihat proyek-proyek yang demikian penting, demikian bersejarah dan demikian membanggakan kita sebagai bangsa dan sebagai pribadi,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam sambungan video itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd,.

    Presiden mengaku akan mencari jadwal sendiri untuk melihat operasional Blok Cepu yang memiliki total lifting migas sebesar 180 ribu barel per hari, setelah penambahan 30 ribu barel.

    “Saya janji, saya ingin melihat operasional (perusahaan) anda. Karena saya ingin melihat, setiap kunjungan bagi saya adalah pengalaman belajar, jadi jangan terkejut jika saya meninjau ke tempat anda,” kata Prabowo kepada Floyd.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya guna memastikan kehadiran Presiden.

    Namun karena kabut yang tebal, kondisi cuaca tersebut dinilai menyulitkan helikopter yang akan digunakan Presiden untuk mendarat.

    “Kami laporkan sekarang pada posisi ketinggian 1.600 di atas permukaan laut dan cuacanya di sini sangat dingin. Saya sedang membayangkan kalau ada Bapak Presiden hadir di sini mungkin belum mau pulang cepat karena suasananya sangat bagus sekali di sini,” kata Bahlil.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina

    Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) memberi keterangan setelah pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya harga minyak.

    “Saya ada rapat dengan Pertamina untuk membahas langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita,” ucap Bahlil di Jakarta, Rabu (25/6).

    Dia menyampaikan, dinamika global utamanya yang terkait dengan Selat Hormuz harus dihitung dengan baik, sebab sekitar 20 persen jalur logistik minyak dunia melewati selat tersebut.

    Ia juga menyoroti sumur-sumur PT Pertamina (Persero) yang berlokasi di luar negeri, yang berpotensi terdampak oleh konflik di kawasan Timur Tengah.

    “Kami itu sebenarnya banyak impor dari Afrika, Amerika Latin, karena beberapa sumur minyak Pertamina ada di sana,” tutur Bahlil.

    Akan tetapi, dia menyampaikan dinamika Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik.

    “Tidak ada cara lain. Kami harus meningkatkan lifting. Memang ini pekerjaan berat, tapi harus dilakukan,” tutur dia.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata antara kedua belah pihak akan dimulai sekitar pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), dengan Iran diharapkan untuk menghentikan operasinya terlebih dahulu untuk mengakhiri perang selama 12 hari setelah 24 jam.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa tidak ada “kesepakatan” mengenai gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun, ia mengatakan Iran akan siap untuk menghentikan serangan balasan lanjutan jika serangan Israel berhenti per pukul 04.00 waktu Teheran (07.30 WIB).

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia mengusung prinsip bebas aktif, baik secara politik maupun ekonomi, di tengah eskalasi konflik geopolitik saat ini.

    “Saya sampaikan bahwa Indonesia mengusung prinsip bebas aktif baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu (25/6).

    Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan wawancara di tengah Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

    Ia mendiskusikan soal situasi geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian, kebijakan The Fed, hingga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sri Mulyani menyatakan APBN terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global saat ini. Defisit APBN tetap terjaga sesuai jalur (on-track) dengan rekor terakhir sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Secara keseluruhan, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, juga tetap terjaga dengan kebijakan countercyclical untuk menghadapi gejolak geopolitik yang terjadi.

    Sebagai catatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, belanja negara Rp1.016,3 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun.

    Sri Mulyani pun mengajak berbagai negara untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian global saat ini.

    “Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara demi kesejahteraan dan kepentingan bersama,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mendiskusikan dampak dari konflik Iran dan Israel bersama Menteri Keuangan Saudi Arabia Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari di sela pertemuan AIIB.

    Menurut Sri Mulyani, seluruh pihak berharap ketegangan konflik di Timur Tengah dapat segera mereda.

    Semua pihak juga mengharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya harga minyak.

    Bahlil menyampaikan dinamika Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik.

    Sumber : Antara

  • Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkap tiga prioritas langkah yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM setelah resmi terbentuk.

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widayatno mengatakan, Ditjen Gakkum di lingkup sektor ESDM merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dia pun menaruh harapan besar terhadap Direktur Jenderal Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas posisi baru tersebut. Rilke dikenal memiliki karir di kejaksaan berbagai wilayah. 

    “Pengalaman panjangnya di bidang hukum diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di sektor ESDM, khususnya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal dan penyelewengan sumber daya alam,” kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dia pun memaparkan, sejumlah tugas yang harus dilakukan Ditjen Gakkum sebagaimana arahan dari Menteri ESDM Bahlil yakni terkait penataan izin usaha pertambangan (IUP). 

    Menurut Djoko, langkah penataan ulang izin tambang ini penting, termasuk perbaikan sistem dan koordinasi dalam penerbitan dan pengawasan IUP. 

    Tugas kedua yakni penindakan tambang ilegal (PETI) dan pengeboran ilegal. Secara langsung Ditjen Gakkum harus mulai menindak pelaku tambang ilegal dan illegal drilling. 

    “Ini termasuk identifikasi lokasi, penghitungan pelanggaran, hingga penyidikan dan penegakan hukum,” jelasnya. 

    Ketiga yakni mobilisasi aparat penegak hukum eksternal. Sebelumnya, Menteri Bahlil menekankan pentingnya melibatkan aparat dari KPK, TNI (purnawirawan), dan Polri/Jaksa untuk mengisi posisi-posisi strategis seperti direktur pencegahan, penyelesaian sengketa, dan penanganan aset. 

    “Kalangan ini dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan independen,” imbuhnya. 

    APNI optimistis dengan mengeksekusi ketiga tugas tersebut sebagai langkah awal, pembentukan Ditjen Gakkum dapat memperbaiki iklim investasi di sektor industri ekstraksi karena penegakan hukum akan menciptakan konsistensi hukum dan jaminan berusaha.

    Di sisi lain, Djoko juga melihat pembentukan Ditjen Gakkum memiliki potensi untuk memperkuat sektor ESDM nasional melalui kepastian hukum dan tata kelola perizinan yang lebih baik.

    Kemudian, sistem penegakan hukum yang terfokus, cepat, dan tegas terhadap pelanggaran, lalu mendorong investasi lebih sehat, lingkungan terlindungi, serta keadilan sosial di daerah tambang.

    Terakhir, menumbuhkan rasa aman pelaksana teknis dari Kementerian ESDM, yang mengedepankan good corporate governance (GCG) dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan Hukum

    “Namun, keberhasilannya tergantung erat pada kejelasan mandat operasional dan koordinasi antarlembaga, keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan,” terangnya. 

    Tak lupa, Ditjen Gakkum disebut akan makin efektif jika penyusunan SDM profesional berintegritas dengan kapasitas memadai.

    “Jika ketiga faktor ini dijalankan, maka Ditjen Gakkum bisa menjadi katalis nyata bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ESDM nasional. Apabila tidak, risikonya hanya akan menambah birokrasi tanpa memberikan dampak nyata,” pungkasnya. 

  • Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi beroperasi seiring dengan terisinya posisi direktur jenderal dan jajarannya.

    Adapun, Rilke Jeffri Huwae resmi menjabat sebagai dirjen gakkum Kementerian ESDM setelah dilantik di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (25/6/2025). 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto memandang terbentuknya Ditjen Gakkum ESDM berpotensi membawa angin positif di sektor energi. 

    “Pembentukan Ditjen ini bisa kemudian memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian ESDM dengan masalah-masalah energi, migas, minerba yang berkaitan dengan penegakan aturan dengan lebih baik,” kata Pri kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Selama ini, Pri melihat dalam regulasi di sektor migas maupun minerba memang sudah terbentuk landasan mengenai penegakan hukum dari aparat pemerintah di instansi sipil seperti halnya Kementerian ESDM. 

    Namun, pembentukan Ditjen Gakkum ESDM ini dinilai akan lebih fokus dan memperkuat kinerja sektoral karena ada pihak yang secara khusus menangani dari sisi penegakan hukumnya. 

    “Harapannya yang ditangani bisa meliputi persoalan terkait tambang ilegal, sumur migas ilegal, pengawasan teknik-volume-kandungan produksi tambang, penerapan aturan baku mutu lingkungan di lingkup bidang ESDM, sampai pada masalah terkait penyalahgunaan atau oplosan produk BBM dan LPG subsidi,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, berdirinya Ditjen Gakkum ESDM juga dapat mempermudah koordinasi dalam hal penegakan aturan/hukum di lingkup Kementerian ESDM dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPK.

    “Dari situ harapannya penertiban-penertiban terhadap permasalahan-permasalahan terkait sebagaimana di atas kemudian dapat diterapkan dengan lebih efektif,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Bahlil Lahadalia telah melantik Rilke Jeffri Huwae menjadi dirjen gakkum Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai direktur penindakan pidana Ditjen Gakkum. 

    Rilke sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Dia juga sempat menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri di Fak-fak, Bangka, dan Ternate, serta asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

    Sementara itu, Kombes Pol. Ma’mun sebelumnya menjabat sebagai kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri, Markas Besar Kepolisian RI. 

    Berdasarkan keterangan dalam akun resmi Instagram @dittipideksus_bareskrim, Ma’mun dilantik sebagai kasubdit V IKNB (industri keuangan nonbank) oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri pada 2020 lalu. 

  • Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang bakal menyelesaikan berbagai sengketa di sektor mineral dan batu bara (Minerba) serta minyak dan gas (Migas).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dengan terbentuknya Ditjen Gakkum, kini pihaknya tidak hanya merekomendasikan kepada aparat penegak hukum terkait adanya aktivitas ilegal di sektor minerba dan migas, melainkan bisa langsung mengeksekusi penegakan hukum.

    “Oh nggak. Langsung eksekusi, langsung eksekusi,” kata Bahlil saat ditanya terkait tupoksi Ditjen Gakkum usai pelantikan dua pejabat tinggi di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini fokus utama Ditjen Gakkum ialah untuk melakukan penataan perizinan tambang di wilayah Indonesia. Adapun ia menjelaskan bahwa Ditjen Gakkum tidak bisa mencabut Izin Ushaa Pertambangan.

    “Kewenangan untuk mencabut izin itu ada pada menteri, tetapi mereka yang begitu ada masalah, dengan Dirjen Minerba, dievaluasi di lapangan. Masalah? Ya kalau masalah cabut. Kenapa susah,” katanya.

    Sebagai informasi, hari ini Bahlil resmi melantik Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang berasal dari Bareskrim POLRI.

    Usai pelantikan, Jeffri menjelaskan terkait ruang lingkup penegakan hukum pada Ditjen Gakkum ESDM terkait dengan penerapan Undang-Undang Minerba. Pada pelaksanaannya, Jeffri mengatakan pihaknya bisa membawa hingga ke ranah pengadilan.

    “Sampai ke pengadilan. Kalau penjarakan orang, penjarakan kenapa susah. Nggak ada urusan gitu,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan bahwa berbekal pengalaman menjadi Jaksa di wilayah Maluku Utara dan Bangka Belitung yang merupakan banyak wilayah tambang tersebut. Ia mengakui sudah mengetahui praktik-praktik apa saja yang biasa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di sektor minerba yang dapat membantu dalam proses penataan izin-izin pertambangan.

    “Minimal saya tahu lubang tikusnya di mana. Kalau ada jual beli surat, tahu juga semua,” katanya.

    (ara/ara)

  • Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM

    Bahlil: Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian, yang besar pada subsektor pertambangan dan hilirisasi. Oleh karena itu, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai contoh konkret, Menteri Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi tambang di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

    Keberhasilan itu menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan, kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Menteri ESDM juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    “Jadi, katakanlah sekarang kalau dia (perusahaan) main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain, contoh perkebunan atau perikanan, tujuannya apa, agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain, supaya daerah itu perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi, jangan menganggap setelah tambang selesai, terus selesai,” tandas Bahlil.

    Keberpihakan pada daerah juga telah dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian sekaligus menjaga keberlanjutan dan kondisi lingkungan.

    Menteri ESDM menegaskan bahwa jika upaya tersebut berhasil dilaksanakan, maka Indonesia akan mampu menjawab ketidakstabilan kondisi geopolitik, memperkuat kemandirian nasional, serta mampu menjaga kedaulatan negara.

    Sumber : Antara

  • Bahlil: Daerah Harus Punya Porsi Ekonomi Besar di Tambang dan Hilirisasi – Page 3

    Bahlil: Daerah Harus Punya Porsi Ekonomi Besar di Tambang dan Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan pada subsektor pertambangan dan hilirisasi.

     Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    “Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” desak dia. 

    Sebagai contoh konkret, Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen. Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkapnya.

     

  • Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Bahlil Lantik Eks Jaksa Jeffri Huwae Jadi Dirjen Gakkum ESDM, Ini Profilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM. Sebelumnya, Jeffri menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

    Ditjen Gakkum dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Tanah Air.

    Ditjen Gakkum memiliki sejumlah fungsi, diantaranya yakni merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan pengawasan kepatuhan hukum, melakukan penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Profil Jeffri Huwae

    Dikutip dari laman resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jeffri bukanlah sosok baru di dunia hukum. Pria kelahiran Masohi, 14 Februari 1970 ini sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak (2014-2017). Setelah itu ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017-2019).

    Kemudian, ia pada 2019-2020 ia menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Maluku Utara. Ia juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 2020-2021.

    Kariernya mulai berlanjut hingga hingga ia menjabat Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/BKPM (2021-2024) dan terakhir menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/BKPM.

    (ara/ara)

  • Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik agar lonjakan harga minyak dunia tidak serta-merta membebani masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM di dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Bahlil menanggapi potensi kenaikan harga minyak global yang bisa mencapai USD100 hingga USD150 per barel, seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel.

    “Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat perkembangan dan ini kan kebijakan negara nantinya. Yang jelas bahwa kita berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai di atas USD82. Kalau USD82 aja masih oke,” kata Bahlil dalam Liputan6 Talks, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan jika harga minyak dunia melonjak tajam, maka pemerintah akan mengambil langkah cepat dan terukur dengan berkonsultasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.