Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang bakal menyelesaikan berbagai sengketa di sektor mineral dan batu bara (Minerba) serta minyak dan gas (Migas).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dengan terbentuknya Ditjen Gakkum, kini pihaknya tidak hanya merekomendasikan kepada aparat penegak hukum terkait adanya aktivitas ilegal di sektor minerba dan migas, melainkan bisa langsung mengeksekusi penegakan hukum.

    “Oh nggak. Langsung eksekusi, langsung eksekusi,” kata Bahlil saat ditanya terkait tupoksi Ditjen Gakkum usai pelantikan dua pejabat tinggi di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini fokus utama Ditjen Gakkum ialah untuk melakukan penataan perizinan tambang di wilayah Indonesia. Adapun ia menjelaskan bahwa Ditjen Gakkum tidak bisa mencabut Izin Ushaa Pertambangan.

    “Kewenangan untuk mencabut izin itu ada pada menteri, tetapi mereka yang begitu ada masalah, dengan Dirjen Minerba, dievaluasi di lapangan. Masalah? Ya kalau masalah cabut. Kenapa susah,” katanya.

    Sebagai informasi, hari ini Bahlil resmi melantik Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang berasal dari Bareskrim POLRI.

    Usai pelantikan, Jeffri menjelaskan terkait ruang lingkup penegakan hukum pada Ditjen Gakkum ESDM terkait dengan penerapan Undang-Undang Minerba. Pada pelaksanaannya, Jeffri mengatakan pihaknya bisa membawa hingga ke ranah pengadilan.

    “Sampai ke pengadilan. Kalau penjarakan orang, penjarakan kenapa susah. Nggak ada urusan gitu,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan bahwa berbekal pengalaman menjadi Jaksa di wilayah Maluku Utara dan Bangka Belitung yang merupakan banyak wilayah tambang tersebut. Ia mengakui sudah mengetahui praktik-praktik apa saja yang biasa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di sektor minerba yang dapat membantu dalam proses penataan izin-izin pertambangan.

    “Minimal saya tahu lubang tikusnya di mana. Kalau ada jual beli surat, tahu juga semua,” katanya.

    (ara/ara)

  • Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM

    Bahlil: Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian, yang besar pada subsektor pertambangan dan hilirisasi. Oleh karena itu, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai contoh konkret, Menteri Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi tambang di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

    Keberhasilan itu menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan, kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Menteri ESDM juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    “Jadi, katakanlah sekarang kalau dia (perusahaan) main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain, contoh perkebunan atau perikanan, tujuannya apa, agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain, supaya daerah itu perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi, jangan menganggap setelah tambang selesai, terus selesai,” tandas Bahlil.

    Keberpihakan pada daerah juga telah dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian sekaligus menjaga keberlanjutan dan kondisi lingkungan.

    Menteri ESDM menegaskan bahwa jika upaya tersebut berhasil dilaksanakan, maka Indonesia akan mampu menjawab ketidakstabilan kondisi geopolitik, memperkuat kemandirian nasional, serta mampu menjaga kedaulatan negara.

    Sumber : Antara

  • Bahlil: Daerah Harus Punya Porsi Ekonomi Besar di Tambang dan Hilirisasi – Page 3

    Bahlil: Daerah Harus Punya Porsi Ekonomi Besar di Tambang dan Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan pada subsektor pertambangan dan hilirisasi.

     Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    “Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” desak dia. 

    Sebagai contoh konkret, Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen. Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkapnya.

     

  • Bisa Langsung Eksekusi Pelanggaran Tambang

    Bahlil Lantik Eks Jaksa Jeffri Huwae Jadi Dirjen Gakkum ESDM, Ini Profilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM. Sebelumnya, Jeffri menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

    Ditjen Gakkum dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Tanah Air.

    Ditjen Gakkum memiliki sejumlah fungsi, diantaranya yakni merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan pengawasan kepatuhan hukum, melakukan penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Profil Jeffri Huwae

    Dikutip dari laman resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jeffri bukanlah sosok baru di dunia hukum. Pria kelahiran Masohi, 14 Februari 1970 ini sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak (2014-2017). Setelah itu ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017-2019).

    Kemudian, ia pada 2019-2020 ia menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Maluku Utara. Ia juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 2020-2021.

    Kariernya mulai berlanjut hingga hingga ia menjabat Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/BKPM (2021-2024) dan terakhir menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/BKPM.

    (ara/ara)

  • Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik agar lonjakan harga minyak dunia tidak serta-merta membebani masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM di dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Bahlil menanggapi potensi kenaikan harga minyak global yang bisa mencapai USD100 hingga USD150 per barel, seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel.

    “Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat perkembangan dan ini kan kebijakan negara nantinya. Yang jelas bahwa kita berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai di atas USD82. Kalau USD82 aja masih oke,” kata Bahlil dalam Liputan6 Talks, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan jika harga minyak dunia melonjak tajam, maka pemerintah akan mengambil langkah cepat dan terukur dengan berkonsultasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

  • RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya segara melakukan kunjungan ke Angola dan Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari cara pembangunan kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Dia mengatakan, kilang yang bakal dibangun di beberapa daerah di Indonesia itu bakal berupa kilang portable. Sementara itu, saat ini Angola dan AS merupakan negara yang telah mengoperasikan kilang portable.

    “Tim saya itu hari Jumat malam berangkat ke Angola dan ke Amerika untuk mengecek kilang yang portable itu, mereka [Angola dan AS] sudah dijalankan di sana seperti apa. Jadi sebelum kita jalan, kita ngecek dulu contohnya seperti apa, bagaimana cara operasinya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Kilang portable mengacu pada alat atau mesin yang dirancang agar mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. Biasanya, kilang portable memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan

    Dia menyebut, tim yang terbang ke Angola dan AS itu terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero).

    Adapun, pemerintah telah mencanangkan pembangunan kilang 1 juta barel, kapasitas itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari. Kilang itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

    Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini. Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi. Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo. 

    “Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang. 

    “Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.

  • Besok Bahlil Gelar Rapat dengan Pertamina, Bahas Dampak Perang

    Besok Bahlil Gelar Rapat dengan Pertamina, Bahas Dampak Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menggelar rapat bersama Direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat ini.

    Rapat tersebut membahas mengenai upaya mengamankan pasokan minyak mentah domestik di tengah ketidakpastian global imbas perang yang masih berlangsung antara Iran dengan Israel.

    Bahlil mengakui adanya potensi ancaman yang dihadapi terkait ketersediaan minyak mentah, terutama apabila Selat Hormuz ditutup, menyusul konflik yang semakin memanas. Sebab, minyak yang dikirim melalui selat tersebut setara dengan sekitar 20% pasokan minyak global.

    “Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita. Karena menyangkut dengan Selat Hormuz ini harus kita hitung baik,” ungkap Bahlil usai acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengakui sebagian impor minyak mentah RI masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang distribusinya melalui Selat Hormuz. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan kegiatan impor dari sejumlah negara lain seperti Afrika dan Amerika Latin, seiring dengan adanya beberapa sumur yang dioperasikan oleh Pertamina di kawasan tersebut.

    “Tapi kita itu sebenarnya, impor kita itu banyak, itu juga dari Afrika, Amerika Latin, karena beberapa sumur-sumur minyak Pertamina ada di sana. Kemudian beberapa Timur Tengah. Tapi nanti berapa pastinya, saya akan cek,” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok minyak mentah. Hal tersebut menyusul memanasnya ketegangan geopolitik global, seiring keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik antara Iran dengan Israel.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa apabila Selat Hormuz terganggu, pihaknya akan mengalihkan sejumlah rute alternatif antara lain melalui Oman dan India.

    “Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal kita, mengalihkan rute kapal ke jalur aman antara lain melalui Oman dan India untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

    Menurut Fadjar, penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan berdampak serius pada distribusi minyak mentah global. Pasalnya, minyak yang dikirim melalui selat ini, setara dengan 20% pasokan minyak global.

    “Jika nanti ada penutupan Selat Hormuz, di mana 20% pelayaran minyak mentah global melalui selat tersebut tentu sedikit banyak akan berdampak pada distribusi minyak mentah dunia,” katanya.

    (wia/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bagaimana Nasib Proyek Kilang BBM Rusia di RI? Ini Kata Bahlil

    Bagaimana Nasib Proyek Kilang BBM Rusia di RI? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembangunan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) Tuban masih tetap dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama mitra asal Rusia, yakni Rosneft.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu.

    Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terhadap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) untuk kilang tersebut.

    “Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Itu Tuban itu kan Rosneft. Rosneft sama Pertamina. Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya,” ucap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).

    Ia lantas membeberkan bahwa nilai investasi untuk kilang ini cukup besar, yakni sekitar US$ 24 miliar, dengan luasan lahan lebih dari 800 hektare. Namun, hingga kini belum ada kemajuan yang berarti untuk pengerjaan proyek tersebut lantaran masih dilakukan perhitungan mengenai keekonomian proyek.

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembalilah. Belum pas. Bahasa ekonominya itu tidak boleh saya sebutkan, tapi belum pas aja. Belum cocok,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.430 per US$).

    “FID Rosneft itu kalau gak salah di kuartal 4 ini,” kata Taufik saat ditemui di sela acara the 49th IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Dirinya juga menegaskan bahwa PT KPI masih tetap bersama dengan Rosneft, meski di tengah adanya sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan asal Rusia.

    “(GRR) Tuban kan masih sama Rosneft,” tegasnya.

    “Kan sebagai ini tugas kita partnership-nya JV kan? Kita kan harus melaksanakan tugas JV kita,” ujarnya.

    Akibat adanya keterlambatan dari pembangunan GRR Tuban ini, Taufik menyebut biaya investasi akan mengalami peningkatan dari perkiraan awal US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun.

    “Proyeksinya (biaya) akan lebih (dari perkiraan awal). Pastikan dampak,” katanya saat ditanya perkiraan biaya investasi.

    Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).

    Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.

    Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.

    Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.

    Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

    PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).

    Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.

    Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo dijadwalkan bakal meresmikan groundbreaking alias peletakan batu pertama pembangunan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi pada 29 Juni 2025.

    Kabar ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, proyek tersebut merupakan buah dari investasi China Contemporary Amperex Technology (CATL). Investasi tersebut, kata dia, menggarap ekosistem baterai listrik dari hulu ke hilir.

    “Kami sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Tanggal 29 besok akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden,” ucap Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

    “Dari tambang, smelter, HPAL, prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” kata Bahlil.

    Adapun total investasi dalam proyek tersebut berkisar 6 miliar dolar AS. Bahlil meyakini negara-negara lain berpikir, bila keseluruhan proses produksi dilakukan di Indonesia, maka biaya produksinya akan lebih murah.

    “Ini yang kami bicarakan tentang dampak efek positif dan negatif dari negara-negara yang menganggap bahwa ini penting untuk kita melakukan kompetisi secara baik,” tutur dia.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan pabrik ekosistem baterai EV terintegrasi itu berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Proyek tersebut merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut, proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    (riar/dry)

  • Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri. (foto: ist)

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar terus melangkah dalam wujudkan program-program yang disusun secara apik di bawah Pimpinan Prof Yuddy Chrisnandi atas arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Balitbang DPP Partai Golkar menunjukkan eksistensi kerjanya yang konkrit dalam memberikan saran dan rekomendasi kebijakan kepada DPP Partai Golkar, terkait perkembangan isu -isu aktual dan strategis saat ini, ujar Prof Ganjar Razuni Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar. 

    Setiap hari Jumat, Balitbang menorehkan tinta dengan rapat Pengurus Eksekutif dan Penasehat Ahli dalam hal membahas perkembangan yang terjadi saat ini, ungkap Ganjar

    Di hari ini Selasa 24 Juni 2025 Ruang Podcast Balitbang dijakarta, Balitbang DPP Partai Golkar dengan semangat militansi untuk satukan semangat pemikiran dan gerakan wujudkan kemenangan Partai Golkar 2029 dengan melakukan terobosan, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri dengan siapkan Podcast BRING IN Talk. 

    “Podcast ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada seluruh kader Golkar untuk tampil di muka publik dalam rangka menunjukkan eksistensinya dan keberadaan Partai Golkar di tengah- tengah masyarakat,” ungkap Bambang Sutrisno selaku Pemred Podcast BRING IN Talk didampingi Oleh Amir A Gofur.

    Podcast ini atas support dari Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof Yuddy Chrisnandi yang terus memberikan masukan dan edukasi yang brilian kepada Pengurus Eksekutif,” ungkap Amir. 

    Podcast ini memberikan kepada seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia,” papar Bambang Sutrisno.

    Adapun yang menginisiasi adanya Podcast Balitbang DPP Partai Golkar di antaranya, Prof Yuddy Crisnandi, Prof Ganjar Razuni, Bambang Sutrisno, Amir A Gofur, M. Firaldi Akbar Z, Leriadi, Siti Aisyah,  Andi Notrida Mandica, PhD, Bambang Soesilo, Mega Oktaviani dan Kemas Fadil Safari. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain