Tag: Bahlil Lahadalia

  • AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    Mojokerto (beritajatim.com) – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto menyerukan perlawanan tegas terhadap praktik politik kebencian dan industri opini negatif yang dinilai mengancam arah demokrasi Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mendorong ruang publik yang lebih sehat melalui penguatan politik gagasan dan persatuan nasional di tengah masifnya penyebaran hoaks di era digital.

    Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni, menyatakan bahwa perbedaan pandangan saat ini sering dimanfaatkan sebagai alat adu domba demi kepentingan politik jangka pendek. Ia menilai kebencian di era digital telah diproduksi secara sistematis menjadi opini yang mudah dikonsumsi untuk menyesatkan persepsi masyarakat awam.

    “Yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi industri kebencian. Demokrasi dijalankan dengan emosi, bukan gagasan,” ungkap Yachya, Sabtu (10/1/2026).

    Dalam keterangannya, Yachya menyoroti maraknya serangan personal terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dinilai tidak substansial. Pola serangan tersebut dianggap sebagai bentuk framing negatif yang bertujuan melakukan delegitimasi terhadap figur publik tanpa melalui jalur kritik kebijakan yang sehat.

    Pihaknya mengapresiasi keberanian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI, Arif Rosyid, yang secara terbuka menolak narasi kebencian terhadap para pemimpin bangsa. Sikap Arif dinilai sebagai teladan pendidikan politik yang sangat penting bagi generasi muda agar lebih fokus pada penilaian kinerja serta kontribusi nyata.

    “AMPI berdiri pada prinsip meritokrasi. Siapa pun, termasuk Bahlil Lahadalia, harus dinilai dari kerja nyata dan dampak kebijakannya, bukan dari stigma atau sentimen yang dibangun,” tegas Yachya.

    Ia memperingatkan bahwa dominasi ujaran kebencian di ruang publik berisiko tinggi mematikan kemampuan berpikir kritis serta objektivitas masyarakat luas. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka ruang konflik sosial yang sengaja dipelihara oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.

    Sebagai organisasi kekuatan moral pemuda, AMPI berkomitmen terus mendorong gaya politik yang mengedepankan adu gagasan dan “Politik Karya” bagi kemajuan bangsa. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung oleh basis data yang akurat.

    “DPD AMPI Kabupaten Mojokerto mengajak pemuda, insan pers, dan elite politik untuk bersama-sama membersihkan ruang publik dari praktik politik kebencian serta menghentikan komersialisasi konflik,” tambah Yachya.

    Menurutnya, masa depan Indonesia tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi amarah atau dendam politik yang tidak memberikan dampak produktif bagi rakyat. Kualitas gagasan dan persatuan nasional menjadi faktor penentu utama bagi kejayaan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.

    “Indonesia tidak dibangun dengan amarah. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas gagasan, kerja nyata, dan persatuan,” pungkas Yachya menutup pernyataannya. [tin/beq]

  • Harga Nikel Dunia Tembus US.000 per Ton, Tertinggi dalam 1 Tahun

    Harga Nikel Dunia Tembus US$17.000 per Ton, Tertinggi dalam 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga nikel dunia kembali naik hingga menyentuh level di atas US$17.000 per ton untuk pertama kalinya dalam 15 bulan terakhir.

    Berdasarkan Bursa Logam London (LME), harga nikel kontrak tiga bulan ditutup di level US$17.703 per ton pada perdagangan Jumat (9/1/2025). Adapun, harga kontrak nikel 3 bulan di LME terakhir kali mencapai level tersebut pada Oktober 2024.

    Harga nikel melonjak usai pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pemangkasan produksi pada 2026. Maklum, RI menyumbang sekitar 70% dari total produksi nikel global atau sekitar 3,8 juta metrik ton per tahun.

    Oleh karena itu, Indonesia memegang peran krusial dalam menentukan keseimbangan pasar.

    Pada pekan ini saja, harga nikel sempat menyentuh US$18.800 per ton atau level tertinggi dalam 19 bulan sejak Juni 2024.

    Indonesia sebelumnya mengisyaratkan rencana untuk menekan produksi nikel guna memperbaiki keseimbangan pasokan dan permintaan global.

    Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengungkapkan rincian kuota penambangan 2026 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya belum bisa membocorkan berapa volume pemangkasan yang akan dilakukan itu. Menurunya, produksi nikel pada 2026 bakal disesuaikan dengan kebutuhan industri.
     
    “Nikel akan kami sesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan kami akan buat permintaan agar industri besar harus beli ore nikel dari pengusaha tambang, jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi pengusaha daerahnya juga kuat. Supaya ada kolaborasi,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebelumnya, harga nikel juga mengalami penurunan akibat lesunya pasar. Hal ini juga menyebabkan penyerapan bijih nikel domestik belum optimal.

    Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan, pemangkasan produksi yang dilakukan oleh sejumlah smelter telah menyebabkan stockpile nikel menumpuk.  

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari kuota produksi bijih nikel yang disetujui pemerintah pada 2025 mencapai 364 juta ton, sedangkan serapan masih di kisaran 120 juta ton.  

    “Namun, penyerapan oleh industri, khususnya smelter, lebih rendah dari kuota tersebut hingga pertengahan tahun ini,” kata Djoko kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

  • ESDM Bahas Kelanjutan Subsidi BBM dan Listrik Bersama BPS

    ESDM Bahas Kelanjutan Subsidi BBM dan Listrik Bersama BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai membahas subsidi energi agar tepat sasaran dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya bersama para pemangku kepentingan kembali melakukan rapat pada Jumat (9/1/2026) sore. Dia mengatakan, pembahasan fokus pada penyaluran subsidi BBM dan listrik.

    “Bahas soal subsidi. Bukan [subsidi LPG]. Soal BBM dan listrik,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Kendati demikian, Laode tak merinci pembahasan seperti apa yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal bahwa pembahasan masih dilakukan di tingkat data penerima. Maklum, selama ini subsidi tidak tepat sasaran.

    “Tunggu saja ya, karena bukan di saya. Tapi di BPS, Pertamina sama PLN. Ini masih di BPS,” ucap Laode.

    Asal tahu saja, Kementerian ESDM memang bakal menggunakan data BPS sebagai acuan dalam menetapkan penerima subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM. 

    Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ESDM dan BPS dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, penyediaan data serta informasi ini untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS. Ini khususnya melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. 

    Menurut Bahlil, BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data yang menjadi rujukan kepentingan negara. Oleh karena itu, dia meminta agar BPS menjunjung tinggi transparansi dalam menyajikan data yang disajikan.

    Dia juga meminta BPS tidak hanya menampilkan data-data makro saja. Namun, dapat juga membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang ESDM. 

    “Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM dan listrik,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

    Kelanjutan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan kerja sama antara Kementerian ESDM dengan BPS dalam membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat, terpadu, dan berkesinambungan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional yang berbasis bukti (evidence-based policy). 

    Ruang lingkup MoU ini terkait dengan penyediaan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang telah tersedia di masing-masing lembaga. 

  • 5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun belum masuk listrik.

    Dengan kondisi tersebut, Bahlil bilang Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan supaya 2029 hingga 2030 seluruh desa dan dusun segera nyala listriknya. Hal ini dilakukan sebagai upayanya pemerataan aliran listrik.

    Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan bentuk keadilan sosial negara bagi masyarakat.

    “Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa, dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Bahlil juga melaporkan sepanjang 2025, Program Listrik Desa telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat rasio elektrifikasi nasional sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.

    “Pada tahun ini kita sudah mengerjakan kurang lebih sekitar 1.500 lebih titik yang kita lakukan terobosan,” katanya.

    Bahlil menambahkan konsumsi listrik nasional sepanjang 2025 alami kenaikan. Pada tahun ini konsumsi mencapai 1.584 kWh per kapita.

    “Ini konsumsi listrik per kapita. Sekarang konsumsi listrik per kapita kita 2024 itu 1.411 KWh. 2025 itu naik menjadi 1.584 kWh,”terang Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kentongan Libur, Drone Meluncur! Ini Cara RT di Karanganyar Patroli Kampung’:

    (hrp/hns)

  • Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah sempat hampir mengizinkan impor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair pada awal 2025. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena dinilai pasokan gas dalam negeri masih memadai. 

    Bahlil mengatakan pada awal tahun lalu terjadi dinamika tinggi yang membuat kebutuhan gas domestik melonjak, sementara pasokan mulai ketat karena telah terkontrak untuk pembeli luar negeri. 

    “Ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2025). 

    Dalam paparannya, Bahlil menerangkan lifting gas bumi pada 2025 mencapai rata-rata 951.800 boepd atau lebih rendah dari target APBN 2025 yang dipatok mencapai 1,005 juta boepd. 

    “Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri sebagiannya kita ekspor,” ujarnya. 

    Dia menerangkan kondisi produksi gas berbeda dengan minyak. Produksi gas harus selaras dengan permintaan pasar. Pasalnya, gas tidak dapat disimpan terlalu lama.

    Adapun, dalam hal pemanfaatan gas, Bahlil menyebut, dari total produksi gas 5.600 BBtud, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud telah dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sianya 31% atau 1.691 BBtud diekspor. 

    “Dari 69% [konsumsi domestik] itu adalah [untuk] hilirisasinya 37%,” tuturnya. 

    Sementara itu, Bahlil memastikan pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026. 

    Bahlil mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas. 

    “Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam kesempatan terpisah. 

    Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara. 

  • Bahlil Hitung Rentang Bea Keluar Batu Bara, Mekanisme Berjenjang

    Bahlil Hitung Rentang Bea Keluar Batu Bara, Mekanisme Berjenjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan perhitungan terkait bea keluar untuk batu bara.

    Pengenaan tarif bea keluar itu bakal diterapkan pada 2026 dengan mekanisme berjenjang. Adapun, usulan tarif yang mengemuka dari Kementerian Keuangan berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    Terkait hal itu, Bahlil mengatakan, pihaknya turut membuat perhitungan. Dia mengatakan, masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

    “Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

    Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

    “Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

  • Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56% lebih tinggi dari target APBN 2025. 

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian tersebut diperoleh meskipun kondisi pasar komoditas global sedang fluktuatif, termasuk batu bara, nikel, ataupun minyak dan gas bumi (migas). 

    “Di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, serta beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian ESDM menunjukkan pencapaian target PNBP di sektor minerba mencapai 108,56%,” ujar Bahlil, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan data yang dipaparkan, target PNBP sektor minerba dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dipatok sebesar Rp127,44 triliun. Namun, realisasi di lapangan justru menembus angka Rp138,37 triliun.

    Bahlil menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan inovasi di internal kementerian.

    Berbeda dengan sektor minerba, PNBP di sektor minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan besar akibat dinamika harga minyak mentah dunia. 

    Bahlil menjelaskan bahwa realisasi pendapatan migas tercatat sebesar Rp105,4 triliun atau sekitar 83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp125 triliun.

    Menurutnya, kendala utama bukan berasal dari volume produksi, melainkan selisih harga pasar dengan asumsi makro.

    “Lifting kita berada di angka 605.300 barel per hari. Namun, dalam APBN asumsi harga ICP [Indonesian Crude Price] kita adalah US$82 dolar, sementara kenyataannya rata-rata harga minyak sejak Januari hingga Desember hanya di kisaran US$68 dolar AS,” jelasnya.

    Penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan tersebut berdampak langsung pada perolehan pendapatan negara dari sektor migas, meskipun target lifting secara volume tetap diupayakan tercapai.

    “Alasannya sekali lagi karena asumsi di APBN harga ICP itu US$82 tapi riilnya US$68. Lifting tercapai, tapi harga memang lagi turun,” pungkasnya.

  • Tak Jadi Impor 40 Kargo LNG, Bahlil Klaim RI Mandiri Gas

    Tak Jadi Impor 40 Kargo LNG, Bahlil Klaim RI Mandiri Gas

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia tidak impor gas bumi sepanjang 2025. Meskipun, awal tahun lalu, pemerintah sempat berencana impor gas bumi.

    Ia menjelaskan, awalnya pemerintah berencana untuk impor Liquefied Natural Gas (LNG) sebanyak 40 kargo di awal 2025. Namun ternyata produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan Tanah Air, meski lifting gas bumi sepanjang tahun kemarin masih di bawah target.

    Dalam paparannya, dijelaskan gas bumi sepanjang 2025 berada di level rata-rata 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Realisasi lifting gas bumi itu masih berada di bawah target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOEPD.

    “Saya bersyukur kinerja SKK Migas, Dirjen Migas, bahwa sekalipun awal tahun terjadi dinamika tinggi untuk ada keinginan impor kurang lebih 40 kargo LNG di awal tahun, tapi berkat kerja keras kita semua, di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan realisasi pemanfaatan gas bumi nasional pada 2025 kemarin mencapai 5.600 billion British thermal unit per day (BBtud). Dari jumlah tersebut, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud digunakan untuk kebutuhan domestik, dan sisanya baru digunakan untuk ekspor.

    “Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri, sebagian kita ekspor. Karena kalau gas itu supply demand harus sama karena storage-nya nggak sebesar minyak,” paparnya.

    Jika dibedah lebih jauh, penggunaan gas bumi untuk keperluan domestik sebagian besar disalurkan untuk menopang proyek hilirisasi sebesar 2.091 BBtud atau sekitar 37%. Kemudian sekitar 1.817 BBtud atau 32% untuk pemanfaatan domestik lainnya.

    Dalam hal ini, pemanfaatan domestik lainnya yang dimaksud adalah untuk bahan bakar gas (BBG), jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas), peningkatan produksi Migas, ketenagalistrikan, LNG dan LPG.

    “Gas dari total produksi kita, 31% kita ekspor, 69% untuk konsumsi domestik. Dari 69% itu adalah hilirisasinya 37%” tegas Bahlil.

    Tonton juga video “Tok! Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 10%”

    (igo/fdl)

  • Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan diskon tarif listrik untuk daerah terdampak bencana banjir Sumatera. Kebijakan ini merespons permohonan diskon dari kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, menurut Bahlil, masih terdapat tiga infrastruktur energi yang belum pulih imbas terdampak bencana. Ia juga menyebut masih ada sekitar 150 desa yang belum teraliri listrik.

    “Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kita lagi exercise berapa bulan, dan biayanya berapa,” ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Terkait skema diskon listrik berapa lama yang diberikan, kemudian berapa total biaya yang akan dikeluarkan pemerintah, Bahlil bilang masih dalam perhitungan.

    Bahlil menambahkan, akan melaporkan terkait pemberian diskon ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung, tapi saya pastikan Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberitahu kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita itu,” jelas Bahlil.

    Tonton juga video “Viral Mobil Bantuan Untuk Aceh Kena Pungli di Palembang”

    (hrp/hns)

  • Produksi Batu Bara Dipangkas Jadi Sekitar 600 Juta Ton!

    Produksi Batu Bara Dipangkas Jadi Sekitar 600 Juta Ton!

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan produksi batu bara 2026 dipangkas. Ia bilang produksi batu bara 2026 akan diturunkan menjadi sekitar 600 juta ton.

    Sebagai informasi, total produksi batu bara pada 2025 mencapai 790 juta ton.

    “Saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada RKAB. Jadi produksi kita akan turunkan,” katanya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    “Urusan RKAB Pak Dirjen Minerba lagi menghitung, yang jelas ya di sekitar 600 juta (Ton) lah sekitar itu kurang lebih lah. Bisa kurang, bisa lebih dikit,” tambahnya.

    Bahlil menjelaskan pemangkasan produksi dilakukan untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan global serta menstabilkan harga.

    Pasalnya saat ini dari total perdagangan batu bara global yang berkisar 1,3 miliar ton per tahun. Sementara Indonesia sendiri menyuplai 514 juta ton atau setara kurang lebih sekitar 43%.

    “Akibatnya apa? Supply and demand itu tidak terjaga. Akhirnya harga batu barang turun. Supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daerah alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga, aspek-aspek keadilan juga kita tetap harus jaga,” katanya.

    Tonton juga video “Purbaya Sindir Pajak Batu Bara: Saya Subsidi yang Kaya, Wajar Nggak?”

    (hrp/hns)