Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Golkar
Bahlil Lahadalia
mengingatkan seluruh kader partainya yang menjabat di lembaga eksekutif maupun legislatif agar bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kepala daerah yang juga kader partai politik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat merespons pertanyaan awak media mengenai sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Menyangkut dengan instruksi kepada kader partai, kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Bahlil menegaskan, peringatan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada seluruh kader agar tidak mengambil keputusan maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan,” lanjutnya.
Ia menekankan, instruksi tersebut berlaku tanpa pengecualian bagi semua kader Golkar yang memegang jabatan publik.
“Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutup Bahlil.
Pernyataan ini mencuat setelah salah satu kepala daerah yang menjadi kader Golkar, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 November 2025. Ardito diketahui bergabung dengan Partai Golkar setelah memenangkan Pilkada Lampung Tengah.
Ardito diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.
Dalam perkara tersebut, Ardito diduga melakukan pengondisian agar sejumlah proyek pemerintah dimenangkan oleh rekanannya. Ia juga disebut mematok
fee
sebesar 15 hingga 20 persen dari nilai proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Pengondisian proyek itu diduga dilakukan Ardito dengan meminta anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui mekanisme penunjukan langsung di E-Katalog.
KPK menduga, Ardito Wijaya menerima
fee
senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa.
Ade ditangkap KPK pada Rabu (18/12/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (20/12/2025) dini hari. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menduga, Ade menerima uang suap senilai Rp 14,2 miliar yang berkaitan dengan praktik ijon proyek.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bahlil Lahadalia
-
/data/photo/2025/12/20/69463b20980ee.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan")
Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan
-
Saya Dilahirkan Bukan untuk Diurus
GELORA.CO – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya tidak pernah menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadi, termasuk bisnis. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
“Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah tolong ingatkan saya. Saya ingin menjadi Ketua Partai Golkar, tidak akan pernah saya menjadikan Partai Golkar untuk mengurus kepentingan pribadi saya. Apalagi usaha saya,” ujarnya.
Dia pun menginstruksikan kepada semua anggota Partai Golkar agar tidak menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepada para kader yang ada di DPR. Partai merupakan milik bersama, bukan kelompok tertentu, sehingga seluruh kader partai harus menjaga marwah partai.
“Saya tidak akan pernah memerintah atau meminta untuk kalian mengurus pribadi saya. Karena saya sudah tahu bagaimana cara mengurus pribadi saya sejak kecil. Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus,” katanya.
Bahlil menerangkan, tidak boleh ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim Partai Golkar menjadi milik pribadi apalagi keluarga, karena Partai Golkar dilahirkan dan digagas oleh pendiri bangsa. Golkar merupakan milik keluarga besar bangsa Indonesia sehingga tidak boleh diklaim sebagai milik perseorangan tertentu.
“Tidak ada partai di republik ini yang proses kelahiran sejarahnya dilahirkan oleh pendiri bangsa. Pikiran-pikiran besarnya pun didirikan, digagas oleh para pendiri bangsa. Karena itu, Golkar nggak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim Golkar ini seperti punya mereka,” katanya.
Dia menambahkan, Golkar harus menjadi partai yang inklusif sebagaimana tercatat dalam sejarahnya
-
Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi
Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, ia tidak akan pernah meminta Golkar untuk mengurus urusan pribadinya, apalagi untuk keperluan bisnis.
Hal ini Bahlil sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP
Partai Golkar
, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
“Insyaallah saya menjadi ketua umum partai politik yang namanya Partai Golkar, tidak akan pernah saya meminta untuk mengurus urusan pribadi saya, apalagi bisnis saya di partai ini. Enggak pernah,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
Ia menekankan, selama menjadi kader Golkar, ia diajarkan untuk mengemban tugas dengan cara yang baik.
Bahlil lantas memperingatkan kader-kader Golkar agar tidak menggunakan Golkar untuk kepentingan pribadi dan bisnis mereka.
“Kalau ketua umum saja enggak boleh, apalagi yang lain. Paham maksud saya?” kata Bahlil.
Para kader yang hadir dalam rapimnas pun kompak menjawab, “Paham”.
Lebih lanjut, Bahlil mengaku ia tidak punya banyak mimpi politik.
“Mimpi saya cuma satu saja, bagaimana kita jaga marwah partai dan menaikkan kursi partai. Itu mimpi saya,” katanya.
Bahlil mengatakan, ia pun mewakafkan dirinya untuk bisa menghadapi pihak-pihak yang hendak mengganggu Golkar.
“Untuk itu saya akan mewakafkan diri saya baik moril maupun materiil untuk menghadapi siapapun yang menahan-menahan laju tujuan partai ini,” tegas Bahlil.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutkan bahwa rapimnas hari ini membahas hal terkait peraturan organisasi, penajaman program prioritas, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
Karena Rapimnas ini bersifat internal, kata Sarmuji, Golkar tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir.
“Karena ini rapimnas pertama dalam periode ini, jadi penekanannya lebih ke internal, meskipun dibahas juga isu-isu yang bersifat politik kebangsaan,” ujar Sarmuji saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan.
“Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan.
Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut.
“Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya.
Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut.
Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara.
“Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026.
Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan.
“Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu.
Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.
Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.
-
Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?
GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.
“Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025.
Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.
“Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.
Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.
Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029.
“Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya.
-
Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara.
Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya.
“Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud.
“Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.
Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud.
Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor. Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.
“Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita,” ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.
“Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha,” kata Bahlil.
Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.
Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.
Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta.
Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.
Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.
-
Bahlil Sebut Pasokan LNG untuk Domestik Aman sampai Juli 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas.
“Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).
Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.
“Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off taker, yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear,” terangnya.
Bahlil memastikan pasokan LNG periode Januari-Juli 2026 aman tidak ada isu kekurangan. Sementara itu, pasokan dan kebutuhan untuk semester II/2026 masih akan dirancang kembali.
“Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman, nanti kita akan mengumumkan lagi pada semester kedua,” pungkasnya.
-
Stok Pertalite 1,56 Juta Kiloliter, Bahlil Jamin Stok BBM Aman Saat Nataru
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman, melampaui cadangan minimum nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM bersubsidi (RON 90) atau Pertalite mencapai 1,56 juta kiloliter atau aman di atas batas cadangan minimum nasional setara 19 hari.
“Kemudian untuk RON 92 itu di atas 23 hari, dan RON 95 itu di atas 31 hari. Jadi baik minyak bensin subsidi maupun nonsubsidi, alhamdulillah, berada di atas cadangan nasional,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).
Dalam catatannya, secara rinci stok bensin RON 92 mencapai 664.108 kiloliter dengan cadangan minimum 23 hari atau di atas batas minimum. Sementara itu, bensin RON 95 mencapai 78.313 kiloliter dengan cadangan minimum 31 hari.
Secara distribusi, penyaluran gasoline meningkat dibandingkan kondisi normal. Adapun bensin RON 90 naik 4,58%, kemudian bensin RON 92 naik 1,45%, dan RON 95 naik 3,94%.
“Kita tidak ingin saudara-saudara kita yang menjalankan Natal dan Tahun Baru mempertanyakan apakah ada bensin atau tidak, termasuk dari badan-badan usaha swasta. Jadi tidak ada lagi alasan, semua barang sudah tersedia,” jelasnya.
Di sisi lain, untuk ketersediaan solar, Bahlil juga memastikan dalam kondisi aman dengan cadangan minimum 18 hari. Untuk solar CN48 (subsidi), stok mencapai 1,54 juta kiloliter, sementara solar CN53 (nonsubsidi) stoknya sebesar 52.665 kiloliter.
“Kemudian solar CN53 dan solar CN48 ini adalah solar subsidi dan nonsubsidi. Kalau solar CN53 ini nonsubsidi, biasanya dipakai untuk industri dengan peralatan berat,” jelasnya.
Lebih lanjut, stok avtur dipastikan aman mencapai 426.852 kiloliter. Dengan demikian, stok BBM cadangan nasional untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dipastikan aman.
Sementara itu, terkait stok LPG, pemerintah mengklaim ketersediaannya aman dengan stok mencapai 314.394 metrik ton atau setara kebutuhan 12,17 hari.
“Listrik secara nasional pada umumnya kondisinya normal. Baik dari sisi ketersediaan BBM untuk pembangkit listrik, gas, maupun batu bara. Tidak ada isu. Cadangan kita di atas 10 hari semuanya,” pungkasnya.
-
BNPB Imbau Warga Aceh-Sumatra Waspada Banjir dan Longsor Susulan
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berisiko mengalami banjir dan tanah longsor lanjutan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan tanah di beberapa wilayah terdampak masih dalam kondisi labil dan berlumpur. Hal tersebut menyulitkan proses pemulihan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.
“Jika hujan lebat terjadi, kondisi ini berpotensi memicu banjir dan longsor lanjutan,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
Dia menuturkan tanah di wilayah terdampak hingga kini masih labil dan tertutup lumpur tebal. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, lumpur berisiko kembali bergerak dan memicu banjir maupun longsor susulan.
BNPB menyoroti akan adanya risiko banjir dan longsor susulan masih cukup besar karena stabilitas tanah di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.
Terkait wilayah rawan, lanjutnya, BNPB saat ini masih melakukan asesmen menggunakan citra satelit. Fokus utama diarahkan pada daerah yang terdampak banjir besar, khususnya di wilayah Aceh.
Berdasarkan analisis sementara, Kabupaten Aceh Utara disebut memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten.
“Kondisinya berubah setiap hari. Ada daerah yang sudah kering, tetapi ada juga yang masih tergenang bahkan ada banjir susulan. Karena itu, kajian terus kami lakukan,” ujarnya.
Dengan situasi yang masih dinamis, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pascabanjir.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.
Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.
“Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).
-
PLN: Suplai Listrik ke Banda Aceh Pulih Sepenuhnya
Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.
Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.
“Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).
Darmawan melanjutkan, pascapulihnya kelistrikan Banda Aceh, pihaknya terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.
“Saat ini, kami terus memonitor suplai listrik kepada masyarakat secara menyeluruh sembari terus memperkuat sistem agar ke depan semakin tangguh dan mampu meminimalisir potensi gangguan,” ucapnya.
Darmawan menjelaskan, selain Banda Aceh, secara bertahap PLN terus memulihkan suplai listrik untuk pelanggan di wilayah lain, termasuk lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor.
PLN juga secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan optimal.
“Personel kami terus bekerja untuk mempercepat recovery agar seluruh wilayah di Aceh dapat pulih sepenuhnya. Kami juga bersiaga 24 jam di lapangan untuk merespons cepat setiap potensi gangguan,” ucap Darmawan.
Dia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak selama proses pemulihan berlangsung. Ke depan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.