Xcloud.id

Tag: Bagus Alit

  • Pj Wali Kota Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat Periode Desember 2024

    Pj Wali Kota Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat Periode Desember 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri periode Desember 2024, Jumat (29/11/2024). Penyerahan SK Kenaikan Pangkat ini dilakukan saat apel di Halaman Balaikota Kediri.

    “Selamat kepada para ASN yang pada hari ini telah naik pangkat. Kenaikan pangkat ini bukanlah hadiah atau pemberian yang datang begitu saja. Namun, ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Kediri, dari hasil dedikasi dan kinerja bapak ibu ASN selama ini, yang terus menunjukkan progress yang lebih baik,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah juga berharap, kenaikan pangkat ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada negara. Jadilah ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia. Kenaikan pangkat ini juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, para ASN ini diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, serta menerapkannya dalam segala elemen pelayanan.

    Penyerahan SK kenaikan pangkat ASN Pemkota Kediri

    Di akhir sambutannya, Pj Wali Kota Kediri menekankan para ASN ini bisa belajar banyak hal. Tidak hanya belajar sesuai tupoksi sehari-hari, namun juga bisa meningkatkan personal skill, seperti belajar menggunakan artificial intelligent (AI), belajar data analisis untuk mempertajam critical thinking sampai menekuni bahasa asing agar bisa memperluas jaringan secara global.

    “Tak kalah pentingnya juga, para ASN ini untuk selalu membiasakan brainstorming bersama tim, riset dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Kuatkan koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sehingga inovasi program dan kebijakan yang dibentuk dapat tepat sasaran,” tutup Pj Wali Kota Kediri.

    Para ASN yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat ini ada 91 orang, dengan rincian Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 19 orang, dan Golongan II sebanyak 63 Orang. Hadir pula, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala BKPSDM Kota Kediri Un Achmad Nurdin, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, dan ASN penerima SK Kenaikan Pangkat. [nm/beq]

  • DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus mengikuti rapat persetujuan atas Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (28/11/2024).

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa penyusunan Perda tentang APBD tahun anggaran 2025 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Kediri yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang telah disepakati sebelumnya.

    Berbagai saran masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh DPRD pada saat pembahasan, khususnya pada sisi pendapatan dan sisi belanja serta tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, maka telah tersusun Perda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dengan struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kediri.

    “Alhamdulillah, dengan semangat yang sama untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ini dapat disetujui bersama. Ini berkat kerjasama dan dukungan semua yang telah membantu mencermati dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini. Keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota Kediri menjadi harapan besar bagi kita bersama,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Lebih lanjut, Zanariah juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, pimpinan dan anggota badan anggaran, serta pimpinan dan anggota fraksi yang telah berkenan memberikan saran, sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif.

    Berbagai saran dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan dan persetujuan peraturan daerah ini, akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti.

    “Saya minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kami juga berharap kemitraan dan sinergi yang telah terjalin, perlu terus diperkuat di masa mendatang” tutupnya.

    Perlu diketahui, fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Imam Zarkasyi, Fraksi Gerindra disampaikan Sriana, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Soedjoko Adi Purwanto, Fraksi PKB disampaikan oleh Afif Fachrudin Wijaya, Fraksi Gabungan (Demokrat, PKS dan Hanura) disampaikan oleh Azhari.

    Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara atas persetujuan Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025 dan penyerahan berkas oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri Sudjono Teguh Widjaja kepada Pj Wali Kota Kediri.

    Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andy Mirnawaty, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Brigif 16 Wira Yudha Kapten Inf Katruf, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan anggota DPRD Kota Kediri. [nm/but]

  • Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelatikan ini dilakukan di Ruang Kilisuci, Senin (25/11/2024).

    Ada dua pejabat yang dilantik adalah Endang Kartika Sari menduduki Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Roni Yusianto menduduki jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pada pelantikan ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit dan Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin bertindak sebagai saksi.

    “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Pesan saya yang paling utama selalu jaga integritas di manapun berada. Karena saudara mengemban amanah yang besar dalam jabatan ini,” ujarnya.

    Zanariah menekankan agar pejabat yang dilantik segera adaptasi di posisi baru. Susun serta jalankan rencana kerja secara optimal, penuh dedikasi, dan loyalitas tinggi. Segera petakan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja untuk mempersiapkan roadmap 2025. Setelah lama vakum akhirnya jabatan staf ahli kembali diisi pejabat baru.

    “Saya berharap dengan semakin lengkapnya formasi di dalam Pemkot Kediri dapat mendorong kinerja kita semua untuk meraih target yang sudah ditentukan. Utamanya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan pembangunan pesat di Kota Kediri dan dinamisnya kondisi masyarakat saat ini, pemerintah perlu benar-benar hadir dan solutif atas berbagai permasalahan yang ada.

    Seperti yang masih hangat dibahas adanya wacana PPN 12 persen. Serta telah mendapat beragam respon dari masyarakat. Dari sini, Pemkot Kediri perlu segera menganalisis kebijakan, berkoordinasi, dan memiliki berbagai rencana aksi untuk menjaga daya beli masyarakat tetap naik.

    Sekaligus menekan inflasi di Kota Kediri agar tidak terlalu tinggi. Selain itu, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu didorong terus. Tak hanya mengentaskan kelompok miskin dan miskin ekstrem tapi juga menjaga agar kelompok menengah tidak sampai jatuh dalam lubang kemiskinan.

    Lalu pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia masih ada target untuk menuntaskan masalah stunting, pemerataan akses pendidikan, pengurangan angka pengangguran terbuka, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan masih banyak lagi.

    “Saya harap ke depan ada analisis dan rekomendasi yang hadir dari staf ahli. Nanti staf ahli berikan masukan kepada kepala daerah. Staf ahli bisa kolaborasi bersama Pak Sekda, Pak Asisten dan Kepala OPD,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan menuju tahun baru tentu akan menemui berbagai tantangan di tengah ketidakpastian. Maka harus ditingkatkan soliditas, kolaborasi, dan koordinasi antar sektoral. Segala sesuatu yang dilakukan bersama akan lebih terasa dampak baiknya.

    “Saya berpesan kepada semua bahwa Bapak Ibu adalah representasi dari Pemkot Kediri. Tunjukkan yang terbaik dan dukung seluruh kebijakan yang ada,” imbuhnya. Turut hadir, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat’. Acara diselenggarakan di Grand Surya, Senin (25/11/2024).

    Terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi, yakni, Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wijaya, Staf Teknis Kebijakan Publik Dirjen Bangda Kemendagri Mendra Wijaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Wahyu Wasono, dan Kepala Unit Tipikor Polres Kediri Kota Iwan Sulaiman.

    “Saya memgapresiasi terselenggaranya acara ini. Seperti kita tahu korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga harus diberantas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan saat ini masih banyak pengaduan masyarakat kepada Pemkot Kediri maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan mal-administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi.

    Sehingga harus disikapi dan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang menegaskan administrasi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

    Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan pengaduan masyarakat. “Kita semua sepakat bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi antara APIP dan APH dalam menangani pengaduan masyarakat. Khususnya terkait tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

    APIP memiliki tugas mengawasi dan mengusut kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan APH bertugas mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana, yang berpotensi menghambat proses penanganan pengaduan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH

    Oleh karena itu, melalui acara ini Pemkot Kediri berupaya memperkuat sinergitas antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

    “Semoga kolaborasi ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi. Sehingga ke depan laporan, atau aduan dari masyarakat dapat ditangani lebih cepat, akurat dan efektif. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Zanariah menjelaskan pengaduan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara penanganan pengaduan yang benar, serta jenis-jenis aduan yang dapat ditindaklanjuti.

    Disamping itu APIP dan APH perlu bekerjasama dalam menyosialisasikan sistem pengaduan yang ada, serta proses yang harus dilalui. Agar masyarakat semakin aware mengenai pentingnya pengaduan yang transparan dan akuntabel. Zanariah mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.

    “Acara yang melibatkan sinergitas antara APIP dan APH menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta dukungan masyarakat saya optimis kita dapat mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang bersih dari korupsi. Serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang dari OPD, perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media masa. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan secara simbolis pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Lapas Kelas IIA, Sabtu (17/8/2024). Terdapat 617 orang yang memperoleh remisi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

    “Pertama kami ucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Semoga peringatan hari kemerdekaan tahun ini dapat semakin mengobarkan semangat kita semua. Untuk meraih masa depan yang lebih gemilang,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan momen ini juga perlu diperingati dengan berterima kasih, mengenang dan mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi pengorbanan, keteladanan dan keteguhan menggapai harapan masa depan. Lebih dari perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Rasa syukur ini tentunya tentu menjadi milik masyarakat, tidak terkecuali warga binaan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    “Oleh karena itu pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan kontribusi, prestasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan. Serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pemberian remisi pada warga binaan bukan semata diberikan secara sukarela. Namun merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh. Diharapkan segala pelajaran yang telah didapat dalam program pembinaan, diterapkan dengan baik dan menjadi bekal mental, spiritual, serta sosial saat kembali ke masyarakat.

    “Ke depan mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat. Jadikan momentum ini untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala bentuk kerja keras jajaran Lapas Kelas IIA Kediri. Senantiasa memegang teguh integritas, berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Diharapkan ke depan Lapas Kelas IIA Kediri dapat terus meningkatkan pelayanan, menjalankan tugas pembinaan dengan optimal, menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan warga binaan. Serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana

    Sementara itu, Plt Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Budi Ruswanto menambahkan dari 617 orang yang meraih remisi, dengan rincian. Remisi Umum I berjumlah 601 orang. Besaran remisi 1 bulan berjumlah 159 orang, 2 bulan berjumlah 146 orang, 3 bulan berjumlah 186 orang, 4 bulan berjumlah 81 orang, 5 bulan berjumlah 25 orang, dan 6 bulan berjumlah 4 orang. Adapun Remisi Umum II yang langsung bebas ada 16 orang. Dengan rincian, langsung bebas 5 orang, dan 11 orang menjalani subsider.

    Dalam acara ini, juga diberikan piagam penghargaan kepada Kelurahan Ngronggo atas Komitmen dan Peran Serta dalam Upaya P4GN. Demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Penghargaan ini dari Kepala BNN RI.

    Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Komandan Brigif 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Komandan Yonif 521 Letkol Inf Rahadyan Surya, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Mirnawaty, Ketua Pengadilan Negeri Khairul, Wakil Ketua I DPRD Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Katino, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwanto, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Forkopimda Kota Kediri mengikuti jalan sehat dan senam HUT Bhayangkara ke-78. Jalan sehat ini mengambil start di Mako Polres Kediri Kota dan finish di Lapangan Brimob Kota Kediri.

    “Pagi ini kita jalan sehat dan senam bersama Forkopimda dan jajaran Polres Kediri Kota. Senang sekali pagi-pagi kita sudah bergerak agar tubuh kita selalu sehat,” ujarnya.

    Zanariah memberikan apresiasi kepada Polres Kediri Kota karena Hari Bhayangkara diperingati dengan meriah. Banyak rangkaian kegiatan mulai dari olahraga hingga sosial. Ada pula lomba-lomba yang diikuti jajaran Polres Kediri Kota dan Forkopimda. Dimana dari lomba-lomba tersebut menambah kekompakan di Polres Kediri Kota.

    “Saya apresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Lomba-lomba yang diselenggarakan juga bagus untuk menambah kekompakkan. Sebab dalam bekerja membangun Kota Kediri ini kita harus kompak,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama HUT Bhayangkara ke-78

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah berharap sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kota Kediri dan Polres Kediri Kota terus terjalin dengan baik. Khususnya dalam membangun Kota Kediri lebih baik lagi.

    Apalagi di tahun ini akan diselenggarakan Pilkada. “Semoga Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota terus bersinergi menjaga Kota Kediri. Khusunya agar Kota Kediri terus kondusif, aman, dan nyaman,” harapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama HUT Bhayangkara ke-78

    Dalam kegiatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba HUT Bhayangkara ke-78. Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Aris Setiawan, Danbrig 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Mirnawaty.

    Ketua Pengadilan Negeri Maulia Martwenty, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Ketua PCNU Kota Kediri KH.Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala OJK Ismirani Saputri, perwakilan KPwBI, Ketua Bhayangkari Kediri Kota Ratih Bramastyo, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Menjaga Netralitas ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di Lotus Garden, Rabu (8/5). Menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Plt Bakesbangpol Tanto Wijohari, dan tamu undangan lainnya.

    “Seluruh tahapan Pemilu 2024 sudah usai dan kini kita sudah semakin dekat dengan rangkaian Pilkada. Beberapa waktu lalu KPU se-Provinsi Jatim sudah melaksanakan rakor persiapan Pilkada di Kota Kediri. Persiapan serupa juga berlaku di jajaran ASN terutama terkait netralitas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada gelaran Pemilu kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menghimpun 417 kasus pelanggaran netralitas ASN. Kasus tersebut didominasi keberpihakan ASN di media sosial. Menurut KASN potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 bisa melonjak 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan ASN memiliki posisi strategis dan dianggap mampu menggerakkan bahkan memobilisasi potensi sosial politik.

    “Berkaca dari kondisi tersebut pada Pilkada nanti kita perlu mengencangkan sabuk pengaman. Sesuai asas netralitas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama antara MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu. Terkait pembinaan dan pangawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

    Artinya segenap ASN wajib bebas konflik kepentingan, intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif, dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan Pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, serta manajemen ASN. Maka dari itu, pentingnya netralitas ASN agar birokrasi menjadi independen dari kepentingan politik.

    “Sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan ASN pasti menjadi sorotan. Baik ketika menggunakan atribut atau tidak status ASN telah melekat dan mengikat. Jadi kami minta seluruh ASN di Lingkungan Pemkot Kediri tidak berpihak pada paslon peserta Pilkada dan tetap bijak bermedia sosial,” imbuhnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengingatkan agar ASN juga berhati-hati dalam menggunakan tugas jabatan dan menolak politik uang. Perlu diingat bahwa tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, masyarakat pun bisa menjadi CCTV. Dengan adanya laporan dan jika terbukti ASN akan dikenai sanksi mulai dari sanksi moral, disipilin sedang, disiplin berat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

    “Terima kaish kepada Bawaslu terus mengingatkan kami akan netralitas ASN semoga komitmen baik ini terus terjaga. Mari kita jaga kepercayaan publik dengan tetap memberi pelayanan secara profesional dan berakhlak,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Harlah ke-78 Muslimat NU, Ini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Harlah ke-78 Muslimat NU, Ini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menghadiri Harlah 78 Tahun Muslimat NU. Harlah diikuti oleh perwakilan Muslimat NU se-Eks Karisidenan Kediri, Minggu (5/5/2024) di GOR Jayabaya. Dalam harlah ini juga dilakukan launching sabun cuci piring karya Muslimat NU Kota Kediri dengan nama MUSSE (Muslimat Sejahtera).

    Ada pula penyerahan izin penyelenggaraan lembaga PKBM Bina Bakti Wanita Muslimat Kota Kediri oleh Pj Wali Kota Kediri dan penandatanganan komitmen bersama penuntasan putus sekolah bagi perempuan dan anak.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri kami mengucapkan selamat hari lahir Muslimat NU ke-78 tahun. Di usia yang sangat matang ini Alhamdulillah Muslimat NU terus berkontribusi dalam memajukan peradaban manusia dan mendukung program-program pemerintah,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan banyak program yang telah dilaksanakan oleh Muslimat NU sejalan dengan program Pemerintah Kota Kediri. Salah satunya, penanaman bibit pohon, pendidikan, mengatasi angka stunting, dan program Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Muslimat NU Kota Kediri.

    Harlah ke-78 Muslimat NU, Ini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Melalui peogram SAPA Muslimat NU Kota Kediri, membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan serta mengedukasi para perempuan dan anak. Guna menekan angka kekerasan yang menimpanya.

    “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Muslimat NU. Telah banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada masa kini perempuan memiliki peran yang cukup diperhitungkan di tengah masyarakat. Hal ini adalah perwujudan cita-cita Kartini serta Nyai Djuaesih dan Nyai Siti Sarah saat menginisiasi organisasi perempuan NU. Seorang wanita atau ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Serta menjadi sosok penting dalam membangun ketahanan keluarga.

    Sehingga para wanita perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang terus relevan dengan zaman. Agar wawasan yang diberikan pada generasi penerus tetap update. Keberdayaan perempuan telah diwujudkan dengan dilaunchingnya sabun cuci piring karya Muslimat NU Kota Kediri dengan nama MUSSE (Muslimat Sejahtera).

    “Semoga produk ini booming di masyarakat dan menyejahterakan anggota serta organisasinya. Semoga bisa mendorong para wanita muslim untuk semakin berdaya sesuai tuntunan agama. Sekaligus menjadi ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan,” jelasnya.

    Turut hadir, Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur Masruroh Wahid, Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Kediri Nurul Latifah, Wakil Ketua DPRD Katino, perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan.

    Kabag Kesra Ahamad Jainuddin, Ketua GOW Novita Bagus Alit, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Kediri Ferry Silviana Feronica, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Begini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Begini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah didampingi Ketua DPRD Gus Sunoto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi, Kamis (2/5/2024).

    Kota Kediri berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Opini WTP diraih selama sepuluh tahun beruntun. Penyerahan ini serentak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota se-Jawa Timur bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

    “Alhamdulillah Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP sepuluh kali berturut-turut. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur

    Zanariah mengungkapkan capaian ini berkat kolaborasi yang baik antar semua elemen di Pemerintah Kota Kediri. Apa rekomendasi dari BPK terus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Kediri. Diharapkan ke depan opini WTP ini terus dipertahankan.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran atas kolaborasi yang telah terjalin. Semoga ke depan semakin lebih baik dan kita terus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Turut hadir, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Slamet Kurniawan, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • PJ Wali Kota Kediri: Cegah Korupsi di Pemda, Perhatikan Hal Ini

    PJ Wali Kota Kediri: Cegah Korupsi di Pemda, Perhatikan Hal Ini

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengatakan, ada dua hal penting dalam memerangi korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zanariah saat membuka Rakor Peningkatan Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi secara virtual.

    Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Panglima Kota Kediri. Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Antikorupsi ini ditandatangani oleh Asisten, Kepala OPD, dan Direktur BUMD.

    Zanariah mengungkapkan korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Sehingga harus dicegah dan diberantas. Dimana pemeberantasan korupsi harus dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan menuju kesejahteraan masyarakat.

    PJ Wali Kota Kediri Zanariah membuka Rakor Peningkatan Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

    “Hari ini kita melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama antikorupsi. Ini sebagai wujud langkah konkret dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pakta integritas ini merupakan manifestasi nyata dari kesedihan individu atau organisasi untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi. Serta membangun lingkungan yang bersih dari praktik-praktik merugikan.

    Hal itu diperkuat dengan penandatanganan komitmen bersama yang menegaskan keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat koordinasi antar OPD, dan meningkatan efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara bersama-sama.

    Kedua hal tersebut memiliki peran penting dalam menguatkan integritas, membangun budaya kerja yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor.

    “Melalui acara ini semoga menjadi momentum positif untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, membangun budaya integritas yang kuat, serta menciptakan lingkungan bersih dan transparan. Saya mengajak anda semua segala unsur dari Pemerintah Kota Kediri berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai wilayah bebas korupsi,” jelasnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, Direktur BUMD, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]