Xcloud.id

Tag: Bagus Alit

  • Mbak Wali Sebut Kota Kediri Kondusif, Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

    Mbak Wali Sebut Kota Kediri Kondusif, Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan kondisi Kota Kediri yang berangsur kondusif pasca sepekan dari tindakan anarkis yang terjadi. Atas hal tersebut, Wali Kota Kediri mengapresiasi jajaran OPD dan masyarakat yang telah sigap melakukan Pam Swakarsa. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Pagi, Senin (8/9/2025).

    “Saya keliling dan melihat pasar-pasar, pusat perbelanjaan, dan UMKM mulai ramai. Aktivitas masyarakat juga mulai pulih kembali. Terima kasih telah kembali mengaktifkan Pam Swakarsa dan tidak menjadikan media sosial untuk provokasi. Saya juga mengajak panjenengan semua untuk mendoakan semoga Kota Kediri senantiasa aman, damai, sejahtera dan kondusif,” ujarnya.

    Selanjutnya Mbak Wali menyampaikan bahwa saat ini di sektor ekonomi masih menghadapi tantangan. Daya beli masyarakat masih cenderung rendah. Untuk itu diperlukan kolaborasi untuk dapat mengatasi tantangan ini. Khususnya di jajaran Dinas Perindustrian dan perdagangan. Ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti pemberdayaan IKM, lalu juga bangga menggunakan produk lokal.

    “Kita sendiri harus bangga dan mau membeli produk lokal. Kota Kediri ini banyak sekali produk-produk lokal yang bagus. Itu harus kita perkenalkan,” ungkapnya.

    Terakhir, wali kota termuda ini juga kembali mengingatkan agar sebagai ASN harus terus menjaga integritas, kedisiplinan dan profesionalitas. Sebab ASN ini dituntut untuk hadir di garda terdepan. Setiap pelayanan yang diberikan akan menentukan wajah pemerintah di mata masyarakat.

    “Kalau kita bekerja dengan disiplin, profesional dan menjaga integritas maka masyarakat akan percaya kepada kita. Penting bagi kita untuk bekerja dengan baik, gotong-royong, dan tidak mementingkan ego sektoral. Sehingga dapat terwujud Kota Kediri yang sejahtera dan lebih MAPAN lagi,” pungkasnya.

    Pada apel ini, selain diikuti oleh OPD di lingkungan Sekretariat Daerah, juga diikuti Disperdagin dan Dinas PUPR. Turut hadir, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Direktur BUMD, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

     

  • Pemkot Denpasar ikuti verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional 2025

    Pemkot Denpasar ikuti verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional 2025

    Kota Denpasar tahun ini kembali diikutsertakan dalam verifikasi penilaian pada tingkatan Swasti Saba Wistara. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Kota Denpasar

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Kota Denpasar memaparkan berbagai inovasi dan upaya pembangunan kesehatan masyarakat saat mengikuti proses verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025, Kategori Swasti Saba Wistara, secara daring.

    Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dalam paparan kepada Tim Verifikator Pusat secara daring, Selasa, menjelaskan berbagai inovasi dan upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar yang meliputi sembilan tatanan sebagai indikator penilaian.

    Adapun sembilan tatanan fundamental tersebut terdiri dari, kehidupan masyarakat sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalulintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.

    Arya Wibawa menjelaskan Kota Denpasar memiliki beberapa inovasi di berbagai tatanan tersebut antara lain inovasi yang meliputi layanan kesehatan bagi masyarakat, layanan fasilitas pemukiman dan fasilitas umum yang di dalamnya berisi layanan pengelolaan sampah, air bersih, dan lainnya.

    Tak hanya itu, Kota Denpasar juga memiliki inovasi yang meliputi layanan pada satuan pendidikan, yang di dalamnya juga berkaitan dengan penyelenggaraan Posyandu Remaja, gerakan anti-narkoba, UKS di sekolah, dan sebagainya.

    “Dari aspek tatanan pasar, inovasi yang telah ditempuh Kota Denpasar adalah salah satunya penyelenggaraan Pasar Tradisional yang ditata dengan bersih dan sehat,” katanya.

    Dirinya juga menyampaikan pada tatanan perkantoran dan perindustrian, Kota Denpasar juga memiliki inovasi antara lainnya adalah pameran Gema Tridatu yang mewadahi para pelaku IKM/UMKM di Kota Denpasar dalam mempromosikan produknya.

    Ada juga inovasi lain, seperti layanan Pojok Kebaikan dan Step Up di tatanan Perlindungan Sosial, inovasi ATCS pada transportasi, inovasi penataan kawasan Serangan pada tatanan pariwisata, inovasi pada penanggulangan bencana Bala Wisata Tirtha, dan lainnya.

    “Inovasi pada seluruh tatanan tersebut, merupakan upaya kami di Pemerintahan Kota Denpasar dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Arya Wibawa.

    Selanjutnya, dirinya juga mengungkapkan adapun Indeks Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) prioritas Kota Denpasar tahun 2023 mencapai Tuntas Utama dengan 1 sektor yaitu, pendidikan sebesar 98.65 persen, dan pada tahun 2024 IP SPM mencapai Tuntas paripurna dengan semua sektor sebesar 100 persen.

    “Indeks pembangunan manusia Kota Denpasar terus menunjukkan tren positif, meningkat dari 84,03 di tahun 2021 menjadi 85,11 pada tahun 2024, dan ini menjadikan Denpasar sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Bali,” imbuh Wawali Arya Wibawa.

    Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, mengatakan keikutsertaan Kota Denpasar pada penilaian tahun 2025 ini, merupakan kali keempat, setelah sebelumnya, Kota Denpasar telah berhasil sebanyak tiga kali meraih penghargaan pada kategori Swasti Saba Wistara, yakni pada tahun 2017, 2015 dan 2023.

    Sebagai informasi, dalam tingkatan penghargaan KKS, terdapat beberapa tingkat kategori yakni, Padapa, Wiwerda, dan Wistara,

    “Kota Denpasar tahun ini kembali diikutsertakan dalam verifikasi penilaian pada tingkatan Swasti Saba Wistara. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Kota Denpasar,” kata dr. Agung Candrawati.

    Sementara itu, Tim Verifikator Pusat, pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam persiapan verifikasi lanjutan KKS ini.

    Pemerintah Kota Denpasar sendiri dinilai memahami apa yang menjadi indikator dalam penilaian sehingga tidak banyak catatan yang diberikan oleh para Tim Verifikator.

    “Kami berharap hal ini terus dapat dipertahankan, terutama dalam upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat,” ujar Effendi, salah seorang Tim Verifikator Pusat.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (19/06/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada BKN khususnya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN beserta tim. Dimana telah memfasilitasi Pemkot Kediri dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dukungan BKN sangat berarti bagi kami dalam memperkuat fondasi meritokrasi di Kota Kediri,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota mengungkapkan acara ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemkot Kediri untuk menerapkan manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera. Sistem merit menjadi fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

    Melalui kegiatan ini, adalah tahap pertama dari penilaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkot Kediri. Pada tahap awal ini terdapat 150 peserta. Terdiri dari 13 orang pejabat administrator, 67 orang pejabat pengawas, dan 70 orang pejabat pelaksana.

    “Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekedar formalitas namun merupakan bagian dari proses manajemen talenta ASN sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 tahun 2020. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar salam menyusun profil kompetensi ASN. Dimana selanjutnya akan digunakan dalam proses pengelolaan SDM aparatur secara lebih objektif, adil, dan terarah,” ungkapnya.

    Gus Qowim menjelaskan kerjasama ini tidak hanya memperkuat kapasitas ASN, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemkot Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Dengan kegiatan ini bukan hanya tentang hari ini dan esok. Tetapi juga tentang masa depan birokrasi. Bagaimana menyiapkan ASN Kota Kediri untuk lebih profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman.

    Harapannya seluruh peserta mengikuti proses ini dengan serius, jujur, dan semangat belajar. Momen ini dapat dijadikan cerminan untuk mengevaluasi diri sekaligus kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

    “Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas ASN Kota Kediri. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama saya yakin kita bisa mewujudkan ASN Kota Kediri yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” jelasnya.

    Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin menambahkan penilaian kompetensi ini terselenggara atas kerjasama BKPSDM Kota Kediri dan BKN. Dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Juni 2025. Tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi ada adalah, penyusunan talent pool, pengembangan kompetensi ASN, dan pengembangan karir. Dalam penerapan sistem merit ini BKPSDM memiliki aplikasi Elektronik Manajemen Talenta (ELEMENT). Aplikasi ini untuk menyusun talenta ASN di Pemkot Kediri.

    “Kami sudah mengajukan agar aplikasi ini dapat disinkronisasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) yang dimiliki BKN. Sehingga beberapa waktu lalu Kepala Kanreg II BKN beserta tim melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Lalu kita harus menambahkan kriteria dari aplikasi SIMATA yang belum ada di ELEMENT,” imbuhnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Kanreg II BKN, dan tamu undangan lainnya. Lalu hadir secara daring Deputi Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta Kepala Kanreg II BKN Surabaya Darmuji. [nm/but]

  • Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri acara Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu Melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Acara berlangsung di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Selasa (17/06/2025).

    Kegiatan ini, sesuai dengan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Serta instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka tindak pidana korupsi. Ini juga tindak lanjut dari penguatan komitmen anti korupsi pemerintah daerah pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah pada Rabu, 19 Maret 2025 di D. I. Yogyakarta.

    “Forum ini bukan sekedar pertemuan administratif. Ini adalah ruang untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu,” ujar Mbak Wali Kota Kediri Vinanda.

    Wali kota termuda ini berharap pada tahun 2025 pemenuhan MCPSP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Namun juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi yang pada akhirnya produk kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Melalui pertemuan ini, Pemkot Kediri ingin memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan integritas tidak berhenti di atas kertas. Pemenuhan indikator-indikator MCSP ke depan harus terwujud dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami berharap koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya pada Pemkot Kediri bisa lebih optimal. Dengan adanya pemenuhan kelengkapan pada area intervensi yang telah ditetapkan oleh KPK maka akan mempermudah kita dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

    Mbak Wali menyadari bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh sebab itu, besar harapan KPK dapat terus mendampingi dan menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah dibangun Pemkot Kediri. Termasuk meningkatkan kinerja para pelaksana di Pemkot Kediri untuk mewujudkan budaya kerja praktik-praktik baik di seluruh lini pemerintahan.

    “Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan internal kita mampu membangun fondasi pemerintahan yang tidak hanya patuh aturan. Tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik. Mari kita kuatkan komitmen untuk jadi garda terdepan dalam memerangi korupsi,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Sekretaris DPRD Rahmat Hari Basuki, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, dan jajaran Kepala OPD terkait. [nm/ian]

  • Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Mbak Wali Paparkan 8 Aksi Konvergensi Kota Kediri Pada Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten Kota di Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kepada panelis tim percepatan penurunan stunting beserta mitra strategis Provinsi Jawa Timur saat Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Paparan dilakukan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Pada paparan tersebut, Mbak Wali menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi dari pelaksanaan Aksi Konvergensi #1 di Kota Kediri telah menghasilkan penetapan 10 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2025, meliputi Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo, dan Mrican.

    Penetapan ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, yaitu angka prevalensi stunting, jumlah kasus stunting, jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi, serta rendahnya capaian pemenuhan layanan esensial di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa pada aksi Konvergensi #2 menggambarkan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam percepatan penurunan stunting di Kota Kediri. Pada tahun 2024 telah disusun time line rencana kegiatan setiap bulan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TPPS tahun 2025.

    Aksi Konvergensi #3 berupa Rembuk Stunting secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Forum ini menetapkan kelurahan lokus stunting serta program prioritas tahun rencana, sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting.

    “Pada aksi Konvergensi #4 diwujudkan melalui dukungan regulasi sebagai landasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hingga saat ini, telah diterbitkan 6 Peraturan Daerah , 7 Peraturan Walikota , dan 13 Keputusan Wali Kota yang mendukung pelaksanaan program. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam menjalankan program. Lalu, pada Aksi Konvergensi #5 dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi dan dukungan Tim Penggerak PKK utamanya sebagai agen perubahan perilaku di masyarakat dalam pola pengasuhan dan pendidikan keluarga serta mendukung layanan posyandu, berkolaborasi dengan Kader Kesehatan, IBI, IDI, IDAI, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli ASI, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak, dan Tim Pendamping Keluarga,” imbuhnya.

    Kemudian pada Aksi Konvergensi#6, Pemerintah Kota Kediri melalui inovasi Aplikasi PAPI ASIK, yaitu Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan menghadirkan penyediaan data layanan dan riwayat ibu hamil dan bayi. Data hasil timbang balita di Posyandu secara real time diinput oleh kader posyandu setiap bulannya.

    Sebagai upaya monitoring dan evaluasi tahunan dilakukan survei balita stunting menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga tersaji data balita stunting dalam Geoportal berupa Data Spasial dalam bentuk peta sebaran balita dan pemanfaatan Aplikasi Elsimil dalam mengelola data pendampingan keluarga risiko stunting untuk diintegrasikan dalam Satu Data Kota Kediri.

    Pada Aksi Konvergensi ke-7 difokuskan pada publikasi massif baik media sosial, media cetak maupun podcast rutin untuk menginformasikan progres penanganan stunting dan mendorong partisipasi masyarakat. Terakhir, Aksi Konvergensi #8 menggambarkan capaian Pemerintah Kota Kediri terhadap target Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang secara umum telah melampaui target nasional. Evaluasi kinerja tahunan terhadap indikator intervensi spesifik di Kota Kediri menunjukkan bahwa terdapat beberapa capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target.

    Salah satu indikator yang belum mencapai target adalah pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia kurang dari enam bulan, cakupan imunisasi dasar lengkap juga belum mencapai 100%. Beberapa indikator lainnya yang menjadi fokus evaluasi meliputi pelayanan KB pasca persalinan, cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan, serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, khususnya air limbah domestik.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini, juga menjelaskan Kota Kediri terus memperkuat praktik baik dalam penanganan stunting dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Salah satu contoh unggulan adalah program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Sebagaimana balita stunting memerlukan asupan tinggi protein. Adapula program penempatan dokter spesialis anak di Puskesmas.

    Pelayanan dokter spesialis di puskesmas dilaksanakan 1 minggu sekali dengan melayani 10 balita terindikasi stunting dari data balita weight faltering yang telah dilakukan intervensi spesifik di Posyandu tetapi tidak menunjukan perbaikan. Maka Kelurahan dan TP PKK mengadvokasi keluarga balita stunting untuk dirujuk ke Puskesmas. Apabila balita membutuhkan penanganan lebih lanjut, balita tersebut dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Di akhir paparannya, Mbak Wali menekankan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri bukanlah semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang terus dijaga akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi saat penilaian ini, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala OPD terkait, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, pewakilan Organisasi Profesi, perwakilan akademisi, pelaku usaha, media, serta anggota TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan Kelurahan. [nm/ted]

  • Mbak Wali Sampaikan Penjelasan Rancangan Pertanggungjawaban APBD Kota Kediri TA 2024

    Mbak Wali Sampaikan Penjelasan Rancangan Pertanggungjawaban APBD Kota Kediri TA 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri, Kamis (5/6/2025).

    Pada kesempatan ini, Mbak Wali menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2024 disusun sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020. Dari sisi pendapatan daerah setelah perubahan APBD tahun anggaran 2024, ditargetkan sebesar Rp1.501.669.263.626 dan terealisasi sebesar Rp1.507.326.107.383,27 atau sebesar 100,38 %, melebihi target Rp5.656.843.757,27.

    “Beberapa yang masuk dalam sisi pendapatan daerah yakni pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pada pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), transfer pemerintah pusat lainnya, serta transfer pemerintah daerah lainnya,” terangnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menuturkan bahwa pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2024 telah dianggarkan sebesar Rp1.891.393.326.713, dan terealisasi sebesar Rp1.558.866.792.688, atau sebesar 82,42%. Kurang dari rencana sebesar Rp332.526.534.025.

    Susunan laporan realisasi anggaran pada sisi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Apabila realisasi sisi pendapatan daerah yang dibandingkan dengan sisi belanja daerah maka APBD tahun 2024 secara struktur mengalami defisit sebesar Rp 51.540.685.304,73.

    Selain itu, dari sisi pembiayaan daerah, pada tahun anggaran 2024, pembiayaan daerah netto ditargetkan sebesar Rp389.724.063.086,56. Memperhatikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024, diperoleh sisa lebih perhitungan tahun anggaran berkenaan sebesar Rp338.183.377.781,83.

    Di akhir penjelasanya, Wali Kota termuda di Indonesia tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri yang telah mengikuti rapat paripurna ini.

    “Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada para anggota DPRD Kota Kediri untuk mencermati, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan masukan dan perbaikan demi penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan APBD Kota Kediri,” tutupnya.

    Hadir pula, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Wakil Ketua I Sudjono Teguh, Wakil Ketua II M. Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, asisten, staf ahli, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, serta anggota DPRD Kota Kediri. [nm/ian]

  • Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Balaikota Kediri, Senin (2/6/2025). Tema peringatan tahun ini adalah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya.

    Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Kota Kediri, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Vinanda membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

    Dalam pidato tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    Wali Kota Kediri menyampaikan ajakan untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, mempersatukan lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda. “Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” terangnya.

    Dalam konteks pembangunan nasional, Mbak Wali menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini berarti pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

    Ia juga menyoroti tantangan ideologi Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi, termasuk penyebaran ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, Mbak Wali mengajak untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan.

    Pertama, di dunia pendidikan, Pancasila perlu ditanamkan sejak dini tidak hanya melalui pelajaran formal tetapi juga praktik keseharian. “Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral,” tegasnya.

    Kedua, di pemerintahan dan birokrasi, Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ketiga, di bidang ekonomi, pembangunan harus adil dan merata dengan memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi agar tak ada warga yang tertinggal. Keempat, dalam ruang digital, etika dan toleransi harus ditegakkan. “Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” jelas Mbak Wali.

    Dalam momen upacara ini, juga dilakukan foto bersama Forkopimda dan FKUB Kota Kediri untuk merayakan keberhasilan Kota Kediri masuk 10 besar kota toleran di Indonesia. Tahun ini, Kota Kediri menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Kota Toleran 2024 yang dirilis oleh Setara Institute.

    Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, jajaran kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Kediri, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta peserta upacara dari unsur ASN, TNI, Polri, dan mahasiswa. [nm/beq]

  • Mbak Wali Serahkan Mobil Pelayanan Masyarakat pada Kelurahan di Kediri

    Mbak Wali Serahkan Mobil Pelayanan Masyarakat pada Kelurahan di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan secara simbolis 3 mobil pelayanan masyarakat (Mobmas), Selasa (27/05/2025). Kelurahan yang menerima secara simbolis adalah Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngronggo, dan Kelurahan Bandar Kidul. Mbak Wali memecah kendi untuk menandai beroperasinya mobil pelayanan masyarakat ini.

    Pada tahap pertama ini diserahkan 12 mobil pelayanan masyarakat di kelurahan. Selanjutnya bertahap akan diberikan pada 46 kelurahan. Mobil Pelayanan Masyarakat ini sebagai kendaraan operasional untuk mewujudkan pemerintahan cepat, tepat, serta melayani kebutuhan sosial masyarakat.

    “Ini merupakan aspirasi dari masyarakat Kota Kediri mereka menilai bahwa banyak kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Salah satunya melalui mobil pelayanan masyarakat. Selama ini di beberapa kelurahan saya mendengar keluhan bahwa saat masyarakat ingin berobat tidak memiliki kendaraan,” ujarnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan pemerintah hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat melalui mobil pelayanan keliling. Mobil ini bisa digunakan untuk pelayanan non gawat darurat. Misalnya untuk membantu warga tidak mampu untuk mendapat akses kesehatan dan lainnya.

    Mbak Wali menitipkan pesan agar mobil ini digunakan dengan amanah, tepat sasaran, dan penuh tanggung jawab. “Semoga hadirnya mobil ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Apapun tantangannya semoga ini bisa menjadi solusi,” ungkapnya.

    Turut mendampingi Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, dan Kepala OPD terkait. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Luncurkan Program ATM Beras Pertama di Indonesia, Sasar Warga Miskin Ekstrem

    Wali Kota Kediri Luncurkan Program ATM Beras Pertama di Indonesia, Sasar Warga Miskin Ekstrem

    Kediri (beritajatim.com) – Hari ini menjadi tonggak bersejarah bagi Kota Kediri dengan peluncuran program ATM Beras Mapan oleh Wali Kota Vinanda Prameswati yang bertepatan dengan 100 hari masa kerjanya bersama Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha. Program ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang digagas langsung oleh pemerintah daerah, dengan menyasar warga dalam kategori miskin ekstrem.

    Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemotongan pita oleh Mbak Wali dan Gus Qowim di depan Rumah Dinas Wali Kota Kediri. Dalam tahap awal, 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima kartu ATM Beras Mapan. Kartu ini memungkinkan warga untuk mengambil 5 liter beras hanya dengan menempelkan kartu ke mesin ATM, yang secara otomatis mengeluarkan beras.

    “Direncanakan program ATM Beras Mapan ini akan segera dilaksanakan, setelah seluruh mesin ATM Beras Mapan telah selesai diproduksi dan didistribusikan ke masing-masing kantor kelurahan di seluruh Kota Kediri,” ujar Mbak Wali.

    Seluruh kelurahan di Kota Kediri akan mendapatkan unit ATM Beras Mapan, sebagai bagian dari upaya Pemkot menekan angka kemiskinan yang saat ini tercatat sebesar 6,51 persen. Program ini didesain untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, teratur, dan berbasis teknologi.

    Sebagai pemimpin daerah termuda di Indonesia, Vinanda menegaskan bahwa program ini sejalan dengan misi utama pemerintahannya, yakni Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan penguatan infrastruktur berkelanjutan.

    Warga penerima manfaat merespons positif peluncuran program ini. Bantuan itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari warga.

    “Alhamdulillah, bantuan beras ini sangat membantu sekali untuk saya. Terima kasih Mbak Wali dan Gus Qowim,” kata Rini Sukowati, salah satu KPM.

    Berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kota Kediri, terdapat 1.211 kepala keluarga yang menjadi target sasaran program ATM Beras. Untuk 1.131 KPM yang belum menerima kartu ATM hari ini, beras akan dikirim dalam bentuk kemasan melalui kantor kelurahan masing-masing.

    Pemkot Kediri juga menyampaikan bahwa data sasaran akan diperbarui menggunakan basis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang informasinya akan diumumkan oleh pemerintah pusat dalam waktu mendatang. Saat ini DTSEN masih dalam proses pemutakhiran data.

    Turut hadir dalam peresmian, Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi, serta para penerima manfaat yang menjadi saksi langsung hadirnya teknologi sosial pertama di Indonesia ini. [nm/ian]

  • Lapor Mbak Wali 112 Resmi Diluncurkan, Warga Kediri Kini Bisa Lapor Darurat 24 Jam Nonstop

    Lapor Mbak Wali 112 Resmi Diluncurkan, Warga Kediri Kini Bisa Lapor Darurat 24 Jam Nonstop

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin Apel Siaga Lapor Mbak Wali 112 pada Selasa (27/5/2025), sekaligus menandai peluncuran resmi Program Lapor Mbak Wali 112.

    Dalam apel tersebut, Vinanda yang akrab disapa Mbak Wali menyematkan pin kepada petugas 112 sebagai tanda simbolis pelepasan tugas. Petugas yang hadir antara lain dari Damkar, Satpol PP, Dishub, BPBD, Dinas Kesehatan, dan operator Call Center 112.

    Program ini merupakan wujud nyata komitmen Mbak Wali Vinanda dan Wakil Wali Kota Qowimuddin dalam membangun pelayanan publik yang responsif, cepat, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Selaras dengan visi misi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni) serta mendukung Sapta Cita kelima, yaitu Smart Living.

    “Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk memulai langkah baru dalam perjalanan pelayanan publik di Kota Kediri. Kita resmi meluncurkan program Lapor Mbak Wali 112. Sebuah layanan pengaduan masyarakat yang aktif 24 jam penuh, responsif, dan terintegritas,” ujar Mbak Wali dalam pidatonya.

    Masyarakat dapat menggunakan layanan ini secara gratis, bahkan saat ponsel dalam kondisi terkunci. Selain melalui panggilan telepon ke 112, pengaduan juga dapat disampaikan lewat media sosial Instagram resmi @lapormbakwali112.

    Layanan ini memungkinkan pelaporan beragam masalah, mulai dari kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, kondisi medis darurat, hingga persoalan non-darurat seperti sampah menumpuk, fasilitas umum rusak, saluran air terganggu, pohon tumbang, dan keluhan sosial lainnya.

    Warga hanya perlu menghubungi 112, dan operator akan segera merespons laporan yang masuk. Layanan ini hadir sebagai bentuk penyederhanaan dan integrasi lintas sektor dalam satu sistem terpadu.

    Wali Kota Vinanda menekankan bahwa call center 112 bukan sekadar nomor darurat, melainkan jembatan harapan antara masyarakat dan pemerintah.

    “Lebih dari itu, Lapor Mbak Wali 112 juga hadir sebagai simbol sinergi lintas sektor. Menyatukan berbagai layanan call center dari berbagai instansi ke dalam satu pintu, satu nomor, dan satu sistem terpadu,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan ini secara bijak dan tidak main-main. Efektivitas layanan sangat bergantung pada kerja sama tim, komando, dan koordinasi yang baik antarpersonel lapangan dan petugas call center.

    “Satu laporan bisa menyelamatkan banyak warga. Satu tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Serta satu respon cepat dapat menumbuhkan kepercayaan yang langgeng,” tegasnya.

    Untuk petugas, ia berpesan agar tetap melayani dengan hati, melaporkan dengan transparan, dan menjunjung tinggi kerja sama lintas OPD.

    “Perlu diingat Lapor Mbak Wali 112 bukan hanya sekedar sistem tetapi wajah pelayanan kita kepada masyarakat. Mari kita jalankan amanah ini dengan semangat dan ketulusan,” ujar Mbak Wali.

    Peluncuran ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. [nm/beq]