Tag: Badai

  • Koperasi Itu Soal Masa Depan, Bukan Masa Lalu

    Koperasi Itu Soal Masa Depan, Bukan Masa Lalu

    Jakarta

    Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang Rusia versus Ukraina yang membuat suram ekonomi Eropa sudah berjalan 3 tahun belum jelas akhirnya. Israel versus Palestina terus membara di seputar jalur Gaza. Presiden Amerika yang baru terpilih, Donal Trump, mengambil langkah-langkah kontroversial seperti keluar dari WHO, menghentikan bantuan USAID, mau mencaplok Greenland dan yang terakhir baru saja ditandatangani adalah pemberlakuan tarif timbal balik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia yang kena tarif 32%.

    Dampak negatif tarif timbal balik Amerika ini terhadap perekonomian Indonesia bisa sangat signifikan. Jika tidak direspon secara cepat dan tepat bisa berbahaya. Kurs rupiah yang terus melemah terhadap USD berpotensi terus melemah. Sektor sawit, karet, tekstil dan alas kaki bakal terpukul. Akibatnya tekanan terhadap IHSG semakin kuat dan bisa berdampak ke sektor riil sehingga menambah jumlah penutupan pabrik dan terjadi PHK massal.

    Tentu ini bukan soal perasaan pesimis, tetapi soal kondisi yang realistis. Namun kata enterpreneur sejati, selalu ada peluang di setiap gelombang perubahan. Akan selalu muncul pelangi sesudah hujan badai besar menepi. Akankah masa depan ekonomi kita sesuram perkiraan kebanyakan pakar ekonomi?

    Kalau kita jeli, sesungguhnya ada tampak cahaya di ujung lorong gelap. Cahaya yang dinyalakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakan pembelaan (affirmative policy) untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil di pedesaan melalui koperasi. Apa iya? Kita lihat mimpi Prabowo soal koperasi dan langkah kebijakan yang diambil selama ini.

    Dalam sebuah acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di Jakarta pada bulan Nopember 2023 yang lalu, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi kandidat Presiden, dengan tegas ingin membesarkan koperasi karena ayah dan kakeknya adalah juga pejuang koperasi. Oleh karena itu dia sebagai Ketua Dewan Pembina INKUD bermimpi dan bercita-cita suatu saat nanti koperasi turut memiliki pabrik, smelter, kapal ikan dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

    Ketika Prabowo akhirnya resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, tampaknya janji manis kampanye tersebut mulai direalisasikan. Berawal dari pemisahaan Kementerian Koperasi dari UMKM sehingga tampak visi Prabowo tentang koperasi bahwa sebagai badan usaha, koperasi tidak selalu berskala UMKM tetapi juga bisa berkembang besar. Bahkan bisa menjadi konglomerat nantinya. Ketika kementerian lain terkena efisiensi anggaran, Kementerian Koperasi justru diberi alokasi tambahan kredit untuk Koperasi sebesar Rp 10 trilyun melalui LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir) Kemenkop RI.

    Prabowo juga tidak mau menunda realisasi program unggulannya yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus berjalan di awal tahun 2025. Dalam program ini, Prabowo memerintahkan agar suplai bahan baku baik dari pertanian, perikanan maupun peternakan sebisa mungkin tidak impor tetapi berasal dari lingkungan lokal yang dikelola oleh jaringan koperasi.

    Seperti langkah bidak kuda dalam catur, kebijakan yang tidak terduga berikutnya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa se-Indonesia. Langkah yang mengagetkan banyak pengamat ekonomi yang memang selama ini asing dengan istilah koperasi. Tidak ada nomenklatur koperasi di dalam textbook yang mereka baca.

    Visi besar pengembangan ekonomi rakyat ini juga tampak ketika Danantara terbentuk dan pasar merespon negatif ditandai anjloknya iHSG, Prabowo seolah tidak peduli. Menurutnya, biarkan harga saham naik turun, kalau harga pangan di masyarakat aman maka negara aman. Terbukti, dalam beberapa hari saja nilai IHSG kembali naik. Bahkan begitu Danantara selesai diresmikan di pagi hari, sore harinya Prabowo langsung memanggil manajemen Danantara dan Kementerian terkait ke istana dan memberikan arahan bahwa salah satu program yang akan didukung Danantara adalah pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

    Prabowo nampaknya yakin benar bahwa melalui koperasi, kesejahteraan rakyat di pedesaan akan meningkat sehingga dinamika ekonomi luar negeri tidak akan banyak berpengaruh. Prabowo seolah meresapi pemahaman Sukarno soal koperasi. Bagi Sukarno, koperasi harus difungsikan sebagai medium peningkatan pendapatan petani, buruh, dan rakyat miskin, sekaligus juga menjamin ketersediaan barang-barang bagi mereka. Sebab, ketiga golongan itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika mereka produktif maka ekonomi Indonesia dapat bangkit.

    Ini Bukan Soal Masa Lalu, Tapi Masa Depan Ekonomi Indonesia

    Langkah Prabowo yang ingin membesarkan ekonomi nasional berbasis pedesaan melalui koperasi masih juga belum dipahami banyak pihak. Mereka cenderung sinis dan selalu beralasan soal masa lalu koperasi yang berperilaku korup dan penuh penyelewengan. Pandangan ini bisa jadi ada benarnya. Namun juga banyak kelirunya. Penyelewengan dan perilaku korup terjadi juga di model badan usaha kapitalis. Bahkan jauh lebih besar dan masif. Kasus Timah, Jiwasraya, Pertamina, Kominfo dan kredit ekspor yang besarnya ratusan trilyun tidak melibatkan koperasi sama sekali.

    Mereka mungkin juga seperti katak dalam tempurung. Tidak melihat bagaimana koperasi berkembang di negara-negara maju. Organisasi koperasi Dunia yaitu International Cooperative Alliance (ICA) baru mengumumkan pada tahun 2023 bahwa 300 koperasi teratas di seluruh dunia berhasil mencatatkan omset US$ 2 triliun (2,409 miliar USD) atau setara Rp. 30.000 triliun per tahun dengan acuan data keuangan tahun 2021. Meliputi usaha koperasi yang bergerak di sektor Pertanian (105 perusahaan), Asuransi (96 perusahaan), Perdagangan Besar dan Eceran mewakili sektor ekonomi terbesar ketiga (57 perusahaan).

    Dari segi omset terbesar, dua koperasi sektor keuangan menduduki posisi teratas, yaitu Groupe Crédit Agricole Perancis (omset 117,01 miliar USD pada tahun 2021) dan Grup REWE dari Jerman (omzet 82,03 Miliar USD pada tahun 2021). Menyusul di posisi ketiga koperasi ritel Groupe BPCE (omset 64,06 Miliar USD pada tahun 2021). Ada juga koperasi pertanian Jepang Zen Noh dengan omzet 55 milyar USD per tahun dan Koperasi industri pertanian Korsel Nonghyup yang beromzet 41 milyar USD per tahun. Kelasnya sudah seperti omzet konglomerat di Indonesia.

    Sayang memang koperasi di Indonesia belum masuk dalam ranking 300 besar koperasi dunia tersebut. Namun seperti halnya timnas sepakbola Indonesia yang sedang berjuang masuk 100 besar dunia versi FIFA, gerakan koperasi di bawah pemerintahan Prabowo mulai disiapkan untuk besar dan masuk 300 besar dunia. Bayangkan jika 70 ribu koperasi desa itu terealisasi dan memiliki bisnis dengan putaran omzet Rp 1 milyar saja per tahun maka sudah ada putaran Rp 70 trilyun per tahun. Itu belum ditambah putaran omzet koperasi yang ada sekarang sekitar 150 trilyun per tahun.

    Belum lagi efek penyerapan tenaga kerja jika koperasi desa ini berkembang. Rata-rata koperasi desa bisa menyerap 100-300 orang sebagai pekerja. Total bisa menyerap 10-20 juta pekerja.

    Kepemilikan usahanya juga tersebar di banyak orang. Bukan hanya di segelintir pemilik modal. Ekonomi yang berbasis rakyat banyak ini tampaknya akan menjadi model ekonomi Indonesia ke depan.

    Membangun Legacy Melalui Koperasi

    Tokoh buruh nasional Jumhur Hidayat yang juga pejuang ekonomi kerakyatan, dalam sebuah diskusi menyampaikan bahwa hanya koperasi bentuk usaha paling cocok untuk membentengi rakyat dari keserakahan kaum kapitalis. Dan itu adalah amanah konstitusi.

    Karena itu seyogyanya cabang-cabang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sifatnya memanfaatkan kekayaan alam harus berbentuk badan hukum koperasi. Seperti halnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hutan, tambang dan bahkan minyak bumi. Kalau tidak, maka sumber daya alam tersebut akan habis dihisap kaum kapitalis. Dengan adanya koperasi akan lebih menjamin masa depan kehidupan warga setempat. Mereka memiliki posisi yang setara dengan pelaku bisnis lain.

    Bahkan, dalam bisnis modern seperti taksi online, sudah seharusnya para sopir ojol berhimpun dalam koperasi dan turut memiliki saham di perusahaan pemilik aplikasi sehingga relasi antara sopir dan pemilik aplikasi bukan hanya mitra tetapi juga sesama pemilik usaha. Seperti halnya koperasi peternak sapi perah di negara maju, yang memiliki saham di industri pengolahan susu. Ada kesetaraan antara rakyat dan pelaku bisnis. Koperasi sebagai fasilitas kelembagaannya.

    Prabowo yang di dalam darahnya mengalir ideologi koperasi sebagaimana diwariskan oleh kakeknya Margono Djojohadikoesoemo dan ayahnya Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, tentu terpanggil untuk menghidupkan kembali gerakan koperasi di tanah air, terutama di pedesaan. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan pilar ekonomi nasional dari sedikit oligarki ke tangan rakyat banyak. Tentu ini langkah yang tidak mudah dan bakal menghadapi banyak tantangan seperti mendaki gunung terjal.

    Namun sesungguhnya semangat ini sama dengan semangat sejumlah masyarakat kota Rochdale, Inggris yang mendirikan koperasi pertama di dunia pada tahun 1844, sebelum akhirnya gerakan koperasi menyebar ke seluruh dunia. Mereka mendirikan koperasi sesungguhnya adalah respon atas kegagalan revolusi industri yang memperjuangkan konse Liberte-Egalite-Fraternite (kebebasan-persamaan-kebersamaan).

    Konsep tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberte atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan Egalite dan Fraternite atau persamaan dan kebersamaan, hanya menjadi milik pemilik-pemilik modal besar.

    Hampir 200 tahun kemudian, dengan semangat yang sama, Prabowo ingin membangkitkan kembali gerakan koperasi di Indonesia. Langkah ini akan bertemu dengan semacam common sorrow, rasa senasib sepenanggungan di dalam hati masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi. Cahaya di ujung lorong itu memang belum terlalu terang, tapi sepertinya akan terus membesar dan menerangi jalan. Semoga bisa menjadi legacy.

    Turino Yulianto, mantan Ketua Umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa (Kokesma) ITB

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR RI membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK mengantisipasi ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ancaman tersebut diprediksi menyasar setidaknya 50 ribu buruh imbas adanya kebijakan pembaruan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    “Satgas PHK ini antisipasi terhadap bisa nggak tidak terjadi PHK, kemudian terhadap kalau terjadi PHK hak-hak buruh harus dibayar, atau Satgas PHK ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk renegosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring Sabtu (5/4/2025).  

    Dia menyampaikan, usulannya tersebut sudah disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    “Waktu silaturahmi lebaran saya sampaikan itu, dan beliau (Dasco) menangkap positif,” katanya. 

    Menurutnya, Satgas tersebut nantinya harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI, dan DPR RI

    Pihaknya juga segera meminta waktu untuk bertemu DPR RI agar usulannya bisa diakomodir. Menurutnya, adanya ancaman badai PHK ini tak tertangani dikhawatirkan akan muncul aksi unjuk rasa. 

    “Karena itu kami mengajukan gagasan itu, direspon baik, mungkin nantinya setelah masuk hari kerja, kami minta waktu bertemu sehingga menjadi formal. Kami minta pemerintah jangan main-main, dan pembentukan Satgas PHK harus cepat kita lakukan bersama,” tandas Iqbal.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia. 

    Menurut Kalla, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan sebesar yang banyak dikhawatirkan. Dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat.

    “Jadi efeknya, itu kira-kira kurang lebihnya itu 10 persen, nah siapa yang bayar 10 persen itu, tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” ujar Kalla di Jakarta pada Sabtu (5/4/2025), dalam wawancara dengan Breaking News KompasTV.

    Kalla menjelaskan, komoditas ekspor Indonesia ke AS, seperti crude palm oil (SPO)/minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik, atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di AS, harganya akan berkali lipat lebih mahal.

    Contohnya, CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan. 

    Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kalla meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia, seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya.

    Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia. 

    “Akhirnya efeknya itu tidak besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, sabun, sawit, sepatu, sparepart,” ujarnya. 

    Kalla lebih jauh mengkritisi bahwa dampak kebijakan tarif impor dari Donald Trump ini.

    Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri Paman Sam. 

    “Dia (komoditas Indonesia) masuk itu bukan kita (Indonesia) yang bayar, kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik, jangan lupa yang bayar Amerika,” ujarnya menekankan.

    Selain itu, Kalla menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik AS, namun bukan tanpa kendala.

    Misalnya, Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia.

    Kalla juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ia berpendapat bahwa tarif tinggi yang diterapkan Trump lebih merupakan taktik tekanan dalam negosiasi dagang.

    Kebijakan tarif tinggi impor ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    “Jadi semua ini, sebenarnya isu pressure, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika, supaya dia bisa berunding,” kata Jusuf Kalla. 

    Menurutnya, kebijakan ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    Dengan pandangan yang tegas ini, Jusuf Kalla menggambarkan kebijakan Trump bukanlah ancaman besar bagi Indonesia, melainkan lebih merupakan langkah strategis AS untuk meningkatkan daya saingnya dalam pasar global.

    “Ya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi, sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding,” ucapnya. 

     

    Kadin Siap Jalin Kerja Sama dengan AS

    Arsjad Rasjid(Indika Group), Hashim Djojohadikusumo(Arsari Group) dan Anindya Bakrie(Bakrie Group) saat menemani Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan negara ke China. (Instagram/Arsjad Rasjid)

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan langkah konkret untuk menanggapi kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui jalur diplomasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Kadin berencana memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pada awal Mei mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan ke AS untuk menghadiri sejumlah konferensi bisnis dan ekonomi. 

    ”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Anindya juga menyatakan keyakinannya bahwa meskipun ada tantangan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika masih memiliki peluang untuk dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan kedekatan ekonomi yang sudah terjalin, kedua negara diperkirakan akan terus berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan.

     

    Aprisindo: Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

    BADAI PHK BELUM BERHENTI – Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya. Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020. (dok.)

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menambahkan bahwa negosiasi dengan AS masih terbuka lebar.

    Ia menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan alas kaki dan rantai pasokan global. 

    ”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy. 

    Namun, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang sudah terhambat bertahun-tahun. Hal ini dinilai penting untuk membuka akses pasar alternatif, khususnya bagi produk alas kaki Indonesia yang terkena dampak tarif tinggi ke AS.

    Di tengah ketidakpastian, Eddy juga menyatakan bahwa Aprisindo tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap anggotanya.

    ”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” ujarnya.  

     

  • Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (wur)

  • Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

    Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    (wur)

  • 50 Ribu Buruh Indonesia Terancam PHK Imbas Tarif Impor Donald Trump – Page 3

    50 Ribu Buruh Indonesia Terancam PHK Imbas Tarif Impor Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi akan ada 50 ribu buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 3 bulan ke depan. PHK ini terjadi imbas kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas kebijakan tarif yang diumumkan Presiden Trump pekan ini. Kebijakan itu menjadikan barang Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif 32 persen dengan begitu harga jual akan lebih mahal.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, 50 ribu buruh bisa terkena PHK dalam 3 bulan penerapan tarif Trump. Adapun, tarif resiprokal Trump berlaku mulai 9 April 2025.

    “Dalam kalkulasi sementara, setelah mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh serikat pekerja, kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, badai PHK gelombang kedua ini bisa tembus di angka lebih dari 50 ribu dalam kurun waktu 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan,” ungkap Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (5/4/2025).

    Tarif tinggi yang ditetapkannya itu membuat barang asal Indonesia jauh lebih mahal saat dijual ke AS. Sayangnya, bukan tambahan keuntungan yang didapat, melainkan ada kekhawatiran menurunnya pembeli produk asal Tanah Air.

    “Jadi barang Indonesia yang di Amerika kena tarif 32 persen, naik harganya. Karena harganya naik, tentu hukum ekonomi pembeli akan menurun, tetap ada yang beli. Jadi pembeli rakyat Amerika menurun untuk membeli barang Indonesia karena mahal, dikenakan tarif,” tuturnya.

    Menurunya permintaan itu, membuat produksi di Indonesia berkurang. Alhasil, perusahaan akan mengambil langkah efisiensi produksi atau opsi lainnya adalah mengurangi pegawai.

    “Salah satu yang dilakukan oleh perusahaan, hanya dua, efisiensi, kurangi sebagian karyawan, PHK sebagian karyawan, atau kalau enggak mampu sama sekali, ongkos produksi udah lebih mahal daripada pendapatan, tutup perusahaan,” tukasnya.

     

  • JK Yakin Tarif Trump ke RI Tak Sebabkan Badai PHK, Ini Alasannya

    JK Yakin Tarif Trump ke RI Tak Sebabkan Badai PHK, Ini Alasannya

    Jakarta

    Tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia membuat pengusaha waswas. Pengusaha khawatir kebijakan itu bisa menyebabkan PHK massal di ranah industri.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai persoalan PHK kemungkinan kecil terjadi jika dikaitkan dengan dampak dari penetapan tarif dari Trump ke RI sebesar 32%. Ia membeberkan alasannya.

    “Pemerintah dan pengusaha tidak pernah mau PHK. Cuma kalau sudah rugi, dia melakukan PHK. Persoalannya, ini yang saya perkirakan, akibatnya ini mungkin hanya 5%-10% kenanya (ke pengusaha RI). Masalah yang ditakutkan semua orang adalah daya beli Amerika menurun,” kata pria yang akrab disapa JK, di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

    JK menilai, pengusaha lebih bisa mengerti manuver yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnisnya, terutama soal efisiensi. JK bilang, otak pedagang lebih pintar ketimbang pemerintah menyoal efisiensi.

    “Pengusaha itu sederhana, tak usah dibantu yang penting jangan diganggu. Itu saja. Baik pemerintah, ataupun masyarakat, ataupun preman. Jangan diganggu, itu saja. Otak pedagang lebih pintar daripada otak pemerintah dalam hal efisiensi,” terangnya.

    JK menjelaskan, pemerintah justru jangan berbuat banyak. Cukup tenang dan awasi semuanya yang berjalan. Ia bahkan mengatakan aturan yang semakin banyak justru membuat dampak yang negatif.

    “Pemerintah jangan berbuat banyak. Tenang saja, awasi semuanya. Itu yang terjadi, makin banyak aturan yang dibikin, makin kacau negeri ini. Buktinya Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu menyebabkan efisien ke ekonomi? Tidak ternyata,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” kata Shinta kepada detikcom.

    Shinta menilai ada sejumlah sektor yang paling berdampak karena pasar ekspor lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional.

    (fdl/fdl)

  • Serikat Pekerja Waswas 50.000 Buruh Berpotensi Kena PHK Imbas Tarif Trump

    Serikat Pekerja Waswas 50.000 Buruh Berpotensi Kena PHK Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak lebih dari 50.000 buruh diprediksi berpotensi terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Gelombang PHK ini terjadi imbas kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu buruh yang berpotensi terkena PHK ini dapat menggulung pasca-tarif Trump mulai berlaku pada 9 April 2025.

    “Dalam kalkulasi sementara setelah mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh serikat pekerja, kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, badai PHK gelombang kedua ini bisa tembus di angka lebih dari 50.000 [buruh] dalam kurun waktu 3 bulan pascaditetapkannya tarif berjalan,” kata Said dalam konferensi pers daring bertajuk ‘Ancaman PHK Besar-Besaran di Indonesia Akibat Kebijakan Tarif Donald Trump’, Sabtu (5/4/2025).

    Said menyebut, sederet industri yang berpotensi terkena gelombang PHK imbas kebijakan tarif Donald Trump, di antaranya industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman (mamin), sawit, karet hingga pertambangan.

    “Sampai 3 bulan ke depan, dalam hitungan kami, runtuh itu lebih dari 50.000 orang akan ter-PHK [imbas kebijakan tarif Trump sebesar 32% untuk Indonesia],” ujarnya.

    Said menuturkan, potensi gelombang PHK tersebut dapat terjadi lantaran kebijakan tarif impor tinggi Trump dapat menyebabkan harga barang Indonesia yang dijual di pasar AS menjadi mahal dan tak kompetitif. Bila permintaan barang Indonesia turun,  produktivitas industri dalam negeri akan berkurang sehingga pengurangan tenaga kerja tak terelakkan.

    “Jadi pembeli rakyat Amerika menurun untuk membeli barang Indonesia karena mahal. Karena pembeli rakyat Amerika menurun, otomatis produksi di Indonesia yang ke Amerika diturunkan,” tuturnya.

    Dalam skenario yang lebih parah, tak hanya PHK, perusahaan di Indonesia juga berpotensi dapat tutup. 

    “Atau kalau enggak mampu sampai sekali, angkos produksi sudah lebih mahal daripada pendapatan, tutup perusahaan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, pemerintah akan terus berdiskusi dengan AS untuk mencari solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak terkait pengenaan tarif.

    “Pemerintah masih akan membahas dengan AS berbagai hal yang menjadi isu bilateral termasuk tarif dan nontarif untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua pihak,” kata Djatmiko kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djatmiko menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kebijakan tarif Trump dengan melibatkan banyak kementerian/lembaga, termasuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    “Pemerintah, termasuk Kemendag di dalamnya sedang mengkaji berbagai opsi solusi kedua belah pihak di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemlu,” ungkapnya.

    Menurutnya, kenaikan tarif, baik secara sektoral, resiprokal, dan new baseline (tarif dasar) sebesar 10% pasti akan menjadi persoalan untuk siapapun yang berdagang dengan AS, termasuk Indonesia.

    Meski demikian, Djatmiko menjelaskan bahwa sejak 2 dekade sebelumnya, Indonesia sudah memulai program diversifikasi pasar.

    Kemendag juga menyampaikan selama 10 tahun terakhir semakin intensif yang terbukti ada berbagai perjanjian bilateral ataupun regional yang berhasil dicapai.

    Perinciannya, seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Chila CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Korea CEPA.

    Kemudian, juga ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN HK, ASEAN China FTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN Japan CEP, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-Mozambique PTA.

    “Akan ditandatangani segera Indonesia-Tunisia PTA, dan dituntaskan EAEU FTA, Peru CEPA, GCC, Turki, Srilanka,” pungkasnya.

  • Bos Buruh Cemas Ada Badai PHK Jilid II Efek Tarif Horor Trump ke RI

    Bos Buruh Cemas Ada Badai PHK Jilid II Efek Tarif Horor Trump ke RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membeberkan bahwa ada kemungkinan badai pemutusan hak kerja (PHK) gelombang kedua di Indonesia terjadi imbas dari kebijakan tarif terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump mengenakan tarif 32% untuk produk ekspor asal Indonesia.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa perhitungan sementara asumsi potensi PHK gelombang kedua akan ‘menghantam’ hingga 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan setelah kebijakan baru Presiden AS Donald Trump berlaku.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” tegasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

    Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (YouTube/Bicaralah Buruh)
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (YouTube/Bicaralah Buruh)

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS. Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Sarannya, lanjut Said, dia mengungkapkan sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respons positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (wur)

  • Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US0 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US$200 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedekatan dengan Donald Trump tidak membuat Elon Musk lolos dari dampak tarif yang diberlakukan Presiden AS tersebut. 

    Tarif Trump yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025, yang melanda negara-negara dan mengirimkan gelombang kejut di seluruh pasar global, telah merugikan para miliarder terkaya di dunia seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg.

    Gelombang tarif terbaru memicu badai keuangan, yang menyebabkan salah satu kemerosotan pasar terburuk sejak era pandemi.

    Lantaran menyebabkan kemerosotan di pasar global, Indeks Miliarder Bloomberg mengalami penurunan harian terbesar keempat dalam sejarah, dan terbesar sejak puncak pandemi Covid-19.

    Sebagian besar miliarder yang terpukul keras berasal dari Amerika sendiri. Kemerosotan tersebut menghapus ratusan miliar kekayaan orang-orang terkaya di dunia, bahkan tidak terkecuali para orang dekat Trump seperti Elon Musk.

    Lalu, siapa saja miliarder yang kekayaannya terseret paling dalam imbas tarif Trump?

    1. Elon Musk

    Ternyata, bahkan persahabatan Presiden tidak dapat menyelamatkannya dari nasib buruk. CEO Tesla dan pemimpin DOGE, dan salah satu ‘sahabat’ terdekat Trump, Elon Musk, kehilangan US$11 miliar pada hari Kamis, karena saham perusahaan mobilnya turun 5,5% menyusul pengumuman tarif Trump.

    2. Jeff Bezos

    Seorang miliarder yang akan melangsungkan pernikahannya dalam beberapa bulan lagi, nampaknya tak bertemu takdir baik. Jeff Bezos adalah pecundang terbesar berikutnya dalam daftar ini, kehilangan kekayaan sebesar US$15,9 miliar setelah saham Amazon anjlok 9% pada Kamis (3/4/2025), menandai penurunan terbesar sejak 2022.

    3. Mark Zuckerberg

    Salah satu pendiri Meta itu juga mengalami kerugian terbesar! Mark Zuckerberg adalah yang paling merugi dalam dolar AS, dengan penurunan 9% perusahaan media sosial tersebut yang menyebabkan kerugian bagi kepala eksekutifnya sebesar US$17,9 miliar, atau sekitar 9% dari kekayaannya.

    Dilansir Bloomberg, 500 orang terkaya di dunia mengalami penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar pada Kamis, segera setelah tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump membuat pasar global terguncang.

    Penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar menandai penurunan terbesar keempat dalam satu hari sejak Bloomberg mulai melacak kekayaan para miliarder 13 tahun lalu, dan yang terburuk sejak jatuhnya pasar yang disebabkan oleh pandemi.

    Miliarder AS kehilangan sebagian besar kekayaan, dengan sembilan dari 10 yang mencatat rugi paling besar berasal dari Amerika. 

    Lebih dari separuh dari mereka yang dilacak oleh indeks kekayaan Bloomberg mengalami penurunan kekayaan, dengan penurunan rata-rata sebesar 3,3%.

    Berikut adalah daftar 10 miliarder teratas yang muncul sebagai pecundang terbesar setelah pengumuman tarif Trump, menurut Bloomberg Billionaires Index pada tanggal 4 April:

    1. Mark Zuckerberg: Turun US17,9 miliar menjadi US$189 miliar

    2. Jeff Bezos : Turun US$15,9 miliar menjadi US$201 miliar

    3. Elon Musk: Turun US$11 miliar menjadi US$322 miliar

    4. Michael Dell: Turun US$9,53 miliar menjadi US$92,1 miliar

    5. Larry Ellison: Turun US$8,10 miliar menjadi US$160 miliar

    6. Jensen Huang: Turun US$7,36 miliar menjadi US$89,6 miliar 

    7. Bernard Arnault: Turun US$6,22 miliar menjadi US$163 miliar

    8. Larry Page: Turun US$4,79 miliar menjadi US$138 miliar 

    9. Sergey Brin: Turun US$4,46 miliar menjadi US$130 miliar 

    10. Thomas Peterffy: Turun US$4,06 miliar menjadi US$49,4 miliar