Xcloud.id

Tag: Badai

  • Chatib Basri Ungkap Efek Buruk Tarif Trump: Ekspor RI Terganggu-PHK

    Chatib Basri Ungkap Efek Buruk Tarif Trump: Ekspor RI Terganggu-PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri imbas dari kebijakan tarif baru impor ke Amerika Serikat (AS) yang diputuskan Presiden Donald Trump.

    Anggota DEN Chatib Basri mengatakan, efek yang bisa dirasakan di Indonesia jika penerapan tarif 32% produk Indonesia ke AS adalah perlambatan ekonomi yang bisa berujung pada PHK pekerja dalam negeri. Dengan begitu, Chatib mengungkapkan pemerintah harus mengantisipasi adanya PHK di Tanah Air.

    “Kalau ekspor Indonesia terkena, maka akan ada risiko untuk dua hal. Satu adalah perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Kalau perlambatan ekonomi terjadi, maka risiko yang bisa muncul adalah PHK. Itu adalah hal-hal yang perlu diantisipasi,” tegasnya dilansir CNN Indonesia, Senin (7/4/2025).

    Tidak hanya itu, Chatib mengatakan berbagai sektor di dalam negeri yang akan terdampak dari kebijakan baru tersebut. Dia mengatakan banyak sektor dalam negeri yang akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru impor AS, terutama pada produk Indonesia yang diekspor ke AS.

    “Itu seperti misalnya TPT, tekstil dan produk tekstil. Kemudian alas kaki. Kemudian juga udang, saya kira ya. Jadi itu adalah sektor-sektor yang akan terkena. Ini kita bisa lihat di sini misalnya mesin perlengkapan elektronik, kemudian lemak minyak hewan nabati. Itu akan terkena,” jelasnya.

    Tidak hanya Indonesia, eks Menteri Keuangan itu menilai seluruh negara juga akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru AS.

    “Kita harus ingat bahwa rasio dari ekspor Indonesia terhadap GDP, itu hanya sekitar 25%. Jadi Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya masih lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang 180% atau misalnya Vietnam,” tambahnya.

    Bahkan, Chatib mengatakan bahwa kebijakan tarif baru Trump bisa mengakibatkan resesi global yang ujungnya juga akan berdampak pada Indonesia yang dinilai terbatas dibandingkan negara terintegrasi lainnya yang kuat secara perekonomian global.

    “Begitu juga cara untuk meminimalisasi dampak dari perekonomian global adalah tidak terintegrasi dengan global. Tentu ini ekstrem, tidak ada negara yang seperti itu. Tetapi semakin kecil integrasi kita dengan ekonomi global, maka dampaknya itu akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang sangat terintegrasi seperti Singapura, Vietnam, Thailand atau Malaysia,” kata Chatib.

    Potensi PHK
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK ke depannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh, dia (Dasco) respons positif. Semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK di mana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (miq/miq)

  • Berapa UMR Cirebon 2025 Lokasi Pabrik Tekstil PT Yihong?

    Berapa UMR Cirebon 2025 Lokasi Pabrik Tekstil PT Yihong?

    PIKIRAN RAKYAT – Kota Cirebon, yang dikenal dengan warisan budaya dan kulinernya yang kaya, kini tengah menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, kabar mengenai kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2025 membawa angin segar bagi para pekerja.

    Namun, di sisi lain, bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang melanda salah satu pemain utama di sektor industri tekstil, PT Yihong, menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan besar mengenai masa depan lapangan pekerjaan di wilayah ini.

    Artikel ini akan mengupas tuntas penetapan UMK Cirebon 2025, menelusuri lebih dalam kronologi dan dampak PHK di PT Yihong, serta menganalisis implikasi ganda dari dua isu krusial ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Cirebon.

    UMK Cirebon 2025

    Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/kep.798-kesra/2024 secara resmi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon tahun 2025 sebesar Rp2.697.685,74. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan UMK tahun 2024.

    Kenaikan ini tentu menjadi kabar yang disambut baik oleh mayoritas pekerja di Kota Cirebon, mengingat adanya peningkatan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

    Penetapan UMK ini merupakan hasil dari serangkaian diskusi dan pertimbangan antara pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, serta produktivitas pekerja.

    Kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

    Ilustrasi – Ironi Pekerja PT Yihong di Cirebon, Demo Minta Perusahaan Ditutup, Kini Minta Diperkerjakan Kembali.

    Namun, di balik kabar gembira ini, tantangan besar menghadang, terutama bagi sektor industri yang tengah mengalami tekanan, seperti yang terjadi pada PT Yihong.

    Badai PHK di PT Yihong

    Di tengah optimisme terkait kenaikan UMK, Kota Cirebon dikejutkan dengan kabar mengenai PHK massal yang terjadi di PT Yihong, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri tekstil dan berlokasi di wilayah tersebut.

    Meskipun detail kronologis lengkap mengenai PHK ini memerlukan investigasi lebih lanjut, indikasi adanya pengurangan tenaga kerja dalam skala besar menimbulkan pertanyaan serius mengenai kondisi industri tekstil di Cirebon dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan.

    Sektor industri tekstil, yang pernah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, kini menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.

    Persaingan yang ketat dari negara-negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta perubahan tren pasar menjadi beberapa faktor yang menekan keberlangsungan bisnis di sektor ini.

    Kenaikan UMK, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan tipis.

    Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk mencari solusi jangka panjang bagi industri tekstil dan sektor manufaktur lainnya di Indonesia.

    Hal ini dapat berupa pemberian insentif fiskal, peningkatan daya saing melalui inovasi dan teknologi, serta perlindungan terhadap praktik dumping dan persaingan tidak sehat dari produk impor.

    Selain itu, program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di era global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berapa UMR Cirebon 2025 Lokasi Pabrik Tekstil PT Yihong?

    Aksi Mogok Kerja hingga Badai PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus PT Yihong Novatex Indonesia, perusahaan manufaktur sepatu di Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik pada Maret-April 2025.

    Peristiwa yang bermula dari pemecatan tiga orang pekerja ini, berkembang menjadi aksi mogok kerja solidaritas, dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 1.126 karyawan.

    Tragedi ini tidak hanya menyisakan luka bagi ribuan pekerja, tetapi juga memicu gelombang protes dan sorotan tajam dari berbagai pihak.

    Awal Mula Konflik

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, pada awal Maret 2025, manajemen PT Yihong mengambil keputusan untuk memberhentikan tiga orang pekerja.

    Keputusan ini memicu reaksi keras dari para pekerja lainnya, yang merasa bahwa pemecatan tersebut tidak adil.

    Sebagai bentuk solidaritas, mereka melakukan aksi mogok kerja, yang berujung pada penghentian total aktivitas produksi di pabrik.

    “Aksi yang kami lakukan bukanlah mogok kerja. Kami tetap hadir dan melakukan absensi. Namun, pada saat itu, tidak ada bahan produksi yang tersedia,” ungkap Suryana, salah seorang pekerja.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa para pekerja merasa bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

    PHK Massal

    Pada pertengahan Maret 2025, PT Yihong mengumumkan penutupan pabrik dan PHK massal terhadap 1.126 karyawan.

    Perusahaan mengklaim bahwa aksi mogok kerja telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, akibat terhambatnya proses produksi dan pembatalan pesanan oleh klien.

    Keputusan ini memicu gelombang protes dari para pekerja, yang merasa bahwa mereka telah dikorbankan.

    Mereka menuntut keadilan dan kejelasan mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja. Aksi demonstrasi pun digelar, dengan harapan agar suara mereka didengar oleh pihak perusahaan dan pemerintah.

    Intervensi Pemerintah

    Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) turun tangan untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen PT Yihong. Bupati Cirebon juga terlibat dalam upaya penyelesaian masalah ini.

    PT Yihong di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang di demo para buruh yang tergabung dalam KASBI, Selasa (11/3/2025).

    Hasil mediasi yang dilakukan oleh Disnaker Cirebon mengungkap temuan yang mengejutkan. Disnaker menilai bahwa PT Yihong tidak dalam kondisi bangkrut, sehingga keputusan PHK massal perlu dievaluasi kembali.

    Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan sebenarnya di balik keputusan perusahaan untuk melakukan PHK massal.

    Tuntutan Pekerja dan Sikap Perusahaan

    Para pekerja menuntut kejelasan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka. Mereka juga meminta agar perusahaan membuka kembali pabrik dan mempekerjakan mereka kembali.

    Namun, manajemen PT Yihong memilih untuk bungkam. Mereka menolak memberikan pernyataan resmi kepada media. Seorang perwakilan perusahaan hanya menyatakan bahwa PHK dilakukan demi efisiensi operasional.

    Situasi Terkini

    Hingga saat ini, nasib 1.126 pekerja yang di-PHK masih belum jelas. Disnaker Kabupaten Cirebon masih terus meninjau legalitas PHK massal tersebut. Sementara itu, pabrik PT Yihong Novatex Indonesia tetap tutup.

    Kasus ini telah memicu perhatian publik terhadap isu ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus ini juga menyoroti pentingnya dialog antara perusahaan dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan.

    Selain itu, kasus ini juga menjadi perhatian luas di media sosial, dan menimbulkan berbagai komentar dari netizen.

    Kasus PT Yihong Novatex Indonesia merupakan potret buram dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang tidak menghormati hak-hak pekerja.

    Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

    Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pekerja. Mereka perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan bersatu untuk memperjuangkannya.

    Selain itu, mereka juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan, agar perselisihan dapat diselesaikan secara damai.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 18.610 Orang Dipecat dalam 2 Bulan, KSPI Bongkar Fakta Jumlah Asli Tembus 60 Ribu

    18.610 Orang Dipecat dalam 2 Bulan, KSPI Bongkar Fakta Jumlah Asli Tembus 60 Ribu

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui dunia ketenagakerjaan di Indonesia pada awal 2025. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga akhir Februari 2025 tercatat sebanyak 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK.

    Angka ini melonjak tajam dibandingkan data pada Januari 2025 yang hanya mencatat 3.325 pekerja terdampak. Artinya, hanya dalam waktu satu bulan, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan meningkat sekitar 15.285 orang, atau hampir empat kali lipat.

    “Pada periode Januari sampai dengan Februari tahun 2025 terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan dalam ikhtisar data di situs Satu Data Kemnaker, Minggu 6 April 2025.

    Jawa Tengah Catat PHK Tertinggi

    Ilustrasi buruh.

    Dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah PHK terbanyak, yakni mencapai 10.677 pekerja atau sekitar 57,37 persen dari total nasional.

    Selain Jawa Tengah, provinsi lain yang juga mencatat angka tinggi adalah Riau dengan 3.530 pekerja ter-PHK, disusul DKI Jakarta sebanyak 2.650 orang. Sementara itu, Jawa Timur mencatatkan 978 PHK dan Banten sebanyak 411 kasus.

    Beberapa provinsi lain hanya mencatatkan angka yang sangat minim, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masing-masing melaporkan dua kasus PHK, serta Bangka Belitung dengan tiga kasus.

    Perubahan paling drastis tercatat di Provinsi Riau. Jika pada Januari hanya tercatat 323 pekerja yang terkena PHK, maka pada Februari jumlah tersebut melonjak menjadi 3.530 orang. Hal serupa terjadi di Jawa Timur yang sebelumnya nihil PHK pada Januari, kemudian meningkat menjadi 978 kasus di bulan berikutnya.

    DKI Jakarta, yang menjadi provinsi dengan PHK tertinggi pada Januari, namun tercatat stagnan di angka 2.650 dan tidak mengalami penambahan pada Februari.

    Versi KSPI: Angka PHK Bisa Capai 60 Ribu

    Badai PHK Awal 2025: 18.610 Kehilangan Pekerjaan, KSPI Bongkar Fakta Jumlah Asli Tembus 60 Ribu

    Di sisi lain, data yang dirilis Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. KSPI memperkirakan ada sekitar 60 ribu pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga awal Maret 2025.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa perbedaan angka ini bukan hal baru. Menurutnya, data dari pemerintah kerap kali tak mencerminkan kondisi di lapangan karena hanya mengandalkan laporan resmi dari perusahaan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) daerah.

    “Data pemerintah dan data lapangan selalu berbeda sejak delapan tahun terakhir. Data lapangan dikumpulkan langsung oleh serikat buruh di tingkat perusahaan,” kata Iqbal dalam konferensi pers daring KSPI dan Partai Buruh, Sabtu  5 April 2025.

    Iqbal menyebut, dari hasil verifikasi tim Litbang KSPI dan Partai Buruh terhadap 40 perusahaan, tercatat sudah ada 49.843 pekerja yang terkena PHK. Sisanya masih dalam proses pengecekan dan diperkirakan akan menambah angka korban menjadi sekitar 60 ribu pekerja dari total 50 perusahaan.

    Berdasarkan data KSPI, PHK terjadi di berbagai wilayah seperti Bogor, Tangerang, Semarang, dan Sukoharjo. Adapun penyebab utama PHK antara lain karena perusahaan mengalami kebangkrutan, sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), efisiensi operasional, hingga relokasi pabrik ke wilayah lain.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    PIKIRAN RAKYAT – Sudah hampir dua tahun Indonesia tidak memiliki duta besar (Dubes) di Amerika Serikat (AS), sebuah negara mitra dagang strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global.

    Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya pada 17 Juli 2023. Kekosongan ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Sejarah Kekosongan: Dari Wamen hingga Menteri

    Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk AS sejak Oktober 2021, ditarik ke tanah air untuk mengisi posisi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Joko Widodo.

    Akan tetapi, hingga akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tidak menunjuk pengganti Rosan, dan kekosongan posisi ini terus berlanjut bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat ini, Rosan telah dipercaya kembali dalam Kabinet Indonesia Maju jilid dua sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Padahal, posisi Dubes RI untuk AS merupakan jabatan strategis yang pernah diisi oleh tokoh-tokoh penting sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga kini. Total sudah 21 tokoh Indonesia pernah menduduki posisi tersebut, termasuk Ali Sastroamidjojo, Soedjatmoko, Arifin Siregar, Dino Patti Djalal, hingga Muhammad Lutfi.

    Risiko Ketidakhadiran: Representasi dan Diplomasi Lemah

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyebut kekosongan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional, terutama karena AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.

    Dia menilai, tanpa kehadiran Dubes, Indonesia kehilangan daya tawar dalam menghadapi kebijakan dagang AS yang semakin proteksionis, seperti tarif impor tambahan yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Andry juga menyoroti alasan Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif tinggi terhadap produk AS. Menurutnya, alasan itu sangat menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia,” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa ekspor Indonesia ke AS, khususnya dari industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, sangat terancam oleh kebijakan tarif baru ini.

    “Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” tuturnya.

    Desakan dari DPR: Pemerintah Harus Segera Tunjuk Nama

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta Presiden Prabowo segera mengisi posisi Dubes RI untuk AS yang sudah kosong terlalu lama.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujar Dave kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menarik Rosan dari posisinya di tengah masa transisi jika belum siap menunjuk pengganti.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Gitu. Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ujarnya.

    Hasanuddin mengungkap bahwa sebenarnya DPR sempat menerima 11 nama calon Dubes dari pemerintah pada akhir periode sebelumnya, termasuk untuk AS. Namun, proses uji kelayakan tidak jadi digelar karena ada arahan penundaan dari Istana.

    “Waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu. Oke, ya ditunda dulu. Kemudian, ya kami tidak melaksanakan fit and proper test kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu dubes kita ya tidak ada,” tuturnya.

    Dia menduga bahwa penundaan itu terjadi karena sedang berlangsung pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terkait masa transisi kekuasaan.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” katanya.

    Dubes Bukan Jabatan Simbolik

    Andry dari Indef menegaskan bahwa posisi Dubes, khususnya di negara besar seperti Amerika Serikat, bukanlah jabatan simbolik. Seorang Dubes harus mampu melakukan diplomasi ekonomi aktif, lobi perdagangan, serta menjalin hubungan erat dengan pelaku bisnis dan pemerintahan AS.

    Diperlukan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami lanskap ekonomi global serta mampu menavigasi isu-isu proteksionisme dengan efektif.

    Tanpa sosok seperti ini, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lemah di panggung perdagangan global, terutama menghadapi negara-negara yang agresif dalam melindungi pasar domestik mereka seperti Amerika Serikat.

    Urgensi Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketegangan Dagang

    Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran duta besar di Washington DC berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. AS adalah salah satu pasar terbesar bagi ekspor nonmigas Indonesia. Produk seperti pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki menyumbang hampir 27,5% dari total ekspor ke AS.

    Di tengah gejolak tarif baru dari AS, Indonesia membutuhkan figur Dubes yang andal untuk menjembatani negosiasi dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi bilateral.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata Andry.

    Ketidakhadiran Dubes RI untuk AS selama hampir dua tahun mencerminkan lemahnya prioritas diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia belakangan ini. Padahal, dengan meningkatnya tensi dagang global dan semakin proteksionisnya kebijakan ekonomi negara-negara besar, Indonesia harus memperkuat posisinya dengan menunjuk diplomat-diplomat yang kompeten di pos strategis seperti Washington DC.

    Kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa diam. Pemerintah harus segera mengambil langkah taktis, mulai dari menunjuk duta besar yang tepat, hingga melakukan diplomasi aktif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran kebijakan internasional yang merugikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    PIKIRAN RAKYAT – Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) di Washington DC selama hampir dua tahun memunculkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.

    Di tengah sorotan terhadap kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia dinilai kehilangan momentum diplomasi dan posisi tawar di hadapan mitra dagang strategisnya.

    Hampir Dua Tahun Tanpa Wakil Diplomatik

    Sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Juli 2023 untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, kursi Dubes RI untuk AS di KBRI Washington DC tak kunjung diisi. Bahkan setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, belum ada pengganti resmi yang ditunjuk untuk posisi strategis ini.

    Padahal, AS merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan proteksionisme dagang, kehadiran Dubes yang aktif sangat krusial.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai absennya wakil Indonesia di AS bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan pengabaian terhadap kepentingan nasional.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” katanya.

    Andry juga menyoroti dampaknya terhadap ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan negosiasi dagang, terutama setelah kebijakan tarif tambahan 32 persen diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap produk-produk Indonesia.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Tarif Trump dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor yang diumumkan Donald Trump disebut-sebut sebagai bentuk proteksionisme terang-terangan terhadap Indonesia. Produk dari industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki—yang selama ini menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS—terancam kehilangan pasar.

    Andry menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, lebih dari 30 pabrik tekstil dan turunannya sudah tutup.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Andry.

    Dia juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk AS. Menurutnya, perhitungan itu menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak,” kata Andry.

    Respons DPR: Pemerintah Harus Segera Bertindak

    Kekosongan posisi Dubes ini juga mendapat sorotan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mendesak pemerintah agar segera menunjuk tokoh yang layak mengisi kursi Dubes RI untuk AS.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal serupa disampaikan oleh TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP. Ia menyayangkan keputusan pemerintah sebelumnya yang menarik Rosan tanpa menunjuk pengganti di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ucap Hasanuddin.

    Dia juga mengungkap bahwa sempat ada 11 usulan calon Dubes, termasuk untuk AS, pada akhir masa jabatan DPR 2019–2024. Namun, karena adanya arahan dari Istana, proses fit and proper test ditunda.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” kata Hasanuddin.

    Bukan Posisi Simbolik, Tapi Pertahanan Ekonomi

    Menurut Andry dari Indef, posisi Dubes RI untuk AS bukanlah jabatan simbolik semata, melainkan garda depan pertahanan ekonomi nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, penunjukan Dubes baru dianggap sangat mendesak untuk menyikapi dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi proteksionis AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Badai Dahsyat Landa Amerika, 16 Orang Dilaporkan Tewas

    Badai Dahsyat Landa Amerika, 16 Orang Dilaporkan Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai dahsyat yang melanda wilayah tengah hingga timur Amerika Serikat diketahui telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Badan Cuaca Nasional (NWS) lantas memperingatkan akan adanya banjir bandang parah dalam beberapa hari mendatang.

    Mengutip, channelnewsasia Minggu (6/4/2025), serangkaian badai dahsyat yang melewati Arkansas hingga Ohio telah menyebabkan kerusakan parah. Merusak bangunan, membanjiri jalan raya, dan menghasilkan puluhan tornado dalam beberapa hari terakhir.

    Tennessee menjadi wilayah yang paling parah dilanda cuaca ekstrem. Adapun, otoritas negara bagian mengungkapkan bahwa 10 orang telah meninggal dunia di seluruh wilayah bagian barat negara bagian tersebut.

    Gubernur negara bagian, Andy Beshear mengatakan di Kentucky, dua orang dilaporkan tewas akibat banjir. Salah satu korban merupakan seorang anak yang tersapu banjir.

    Foto-foto yang tersebar di media sosial dan lokal menunjukkan kerusakan yang meluas akibat badai di beberapa negara bagian, dengan rumah-rumah hancur, pohon tumbang, kabel listrik tumbang, dan mobil-mobil terbalik.

    “Banjir bandang yang parah dan meluas diperkirakan terjadi” hingga Minggu di beberapa bagian wilayah tengah-timur, kata NWS.

    Dua kematian terkait badai tercatat di Missouri dan satu di Indiana, menurut laporan media lokal dan pihak berwenang.

    Seorang anak berusia lima tahun ditemukan tewas di sebuah rumah di Little Rock, Arkansas “sehubungan dengan cuaca buruk yang sedang berlangsung,” kata badan manajemen darurat negara bagian dalam sebuah pernyataan.

    “Banjir telah mencapai tingkat tertinggi di banyak komunitas,” tulis Gubernur Kentucky Beshear di media sosial pada Sabtu, mendesak penduduk di negara bagian tersebut untuk “menghindari perjalanan, dan jangan pernah berkendara melewati air”.

    Sementara itu, menurut situs web pelacakan PowerOutage.us. lebih dari 100.000 pelanggan tidak memiliki akses listrik di Arkansas dan Tennessee hingga Minggu dini hari.

    NWS pada Sabtu melaporkan bahwa tornado sedang hingga parah dapat terbentuk di beberapa bagian Lembah Tennessee dan Lembah Mississippi Bawah pada Minggu, bersama dengan badai petir yang hebat.

    (ven/mij)

  • Badai Dahsyat Landa AS, 16 Orang Tewas

    Badai Dahsyat Landa AS, 16 Orang Tewas

    Jakarta –

    Badai dahsyat yang menghantam sejumlah wilayah Amerika Serikat telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Badan Cuaca Nasional pun memperingatkan akan adanya banjir bandang “parah” dalam beberapa hari mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025), serangkaian badai dahsyat yang membentang dari Arkansas hingga Ohio telah merusak bangunan, membanjiri jalan raya, dan menghasilkan puluhan tornado dalam beberapa hari terakhir.

    Tennessee paling parah dilanda cuaca ekstrem. Otoritas negara bagian tersebut mengatakan pada hari Sabtu (5/4) waktu setempat bahwa 10 orang telah meninggal di seluruh bagian barat negara bagian tersebut.

    Dua orang tewas akibat banjir di Kentucky, menurut gubernur negara bagian tersebut, Andy Beshear, termasuk seorang anak yang “terseret air banjir.”

    Foto-foto yang dibagikan di media sosial dan lokal menunjukkan kerusakan yang meluas akibat badai di beberapa negara bagian, dengan rumah-rumah hancur, pohon-pohon tumbang, kabel listrik tumbang, dan mobil-mobil terbalik.

    “Banjir bandang yang parah dan meluas diperkirakan terjadi” hingga hari Minggu di beberapa bagian wilayah tengah-timur, kata Badan Cuaca Nasional (NWS), memperingatkan bahwa “nyawa dan harta benda berada dalam bahaya besar.”

    Dua kematian terkait badai tercatat di Missouri dan satu kematian di Indiana, menurut laporan media lokal dan pihak berwenang.

    Seorang anak berusia lima tahun ditemukan tewas di sebuah rumah di Little Rock, Arkansas “sehubungan dengan cuaca buruk yang sedang berlangsung,” kata badan manajemen darurat negara bagian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Banjir telah mencapai rekor tertinggi di banyak komunitas,” tulis Gubernur Kentucky Beshear di media sosial pada hari Sabtu. Dia mendesak penduduk di negara bagian itu untuk “menghindari perjalanan, dan jangan pernah berkendara melewati air.”

    Lihat Video: Tornado Hantam Sebagian Besar Wilayah AS, 50 Bangunan Rusak

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • UIN Walisongo: Bahtera Ilmu yang Mengarungi Samudra Peradaban

    UIN Walisongo: Bahtera Ilmu yang Mengarungi Samudra Peradaban

    TRIBUNJATENG.COM – Kali ini tentang kampus tempat saya menuntut ilmu dan kini menjadi tempat saya bekerja di mana Allah memberi sebagian Rizki saya untuk menghidupi keluarga: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

    Dalam perjalanan panjang sebuah universitas, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Begitu pula dengan UIN Walisongo Semarang, yang laksana perahu besar mengarungi lautan luas. Di dalamnya, ada ribuan penumpang—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh elemen yang berperan dalam membawa kapal ini menuju tujuan mulianya: mencetak insan akademis yang berakhlak, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Namun, mengarungi lautan bukanlah perkara mudah. Gelombang besar, badai yang menerpa, serta arus yang kadang tak terduga menjadi ujian bagi setiap kapal yang ingin sampai di pelabuhan harapan. Begitu pula dengan UIN Walisongo, yang dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan zaman, maupun dinamika sosial yang terus bergulir.

    Agar kapal ini tetap kokoh, tidak boleh ada satu pun yang melubangi lambungnya. Sebab, jika ada yang tega merusaknya, kapal ini bisa tenggelam dan seluruh penumpangnya akan turut karam. Begitulah hakikat kebersamaan dalam sebuah institusi: kita berada dalam kapal yang sama, menghadapi ombak yang sama, dan memiliki tujuan yang sama. Jika ada satu bagian yang rusak, dampaknya akan dirasakan oleh semua. Oleh karena itu, rasa memiliki dan tanggung jawab harus terus ditanamkan dalam setiap jiwa yang bernaung di bawah panji UIN Walisongo.

    Tak kalah pentingnya, sebuah kapal harus dinakhodai oleh pemimpin yang cakap. Ia harus mampu membaca kondisi laut dan cuaca, memahami arah, serta terampil mengendalikan kemudi. Seorang nakhoda yang bijaksana akan membawa kapal ini berlayar dengan selamat, memastikan seluruh awaknya tetap bersatu, serta menjaga agar perjalanan tetap berada pada jalur yang benar. Begitu pula dengan UIN Walisongo, yang membutuhkan kepemimpinan yang visioner, inovatif, serta berpegang teguh pada nilai-nilai akademik dan spiritual.

    Dies Natalis UIN Walisongo bukan sekadar perayaan usia, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Ini adalah momen untuk kembali meneguhkan komitmen bersama, mempererat persaudaraan, serta menyusun strategi agar kapal besar ini semakin tangguh menghadapi samudra perubahan. Karena pada akhirnya, keberhasilan perjalanan ini bukan hanya ditentukan oleh sang nakhoda, tetapi juga oleh kesadaran dan kontribusi setiap individu yang berada di dalamnya.

    Kita semua berada di kapal yang sama. Mari berlayar bersama, mengarungi lautan ilmu, menuju pelabuhan peradaban yang gemilang. (*)

  • Siklus Matahari Telah Mencapai Puncaknya, Lebih Cepat dari Perkiraan

    Siklus Matahari Telah Mencapai Puncaknya, Lebih Cepat dari Perkiraan

    Bisnis.com, JAKARTA – Data terbaru menunjukkan bahwa Matahari mungkin telah mencapai puncak aktivitasnya, atau maksimum matahari, lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Siklus Matahari 25, yang dimulai pada Desember 2019, awalnya diprediksi mencapai maksimum pada Juli 2025 dengan jumlah bintik matahari bulanan antara 101,8 hingga 125,2.

    Namun, pada Agustus 2024, nilai rata-rata 13 bulan menunjukkan angka 156,7, melebihi prediksi awal. Penentuan waktu pasti dari maksimum matahari memerlukan analisis data yang lebih panjang.

    Dilansir dari space.com pada Jumat (4/4/2025), nilai rata-rata 13 bulan digunakan untuk menghaluskan fluktuasi bulanan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren aktivitas matahari.

    Oleh karena itu, ada keterlambatan sekitar enam bulan dalam konfirmasi data tersebut. Selain itu, beberapa siklus matahari sebelumnya menunjukkan adanya dua puncak aktivitas, seperti yang terjadi pada Siklus Matahari 24 dengan puncak pada 2012 dan 2014.

    Dilansir dari nasa.gov, Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun satu puncak telah berlalu, masih ada kemungkinan munculnya puncak kedua. Aktivitas matahari yang meningkat memiliki dampak signifikan terhadap Bumi.

    Semburan matahari dan lontaran massa koronal dapat memicu badai geomagnetik yang mempengaruhi sistem komunikasi, satelit, dan jaringan listrik.

    Selain itu, fenomena ini dapat menghasilkan aurora yang spektakuler. Misalnya, pada Oktober 2024, aktivitas matahari yang intens menyebabkan aurora terlihat hingga sejauh Florida dan Meksiko.

    Meskipun data menunjukkan bahwa puncak aktivitas matahari dalam Siklus Matahari 25 mungkin telah terjadi pada Agustus 2024, penentuan pasti mengenai akhir dari maksimum matahari memerlukan analisis lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan.

    Fenomena seperti puncak ganda dalam siklus sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas matahari dapat tetap tinggi untuk beberapa waktu sebelum akhirnya menurun menuju minimum matahari berikutnya. (Mianda Florentina)