Xcloud.id

Tag: Badai

  • Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengkritik kericuhan yang terjadi saat Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025). Industri di Bekasi diminta harus lebih peka menyerap tenaga kerja lokal.

    Nurhadi menilai kericuhan tersebut mencerminkan potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Nurhadi menilai Pemerintah Daerah Bekasi seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan. 

    Dia mendesak Pemda Bekasi tak hanya memakai pendekatan administratif atau event-based semata, namun juga pembangunan berkelanjutan.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi. 

    Nuhadi kemudian menyentil kawasan Industri di Bekasi harus lebih peka menyerap lapangan kerja. Menurutnya, selama ini perusahaan menikmati kemudahan dari Pemda Bekasi.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Nurhadi mengusulkan adanya solusi jangka pendek agar job fair tak berakhir ricuh. Salah satunya, yakni menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. 

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” ungkapnya.

  • Video: Prabowo Rilis 5 Paket Insentif Daya Beli – Badai PHK Guncang As

    Video: Prabowo Rilis 5 Paket Insentif Daya Beli – Badai PHK Guncang As

    Jakarta, CNBC Indonesia –Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pemberian paket insentif. Pengumuman dilakukan setelah rapat terbatas dengan beberapa Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih.

    Sementara itu, gelombang pemutusan hubungan kerja kembali mengguncang pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Menurut data Worker Adjustment and Retraining Notification (ACT), lebih dari 130 perusahaan telah mengajukan pemberitahuan resmi bahwa mereka akan melakukan PHK massal pada Juni 2025.

    Selengkapnya dalam program Evening up CNBC Indonesia, Senin (02/06/2025).

  • Badai PHK Guncang RI, Pakar Ungkap Fakta Mengejutkan

    Badai PHK Guncang RI, Pakar Ungkap Fakta Mengejutkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah perusahaan di Indonesia diketahui baru saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Mulai dari 3 juta pekerja di industri tekstil yang terancam kehilangan pekerjaan, hingga 70% pengusaha hotel serta restoran Jakarta yang disebut berencana melakukan efisiensi pegawai.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan adanya faktor daya beli dan permintaan yang berkurang. Saat permintaan berkurang maka akan berdampak pada produksi juga.

    “Permintaan barang industri manufaktur yang berkurang menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia, Senin (2/6/2025).

    Mengutip data S&P, angka Purchasing Managers Indonesia (PMI) di Indonesia memang menurun tajam. Dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025 merosot ke bawah 50, yakni angka 46,7 pada April dan Mei sebesar 47,4.

    Angka PMI di bawah 50, menurut dia, menjadi pertanda kinerja industri manufaktur memburuk karena tidak ada ekspansi. Penyebabnya bisa dikarenakan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur untuk dalam negeri.

    “Dampak yang bisa terjadi ke depan adalah utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Bahkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas industri bisa menurun hingga di bawah 50%,” jelasnya.

    Hal ini bisa membuat PHK meningkat tajam, bahkan akan ada pelemahan industri mencapai 1,2 juta orang, menurut Nailul.

    Selama ini, AI digadang-gadang sebagai faktor utama pekerjaan punah dan memicu PHK massal. Namun, Nailul mengatakan penyebab gelombang PHK baru-baru ini dipicu perang tarif Amerika Serikat (AS) dan pelemahan permintaan domestik akibat daya beli yang belum membaik.

    “Pertama, dari perang tarif AS yang mengakibatkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia. Akibatnya produksi dalam negeri akan berkurang. Potensi PHK akan meningkat,” kata Nailul.

    “Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. Daya beli masih sangat terbatas untuk di masyarakat kelas menengah ke bawah,” dia menambahkan.

    PHK gara-gara AI?

    Perkembangan AI yang masif disebut beberapa pihak berdampak pada pekerjaan manusia yang musnah. Pasalnya, otomatisasi akan membuat banyak pekerjaan bersifat repetitif tak perlu dikerjakan manusia dan bisa mengandalkan mesin AI.

    Saat ditanya apakah PHK besar-besaran di Indonesia akibat PHK, Nailul mengatakan ada pengaruhnya. Namun, AI disebut berpengaruh pada sektor jasa seperti keuangan.

    “Ada pengaruh tren PHK dari penggunaan AI ataupun penggunaan teknologi, namun menurut saya tidak signifikan pengaruhnya. Mungkin kedua faktor tersebut signifikan pengaruhnya untuk bidang jasa seperti keuangan dan sebagainya,” ucapnya.

    Nailul juga menjelaskan tidak ada pekerjaan yang aman dari badai PHK. Begitu juga terkait skill, tidak ada skill khusus yang bisa membuat seseorang bisa bertanda dari kondisi ini.

    Tak terkecuali sektor teknologi pun terdampak badai ini. Skill teknologi yang sebelumnya dikatakan paling dibutuhkan juga terkena PHK.

    “Saya melihat tidak skill khusus yang harus dimiliki. Pure ini badai PHK bisa terjadi di sektor mana pun. Skill teknologi (katanya dibutuhkan) pun tidak lepas dari PHK di beberapa perusahaan digital,” jelas Nailul.

    (fab/fab)

  • Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung Nasional 2 Juni 2025

    Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung Nasional 2 Juni 2025

    Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mengungkapkan bahwa
    partai
    -partai pendukung Presiden
    Prabowo Subianto
    sedang memperebutkan kursi
    Wakil Presiden
    (Wapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Pigai menyatakan, pandangan ini muncul karena mereka percaya bahwa Prabowo tidak akan terhalang dalam pencalonannya sebagai calon presiden (capres) pada tahun tersebut.
    Pernyataan ini disampaikan Pigai saat menghadiri Kongres Harlah ke-4
    Partai
    Prima, di Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025).
    Dia mengawali komentarnya dengan mengungkit dukungan Partai Gerindra terhadap Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai capres di
    Pilpres 2029
    .
    Pigai, yang mengaku diusulkan oleh Gerindra untuk menjadi menteri, menegaskan dukungannya terhadap langkah Prabowo.
    “Partai Gerindra oleh kader-kadernya telah menyatakan mendukung Pak Prabowo 2029. Saya orang yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra menjadi menteri. Saya sudah pasti menyetujui ikut bersosok kader-kadernya. Saya adalah bagian dari mereka,” ujar Pigai.
    “Jadi, kami yang anggota ini, kami yang support-support Partai Gerindra ini sudah menyatakan Pak Prabowo 2029,” sambung dia.
    Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa saat ini posisi Prabowo sebagai capres tidak dapat dibendung.
    Menurut dia, hal ini disebabkan oleh kinerja kepemimpinan Prabowo yang dinilai sangat baik.
    Walhasil, kata dia, partai-partai tidak memperebutkan kursi capres, melainkan cawapres.
    “Dalam tradisi politik Indonesia, posisi hari ini ya Pak Prabowo tidak terbendung. Kalau dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dia mulai. Tidak terbendung. Semua partai sedang memperebutkan
    wakil presiden
    . Kalau presiden kayaknya agak sulit. Boleh dong subjektif. Posisi wakil ini sedang direbut oleh siapapun,” ujar Pigai.
    Pigai juga menyinggung pengalamannya sebagai ‘prajurit’ yang menghadapi berbagai tantangan sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri HAM.
    Dia menyebutkan bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan, dia mampu menghadapinya karena latar belakangnya yang kuat.
    “Saya prajurit, saya sudah dari awal, hari pertama menteri sudah diancam badai. Hanya mereka tidak tahu saya dibesarkan di badai. Kalau seperti saya yang prajurit harus di dalam buaya biar saya jatuh. Tapi kalau dihantam badai saya hadapi, kecil itu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengemukakan kericuhan pada bursa kerja atau job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Jababeka, Cikarang Utara, Jawa Barat, Selasa (27/5), mencerminkan mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.

    Nurhadi pun menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar, apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyadari pula bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari pengangguran struktural yang menjadi masalah besar di tengah masyarakat.

    “Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” katanya.

    Untuk itu, dia menambahkan pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 orang pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realitas di lapangan,” tuturnya.

    Legislator itu mengatakan pemda perlu menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

    Dia memandang perusahaan yang menempati kawasan industri di Bekasi serta mendapat insentif, kemudahan, dan manfaat dari keberadaan di wilayah ini harus didorong agar ikut berkontribusi nyata dalam membuka dan menyerap tenaga kerja lokal.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Dia juga menimpali, “Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam mengurangi angka pengangguran.”

    Nurhadi menyebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah membludaknya pencari kerja saat ini maka penyelenggaraan job fair dapat dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” katanya.

    Anggota DPR yang membidangi komisi terkait ketenagakerjaan itu pun meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja, termasuk memperbanyak pelatihan vokasional dan bimbingan karier apabila ketidakcocokan terlalu tinggi.

    “Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” paparnya.

    Selain itu, dia meminta pemerintah hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data sehingga pencari kerja tidak menjadi korban dari manajemen buruk.

    Menurut dia, hal itu penting mengingat fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berkorelasi dengan besarnya animo masyarakat terhadap peluang akses mendapat pekerjaan, termasuk melalui ajang seperti job fair.

    “Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reksa Dana Syariah Tunjukkan Daya Saing Global di Tengah Volatilitas Pasar

    Reksa Dana Syariah Tunjukkan Daya Saing Global di Tengah Volatilitas Pasar

    Jakarta: Di tengah tingginya volatilitas pasar saham akibat perlambatan ekonomi global serta tren suku bunga tinggi yang berkepanjangan, manajer investasi (MI) atau pengelola reksa dana syariah mendapat sorotan di kancah Internasional.
     
    Produk reksa dana ekuitas syariah PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) membawa pulang dua penghargaan dari pasar modal asing London Stock Exchange Group (LSEG) Lipper Fund Awards 2025 kategori Global Islamic Fund.
     
    Produk-produk yang masuk dalam kategori ini bersaing dari berbagai negara dengan kekuatan keuangan syariah seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Kuwait, hingga Indonesia. 
     

    Direktur Henan Asset Markam Halim, menegaskan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kualitas kerja perusahaan dalam menghadirkan produk reksa dana yang berkualitas dan konsisten.

    ”Ke depan, kami berkomitmen untuk terus membangun kembali kepercayaan terhadap industri reksa dana, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, pengambilan keputusan yang terukur, serta dukungan tim investasi yang solid dan berpengalaman,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Juni 2025.
     
    Kategori Global Islamic Fund di LSEG Lipper Fund Awards, yang merupakan program penghargaan tahunan dari Grup Bursa Efek London, dikenal luas sebagai salah satu pengakuan tertinggi di industri reksa dana global. 
     
    Tidak hanya menilai imbal hasil, penghargaan ini juga mempertimbangkan konsistensi dan manajemen risiko berdasarkan analisis kuantitatif yang independen.

    Tren pasar jaga manajemen risiko

    Head of Investments and Equity Henan Asset Ivan Chamdani selaku membagikan pandangan terkait tren pasar global dan dinamika tim investasi untuk dapat menjaga manajemen risiko sambil mendorong kinerja.
     
    ”Volatilitas kini bukan lagi menjadi faktor kejutan, melainkan telah menjadi bagian dari irama investasi yang kami pertimbangkan setiap hari. Munculnya berbagai variabel tak terduga menjadi pengingat bahwa strategi multi-disiplin yang adaptif tetap menjadi fondasi utama dalam proses analisis kami,” kata dia.
     
    Tim investasi bersama seluruh tim terus mengedepankan pendekatan berbasis data, bukan spekulasi, dalam setiap pengambilan keputusan.
     
    “Pada akhirnya, komitmen kami terhadap nasabah tidak hanya terletak pada kemampuan menduga akan adanya badai, tetapi juga dalam memastikan nasabah dapat melalui badan dengan aman dan terarah,” jelas dia.
     
    Manajemen investasi bukan sekadar soal angka. Di tengah tantangan pasar, penghargaan ini menjadi bukti bahwa ketenangan, integritas, dan ketahanan adalah nilai-nilai penting yang dijaga dalam setiap pengambilan keputusan.
     
    “Kami terus berupaya menjadi mitra strategis dalam perjalanan investasi nasabah, serta membantu mereka menavigasi berbagai siklus pasar demi mencapai tujuan keuangan yang berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    Jakarta (ANTARA) – “Jangan sampai gagal.” Itu pesan Adam Malik saat mengirimkan teks Proklamasi Kemerdekaan untuk disiarkan melalui ANTARA.

    Naskah tersebut kemudian dikirimkan ke bagian radio dengan menyelipkannya dalam morse-cast kantor berita resmi Jepang, Domei, di antara berita-berita yang telah dibubuhi izin Hodohan –jawatan penerangan Jepang saat pendudukan di Indonesia– sehingga tersebarlah berita Proklamasi itu ke seluruh penjuru negeri dan dunia.

    Sejarah Kantor Berita ANTARA adalah kisah tentang perjuangan, keberanian, dan idealisme. ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937, lahir dari keresahan para pejuang muda terhadap dominasi narasi kolonial yang dimonopoli oleh Aneta, kantor berita yang dimodali Belanda.

    Empat tokoh pendirinya –Albert Manumpak Sipahutar, Adam Malik, Soemanang, dan Pandu Kartawiguna– merupakan generasi intelektual yang gelisah, yang ingin menyuarakan Indonesia dari kacamata bangsa sendiri. Gagasan mereka sederhana, jika berita tentang kita selalu dibuat oleh penjajah, bagaimana kita bisa merdeka sepenuhnya?

    Sejak awal dilahirkan, ANTARA adalah alat perjuangan. Ia bukan sekadar media. Sebagai media perjuangan, kantor berita ini selama masa penjajahan bergerak aktif menyampaikan narasi untuk mengobarkan semangat kemerdekaan, serta menjadi penyambung lidah rakyat dalam gerakan nasional.

    Zaman terus bergerak. Seperti gagasan Alfred North Whitehead bahwa realitas adalah proses yang terus berubah dan berkembang, demikian juga ANTARA.

    Setelah kemerdekaan, ANTARA terus bertransformasi. Awalnya ANTARA yang berkantor di Kleine Postweg –pasca kemerdekaan menjadi Jalan Antara– menerbitkan buletin dengan nama “Buletin Antara”, terbit sehari dua kali setiap pagi dan sore.

    Pada tahun 1962, pemerintah mengambil alih NV Kantor Berita ANTARA, dan menjadikannya lembaga pemerintah. Pada 2007, status ANTARA berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan masuk dalam keluarga besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai satu-satunya kantor berita resmi milik negara di Indonesia, ANTARA berperan bukan hanya menyebarluaskan berita, tetapi juga menjaga kredibilitas informasi publik di tengah banjir hoaks dan opini yang mengaburkan fakta.

    ANTARA menjadi jangkar informasi di tengah badai disinformasi.

    Tidak semua negara di dunia memiliki kantor berita resmi. ANTARA menjadi salah satu dari sedikit lembaga berita nasional yang eksis dan tetap dipercaya hingga era digital ini, dengan kerja sama internasional yang luas dan layanan berita yang akurat dan cepat.

    DNA pejuang

    Darah juang sepertinya tetap mengalir deras dalam tubuh lembaga berita ini, dari sejak kelahirannya hingga negara memutuskan ANTARA sebagai Kantor Berita Negara.

    Dari zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga era digital dan kecerdasan buatan (AI), DNA ANTARA tidak berubah: media pejuang. Bukan media partisan, bukan pula media komersial murni, namun media negara yang tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik dan tanggung jawab publik.

    Di tengah psywar media digital, saat arus informasi begitu deras dan tidak selalu akurat, ANTARA tetap kukuh menjadi penjaga narasi resmi, kredibel, dan berimbang. ANTARA memilih berdiri di tengah, melantangkan suara bangsa dan negara tanpa kehilangan kaidah jurnalistik: keberimbangan, verifikasi, dan integritas informasi. Di saat media lain bisa dengan mudah terjebak pada popularitas, ANTARA tetap pada koridornya: menyampaikan program dan kebijakan negara dengan disiplin jurnalistik.

    Itulah yang menjadikan ANTARA unik. Dalam ekosistem media yang terfragmentasi, ia tetap menjadi pilar informasi publik.

    Di era disrupsi media, ANTARA juga tidak luput dari tantangan. Perkembangan teknologi, pergeseran perilaku pembaca, serta kompetisi dari platform digital dan media sosial telah membuat banyak media arus utama gulung tikar atau merumahkan jurnalisnya.

    Namun ANTARA tidak menyerah. Dengan lebih dari 500 kru yang tersebar di 32 biro di seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan luar negeri, ANTARA terus mengadopsi transformasi digital. Platform seperti Antaranews.com, Antara TV, dan Antarafoto.com menjadi wajah baru ANTARA dalam menjangkau publik digital.

    Di tengah tekanan agar media mengejar klik, ANTARA tetap menjaga prinsip untuk menyampaikan informasi penting negara, termasuk layanan publik, dengan nilai edukasi dan kepentingan nasional, menyajikan informasi dengan racikan ala ANTARA.

    Di era keterbukaan informasi, kebebasan pers tidak harus berarti oposisi terhadap negara. ANTARA membuktikan bahwa media bisa tetap profesional, kritis, dan relevan, sambil menyuarakan agenda pembangunan nasional. Dengan tagline “baca berita dari sumbernya” ANTARA meramu informasi sehingga enak dibaca dan memenuhi kebutuhan publik akan informasi, serta memanfaatkan ruang media sosial untuk merangkul pembaca lintas generasi.

    Menjadi bagian dari keluarga besar BUMN tidak menjadikan ANTARA sekadar lembaga profit-oriented. Visi ANTARA tetaplah menjadi penyambung informasi antara negara dan rakyat, dengan semangat pejuang yang diwariskan sejak 1937.

    Dengan transformasi digital sebagai keniscayaan, ANTARA tidak hanya menyesuaikan diri. Ia justru mengambil peran sebagai pionir dalam menyajikan berita dari sumbernya, menjaga kredibilitas berita, dan menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih cerdas informasi.

    Salam ANTARA, setia menjadi media pejuang, dari zaman kemerdekaan hingga era kecerdasan buatan.

    *) Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA

    Copyright © ANTARA 2025

  • Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di mana-mana. Sementara itu terbatasnya jumlah lowongan kerja, memicu penumpukan para pencari kerja. Terjadi antrean panjang di sebuah job fair di Bekasi. Mereka membawa map demi mimpi meraih pekerjaan. Namun sampai di sana, mereka harus berdesakan, saling senggol, hingga sebagian jatuh pingsan.

    Fakta para pencari kerja yang harus berjibaku demi meraih pekerjaan ini berbanding terbalik dengan perilaku elite di Indonesia. Kasus korupsi masih marak dan terjadi hampir di semua sektor. Pelakunya ada menteri, pejabat tinggi negara, direksi BUMN, hingga pengusaha. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari ratusan juta hingga ratusan triliun rupiah. Praktik korupsi ditambah dengan berbagai macam bentuk pungutan liar alias pungli telah menghambat daya saing Indonesia. 

    Saat ini, skor indeks persepsi korupsi alias IPK RI 2024 yang diumumkan pada 2025 tercatat sebesar 37. Ada kenaikan 3 poin dibandingkan 2023. Sebelumnya skor IPK Indonesia mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu.

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023.  Terkait dengan peringkat, skor IPK RI pada 2024 di antara 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Meski demikian, di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Selain itu, skor IPK 2024 juga lebih rendah dibanding 2021. 

    Adapun, kalau merujuk data KPK pada periode 2020-2024, praktik korupsi hampir terjadi di semua sektor. Pada tahun 2024 lalu misalnya, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi.

    Kelima perkara itu terkait pengurusan perkara di pengadilan dan aparat penegak hukum, korupsi untuk biaya politik dalam pilkada serentak 2024, sektor pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan pengadaan, suap perizinan tambang maupun pengadaan energi, hingga suap yang melibatkan pelaku usaha.

    Adapun di kejaksaan, aparat penegak hukum telah mengungkap skandal korupsi penyelewengan kredit perbankan oleh petinggi bank daerah dan bekas Direktur Utama Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto.

    Kasus Sritex cukup menarik perhatian publik, karena banyak berkaitan dengan perkara kepailitan yang menjerat emiten tekstil tersebut. Apalagi, gara-gara pailit, lebih dari 10.000 pekerja Sritex kena PHK. Padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun. Kasus PHK Sritex ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah korban PHK dalam dua bulan pertama tahun 2025.

    Untuk mengatasi badai PHK dan memfasilitas para pencari kerja, pemerintah sejatinya telah menyelenggaran job fair atau bursa kerja.

    Penyelenggaraan job fair itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan para pencari kerja dan pemilik lapangan kerja di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan. Di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri, job fair diselenggarakan pekan lalu pada 22-23 Mei 2025. Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, job fair itu melibatkan 112 perusahaan dan 53.107 lowongan pekerjaan.

    Mengadu Nasib di Job Fair

    Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tidak mau ketinggalan. Misalnya, di Jakarta, job fair diselenggarakan pada 19-20 Mei di GOR Ciracas serta GOR Pulogadung. Beberapa daerah lainnya juga ikut menyelenggarakan pameran itu. 

    Antusiasme pencari kerja membludak. Desak-desakan antara pencari kerja pada job fair di sejumlah daerah menjadi sorotan. Pada pekan ini saja, beberapa orang pencari kerja sempat dilarikan ke rumah sakit karena pingsan setelah berdesak-desakan saat mengikuti job fair di Gedung Convention Centre President University, Jababeka, Cikarang, Bekasi, Selasa (27/5/2025). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, bursa kerja itu menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Jumlah pencari kerja yang hadir saat itu disebut mencapai sekitar 25.000 orang.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun merespons ihwal insiden ricuh di Job Fair itu. Dia mengatakan bakal mengevaluasi penyelenggaraan tersebut melalui koordinasi dengan Disnaker Jawa Barat. 

    “Kalau ada kasus tentu kita berharap kedepan bisa lebih baik dan ini juga menjadi satu hal kami nanti sebagai bahan evaluasi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Selain melakukan evaluasi, Kemnaker berencana untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi kegiatan Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk mempertemukan calon pekerja dengan pemberi kerja.

    “Kita harus apresiasi bagaimana pemerintah daerah melakukan aksi langsung ya menindaklanjuti harapan dari masyarakat bahwa mereka difasilitasi untuk bertemu dengan pekerja,” tuturnya.

    Realitas Pekerja

    Fenomena desak-desakan di job fair Cikarang bukan tanpa alasan. Antusiasme pekerja dibarengi dengan fakta pengangguran di daerah tersebut cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat merupakan tertinggi hanya di belakang Riau dan Papua, di antara 38 provinsi.

    Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025 mengalami peningkatan menjadi 7,28 juta orang atau 4,76% dari angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Jumlah itu naik dari setahun sebelumnya atau Februari 2025. 

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, TPT Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%. “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Peningkatan angka pengangguran ini berbarengan dengan fenomena PHK massal yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan data laporan dari Kemnaker, jumlah korban PHK mencapai 26.455 orang hingga per 20 Mei 2025. 

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 5.000 orang dibanding Januari-Mei 2024. 

    “Lebih tinggi sedikit saja [dibanding Januari-Mei 2024],” kata Indah saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Beda Klaim

    Sementara itu, Indah mengungkap, korban PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Provinsi dengan kasus PHK terbanyak kedua dan ketiga lalu ditempati masing-masing oleh ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta serta Kepulauan Riau. 

    Indah memastikan bahwa data PHK yang masuk ke Kemnaker merupakan laporan langsung dari dinas ketenagakerjaan di daerah. Untuk sektornya, Indah mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa.

    Meski demikian, angka dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menangkap fenomena PHK yang lebih besar. Pengusaha mencatat korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari – 10 Maret 2025. 

    Angka tersebut berdasarkan data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada periode tersebut. 

    Sementara, jumlah pekerja yang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan karena PHK mencapai 40.683 pekerja. 

    Menanggapi perbedaan data tersebut, Indah menyebut bahwa data tersebut perlu dilihat apakah sudah inkrah, dalam arti kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja telah menyepakati proses PHK tersebut. “Data Kemnaker adalah data yang valid dari dinas-dinas tenaga kerja, mereka yang sudah inkrah PHK, jadi resmi,” pungkasnya.

  • Badai PHK, 62.144 Karyawan Perusahaan Teknologi Kehilangan Pekerjaan

    Badai PHK, 62.144 Karyawan Perusahaan Teknologi Kehilangan Pekerjaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus menghantui industri teknologi global sepanjang 2025, meskipun jumlahnya mulai berkurang dibandingkan tahun lalu.

    Hingga 31 Mei 2025, tercatat sebanyak 137 perusahaan teknologi melakukan PHK yang berdampak pada sekitar 62.144 karyawan di seluruh dunia.

    Data tersebut dikumpulkan oleh layoffs.fyi, sebuah platform crowdsourcing yang memantau tren PHK di sektor teknologi secara real-time.

    Sebagai perbandingan, pada periode yang sama pada tahun lalu, tercatat ada 302 perusahaan teknologi yang melakukan PHK dan memengaruhi sekitar 89.105 karyawan.

    Sepanjang 2024, sebanyak 551 perusahaan teknologi tercatat melakukan PHK, dengan total karyawan terdampak mencapai 152.922 orang.

    Salah satu gelombang PHK terbesar terjadi pada raksasa teknologi Microsoft. Pada Selasa (13/5/2025), Microsoft resmi melakukan PHK  terhadap sekitar 6.000 karyawan atau hampir 3% dari total tenaga kerja globalnya.

  • Hartanya Triliunan, tapi Sepatunya Cuma Satu

    Hartanya Triliunan, tapi Sepatunya Cuma Satu

    Jakarta –

    Gaya hidupnya jauh dari kata glamor. Dia bisa membeli ribuan pasang sepatu mahal, tapi dalam kesehariannya, Ciputra hanya setia pada satu sepatu. Bukan karena tak sanggup beli baru, tapi karena prinsip hidupnya sederhana. Sepatu andalannya? Satu pasang New Balance warna hitam yang setia menemaninya ke mana-mana.

    Ciputra bukanlah nama yang asing lagi. Pria kelahiran, Parigi Sulawesi Tengah 24 Agustus 1931 itu dikenal sebagai pengusaha properti kelas kakap dengan harta triliunan rupiah. Sejumlah perusahaannya yang bergerak di bidang properti antara lain: Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group.

    Namanya masuk sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dikutip dari Forbes, Sabtu (31/5/2025), keluarga Ciputra tercatat memiliki kekayaan bersih US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 28 triliun (kurs Rp 16.500). Ia berada di urutan 32 daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2024.

    Forbes mencatat, Ciputra mendirikan perusahaannya Ciputra Group pada tiga dekade yang lalu. Perusahaannya melakukan pengembangan di 33 kota di Indonesia. Siapa sangka, modal awal Ciputra mendirikan perusahaan hanya sebesar Rp 10 juta.

    Dikutip dari Buku Properti Moderat, Modal Dengkul dan Urat karya Benny Lo, Ciputra merintis bisnis sejak masih kuliah di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Pada 1957. Ketika itu dia bersama 2 teman kuliahnya yakni: Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan biro arsitektur dengan bendera PT. Daya Cipta.

    Biro arsitektur milik Ciputra dan dua rekannya banyak mendapat proyek. Tahun 1960, Ciputra lulus ITB dan pindah ke Jakarta.

    “Kita harus ke Jakarta karena di sana banyak pekerjaan,” kata Ciputra seperti dikutip dari buku Properti Moderat, Modal Dengkul dan Urat karya Benny Lo.

    Benar saja, di Jakarta kiprah bisnis Ciputra kian moncer. Hingga akhirnya pada tahun 1961 dia mendirikan Grup Jaya dengan modal Rp 10 juta. Perusahaannya pun kian berkibar. Melalui PT Ciputra Development, pengusaha dengan nama lain Tjie Tjin Hoan itu sukses membawa perusahaan lokal ke panggung bisnis global dengan nilai aset lebih dari Rp 30 triliun.

    Namun, perjalanan bisnis Ciputra tak selamanya mulus. Pada 23 Juli 1996 setelah 30 tahun memegang kemudi perusahaan, Ciputra mundur dari PT Pembangunan Jaya, perusahaan yang dia dirikan pada 1961. Baru setahun pensiun, badai datang menghantam Pembangunan Jaya dan perusahaan-perusahaan lain milik Ciputra yang bernaung di bawah grup Metropolitan Development maupun grup Ciputra.

    Padahal sebelumnya Grup Jaya banyak mengerjakan proyek-proyek besar. Sebagian proyek itu dikerjakan dengan modal pinjaman dalam bentuk mata uang dolar ke bank asing. Waktu itu Ciputra optimistis bisa mengembalikan semua pinjaman.

    Perhitungan dan keyakinan Ciputra meleset. Memasuki tahun 1998 kekuatan rupiah cepat sekali lunglai di depan dolar Amerika Serikat. Dari semula nilai satu dolar hanya berkisar Rp 2.000, kemudian naik menjadi Rp 2.500, dan dalam waktu kurang dari setahun, nilai tukar dolar sudah melompat lebih dari lima kali lipat. Utang Grup Jaya pun menggelembung sangat besar hingga mencapai hampir US$ 100 juta.

    “Kami sama sekali tak menduga,” kata Ciputra dikutip dalam biografinya, The Passion of My Life, yang dia luncurkan akhir November 2017 silam.

    Saat krisis ekonomi tahun 1998, Edmund Sutisna, kala itu Direktur Pembangunan Jaya, menuturkan, Ciputra berbagi tugas dengan manajemen Pembangunan Jaya dan Metropolitan. Penyelesaian masalah di Pembangunan Jaya diserahkan kepada direksi, demikian pula di Metropolitan.

    “Pak Ci konsentrasi menyelesaikan masalah di Grup Ciputra. Dia memberi kepercayaan kepada kami di Grup Jaya untuk menyelesaikan sendiri. Tapi kalau ada masalah kami konsultasikan dengan beliau,” kata Edmund kepada detikcom, silam.

    Perlahan-lahan tiga kelompok usaha Ciputra: Pembangunan Jaya, Metropolitan, dan Grup Ciputra keluar dari krisis. Untuk menutup utang, Ciputra melepas saham di sejumlah perusahaan, di antaranya di Bumi Serpong Damai (BSD). Beberapa unit usaha seperti Bank Ciputra terpaksa ditutup untuk selamanya.

    Ciputra pun berhasil bangkit dan lolos dari kebangkrutan. Saat ini generasi ketiga keluarga Ciputra sudah siap bergabung dalam manajemen Ciputra Grup. Cipta Ciputra Harun yang merupakan generasi ketiga keluarga Ciputra mengatakan, meski berlimpah harta kakeknya adalah sosok yang sederhana.

    Menurut Cipta kakeknya hanya menggunakan sepasang sepatu untuk berpergian ke mana-mana. “Dia nggak pernah mikirin sepatunya apa, bajunya apa. Sepatu dia cuma satu, New Balance warna hitam, entah tahun berapa belinya. Nggak ganti-ganti,” kata Cipta kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    Tonton juga “Kisah Pengusaha Garmen Manfaatkan E-commerce Buat UMKM Naik Kelas” di sini:

    (fdl/fdl)