Xcloud.id

Tag: Badai

  • Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    JAKRTA – Jepang akan mulai mengoperasikan sistem peringatan cuaca yang diperbarui pada akhir Mei guna membantu mempercepat pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan tingkat keparahan bencana alam.

    Badan Meteorologi dan Kementerian Pertanahan Jepang menerangkan sistem baru tersebut akan mengklasifikasikan empat jenis bencana cuaca yakni hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang badai, ke dalam lima tingkat peringatan agar lebih selaras dengan sistem informasi evakuasi lima tingkat yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    Peringatan dan imbauan cuaca dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang untuk membantu masyarakat memutuskan apakah perlu melakukan evakuasi, bahkan sebelum perintah evakuasi resmi diterbitkan. Namun, sejumlah kata dan struktur dalam sistem sebelumnya dinilai rumit.

    Dilansir ANTARA dari Kyodo-OANA, Selasa, 16 Desember, dalam sistem baru, akan ditegaskan “peringatan darurat” merupakan tingkat peringatan cuaca tertinggi, yaitu Level 5, yang menandakan situasi berpotensi mengancam jiwa di mana evakuasi seharusnya sudah selesai dilakukan.

    Istilah “peringatan mendesak” akan digunakan untuk Level 4, yang menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan perintah evakuasi. Level 3, atau “peringatan”, menunjukkan situasi yang mendorong evakuasi untuk kelompok lanjut usia, sementara imbauan cuaca akan dikategorikan sebagai Level 2.

    Seberapa luas dan cepat peringatan serta imbauan baru ini dapat disampaikan kepada warga masih menjadi tantangan utama saat terjadi bencana.

    Adapun pembaruan sistem peringatan cuaca ini disusun setelah lebih dari dua tahun diskusi di antara para ahli serta melalui revisi peraturan perundang-undangan.

    Menyebutnya sebagai perombakan besar, seorang pejabat badan meteorologi berjanji akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan sistem ini terintegrasi dalam masyarakat yang mengarah pada evakuasi yang lebih cepat.

    Dalam sistem baru tersebut, peringatan darurat Level 5 untuk banjir akan diterapkan pada sekitar 400 sungai yang telah ditetapkan ketika meluap atau menghadapi risiko luapan yang sangat tinggi. Sementara itu, sungai lainnya untuk sementara akan ditangani dalam kategori hujan lebat.

    Kriteria untuk mengeluarkan peringatan cuaca juga akan direvisi. Sebagai contoh, peringatan tanah longsor Level 3 akan dikeluarkan ketika kondisi diperkirakan mencapai Level 4 dalam beberapa jam ke depan, sehingga berpotensi mengurangi frekuensi penerbitan peringatan Level 3.

  • Mengapa China Menyembunyikan Kejatuhan Sektor Properti?

    Mengapa China Menyembunyikan Kejatuhan Sektor Properti?

    Jakarta –

    Semakin besar ledakannya, semakin dalam dan lama pula kehancurannya. Setelah dua dekade pertumbuhan yang tak terkendali, pada 2020 gelembung properti Cina telah mendorong harga rumah hingga lebih dari 17 kali lipat gaji rata-rata.

    Sebuah badai sempurna mendorong ledakan ini, termasuk reformasi pada 1998 yang mengalihkan penyediaan perumahan dari negara ke kepemilikan swasta, migrasi hampir setengah miliar warga Cina dari pedesaan ke kota, serta melimpahnya kredit dari bank-bank milik negara.

    Demam konstruksi mengubah cakrawala kota-kota Cina, keluarga-keluarga menanamkan tabungan mereka ke apartemen, dan spekulasi properti menjadi hal yang lazim, membantu jutaan rumah tangga kelas menengah merasa lebih kaya dan membelanjakan lebih banyak uang.

    Titik balik terjadi selama gelombang pertama lockdown COVID-19 ketika pemerintah Presiden Xi Jinping memberlakukan aturan baru yang ketat terkait batas utang pengembang properti. Dampak dari reformasi “tiga garis merah” ini sangat brutal. Raksasa properti seperti Evergrande, Country Garden, dan puluhan perusahaan kecil lainnya gagal bayar, dengan lebih dari 70 pengembang bangkrut atau membutuhkan bailout yang didukung negara untuk bertahan.

    Lebih dari lima tahun kemudian, kejatuhan yang menyusul belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menurut Barclays, bank asal Inggris, lebih dari US$18 triliun (Rp300 kuadriliun) kekayaan rumah tangga telah menguap seiring anjloknya nilai rumah. Sementara itu, aktivitas konstruksi, yang sebelumnya menjadi pendorong utama produk domestik bruto (PDB), merosot begitu parah hingga kini justru menekan pertumbuhan ekonomi di bawah target Beijing.

    Beijing menyensor data properti swasta

    Sebagai tanda betapa sensitifnya kemerosotan ini, pejabat Cina bulan lalu memerintahkan penyedia data swasta untuk berhenti mempublikasikan angka penjualan rumah, menutup salah satu dari sedikit jendela independen untuk melihat kondisi pasar properti saat ini.

    Langkah ini menyusul penurunan penjualan rumah baru sebesar 42% secara tahunan pada Oktober oleh 100 pengembang terbesar, penurunan bulanan terbesar dalam 18 bulan terakhir, menurut China Real Estate Information.

    “Kemungkinan ada penurunan pasar secara luas sebesar 50%, yang bisa turun hingga 85% sebelum mencapai keseimbangan,” katanya kepada DW.

    Sebagai contoh, Stevenson-Yang menyebut seorang koleganya di kota pusat Xi’an yang ditawari tiga rumah dengan harga satu rumah oleh seorang pengembang, setara dengan penurunan dua pertiga harga untuk setiap properti.

    Di kota Tier-1 seperti Beijing dan Shanghai, harga rumah rata-rata telah turun sekitar 10% dari puncaknya, tulis Oxford Economics pada September, dengan melemahnya permintaan unit mewah mendorong diskon yang lebih dalam. Namun, dampak terburuk dirasakan di kota Tier-2 dan Tier-3, termasuk Chengdu dan Dongguan, di mana nilai properti anjlok hingga 30%.

    Apartemen setengah jadi dan kosong memenuhi cakrawala

    Di seluruh Cina, kejatuhan ini meninggalkan proyek-proyek setengah jadi, kota-kota hantu, dan jutaan rumah tangga yang terjebak dalam ekuitas negatif. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan protes sporadis ketika para pembeli berharap Beijing akan turun tangan dengan stimulus untuk menopang permintaan.

    “Masih ada kelebihan pasokan yang besar, hingga 3–5 tahun stok apartemen dan perumahan yang belum terjual, sebagian besar di kota-kota kecil,” kata George Magnus, peneliti asosiasi di China Center Universitas Oxford, Inggris, kepada DW. “Akan butuh waktu lama untuk mengurainya, terutama karena kelompok pembeli rumah pertama, usia 20–35 tahun, kini justru menyusut.”

    Setelah mencapai 1,41 miliar, populasi Cina kini mulai menurun, menandai berakhirnya puluhan tahun pertumbuhan.

    Mesin utama pertumbuhan ekonomi Cina menguap

    Properti pernah menyumbang hingga seperempat PDB Cina, membantu pertumbuhan tetap dua digit selama lebih dari satu dekade pada 2000-an dan awal 2010-an. Perlambatan sejak itu menyeret pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 5% tahun lalu, masih mengesankan, tetapi jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun ledakan, akibat efek rambatan ke sektor lain.

    “Harga dan produksi baja serta semen Cina turun, lapangan kerja dan investasi bisnis melemah, semuanya merupakan kerusakan ikutan [dari kejatuhan properti],” ujar Stevenson-Yang kepada DW.

    Cina merupakan konsumen terbesar dunia untuk bijih besi, tembaga, baja, dan semen, yang sebagian besar terkait dengan konstruksi. Eksportir seperti Australia, Brasil, dan Chile termasuk pihak global yang terdampak akibat turunnya permintaan dari Cina. Ketika pemilik rumah merasakan tekanan, perlambatan ini melemahkan konsumsi rumah tangga, mengurangi impor merek mewah dan mobil asing.

    Stimulus terbatas, tanpa penyelamatan besar-besaran

    Beijing ingin menghindari terbentuknya gelembung spekulatif baru, sehingga langkah stimulus untuk menopang pasar properti tidak semurah pada krisis sebelumnya. Pemerintah Cina pernah turun tangan setelah krisis keuangan global 2008, kejatuhan pasar saham 2015, dan selama pandemi.

    Alih-alih menyelamatkan sektor ini sepenuhnya, banyak pengamat Cina percaya pemerintah membiarkan harga rumah turun secara bertahap agar pembuat kebijakan dapat memprioritaskan stabilitas dan restrukturisasi jangka panjang dibanding stimulus jangka pendek.

    “Pada titik tertentu, Anda tidak bisa lagi menstimulasi karena jumlah uang yang dibutuhkan akan terlalu besar, dan bersifat inflasioner,” kata Stevenson-Yang.

    Bloomberg melaporkan bulan lalu bahwa Beijing sedang mempertimbangkan subsidi pembayaran bunga hipotek, penurunan biaya transaksi, dan potongan pajak penghasilan yang lebih besar bagi peminjam.

    Harga bisa turun bertahun-tahun lagi

    Krisis properti biasanya membutuhkan sekitar lima tahun untuk mencapai titik dasar. Di Amerika Serikat, kejatuhan pasar perumahan yang dimulai pada 2007 baru stabil pada 2012. Di Spanyol, keruntuhan pasca-2008 juga berlangsung sekitar lima tahun sebelum tanda-tanda pemulihan muncul.

    Runtuhnya gelembung Jepang pasca-1991 sering disebut sebagai krisis properti paling berkepanjangan, dengan nilai rumah stagnan lebih dari satu dekade dan tidak pernah sepenuhnya kembali ke puncak sebelum gelembung.

    Stevenson-Yang meyakini sektor properti Cina berada di jalur “10 tahun pertumbuhan negatif atau datar,” sementara analis S&P Global Ratings menilai penurunan ini bisa berlanjut hingga akhir 2020-an. Beberapa proyeksi mengisyaratkan pemulihan tahun depan atau pada 2027.

    Ini menjadi pil pahit bagi keluarga-keluarga Cina biasa. Banyak dari mereka menanamkan tabungan ke apartemen yang kini kehilangan nilai, membuat mereka terjebak dengan hipotek yang tak bisa dilepas dan rumah yang tak bisa dijual. Lebih buruk lagi, nilai properti bisa tetap jauh di bawah puncak tinggi tahun 2020 untuk waktu yang lama.

    Menurut Magnus, kisah ini sama di seluruh dunia, di mana pemilik rumah sering berasumsi bahwa harga akan terus naik selamanya.

    “Ketika pesta berakhir dan siklus berbalik arah … konsekuensinya bisa sangat serius,” katanya kepada DW.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Resmi Dibuka! Ada Mal Khusus Robot di China’:

    (ita/ita)

  • Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    GELORA.CO – Viral di media sosial memperlihatkan salah satu patung paling terkenal di dunia, yaitu Patung Liberty roboh. Patung tersebut hancur menjadi beberapa bagian.

     

    Dalam video yang viral pada Senin, 15 Desember terlihat langit gelap dan angin bertiup kencang membuat patung tersebut roboh hingga hancur berkeping-keping. Namun, ternyata patung tersebut bukan Patung Liberty yang berada di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat, melainkan replika yang berada di Brasil.

     

    Melansir NDTV, replika patung berada di kota Guaiba, Brasil. Replika Patung Liberty setinggi 40 meter itu dipasang di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di Havan.

    Replika Patung Liberty ini merupakan salah satu dari beberapa struktur serupa yang ditempatkan di luar toko-toko Havan di seluruh Brasil. Pejabat perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian atas, yang berukuran sekitar 24 meter (78 kaki), yang terkena dampak runtuhan, sementara alas setinggi 11 meter (36 kaki) tetap utuh.

     

    Patung ini sendiri sudah ada sejak toko Havan dibuka pada 2020 silam. Replika Patung Liberty ini juga sudah sertifikasi teknis yang diperlukan.

     

    Pihak perusahaan tersebut mengatakan bahwa area tersebut segera diberi garis pelindung untuk melindungi pelanggan dan staf, dan tim spesialis dikirim untuk membersihkan puing-puing dalam hitungan jam.

    Wali Kota Guaiba, Marcelo Maranata, mengatakan tidak ada korban jiwa dan memuji respons cepat di lokasi kejadian. Ia menambahkan bahwa tim lokal bekerja sama dengan petugas Pertahanan Sipil negara bagian untuk mengamankan perimeter dan memeriksa kerusakan tambahan di sekitarnya.

     

    Otoritas cuaca mencatat hembusan angin melebihi 90 km/jam di wilayah tersebut. Pertahanan Sipil negara bagian sebelumnya mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk wilayah metropolitan, mengingatkan warga tentang risiko angin kencang dan hujan lebat melalui pesan darurat yang dikirim langsung ke ponsel.

  • Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    GELORA.CO – Viral di media sosial memperlihatkan salah satu patung paling terkenal di dunia, yaitu Patung Liberty roboh. Patung tersebut hancur menjadi beberapa bagian.

     

    Dalam video yang viral pada Senin, 15 Desember terlihat langit gelap dan angin bertiup kencang membuat patung tersebut roboh hingga hancur berkeping-keping. Namun, ternyata patung tersebut bukan Patung Liberty yang berada di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat, melainkan replika yang berada di Brasil.

     

    Melansir NDTV, replika patung berada di kota Guaiba, Brasil. Replika Patung Liberty setinggi 40 meter itu dipasang di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di Havan.

    Replika Patung Liberty ini merupakan salah satu dari beberapa struktur serupa yang ditempatkan di luar toko-toko Havan di seluruh Brasil. Pejabat perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian atas, yang berukuran sekitar 24 meter (78 kaki), yang terkena dampak runtuhan, sementara alas setinggi 11 meter (36 kaki) tetap utuh.

     

    Patung ini sendiri sudah ada sejak toko Havan dibuka pada 2020 silam. Replika Patung Liberty ini juga sudah sertifikasi teknis yang diperlukan.

     

    Pihak perusahaan tersebut mengatakan bahwa area tersebut segera diberi garis pelindung untuk melindungi pelanggan dan staf, dan tim spesialis dikirim untuk membersihkan puing-puing dalam hitungan jam.

    Wali Kota Guaiba, Marcelo Maranata, mengatakan tidak ada korban jiwa dan memuji respons cepat di lokasi kejadian. Ia menambahkan bahwa tim lokal bekerja sama dengan petugas Pertahanan Sipil negara bagian untuk mengamankan perimeter dan memeriksa kerusakan tambahan di sekitarnya.

     

    Otoritas cuaca mencatat hembusan angin melebihi 90 km/jam di wilayah tersebut. Pertahanan Sipil negara bagian sebelumnya mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk wilayah metropolitan, mengingatkan warga tentang risiko angin kencang dan hujan lebat melalui pesan darurat yang dikirim langsung ke ponsel.

  • Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas

    Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas

    Jakarta –

    Banjir bandang di sebuah kota pesisir Maroko menewaskan sedikitnya 37 orang. Pejabat setempat menyebut operasi pencarian dan penyelamatan saat ini masih berlangsung.

    Dilansir AFP, Senin (15/12/2025), Maroko yang kerap dilanda kekeringan saat ini tengah menghadapi cuaca buruk. Banjir yang terjadi pada hari Minggu di Safi menjadi bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir.

    Arus deras berlumpur menyapu mobil dan tempat sampah dari jalanan di Safi, yang terletak sekitar 300 kilometer (186 mil) selatan ibu kota Rabat.

    Badan prakiraan cuaca nasional, Direktorat Jenderal Meteorologi (DGM), memperingatkan bahwa badai petir kemungkinan akan terjadi selama tiga hari ke depan di beberapa daerah, termasuk Safi.

    Sebanyak 14 korban selamat dirawat di rumah sakit Mohammed V di kota tersebut, dengan dua di antaranya dalam perawatan intensif.

    Sekolah-sekolah telah ditutup setidaknya selama tiga hari karena lumpur dan puing-puing menyumbat jalanan.

    Sementara warga lainnya, Nezha El Meghouari, mengatakan dirinya hanya punya beberapa saat untuk menyelamatkan diri dari rumahnya.

    “Saya kehilangan semua pakaian saya. Hanya tetangga saya yang memberi saya beberapa untuk menutupi tubuh saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan segalanya,” katanya.

    Setidaknya 70 rumah dan bisnis di pusat kota bersejarah terendam banjir. Pemilik toko berusia 55 tahun, Abdelkader Mezraoui, mengatakan ekonomi ritel telah hancur.

    “Pemilik toko perhiasan telah kehilangan semua stok mereka… dan hal yang sama berlaku untuk pemilik toko pakaian,” katanya, menyerukan kompensasi resmi untuk menyelamatkan bisnis.

    Safi dikenal sebagai pusat seni dan kerajinan, khususnya tembikar terakota, dan jalan-jalan dipenuhi dengan mangkuk dan tajine yang pecah.

    Kejaksaan Maroko mengumumkan pembukaan penyelidikan untuk menentukan apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas besarnya kerusakan, menurut kantor berita resmi MAP.

    Para pejabat setempat juga mengadakan pertemuan untuk mengambil langkah-langkah darurat.

    (eva/fas)

  • Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu
    Yana Karyana merupakan penulis dan pengamat isu pendidikan, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia, kebijakan publik, dan peran guru sebagai fondasi peradaban bangsa. Berdomisili di Tangerang, Banten, ia menulis sebagai bagian dari komitmennya mendorong kehadiran negara yang berpihak pada dunia pendidikan.
    PRAHARA
    di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah Pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025, di Hotel Sultan Jakarta, menetapkan KH. Zulfa Mustofa, sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU, sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.
    Penetapan ini dinyatakan sebagai tindak lanjut Risalah Rais Aam PBNU tertanggal 20 November 2025, yang digelar di Hotel Aston Jakarta.
    Keputusan tersebut segera memantik perdebatan luas. Bukan semata soal figur, melainkan tentang cara PBNU membaca konstitusi organisasi, menafsirkan keadaan darurat, dan memaknai adab sebagai fondasi etik kepemimpinan.
    Pada titik ini, PBNU tidak hanya menghadapi persoalan struktural, tetapi juga ujian kebijaksanaan.
    Pihak yang mendukung penetapan PJS berargumen bahwa langkah itu diperlukan demi kesinambungan organisasi.
    Rujukan yang kerap dikemukakan adalah pandangan KH. Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Rais Aam PBNU, yang menilai bahwa dalam kondisi darurat, penyimpangan prosedural dapat dibenarkan.
    Pandangan ini berakar pada kaidah ushul fiqh
    Adh-dharurat tubihul mahzarat
    , darurat membolehkan hal-hal yang semula terlarang.
    Namun dalam tradisi ushul fiqh, kaidah darurat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibatasi oleh kaidah
    Adh-dharuratu tuqaddaru bi qadarih
    a, darurat harus diukur sebatas kebutuhannya.
    Artinya, darurat bukan cek kosong untuk menanggalkan aturan, melainkan pengecualian yang bersifat sementara, proporsional, dan berorientasi mencegah kerusakan yang lebih besar.
    Pertanyaan kuncinya kemudian: apakah penetapan PJS benar-benar membatasi mudarat, atau justru memperluasnya?
    Di sisi lain, penolakan terhadap keputusan pleno berpijak pada argumen konstitusional yang tak kalah kuat.
    Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga memiliki legitimasi setara.
    Dalam kerangka ini, perubahan kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu unsur. Karena itu, risalah dan seluruh produk turunannya, termasuk penetapan PJS dipandang melampaui kewenangan konstitusional.
    Perdebatan menjadi semakin kompleks ketika hadir pandangan Nadirsyah Hosen, akademisi hukum Islam dan mantan Ketua PCINU Australia, yang mengingatkan bahwa NU bukan sekadar organisasi hukum, melainkan peradaban adab.
    Ketaatan tekstual pada AD/ART tanpa kebijaksanaan berisiko mengeringkan ruh keulamaan. Catatan ini penting sebagai pengingat bahwa hukum organisasi memerlukan etika agar tetap manusiawi.
    Masalahnya, diskursus PBNU belakangan seolah terjebak pada dikotomi keliru, memilih antara konstitusi atau adab.
    Dalam tradisi NU, keduanya tidak pernah dipertentangkan. Konstitusi lahir dari adab; adab menemukan bentuk operasionalnya melalui konstitusi.
    Ushul fiqh menyediakan jembatan melalui kaidah
    Al-umuru bi maqasidiha
    , setiap perkara dinilai dari tujuan akhirnya.
    Tujuan kepemimpinan PBNU bukan sekadar menjaga struktur, melainkan menjaga keteduhan umat dan kewibawaan ulama.
    Fakta menunjukkan, penetapan PJS belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Polarisasi menguat, sementara seruan pengendalian diri dari para sesepuh di Ploso dan Tebuireng agar semua pihak menahan diri belum sepenuhnya direspons.
    Wacana Muktamar Luar Biasa, sebagaimana disampaikan KH. Ma’ruf Amin, mengemuka sebagai opsi penjernihan. Ini menandakan bahwa kerusakan yang dikhawatirkan belum sepenuhnya terhindarkan.
    Di titik inilah, upaya segera rekonsiliasi (islah) menjadi keniscayaan. NU memiliki preseden sejarah yang relevan.
    Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, NU pernah berada dalam ketegangan serius antara poros Cipete, yang merujuk pada kepemimpinan KH. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU dan Situbondo, yang merepresentasikan kegelisahan ulama pesantren untuk mengembalikan NU ke Khittah 1926.
    Dalam situasi genting tersebut, peran tiga ulama kunci menjadi penentu: KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Maksum, dan KH. As’ad Syamsul Arifin.
    KH. Achmad Siddiq tampil sebagai perumus jalan tengah secara konseptual dan teologis, menggunakan bahasa fikih yang menenangkan untuk menyatukan pandangan.
    KH. Ali Maksum, sebagai Rais Aam PBNU, menjaga keseimbangan moral organisasi agar dinamika tidak keluar dari adab ulama.
    Sementara KH. As’ad Syamsul Arifin, kiai kharismatik Situbondo, berperan sebagai peneduh lapangan: meredam ketegangan, menguatkan komunikasi antar-kubu, dan mengajak semua pihak kembali pada kelapangan jiwa.
    Melalui kewibawaan dan kebesaran jiwa para ulama ini, konflik tidak diselesaikan dengan saling menyingkirkan, tetapi dikembalikan ke mekanisme tertinggi organisasi, berpuncak pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, rekonsiliasi besar yang menyelamatkan NU dari perpecahan.
    Preseden Cipete-Situbondo memberi pelajaran penting bagi PBNU hari ini. Bahwa konflik bukan hal asing di NU, tetapi cara menyikapinya menentukan apakah NU keluar sebagai organisasi yang lebih matang atau justru terluka.
    Dalam bahasa ushul fiqh, kaidah
    Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih
    , menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan, menjadi kompas moral untuk menahan langkah yang memperbesar kegaduhan, sekalipun tampak sah secara formal.
    Pada akhirnya, prahara PBNU hari ini mengingatkan kita pada satu kenyataan mendasar: konstitusi memang perlu, tetapi tidak pernah cukup sendirian.
    AD/ART adalah pagar agar organisasi tidak liar, tapi adab dan kebijaksanaan (
    wisdom
    ) adalah jiwa yang membuat NU tetap hidup dan bermartabat.
    Tanpa adab, konstitusi mudah berubah menjadi alat pembenar; tanpa kebijaksanaan, prosedur berisiko melahirkan kemenangan yang kering dari keteduhan.
    Warisan para muassis dan kiai sepuh NU mengajarkan bahwa mengelola konflik bukan soal memenangkan tafsir hukum, melainkan menjaga perasaan jamaah dan kewibawaan ulama.
    Sejarah Cipete-Situbondo menunjukkan bahwa NU selamat bukan karena aturan ditegakkan secara kaku, tetapi karena para ulama memilih menurunkan ego, memperluas musyawarah, dan menempatkan maslahat di atas ambisi. Di sanalah adab memandu konstitusi, dan kebijaksanaan mengarahkan keputusan.
    Karena itu, ujian kepemimpinan PBNU hari ini bukan sekadar soal sah atau tidak sah, melainkan soal kebesaran jiwa.
    Apakah para pemangku mandat bersedia mengalah demi islah? Apakah mereka sanggup menahan langkah yang sah secara formal, tetapi berisiko melukai ketenangan umat?
    Pertanyaan-pertanyaan ini lebih menentukan masa depan NU daripada hasil keputusan apa pun.
    NU akan tetap besar bukan karena mampu mengunci keputusan, melainkan karena mampu menjaga warisan adab dan kebijaksanaan ulama dalam setiap badai konflik.
    Sebab pada akhirnya, NU bukan hanya milik struktur, tetapi milik jamaah dan sejarah yang menuntut para pemimpinnya setia pada konstitusi, tapi lebih setia lagi pada hikmah dan keluhuran adab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, temuan ribuan kayu gelondongan di Pesisir Barat, Lampung, sempat memantik pertanyaan publik.
    Kayu-kayu berstiker Kementerian Kehutanan itu ditemukan di Pantai Tanjung pada saat bersamaan dengan bencana yang menelan banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kayu-kayu itu diketahui berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.
    Kemunculan kayu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menduga kayu-kayu itu berasal dari arus
    banjir
    bandang yang membawa ribuan kubik kayu dari wilayah terdampak bencana.
    Dugaan ini diperkuat oleh temuan gelondongan kayu yang juga hanyut dan merusak permukiman warga saat banjir melanda.
    Namun, pemerintah dan kepolisian memastikan kayu gelondongan yang ditemukan di
    Lampung
    tidak berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi, menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Menurut dia, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bersama Balai PHL Lampung.
    Ade menjelaskan, ribuan kubik kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tugboat milik PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang mengangkut kayu dari wilayah Mentawai, Sumatera Barat.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.
    Kapal tersebut diketahui mengalami kerusakan mesin akibat cuaca ekstrem dan badai pada 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kayu jatuh dan hanyut dari kapal.
    Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Ia menyebutkan bahwa kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni.
    Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
    PT Minas Pagai Lumber disebut telah mengantongi izin pengelolaan hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 dan telah diperpanjang pada 2013 melalui SK Nomor 502/Menhut-II/2013.
    Selain itu, kayu-kayu yang ditemukan dilengkapi dengan stiker barcode Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
    Barcode tersebut berfungsi sebagai penanda keterlacakan kayu untuk memastikan keabsahan dan asal-usulnya, sekaligus sebagai upaya pencegahan praktik illegal logging.
    Pada sejumlah gelondongan kayu, tercantum stiker berwarna kuning dengan barcode, kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”, serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”, lengkap dengan logo SVLK Indonesia.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf juga memastikan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat adalah legal dan berizin.
    Helfi menegaskan, keabsahan ribuan kubik gelondongan kayu dan pengirimannya memiliki dokumen-dokumen yang sah serta legalitas dari instansi terkait.
    Pertama, kapal tongkang yang digunakan untuk mengirim gelondongan kayu itu memiliki dokumen berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor SPB ID.SIK 1125 0000001 dan SPB ID.SIK 1125 0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palinggam, Sikakap.
    Dari pemeriksaan ABK, kayu-kayu itu diangkut menggunakan kapal tongkang Ronmas 9 dengan muatan 968 batang kayu log milik PT MPL.
    “Berangkat dari Pelabuhan Jety PT Minas Pagai Lumber Abanbaga, Kepulauan Mentawai, Sumbar, dengan tujuan PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Kedua, asal gelondongan kayu tersebut juga dinyatakan legal dan memiliki izin resmi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA).
    Helfi mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, PT MPL diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan seluas 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
    Kemudian dilakukan perpanjangan pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menghentikan penyelidikan terkait temuan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, penyidik telah menghentikan penyelidikan atas temuan tersebut.
    Helfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya tidak menemukan tindak pidana saat melakukan gelar perkara dari keberadaan gelondongan kayu tersebut.
    “Karena memang tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut,” kata Helfi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Medan, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut). Pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, pemenuhan logistik, akses kebutuhan dasar, hingga pemulihan psikologi masyarakat.

    “Alhamdulillah, kekuatan kita membuat Sumatera Utara sudah lebih baik, lebih mendingan sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu,” ujar Presiden Prabowo seusai meninjau tenda pengungsian di MAN 1 Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution, Prabowo menilai penanganan warga terdampak bencana menunjukkan perkembangan positif dibandingkan kunjungan awal pascabencana. Bencana hidrometeorologi akibat badai siklon Senyar tercatat melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Selasa (25/11/2025).

    Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah terdampak terparah. Sebanyak 11 lokasi tanggul dilaporkan rusak, menyebabkan lima desa dan satu kelurahan terendam banjir. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut tengah melakukan perbaikan tanggul-tanggul tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. TNI, Polri, Kementerian PU, serta unsur pemerintah lainnya akan dilibatkan secara maksimal.

    “Tadi sudah dilaporkan gubernur, kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kita kerahkan, PU akan kita kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kita kerahkan, semua kekuatan kita,” tegas Prabowo.

    Dalam kunjungannya, Prabowo juga menyerahkan bantuan logistik, obat-obatan, serta mainan untuk anak-anak di lokasi pengungsian. Ia berharap sinergi semua pihak dapat mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan warga terdampak ke kondisi yang lebih baik.

    “Mudah-mudahan dengan kekuatan kita semua, kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” pungkas Prabowo.

  • Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara resmi menegaskan posisi hukumnya sebagai pemegang mandat sah kepemimpinan PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (13/12/2025), Gus Yahya merespons dinamika internal organisasi dengan menyerukan jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam’iyyah, alih-alih memperuncing konflik pasca munculnya klaim pemberhentian dirinya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Mandat tersebut bersifat mengikat selama lima tahun dan dilindungi oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 yang menunjuk pejabat pengganti dirinya tidak memiliki dasar konstitusional.

    “Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025.

    Menurutnya, pemberhentian ketua umum di tengah masa jabatan memiliki mekanisme ketat yang hanya bisa dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) jika terbukti ada pelanggaran berat. Hingga detik ini, Gus Yahya juga memastikan namanya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

    Meski memegang legitimasi hukum yang kuat, Gus Yahya memilih pendekatan persuasif untuk meredam gejolak. Ia menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur damai sesuai arahan para ulama senior (kiai sepuh) yang sebelumnya telah bertemu di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Sikap islah ini diambil untuk mencegah perpecahan di akar rumput dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar. Gus Yahya meminta seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Anak Ranting, untuk tetap tenang dan solid.

    “Saya mengimbau agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU demi menghindari kebingungan organisasi,” imbaunya.

    Gus Yahya juga mengingatkan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra strategis PBNU, untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini. Ia meminta agar tidak ada tindak lanjut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah, guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

    Menutup pernyataannya, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan agar badai internal ini segera berlalu dengan solusi yang bermartabat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat tali silaturahmi di tengah ujian organisasi. [beq]

  • Cuaca Hari Ini Sabtu 13 Desember 2025: Jabodetabek Diprediksi Berawan

    Cuaca Hari Ini Sabtu 13 Desember 2025: Jabodetabek Diprediksi Berawan

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026. Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

    Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta peringatan dari BMKG harus ditanggapi dengan serius. Terlebih, ancaman bencana hidrometeorologi bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Artinya mobilitas warga tinggi. Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal,” kata Atalia seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (10/12/2025).

    Berdasarkan data historis BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Atalia mencatat, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung menyumbang lebih dari 80% kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya.

    “Pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, peningkatan intensitas hujan dan kejadian cuaca ekstrem kerap tercatat, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa,” tutur Atalia.

    Atalia mengungkap, ancaman bencana hidrometeorologi telah terbukti menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam di Indonesia.

    “Banjir menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.503 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian). Data ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana yang dipicu oleh faktor cuaca,” wanti dia.

    “Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana,” tambah dia.