Xcloud.id

Tag: Badai

  • Koordinasi lintas sektor dinilai permudah bantuan ke Palestina

    Koordinasi lintas sektor dinilai permudah bantuan ke Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Vice President Human Initiative (HI) Bambang Suherman menilai koordinasi lintas sektor yang kuat dapat mempermudah penyaluran bantuan bagi warga Palestina setelah gencatan senjata.

    “Kami ingin membuka pemahaman bersama agar kolaborasi makin kuat dan akses bantuan semakin terbuka,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam diskusi publik bertema “Ruang gelap distribusi bantuan kemanusiaan di tengah gencatan senjata” yang digelar oleh HI di Jakarta, dia mengatakan diskusi tersebut penting bagi seluruh pihak agar dapat memahami proses yang tidak tampak oleh publik.

    “Ruang gelap ini menggambarkan proses dan hambatan yang tidak terlihat publik saat bantuan bergerak menuju Gaza,” ujar Bambang.

    Sementara itu, pelaksana bantuan di lapangan HI Boy Mareta turut menekankan perlunya koordinasi lintas pihak.

    Distribusi bantuan, kata dia, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri mengingat adanya perubahan aturan di perbatasan. Oleh karena itu, setiap proses distribusi itu harus dijalankan bersama dengan mitra lokal, lembaga internasional, dan relawan di lapangan.

    “Agar penyesuaian barang bisa dilakukan cepat dan bantuan tetap bergerak menuju Gaza,” tutur Boy

    Selain peraturan yang berubah, sambung dia, kondisi musim dingin, badai, serta kerusakan tempat pengungsian juga menghambat penyaluran bantuan.

    Dalam proses distribusi, dia mengungkapkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanuasiaan (UN OCHA) dapat memfasilitasi koordinasi antarorganisasi, sementara informasi relawan tetap menjadi acuan penting.

    “Kolaborasi terarah dan dukungan diplomatik menjadi bagian penting agar bantuan dapat menjangkau warga Gaza,” ungkap Boy.

    Diskusi tersebut menutup rangkaian kegiatan dengan penekanan pada pentingnya kerja bersama yang terkoordinasi sehingga berbagai upaya kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif bagi masyarakat yang terdampak di Gaza.

    Diskusi itu mempertemukan sejumlah akademisi, praktisi kemanusiaan, dan jurnalis untuk membahas hambatan penyaluran bantuan ke Gaza serta memberikan gambaran tentang dinamika di lapangan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data Center Menjamur di AS, Stabilitas Listrik saat Musim Dingin Terancam

    Data Center Menjamur di AS, Stabilitas Listrik saat Musim Dingin Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pesat pusat data atau data center membuat konsumsi listrik di Amerika Serikat (AS) meningkat. Stabilitas jaringan listrik selama musim dingin terancam.

    Melansir Techcrunch.com, North American Electric Reliability Corporation (NERC) melaporkan bahwa permintaan listrik di seluruh Amerika Utara pada musim dingin ini diperkirakan meningkat sebesar 2,5% dibandingkan tahun lalu, mencapai total 20 gigawatt (GW).

    Peningkatan kebutuhan listrik tersebut dinilai signifikan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan permintaan di musim dingin biasanya ada di kisaran 1%.

    Dalam laporannya, Pusat data menjadi kontributor utama lonjakan konsumsi listrik tersebut. Terutama di wilayah Atlantik Tengah, AS Barat, dan AS Tenggara.

    “Wilayah tersebut merupakan area di mana banyak pengembangan pusat data terjadi,” jelas Mark Olson, manajer penilaian keandalan NERC, kepada E&E News, dikutip Kamis (20/11/3025).

    Laporan NERC secara khusus menyoroti ekspansi pusat data di Texas, menyebutnya berkontribusi pada berlanjutnya risiko kekurangan pasokan listrik.

    Hal itu lantas menimbulkan kekhawatiran bagi warga Texas, yang hampir lima tahun lalu mengalami pemadaman listrik besar-besaran akibat cuaca dingin ekstrem.

    Meski demikian, pada kesempatan berbeda, NERC menyatakan bahwa situasi di Texas tahun ini kemungkinan tidak akan seburuk Februari 2021. Hal ini sebagian berkat penambahan sejumlah besar sistem baterai ke jaringan listrik negara bagian tersebut. 

    Inovasi baterai tersebut dilaporkan dapat menyalurkan listrik jika pembangkit berbahan bakar gas tidak berfungsi optimal, dan mampu bereaksi lebih cepat terhadap gangguan kecil dibandingkan pembangkit yang memerlukan waktu lebih lama untuk beroperasi.

    Tantangan Konsumsi Konstan Data Center

    Meskipun demikian, Texas belum sepenuhnya aman. Sebagian besar baterai yang dipasang di Texas hanya dapat memasok listrik selama beberapa jam. Kapasitas ini ideal untuk mengatasi lonjakan permintaan jangka pendek, seperti saat malam hari ketika orang pulang kerja.

    Akan tetapi, NERC mencatat bahwa pusat data cenderung menarik listrik secara konsisten sepanjang hari. Jika gelombang dingin berkepanjangan melanda Texas, menjaga baterai tetap terisi cukup untuk memasok daya ke semua pelanggan, termasuk data center.

    Jika musim dingin kali ini berlalu tanpa badai signifikan, NERC memperkirakan tidak akan ada masalah pada jaringan listrik regional. Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, telah terjadi empat badai parah. 

    Pasalnya, badai semacam itu dapat memaksa operator jaringan untuk mengimpor listrik, meminta pelanggan besar (seperti industri atau pusat data) untuk membatasi penggunaan (curtailment), atau sebagai upaya terakhir, menerapkan pemadaman bergillir (rolling blackouts).

  • Skandal Banjir Hantam Tetangga RI, 2 Menteri Mengundurkan Diri

    Skandal Banjir Hantam Tetangga RI, 2 Menteri Mengundurkan Diri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabinet Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dilanda krisis serius setelah dua menteri seniornya mengundurkan diri pada Selasa (18/11/2025). Pengunduran diri ini terkait penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir, yang diperkirakan melibatkan dana hingga miliaran dolar.

    Dua pejabat tinggi yang mengundurkan diri adalah Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin dan Menteri Anggaran dan Manajemen Amenah Pangandaman. Pejabat pers istana kepresidenan, Claire Castro, mengonfirmasi pengunduran diri tersebut.

    “Keduanya memilih mundur setelah departemen mereka disebut dalam tuduhan terkait anomali pengendalian banjir dan sebagai pengakuan atas tanggung jawab untuk membiarkan pemerintahan menangani masalah tersebut secara tepat,” demikian dilaporkan media lokal The Philippines Inquirer.

    Bersamin dan Pangandaman merupakan anggota pemerintahan Marcos dengan peringkat tertinggi yang terseret langsung dalam skandal korupsi yang terungkap sejak Juli.

    Skandal ini mencuat setelah Marcos Jr. sendiri mengungkapkan dalam pidato di Kongres bahwa dana publik untuk proyek infrastruktur anti-banjir senilai miliaran dolar telah disalahgunakan atau dicuri oleh kontraktor swasta, yang berujung pada pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak dibangun sama sekali.

    Peristiwa ini makin memperdalam krisis yang dihadapi pemerintahan Marcos Jr., terutama mengingat Filipina secara rutin dilanda topan dan badai tropis, menjadikan banjir sebagai masalah mematikan yang selalu berulang. Skandal ini telah memicu protes massa di seluruh Filipina, termasuk demonstrasi pada Minggu lalu yang menarik sekitar 500.000 orang di Manila, menuntut transparansi dan akuntabilitas.

    Menurut Aries Arugay, seorang pakar politik Filipina, pengunduran diri ini merupakan upaya istana untuk mengambil tanggung jawab komando dan menjaga Presiden Marcos Jr. agar tidak terseret.

    “Pada saat ini, istana berusaha untuk mengeluarkan presiden dari masalah ini, dan inilah mengapa Anda memiliki ‘pengunduran diri’ dari Sekretaris Eksekutif, Menteri Anggaran. Merekalah yang menerima tanggung jawab komando atas hal ini,” kata Arugay kepada Al Jazeera.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Resmi! Perdana Menteri Ukraina Mengundurkan Diri, Ada Apa?

  • 278 Atlet Siap Bertanding di Kejurnas Pelajar Tarung Derajat Tahun Ini

    278 Atlet Siap Bertanding di Kejurnas Pelajar Tarung Derajat Tahun Ini

    Jakarta –

    Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat), Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan PB Kodrat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggelar Kejuaraan Nasional Pelajar Tarung Derajat Kemenpora RI 2025.

    Melalui Kejuaraan Nasional Pelajar ini diharapkan akan lahir atlet-atlet Tarung Derajat yang berkualitas. Sehingga ke depannya PB Kodrat memiliki atlet yang mumpuni dari segi kemampuan teknik dan mampu menyebarluaskan keilmuan Tarung Derajat hingga ke mancanegara.

    “Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba, kekerasan remaja, serta derasnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas generasi muda, Tarung Derajat terbukti berperan besar dalam membentuk keberanian moral, kekuatan fisik, dan ketangguhan mental generasi muda,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

    Bamsoet juga menjelaskan Kejurnas Pelajar 2025 ini diikuti 278 atlet pelajar dari 25 pengurus provinsi. Jawa Barat mengirim jumlah peserta terbanyak, yakni 35 atlet. Disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 29 atlet. Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, DKI Jakarta, serta Kalimantan Timur juga menunjukkan antusiasme tinggi.

    Nomor pertandingan mencakup kategori seni gerak untuk tingkat SD, seni gerak dan tarung untuk SMP, hingga kelas-kelas spesifik berdasarkan berat badan bagi atlet SMA.

    “Generasi muda memerlukan ruang untuk mengasah diri. Tarung Derajat memberi ruang itu, dengan pendekatan yang memadukan ketangguhan fisik dan ketegasan moral. Dari kejuaraan seperti ini diharapkan lahir atlet mumpuni, pelatih masa depan, dan anak-anak muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia,” kata Bamsoet.

    “Bonus demografi harus dikelola secara serius. Olahraga bela diri seperti Tarung Derajat mengajarkan keberanian moral, ketangguhan mental, kecerdasan strategi, dan disiplin diri. Semuanya merupakan syarat yang dibutuhkan ketika generasi muda memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat,” pungkas Bamsoet.

    Hadir di acara ini pengurus PB Kodrat antara lain Sang Guru Badai, Christophorus MP dan Donni W Mahendro. Hadir pula Penelaah Teknis Olahraga Kemenpora Muhammad Ilyas serta Pelatih Olahraga Ahli Madya Kemenpora Dadan Heri.

    (akd/ega)

  • Ida Kusdianti: Reformasi Polri Harus Dilakukan, Kembalikan ke Fungsi Awal, Bukan Alat Politik

    Ida Kusdianti: Reformasi Polri Harus Dilakukan, Kembalikan ke Fungsi Awal, Bukan Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan, Ida N Kusdianti, berbicara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Ida, putusan tersebut menjadi titik penting yang mengguncang kenyamanan struktur kekuasaan di tubuh Polri sekaligus membuka ruang baru bagi reformasi kepolisian.

    “Putusan MK ini ibarat badai yang menghantam tembok besar yang meluluhlantakkan kenyamanan di tubuh Polri,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Selasa (18/11/2025).

    Ida menilai, selama bertahun-tahun celah hukum memungkinkan sejumlah perwira aktif mengisi posisi strategis di lembaga pemerintahan tanpa melepas status sebagai anggota Polri.

    “Selama bertahun-tahun, celah hukum membiarkan polisi aktif duduk manis di jabatan sipil,” ucapnya.

    Kondisi itu, kata dia, berkembang menjadi budaya privilese yang sulit disentuh. “Situasi absurd yang dibiarkan tumbuh lalu menjelma menjadi budaya, budaya privilege,” imbuhnya.

    Dengan ditutupnya ruang rangkap jabatan, Ida menyebut para pejabat yang sebelumnya berada di “dua kaki” kini dipaksa memilih.

    “Tetap menjadi polisi, atau tetap mempertahankan kekuasaan sipilnya. Tidak bisa lagi dua-duanya. Ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini pembongkaran struktur kekuasaan yang selama ini tumbuh tanpa kontrol,” kata Ida.

    Lanjut Ida, putusan MK juga menjawab pertanyaan publik terkait praktik aparat penegak hukum yang merangkap posisi pengambil kebijakan sekaligus pengelola anggaran negara.

    “Sejak kapan negara membiarkan aparat penegak hukum merangkap peran sebagai pejabat pemerintahan, pengendali anggaran, sekaligus aktor politik? Sejak negara abai,” tukasnya.

  • Aksi Protes Korupsi Guncang Filipina, Dinasti Marcos Retak

    Aksi Protes Korupsi Guncang Filipina, Dinasti Marcos Retak

    Jakarta –

    Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Filipina sejak Agustus, dipicu oleh pengungkapan dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso. Pada Senin (17/11), lebih dari 200.000 pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk hari kedua aksi anti-korupsi, menuntut akuntabilitas atas dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut.

    Aksi protes ini berlangsung sejak Minggu dan akan berakhir Selasa (18/11), dengan diikuti lebih dari 600.000 orang. Demonstrasi tiga hari ini diselenggarakan oleh Iglesia Ni Cristo, gereja Filipina dengan jutaan anggota yang dikenal patuh pada arahan pemimpin mereka.

    Pemicu kemarahan publik bermula pada Agustus, ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. membeberkan hasil audit internal yang menemukan berbagai penyimpangan serius dalam proyek pengendalian banjir. Tuduhan salah kelola mencuat di tengah musim hujan dan badai yang memicu banjir di berbagai wilayah negara yang rawan bencana itu.

    Audit mengungkap bahwa dari 545 miliar peso (sekitar Rp 154,2 triliun) anggaran sejak 2022, ribuan proyek dinilai berkualitas buruk, minim dokumentasi, atau bahkan bersifat fiktif. Beberapa proyek tercatat memiliki anggaran yang identik, meski berada di lokasi berbeda. Sementara itu, sebanyak 20% total anggaran dikuasai oleh hanya 15 dari 2.000 kontraktor terakreditasi.

    Saling lempar tuduhan suap

    Pengungkapan ini memicu serangkaian dengar pendapat di Kongres, namun hingga kini belum menghasilkan temuan yang jelas. Kontraktor, politisi, dan pejabat pekerjaan umum saling menuding adanya praktik suap. Marcos kemudian membentuk komisi independen yang dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung.

    Komisi tersebut telah merekomendasikan gugatan pidana dan administratif terhadap puluhan tersangka, yang mencakup anggota parlemen, dan menyerahkan sejumlah kasus kepada Ombudsman. Pemerintah telah membekukan lebih dari 6 miliar peso aset milik pihak-pihak yang diduga terlibat, dan merencanakan penyitaan.

    Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara dan menurunkan kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi Filipina pun melambat tajam pada kuartal ketiga dan tidak mencapai target.

    Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengatakan bahwa sejumlah kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan dan bisa diajukan mulai pekan ini. Para pemimpin demonstrasi juga bertekad melanjutkan tekanan publik, dengan aksi lanjutan dijadwalkan pada akhir November.

    Seteru di lingkaran keluarga Marcos

    Skandal korupsi ini ikut memicu ketegangan dalam keluarga Marcos sendiri. Presiden Marcos Jr. dituduh secara terbuka oleh kakaknya, Senator Imee Marcos, sebagai pecandu narkoba berkepanjangan.

    Ia menuding kecanduan kokain sang presiden menjadi akar dari buruknya tata kelola pemerintahan, termasuk maraknya korupsi. Juru bicara presiden menepis tuduhan tersebut sebagai isu lama yang sudah dibantah berulang kali.

    Dalam pidatonya pada Senin malam (17/11) di hadapan ribuan orang dari kelompok religius di sebuah taman di Manila, Senator Imee mengklaim bahwa kecanduan narkoba adiknya telah berlangsung sejak masa ayah mereka, mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr., masih berkuasa.

    Wakil Menteri Komunikasi Claire Castro menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan menilai pernyataan sang senator sebagai upaya mengalihkan perhatian dari penyelidikan proyek korupsi pengendalian banjir, yang disebut-sebut bisa menyeret sekutunya di Senat.

    “Senator Imee, saya berharap Anda bersikap patriotik dan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan saudara Anda sendiri,” kata Castro. “Jangan memihak dan melindungi para koruptor. Biarkan Presiden Marcos bekerja memberantas korupsi.”

    Komisi pencari fakta independen, komite Senat, dan sejumlah lembaga pemerintah kini menelusuri dugaan bahwa anggota berpengaruh dari Kongres dan Senat menerima komisi besar dari perusahaan konstruksi yang memperoleh kontrak proyek pengendalian banjir, proyek yang belakangan terbukti substandar, tidak selesai, atau bahkan fiktif.

    Skandal ini menambah kemarahan publik di negara yang rutin dilanda banjir besar dan topan mematikan. Senator Imee juga dikenal sebagai sekutu dekat Rodrigo Duterte, pendahulu dan kritikus keras Marcos.

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: dari Udara: Kerusakan Imbas Topan Fung-wong di Filipina

    (ita/ita)

  • Perjalanan Pindah Ibu Kota Dalam 4 Dekade

    Perjalanan Pindah Ibu Kota Dalam 4 Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana memindahkan ibu kota negara (IKN) sesungguhnya bukan cerita baru. Rencana itu sudah mengalir jauh, melewati tujuh presiden, dan menyisakan jejak panjang yang kerap muncul–tenggelam mengikuti arah zaman.

    Semua bermula pada 1957, ketika Soekarno menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Palangkaraya. Kota yang baru lahir itu langsung memantik gagasannya, Jakarta kelak akan terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

    Perlu “saudara” yang bisa ikut memikul tanggung jawab itu. Palangkaraya pun menjadi nama yang berulang kali disebut sebagai calon masa depan ibu kota.

    Mengutip laman resmi Kota Palangkaraya, Soekarno pertama kali menginjakkan kakinya di kota itu pada 17 Juli 1957, ketika meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya. Kunjungan Soekarno itu satu-satunya dan terakhir ke Palangkaraya.

    Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dalam tulisannya menyebutkan rencana Soekarno itu pada dasarnya tidak menggantikan Jakarta sebagai IKN. Namun perannya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta. Bung Karno berpandangan tidak ada tempat, selain Jakarta di Indonesia ini yang memiliki jejak sejarah dan saksi bisu perjuangan merebut kemerdekaan.

    Pandangan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan jejak sejarah kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya dalam perannya sebagai saksi sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Jakarta begitu memorable bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Pertimbangan inilah yang agaknya menjadi faktor batalnya rencana pemindahan IKN pada masa Bung Karno. Apalagi beban Jakarta pada masa itu tidak seberat Jakarta saat ini, apalagi Jakarta ke depan.

    Gagasannya tak pernah benar-benar padam, meski akhirnya terkubur oleh dinamika politik pada akhir masa jabatannya.

    Waktu berlalu, pada era Soeharto, rencana itu kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan Palangkaraya, melainkan Jonggol—sebuah wilayah yang dianggap strategis untuk mengimbangi tekanan urbanisasi Jakarta. Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1997 diterbitkan, memandatkan Jonggol sebagai kota mandiri lengkap dengan rencana fasilitas modern.

    Pemerintah orde baru menimbang peningkatan kegiatan ekonomi dan perkembangan penduduk yang tinggi di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) perlu diimbangi dengan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang dilengkapi dengan sistem prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung yang mandiri di wilayah Jabotabek.

    Di samping itu, dalam rangka pengembangan pusat-pusat permukiman baru di wilayah Jabotabek tersebut, dipandang perlu mengembangkan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Pertimbangan lainnya adalah pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas ruang wilayah Jabotabek dalam upaya menciptakan perkembangan wilayah yang lebih seimbang.

    Pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menterpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang.

    Namun, hanya setahun kemudian, badai Reformasi mengakhiri rencana itu bahkan sebelum sempat benar-benar dimulai.

    Setelah terdiam 11 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono kembali meniupkan angin segar wacana perpindahan ibu kota pada 2009. Dari Palangkaraya—kota yang pernah menjadi impian Soekarno—SBY menyampaikan kekhawatirannya atas beban Jakarta yang semakin berat.

    Mengutip kajian Asisten professor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, Deden Rukmana, menjelaskan Presiden SBY mulai membicarakan wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009.

    Menurut SBY, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai ibukota negara makin berat.

    Pembahasan pemindahan ibukota negara harus dikaji dari berbagai aspek dan tidak hanya melihat faktor kemacetan di Jakarta sebagai alasan pemindahan ibukota negara, tetapi juga dilihat sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata.

    Presiden SBY mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan ibukota negara.

    Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan ibu kota negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa, memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.

    Namun hingga dua periode pemerintahannya berakhir, rencana itu tetap hanya sampai di meja diskusi.

    Baru pada 2019, di era Presiden Joko Widodo, gagasan lama itu menemukan momentum terbesarnya. Di hadapan sidang DPR–DPD, Jokowi menyatakan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan.

    Nama “IKN Nusantara” pun diperkenalkan sebagai simbol identitas baru bangsa—sebuah kota yang digadang-gadang lebih hijau, lebih modern, dan berada di tengah Indonesia agar pembangunan lebih merata.

    Sejumlah infrastruktur mulai dibangun. Jalan, gedung pemerintahan, hingga kawasan inti peradaban dirancang sebagai wujud awal dari masa depan yang diimpikan. Namun perjalanan itu tetap panjang dan berliku.

    Hingga akhir masa jabatan Jokowi, Nusantara belum benar-benar menyandang status sebagai ibu kota baru Indonesia.

    Dari Palangkaraya ke Jonggol, dari wacana ke wacana, perjalanan IKN menunjukkan satu hal: gagasan memindahkan ibu kota selalu hidup—kadang redup, kadang kembali bersinar—menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar terwujud.

  • Orang-orang Terkaya Dunia Mau Bangun Pusat ‘Harta Karun’ di Bulan

    Orang-orang Terkaya Dunia Mau Bangun Pusat ‘Harta Karun’ di Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi berbondong-bondong membangun infrastruktur data center untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Sudah banyak kontroversi yang muncul akibat pembangunan data center yang ‘haus’ air dan listrik.

    Di satu sisi, data center menjadi ‘harta karun’ baru yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, utamanya di negara-negara berkembang yang memiliki lahan dan sumber daya memadai. Namun, data center juga berpotensi memicu krisis pasokan air dan listrik, sehingga berdampak kepada kehidupan masyarakat.

    Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan keadaan darurat energi di negaranya. Pemerintah AS mengatakan perlu menambah kapasitas dalam jumlah besar untuk menangani permintaan listrik yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

    Sementara itu, perusahaan-perusahaan AI sedang membangun kemampuan pembangkit energi mereka sendiri sambil menunggu jaringan listrik pulih. xAI milik Musk, misalnya, telah menggunakan turbin gas sebagai sumber daya sementara. OpenAI juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan guna menambah 100 gigawatt per tahun.

    Keterbatasan pasokan air dan listrik di Bumi membuat para pengusaha AI mengeksplor kemungkinan membangun data center di luar angkasa, tepatnya di Bulan.

    “Bulan adalah anugerah dari alam semesta,” ujar Jeff Bezos baru-baru ini ketika berbicara tentang manfaat eksplorasi Bulan dan pemanfaatannya sebagai pangkalan peluncuran proyek di luar angkasa.

    Pernyataan ini muncul di tengah upaya perusahaan roket Blue Origin dan SpaceX milik Elon Musk untuk membuat perjalanan luar angkasa lebih murah dan rutin.

    Tidak jelas mana yang lebih mendekati kenyataan: pangkalan Bulan atau AI superintelijen? Namun, keduanya tampaknya bertemu di era antusiasme investor yang membuat beberapa orang khawatir kita berada dalam gelembung AI atau ‘AI bubb;e’

    Yang jelas, ekonomi data center berbasis luar angkasa saat ini tidak masuk akal. Namun, hal itu mungkin terjadi di masa depan, sekitar satu dekade dari sekarang, menurut analisis Phil Metzger, seorang profesor riset di University of Central Florida dan mantan anggota Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA), dikutip dari MSN berdasarkan laporan Wall Street Journals, Senin (17/11/2025)/

    “Para penggemar luar angkasa (seperti saya) telah lama mencari potensi bisnis untuk memungkinkan migrasi manusia ke luar planet Bumi,” tulisnya di X di tengah kehebohan baru tersebut.

    “Saya pikir server AI di luar angkasa adalah contoh bisnis nyata pertama yang akan mengarah pada lebih banyak lagi,” ia menuturkan.

    Empat puluh tahun yang lalu, ketika film “Back to the Future” dirilis, poin pentingnya menyorot pada kebutuhan untuk menghasilkan energi yang begitu besar sehingga perjalanan waktu terasa masuk akal bagi penonton.

    Alur ceritanya berkisar pada kebutuhan untuk menemukan daya sebesar 1,21 gigawatt, atau setara dengan sambaran petir, untuk mengirim mesin waktu DeLorean milik Doc Brown yang terkenal kembali ke rumah.

    Kini, 1 gigawatt, yang pernah dicatat oleh Departemen Energi, hanya sekitar setengah daya yang dihasilkan Bendungan Hoover. Argumen ini pada dasarnya bermuara pada keyakinan bahwa kebutuhan AI pada akhirnya akan tumbuh begitu besar sehingga infrastruktur yang dibangun perlu pindah ke luar angkasa. Di sana, daya matahari dapat dipanen dengan lebih efisien.

    Bos-bos Raksasa Jajah Antariksa

    Sinar matahari dapat langsung dan konstan sehingga panel surya dapat mengumpulkan sinarnya, tanpa awan, tanpa hujan badai, tanpa malam hari. Kebutuhan pendinginan juga dapat berkurang karena ruang hampa.

    Selain itu, tidak ada lagi regulasi merepotkan yang sering dikeluhkan para pengusaha karena dinilai memperlambat pembangunan pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan data center.

    “Kita akan mampu mengalahkan biaya data center terestrial di luar angkasa dalam beberapa dekade mendatang,” kata Bezos di sebuah konferensi teknologi bulan lalu.

    “Luar angkasa pada akhirnya akan menjadi salah satu tempat yang terus membuat Bumi lebih baik,” ia mebnuturkan.

    Tentu saja hipotesis ini masih awal. Di Alphabet, rencana Google terdengar agak konservatif. Perusahaan mesin pencari tersebut beberapa saat lalu mengumumkan Project Suncatcher, yang digambarkannya sebagai proyek moonshot untuk meningkatkan skala pembelajaran mesin (machine learning) di luar angkasa. Mereka berencana meluncurkan dua satelit prototipe pada awal 2027 untuk menguji perangkat kerasnya di orbit.

    “Seperti halnya moonshot, ini akan mengharuskan kami memecahkan banyak tantangan teknik yang rumit,” tulis Pichai di media sosial.

    Nvidia juga telah mengumumkan kemitraan dengan perusahaan rintisan Starcloud untuk mengembangkan data center berbasis luar angkasa. Tak mau kalah, Musk telah melukiskan visi terbarunya sendiri untuk dunia luar angkasa.

    Ia telah lama mengincar Mars, pendorong utama SpaceX. Namun dalam beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak berbicara tentang bagaimana ia dapat menggunakan pesawat luar angkasanya untuk menyebarkan versi baru satelit Starlink bertenaga surya miliknya yang dilengkapi dengan laser berkecepatan tinggi untuk membangun data center di luar angkasa.

    Pada pekan lalu, Musk kembali menegaskan bagaimana satelit-satelit AI tersebut akan mampu menghasilkan 100 gigawatt daya surya tahunan atau kira-kira seperempat dari konsumsi rata-rata AS dalam setahun.

    “Kami telah merencanakannya,” ujarnya kepada investor Ron Baron dalam sebuah acara.

    Sebelumnya, Musk menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu empat hingga lima tahun lagi untuk mencapai kemampuan tersebut. Ia juga mengutarakan ide-ide yang lebih liar, dengan mengatakan di X bahwa 100 terawatt per tahun “dimungkinkan dari pangkalan Bulan yang memproduksi satelit AI bertenaga surya secara lokal dan mempercepatnya hingga mencapai kecepatan lepas dengan penggerak massa.”

    Singkatnya, Musk menyatakan bahwa pangkalan Bulan akan memproduksi satelit dan melemparkannya ke orbit dengan ketapel. Dan panel surya satelit-satelit tersebut akan menghasilkan 100.000 gigawatt per tahun.

    “Saya pikir kita akan melihat kecerdasan terus berkembang hingga ke titik di mana sebagian besar tenaga matahari dimanfaatkan untuk komputasi,” kata Musk dalam sebuah konferensi teknologi pada bulan September.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mutasi 138 ASN Ponorogo Mulai Berlaku, Plt Bupati Lisdyarita: Mutasi Itu Sudah Sah

    Mutasi 138 ASN Ponorogo Mulai Berlaku, Plt Bupati Lisdyarita: Mutasi Itu Sudah Sah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Bukan tepuk tangan atau sambutan, melainkan desis kecemasan yang belakangan terdengar di koridor perkantoran Pemkab Ponorogo.

    Sejak OTT yang menjerat Bupati nonaktif Sugiri Sancoko, satu pertanyaan menghantui ratusan pegawai. Yakni, bagaimana nasib mutasi yang diteken sebelum badai hukum itu datang.

    Kini, jawaban itu akhirnya muncul. Sebanyak 138 ASN resmi menempati jabatan baru mereka mulai Senin (17/11/2025), setelah Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menurunkan surat tugas yang selama ini tertahan di meja kerjanya.

    Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan ketetapan mutasi tersebut. Menurutnya, mutasi yang diteken Sugiri Sancoko sebelum OTT telah memenuhi syarat administratif.

    “Setelah kami koordinasi hasilnya mutasi itu sudah sah,” kata Bunda Rita.

    Lisdyarita mengaku sempat menunda pemberlakuan mutasi itu. Bukan ragu, melainkan kehati-hatian sebagai pejabat pelaksana tugas yang memiliki ruang gerak terbatas. Mutasi sebenarnya mulai berlaku 10 November, namun SK penugasan pegawai baru bisa ditandatangani setelah Dia memastikan seluruh proses tidak melanggar aturan.

    “Memang SK-nya baru kami turunkan, karena harus hati-hati sebagai Plt dalam tanda tangan karena banyak aturan yang harus ditaati dan dibatasi,” ungkapnya.

    Menurut Lisdyarita, berbagai pertanyaan mengenai masa depan 138 pegawai itu sempat membanjiri dirinya. Ada yang berharap mutasi ditunda, ada pula yang mendesak pembatalan total. Namun menurutnya, membatalkan mutasi justru memperpanjang proses dan berisiko menghambat percepatan program daerah.

    “Kalau dibatalkan lebih lama, sedangkan ini mendekati akhir tahun kami butuh percepatan,” pungkasnya. (end/ted)

  • Bawa Sapu & Sekop, Potret Warga Inggris Beres-Beres Usai Kena Banjir

    Bawa Sapu & Sekop, Potret Warga Inggris Beres-Beres Usai Kena Banjir

    Dalam foto Reuters, Swenin (17/11/2025), seorang pria menyapu lumpur dari rumahnya setelah banjir parah melanda. Peringatan banjir parah telah dikeluarkan di beberapa wilayah Inggris dan Wales pada Sabtu, menyusul hujan deras berkepanjangan yang dibawa Badai Claudia. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan lebih luas di kawasan yang masih berada dalam jalur badai. (REUTERS/Isabel Infantes)