Xcloud.id

Tag: Badai

  • PBB Peringatkan Keterlambatan Masuknya Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    PBB Peringatkan Keterlambatan Masuknya Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    JAKARTA – Kantor koordinasi bantuan kemanusiaan PBB (OCHA) memperingatkan pekan ini, bantuan kemanusiaan di Gaza tertunda karena kargo bantuan secara rutin diprioritaskan lebih rendah daripada barang-barang komersial, karena badai musim dingin terus memperburuk kondisi kehidupan yang sudah mengerikan bagi keluarga pengungsi.

    “Meskipun upaya berkelanjutan oleh PBB dan para mitranya. Kami terus memberikan respons, tetapi kebutuhan melebihi kecepatan respons yang dapat kami berikan,” kata Olga Cherevko, juru bicara OCHA, menurut situs web UN News, seperti dikutip dari WAFA (18/12).

    Lebih jauh dijelaskannya, volume pasokan yang masuk ke Jalur Gaza masih terbatas, dan daftar barang yang terus diblokir oleh otoritas Israel semakin bertambah, termasuk mesin berat, peralatan, dan suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

    Cherevko mengungkapkan, kendala besar masih berlanjut.

    “Di dalam Gaza, jumlah rute yang tersedia untuk mengangkut bantuan masih terbatas, begitu pula dengan jalur penyeberangan yang dapat dilalui pasokan untuk masuk,” ungkapnya.

    “Semua hambatan ini harus dihilangkan,” tegasnya.

    “Kita memiliki kapasitas untuk merespons, tetapi kita terkendala pada saat kebutuhan masyarakat meningkat lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memenuhinya,” tandas Cherevko.

  • Tepuk Tangan Pemerintah Berani Cabut Izin Tambang, tapi Tunggu Dulu!

    Tepuk Tangan Pemerintah Berani Cabut Izin Tambang, tapi Tunggu Dulu!

    0leh:Rosadi Jamani

       

    PAPUA mau disawitkan juga ya? Ups, salah. Nanti kita bahas itu. Saya mau bahas soal izin tambang atau konsesi. 

    Banyak tepuk tangan ketika pemerintahan Prabowo Subianto mencabut izin perusahaan tambang yang merusak lingkungan. But, wait the minute! 

    Jangan senang dulu kalau dengar pemerintah mencabut izin. Jangan cepat mengira hutan menang dan ekskavator kalah. 

    Di rimba tropis Indonesia, yang sering dicabut itu bukan izinnya, tapi namanya. Papan perusahaan diturunkan, papan baru dipasang. Pohonnya tetap sama. Lahannya tetap sama. Nasibnya pun sama, dikeruk sampai hancur lebur, sampai tanah kehilangan ingatan.

    Sejak 2022, negara rajin sekali memainkan jurus pencabutan. Ada 2.078 IUP minerba dicabut, 192 izin kehutanan seluas lebih dari 3 juta hektare ditarik, ditambah puluhan HGU perkebunan. Dari jauh terlihat seperti badai besar yang menyapu hutan hujan tropis. 

    Tapi anehnya, setelah badai berlalu, hutan kapital tetap berdiri. Yang tumbang hanya daun administrasi.

    Masuk ke 2025, narasinya makin canggih. Empat IUP nikel di Raja Ampat dicabut, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, karena melanggar lingkungan dan status geopark. 

    Sebelumnya, 18 PBPH termasuk HTI juga dicabut, ratusan ribu hektare tersebar dari Sumatera sampai Papua. Publik kembali bersorak. Media kembali menulis “negara hadir”.

    Namun di bawah kanopi lebat, di antara akar bakau dan rawa gambut, transaksi sunyi berlangsung. Izin yang dicabut tidak benar-benar mati. 

    Ia berpindah tubuh. Seperti roh lama yang masuk ke jasad baru. Inilah fase berikutnya, redistribusi konsesi, bukan penyelamatan ekologi.

    Hingga akhir 2025, pemerintah telah menawarkan sedikitnya 27 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. 

    Dasarnya sah, legal, dan rapi: PP No. 25 Tahun 2024, perubahan atas PP No. 96/2021. Dalam aturan ini, ormas keagamaan disetarakan dengan BUMN dan BUMD sebagai penerima prioritas WIUPK. Alasannya terdengar luhur, pemberdayaan ekonomi, agar ormas tidak bergantung pada donasi.

    Di atas kertas, ini terlihat seperti keadilan distributif. Di lapangan, ini terasa seperti pergantian penjaga altar, sementara korban yang disembelih tetap sama: hutan tropis.

    Dari 27 WIUPK yang ditawarkan hingga pertengahan 2025, pemerintah belum membuka secara terang berapa yang sudah resmi menjadi izin. Transparansi menguap seperti kabut pagi di hutan dataran rendah. 

    Beberapa ormas besar merespons berbeda. Ada yang menerima seperti durian runtuh sampai akhirnya ormas terpecah belah. Ada yang waras, menolak. 

    “Maaf kami tak ikutan, ngurus ummat aja susah.” Ada juga budek, di hutan itu seolah ada tumpukan emas yang harus dikeruk sebanyak-banyak. 

    Penolakan ini bukan tanpa alasan. JATAM dan WALHI sejak awal mengecam kebijakan ini sebagai obral konsesi dan politik balas budi. Mereka mencium aroma konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan politisasi agama. 

    Pertanyaannya tajam, ketika tambang dikelola ormas, siapa yang mengawasi? Kepada siapa publik bisa menuntut pertanggungjawaban ketika sungai tercemar dan tanah adat retak?

    Di titik inilah konspirasi itu terasa utuh. Pencabutan izin lama membuka jalan bagi izin baru. Dari korporasi ke korporasi, dari perusahaan ke ormas, dari satu badan hukum ke badan hukum lain. 

    Secara formal, negara tampak tegas. Secara substantif, tak ada izin yang benar-benar dicabut. Yang ada hanya ganti kepemilikan. Hutan tetap diposisikan sebagai objek ekonomi yang sah untuk dilubangi.

    Padahal undang-undang menyediakan jalan lain: pidana. 10-15 tahun penjara bagi pengurus korporasi dengan prinsip corporate liability dalam UU Minerba dan UU PPLH. 

    Tapi senjata ini jarang ditembakkan. Kasus Raja Ampat 2025 membuka peluang pidana, namun hingga akhir tahun, pemilik tetap aman di balik badan usaha dan jejaring kuasa. Yang dihukum hanya entitas abstrak, bukan manusia yang mengambil keputusan.

    Maka, pencabutan izin, penawaran WIUPK ke ormas, dan narasi pemberdayaan ekonomi itu semua menyatu dalam satu siklus. Seperti aliran sungai hutan hujan, berkelok, tertutup kanopi, tapi ujungnya sama, ke laut eksploitasi. 

    Selama objeknya tetap lahan hutan yang harus dikeruk, selama tambang hanya berpindah tangan tanpa perubahan paradigma, semua ini hanyalah drama pergantian pemain, bukan perubahan cerita.

    Sampai akhir 2025, pertanyaan besarnya belum dijawab, apakah negara sedang mendistribusikan keadilan, atau sekadar mendistribusikan izin kehancuran dengan wajah baru, kadang korporasi, kadang ormas, kadang dibungkus moral, kadang dibungkus hukum.

    Hutan tropis kita tahu jawabannya. Ia tak peduli siapa pemilik izinnya. Baginya, setiap izin yang sah untuk mengeruk adalah vonis. Vonis itu, sejauh ini, selalu sama.

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    JAKRTA – Jepang akan mulai mengoperasikan sistem peringatan cuaca yang diperbarui pada akhir Mei guna membantu mempercepat pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan tingkat keparahan bencana alam.

    Badan Meteorologi dan Kementerian Pertanahan Jepang menerangkan sistem baru tersebut akan mengklasifikasikan empat jenis bencana cuaca yakni hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang badai, ke dalam lima tingkat peringatan agar lebih selaras dengan sistem informasi evakuasi lima tingkat yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    Peringatan dan imbauan cuaca dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang untuk membantu masyarakat memutuskan apakah perlu melakukan evakuasi, bahkan sebelum perintah evakuasi resmi diterbitkan. Namun, sejumlah kata dan struktur dalam sistem sebelumnya dinilai rumit.

    Dilansir ANTARA dari Kyodo-OANA, Selasa, 16 Desember, dalam sistem baru, akan ditegaskan “peringatan darurat” merupakan tingkat peringatan cuaca tertinggi, yaitu Level 5, yang menandakan situasi berpotensi mengancam jiwa di mana evakuasi seharusnya sudah selesai dilakukan.

    Istilah “peringatan mendesak” akan digunakan untuk Level 4, yang menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan perintah evakuasi. Level 3, atau “peringatan”, menunjukkan situasi yang mendorong evakuasi untuk kelompok lanjut usia, sementara imbauan cuaca akan dikategorikan sebagai Level 2.

    Seberapa luas dan cepat peringatan serta imbauan baru ini dapat disampaikan kepada warga masih menjadi tantangan utama saat terjadi bencana.

    Adapun pembaruan sistem peringatan cuaca ini disusun setelah lebih dari dua tahun diskusi di antara para ahli serta melalui revisi peraturan perundang-undangan.

    Menyebutnya sebagai perombakan besar, seorang pejabat badan meteorologi berjanji akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan sistem ini terintegrasi dalam masyarakat yang mengarah pada evakuasi yang lebih cepat.

    Dalam sistem baru tersebut, peringatan darurat Level 5 untuk banjir akan diterapkan pada sekitar 400 sungai yang telah ditetapkan ketika meluap atau menghadapi risiko luapan yang sangat tinggi. Sementara itu, sungai lainnya untuk sementara akan ditangani dalam kategori hujan lebat.

    Kriteria untuk mengeluarkan peringatan cuaca juga akan direvisi. Sebagai contoh, peringatan tanah longsor Level 3 akan dikeluarkan ketika kondisi diperkirakan mencapai Level 4 dalam beberapa jam ke depan, sehingga berpotensi mengurangi frekuensi penerbitan peringatan Level 3.

  • Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    JAKRTA – Jepang akan mulai mengoperasikan sistem peringatan cuaca yang diperbarui pada akhir Mei guna membantu mempercepat pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan tingkat keparahan bencana alam.

    Badan Meteorologi dan Kementerian Pertanahan Jepang menerangkan sistem baru tersebut akan mengklasifikasikan empat jenis bencana cuaca yakni hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang badai, ke dalam lima tingkat peringatan agar lebih selaras dengan sistem informasi evakuasi lima tingkat yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    Peringatan dan imbauan cuaca dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang untuk membantu masyarakat memutuskan apakah perlu melakukan evakuasi, bahkan sebelum perintah evakuasi resmi diterbitkan. Namun, sejumlah kata dan struktur dalam sistem sebelumnya dinilai rumit.

    Dilansir ANTARA dari Kyodo-OANA, Selasa, 16 Desember, dalam sistem baru, akan ditegaskan “peringatan darurat” merupakan tingkat peringatan cuaca tertinggi, yaitu Level 5, yang menandakan situasi berpotensi mengancam jiwa di mana evakuasi seharusnya sudah selesai dilakukan.

    Istilah “peringatan mendesak” akan digunakan untuk Level 4, yang menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan perintah evakuasi. Level 3, atau “peringatan”, menunjukkan situasi yang mendorong evakuasi untuk kelompok lanjut usia, sementara imbauan cuaca akan dikategorikan sebagai Level 2.

    Seberapa luas dan cepat peringatan serta imbauan baru ini dapat disampaikan kepada warga masih menjadi tantangan utama saat terjadi bencana.

    Adapun pembaruan sistem peringatan cuaca ini disusun setelah lebih dari dua tahun diskusi di antara para ahli serta melalui revisi peraturan perundang-undangan.

    Menyebutnya sebagai perombakan besar, seorang pejabat badan meteorologi berjanji akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan sistem ini terintegrasi dalam masyarakat yang mengarah pada evakuasi yang lebih cepat.

    Dalam sistem baru tersebut, peringatan darurat Level 5 untuk banjir akan diterapkan pada sekitar 400 sungai yang telah ditetapkan ketika meluap atau menghadapi risiko luapan yang sangat tinggi. Sementara itu, sungai lainnya untuk sementara akan ditangani dalam kategori hujan lebat.

    Kriteria untuk mengeluarkan peringatan cuaca juga akan direvisi. Sebagai contoh, peringatan tanah longsor Level 3 akan dikeluarkan ketika kondisi diperkirakan mencapai Level 4 dalam beberapa jam ke depan, sehingga berpotensi mengurangi frekuensi penerbitan peringatan Level 3.

  • Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    GELORA.CO – Viral di media sosial memperlihatkan salah satu patung paling terkenal di dunia, yaitu Patung Liberty roboh. Patung tersebut hancur menjadi beberapa bagian.

     

    Dalam video yang viral pada Senin, 15 Desember terlihat langit gelap dan angin bertiup kencang membuat patung tersebut roboh hingga hancur berkeping-keping. Namun, ternyata patung tersebut bukan Patung Liberty yang berada di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat, melainkan replika yang berada di Brasil.

     

    Melansir NDTV, replika patung berada di kota Guaiba, Brasil. Replika Patung Liberty setinggi 40 meter itu dipasang di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di Havan.

    Replika Patung Liberty ini merupakan salah satu dari beberapa struktur serupa yang ditempatkan di luar toko-toko Havan di seluruh Brasil. Pejabat perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian atas, yang berukuran sekitar 24 meter (78 kaki), yang terkena dampak runtuhan, sementara alas setinggi 11 meter (36 kaki) tetap utuh.

     

    Patung ini sendiri sudah ada sejak toko Havan dibuka pada 2020 silam. Replika Patung Liberty ini juga sudah sertifikasi teknis yang diperlukan.

     

    Pihak perusahaan tersebut mengatakan bahwa area tersebut segera diberi garis pelindung untuk melindungi pelanggan dan staf, dan tim spesialis dikirim untuk membersihkan puing-puing dalam hitungan jam.

    Wali Kota Guaiba, Marcelo Maranata, mengatakan tidak ada korban jiwa dan memuji respons cepat di lokasi kejadian. Ia menambahkan bahwa tim lokal bekerja sama dengan petugas Pertahanan Sipil negara bagian untuk mengamankan perimeter dan memeriksa kerusakan tambahan di sekitarnya.

     

    Otoritas cuaca mencatat hembusan angin melebihi 90 km/jam di wilayah tersebut. Pertahanan Sipil negara bagian sebelumnya mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk wilayah metropolitan, mengingatkan warga tentang risiko angin kencang dan hujan lebat melalui pesan darurat yang dikirim langsung ke ponsel.

  • Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    Viral Patung Liberty Tumbang Dihajar Badai

    GELORA.CO – Viral di media sosial memperlihatkan salah satu patung paling terkenal di dunia, yaitu Patung Liberty roboh. Patung tersebut hancur menjadi beberapa bagian.

     

    Dalam video yang viral pada Senin, 15 Desember terlihat langit gelap dan angin bertiup kencang membuat patung tersebut roboh hingga hancur berkeping-keping. Namun, ternyata patung tersebut bukan Patung Liberty yang berada di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat, melainkan replika yang berada di Brasil.

     

    Melansir NDTV, replika patung berada di kota Guaiba, Brasil. Replika Patung Liberty setinggi 40 meter itu dipasang di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di Havan.

    Replika Patung Liberty ini merupakan salah satu dari beberapa struktur serupa yang ditempatkan di luar toko-toko Havan di seluruh Brasil. Pejabat perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian atas, yang berukuran sekitar 24 meter (78 kaki), yang terkena dampak runtuhan, sementara alas setinggi 11 meter (36 kaki) tetap utuh.

     

    Patung ini sendiri sudah ada sejak toko Havan dibuka pada 2020 silam. Replika Patung Liberty ini juga sudah sertifikasi teknis yang diperlukan.

     

    Pihak perusahaan tersebut mengatakan bahwa area tersebut segera diberi garis pelindung untuk melindungi pelanggan dan staf, dan tim spesialis dikirim untuk membersihkan puing-puing dalam hitungan jam.

    Wali Kota Guaiba, Marcelo Maranata, mengatakan tidak ada korban jiwa dan memuji respons cepat di lokasi kejadian. Ia menambahkan bahwa tim lokal bekerja sama dengan petugas Pertahanan Sipil negara bagian untuk mengamankan perimeter dan memeriksa kerusakan tambahan di sekitarnya.

     

    Otoritas cuaca mencatat hembusan angin melebihi 90 km/jam di wilayah tersebut. Pertahanan Sipil negara bagian sebelumnya mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk wilayah metropolitan, mengingatkan warga tentang risiko angin kencang dan hujan lebat melalui pesan darurat yang dikirim langsung ke ponsel.

  • Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas

    Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas

    Jakarta –

    Banjir bandang di sebuah kota pesisir Maroko menewaskan sedikitnya 37 orang. Pejabat setempat menyebut operasi pencarian dan penyelamatan saat ini masih berlangsung.

    Dilansir AFP, Senin (15/12/2025), Maroko yang kerap dilanda kekeringan saat ini tengah menghadapi cuaca buruk. Banjir yang terjadi pada hari Minggu di Safi menjadi bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir.

    Arus deras berlumpur menyapu mobil dan tempat sampah dari jalanan di Safi, yang terletak sekitar 300 kilometer (186 mil) selatan ibu kota Rabat.

    Badan prakiraan cuaca nasional, Direktorat Jenderal Meteorologi (DGM), memperingatkan bahwa badai petir kemungkinan akan terjadi selama tiga hari ke depan di beberapa daerah, termasuk Safi.

    Sebanyak 14 korban selamat dirawat di rumah sakit Mohammed V di kota tersebut, dengan dua di antaranya dalam perawatan intensif.

    Sekolah-sekolah telah ditutup setidaknya selama tiga hari karena lumpur dan puing-puing menyumbat jalanan.

    Sementara warga lainnya, Nezha El Meghouari, mengatakan dirinya hanya punya beberapa saat untuk menyelamatkan diri dari rumahnya.

    “Saya kehilangan semua pakaian saya. Hanya tetangga saya yang memberi saya beberapa untuk menutupi tubuh saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan segalanya,” katanya.

    Setidaknya 70 rumah dan bisnis di pusat kota bersejarah terendam banjir. Pemilik toko berusia 55 tahun, Abdelkader Mezraoui, mengatakan ekonomi ritel telah hancur.

    “Pemilik toko perhiasan telah kehilangan semua stok mereka… dan hal yang sama berlaku untuk pemilik toko pakaian,” katanya, menyerukan kompensasi resmi untuk menyelamatkan bisnis.

    Safi dikenal sebagai pusat seni dan kerajinan, khususnya tembikar terakota, dan jalan-jalan dipenuhi dengan mangkuk dan tajine yang pecah.

    Kejaksaan Maroko mengumumkan pembukaan penyelidikan untuk menentukan apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas besarnya kerusakan, menurut kantor berita resmi MAP.

    Para pejabat setempat juga mengadakan pertemuan untuk mengambil langkah-langkah darurat.

    (eva/fas)

  • Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu
    Yana Karyana merupakan penulis dan pengamat isu pendidikan, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia, kebijakan publik, dan peran guru sebagai fondasi peradaban bangsa. Berdomisili di Tangerang, Banten, ia menulis sebagai bagian dari komitmennya mendorong kehadiran negara yang berpihak pada dunia pendidikan.
    PRAHARA
    di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah Pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025, di Hotel Sultan Jakarta, menetapkan KH. Zulfa Mustofa, sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU, sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.
    Penetapan ini dinyatakan sebagai tindak lanjut Risalah Rais Aam PBNU tertanggal 20 November 2025, yang digelar di Hotel Aston Jakarta.
    Keputusan tersebut segera memantik perdebatan luas. Bukan semata soal figur, melainkan tentang cara PBNU membaca konstitusi organisasi, menafsirkan keadaan darurat, dan memaknai adab sebagai fondasi etik kepemimpinan.
    Pada titik ini, PBNU tidak hanya menghadapi persoalan struktural, tetapi juga ujian kebijaksanaan.
    Pihak yang mendukung penetapan PJS berargumen bahwa langkah itu diperlukan demi kesinambungan organisasi.
    Rujukan yang kerap dikemukakan adalah pandangan KH. Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Rais Aam PBNU, yang menilai bahwa dalam kondisi darurat, penyimpangan prosedural dapat dibenarkan.
    Pandangan ini berakar pada kaidah ushul fiqh
    Adh-dharurat tubihul mahzarat
    , darurat membolehkan hal-hal yang semula terlarang.
    Namun dalam tradisi ushul fiqh, kaidah darurat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibatasi oleh kaidah
    Adh-dharuratu tuqaddaru bi qadarih
    a, darurat harus diukur sebatas kebutuhannya.
    Artinya, darurat bukan cek kosong untuk menanggalkan aturan, melainkan pengecualian yang bersifat sementara, proporsional, dan berorientasi mencegah kerusakan yang lebih besar.
    Pertanyaan kuncinya kemudian: apakah penetapan PJS benar-benar membatasi mudarat, atau justru memperluasnya?
    Di sisi lain, penolakan terhadap keputusan pleno berpijak pada argumen konstitusional yang tak kalah kuat.
    Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga memiliki legitimasi setara.
    Dalam kerangka ini, perubahan kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu unsur. Karena itu, risalah dan seluruh produk turunannya, termasuk penetapan PJS dipandang melampaui kewenangan konstitusional.
    Perdebatan menjadi semakin kompleks ketika hadir pandangan Nadirsyah Hosen, akademisi hukum Islam dan mantan Ketua PCINU Australia, yang mengingatkan bahwa NU bukan sekadar organisasi hukum, melainkan peradaban adab.
    Ketaatan tekstual pada AD/ART tanpa kebijaksanaan berisiko mengeringkan ruh keulamaan. Catatan ini penting sebagai pengingat bahwa hukum organisasi memerlukan etika agar tetap manusiawi.
    Masalahnya, diskursus PBNU belakangan seolah terjebak pada dikotomi keliru, memilih antara konstitusi atau adab.
    Dalam tradisi NU, keduanya tidak pernah dipertentangkan. Konstitusi lahir dari adab; adab menemukan bentuk operasionalnya melalui konstitusi.
    Ushul fiqh menyediakan jembatan melalui kaidah
    Al-umuru bi maqasidiha
    , setiap perkara dinilai dari tujuan akhirnya.
    Tujuan kepemimpinan PBNU bukan sekadar menjaga struktur, melainkan menjaga keteduhan umat dan kewibawaan ulama.
    Fakta menunjukkan, penetapan PJS belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Polarisasi menguat, sementara seruan pengendalian diri dari para sesepuh di Ploso dan Tebuireng agar semua pihak menahan diri belum sepenuhnya direspons.
    Wacana Muktamar Luar Biasa, sebagaimana disampaikan KH. Ma’ruf Amin, mengemuka sebagai opsi penjernihan. Ini menandakan bahwa kerusakan yang dikhawatirkan belum sepenuhnya terhindarkan.
    Di titik inilah, upaya segera rekonsiliasi (islah) menjadi keniscayaan. NU memiliki preseden sejarah yang relevan.
    Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, NU pernah berada dalam ketegangan serius antara poros Cipete, yang merujuk pada kepemimpinan KH. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU dan Situbondo, yang merepresentasikan kegelisahan ulama pesantren untuk mengembalikan NU ke Khittah 1926.
    Dalam situasi genting tersebut, peran tiga ulama kunci menjadi penentu: KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Maksum, dan KH. As’ad Syamsul Arifin.
    KH. Achmad Siddiq tampil sebagai perumus jalan tengah secara konseptual dan teologis, menggunakan bahasa fikih yang menenangkan untuk menyatukan pandangan.
    KH. Ali Maksum, sebagai Rais Aam PBNU, menjaga keseimbangan moral organisasi agar dinamika tidak keluar dari adab ulama.
    Sementara KH. As’ad Syamsul Arifin, kiai kharismatik Situbondo, berperan sebagai peneduh lapangan: meredam ketegangan, menguatkan komunikasi antar-kubu, dan mengajak semua pihak kembali pada kelapangan jiwa.
    Melalui kewibawaan dan kebesaran jiwa para ulama ini, konflik tidak diselesaikan dengan saling menyingkirkan, tetapi dikembalikan ke mekanisme tertinggi organisasi, berpuncak pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, rekonsiliasi besar yang menyelamatkan NU dari perpecahan.
    Preseden Cipete-Situbondo memberi pelajaran penting bagi PBNU hari ini. Bahwa konflik bukan hal asing di NU, tetapi cara menyikapinya menentukan apakah NU keluar sebagai organisasi yang lebih matang atau justru terluka.
    Dalam bahasa ushul fiqh, kaidah
    Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih
    , menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan, menjadi kompas moral untuk menahan langkah yang memperbesar kegaduhan, sekalipun tampak sah secara formal.
    Pada akhirnya, prahara PBNU hari ini mengingatkan kita pada satu kenyataan mendasar: konstitusi memang perlu, tetapi tidak pernah cukup sendirian.
    AD/ART adalah pagar agar organisasi tidak liar, tapi adab dan kebijaksanaan (
    wisdom
    ) adalah jiwa yang membuat NU tetap hidup dan bermartabat.
    Tanpa adab, konstitusi mudah berubah menjadi alat pembenar; tanpa kebijaksanaan, prosedur berisiko melahirkan kemenangan yang kering dari keteduhan.
    Warisan para muassis dan kiai sepuh NU mengajarkan bahwa mengelola konflik bukan soal memenangkan tafsir hukum, melainkan menjaga perasaan jamaah dan kewibawaan ulama.
    Sejarah Cipete-Situbondo menunjukkan bahwa NU selamat bukan karena aturan ditegakkan secara kaku, tetapi karena para ulama memilih menurunkan ego, memperluas musyawarah, dan menempatkan maslahat di atas ambisi. Di sanalah adab memandu konstitusi, dan kebijaksanaan mengarahkan keputusan.
    Karena itu, ujian kepemimpinan PBNU hari ini bukan sekadar soal sah atau tidak sah, melainkan soal kebesaran jiwa.
    Apakah para pemangku mandat bersedia mengalah demi islah? Apakah mereka sanggup menahan langkah yang sah secara formal, tetapi berisiko melukai ketenangan umat?
    Pertanyaan-pertanyaan ini lebih menentukan masa depan NU daripada hasil keputusan apa pun.
    NU akan tetap besar bukan karena mampu mengunci keputusan, melainkan karena mampu menjaga warisan adab dan kebijaksanaan ulama dalam setiap badai konflik.
    Sebab pada akhirnya, NU bukan hanya milik struktur, tetapi milik jamaah dan sejarah yang menuntut para pemimpinnya setia pada konstitusi, tapi lebih setia lagi pada hikmah dan keluhuran adab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, temuan ribuan kayu gelondongan di Pesisir Barat, Lampung, sempat memantik pertanyaan publik.
    Kayu-kayu berstiker Kementerian Kehutanan itu ditemukan di Pantai Tanjung pada saat bersamaan dengan bencana yang menelan banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kayu-kayu itu diketahui berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.
    Kemunculan kayu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menduga kayu-kayu itu berasal dari arus
    banjir
    bandang yang membawa ribuan kubik kayu dari wilayah terdampak bencana.
    Dugaan ini diperkuat oleh temuan gelondongan kayu yang juga hanyut dan merusak permukiman warga saat banjir melanda.
    Namun, pemerintah dan kepolisian memastikan kayu gelondongan yang ditemukan di
    Lampung
    tidak berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi, menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Menurut dia, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bersama Balai PHL Lampung.
    Ade menjelaskan, ribuan kubik kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tugboat milik PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang mengangkut kayu dari wilayah Mentawai, Sumatera Barat.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.
    Kapal tersebut diketahui mengalami kerusakan mesin akibat cuaca ekstrem dan badai pada 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kayu jatuh dan hanyut dari kapal.
    Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Ia menyebutkan bahwa kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni.
    Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
    PT Minas Pagai Lumber disebut telah mengantongi izin pengelolaan hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 dan telah diperpanjang pada 2013 melalui SK Nomor 502/Menhut-II/2013.
    Selain itu, kayu-kayu yang ditemukan dilengkapi dengan stiker barcode Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
    Barcode tersebut berfungsi sebagai penanda keterlacakan kayu untuk memastikan keabsahan dan asal-usulnya, sekaligus sebagai upaya pencegahan praktik illegal logging.
    Pada sejumlah gelondongan kayu, tercantum stiker berwarna kuning dengan barcode, kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”, serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”, lengkap dengan logo SVLK Indonesia.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf juga memastikan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat adalah legal dan berizin.
    Helfi menegaskan, keabsahan ribuan kubik gelondongan kayu dan pengirimannya memiliki dokumen-dokumen yang sah serta legalitas dari instansi terkait.
    Pertama, kapal tongkang yang digunakan untuk mengirim gelondongan kayu itu memiliki dokumen berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor SPB ID.SIK 1125 0000001 dan SPB ID.SIK 1125 0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palinggam, Sikakap.
    Dari pemeriksaan ABK, kayu-kayu itu diangkut menggunakan kapal tongkang Ronmas 9 dengan muatan 968 batang kayu log milik PT MPL.
    “Berangkat dari Pelabuhan Jety PT Minas Pagai Lumber Abanbaga, Kepulauan Mentawai, Sumbar, dengan tujuan PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Kedua, asal gelondongan kayu tersebut juga dinyatakan legal dan memiliki izin resmi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA).
    Helfi mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, PT MPL diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan seluas 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
    Kemudian dilakukan perpanjangan pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menghentikan penyelidikan terkait temuan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, penyidik telah menghentikan penyelidikan atas temuan tersebut.
    Helfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya tidak menemukan tindak pidana saat melakukan gelar perkara dari keberadaan gelondongan kayu tersebut.
    “Karena memang tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut,” kata Helfi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Medan, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut). Pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, pemenuhan logistik, akses kebutuhan dasar, hingga pemulihan psikologi masyarakat.

    “Alhamdulillah, kekuatan kita membuat Sumatera Utara sudah lebih baik, lebih mendingan sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu,” ujar Presiden Prabowo seusai meninjau tenda pengungsian di MAN 1 Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution, Prabowo menilai penanganan warga terdampak bencana menunjukkan perkembangan positif dibandingkan kunjungan awal pascabencana. Bencana hidrometeorologi akibat badai siklon Senyar tercatat melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Selasa (25/11/2025).

    Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah terdampak terparah. Sebanyak 11 lokasi tanggul dilaporkan rusak, menyebabkan lima desa dan satu kelurahan terendam banjir. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut tengah melakukan perbaikan tanggul-tanggul tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. TNI, Polri, Kementerian PU, serta unsur pemerintah lainnya akan dilibatkan secara maksimal.

    “Tadi sudah dilaporkan gubernur, kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kita kerahkan, PU akan kita kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kita kerahkan, semua kekuatan kita,” tegas Prabowo.

    Dalam kunjungannya, Prabowo juga menyerahkan bantuan logistik, obat-obatan, serta mainan untuk anak-anak di lokasi pengungsian. Ia berharap sinergi semua pihak dapat mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan warga terdampak ke kondisi yang lebih baik.

    “Mudah-mudahan dengan kekuatan kita semua, kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” pungkas Prabowo.