Xcloud.id

Tag: Azwar Anas

  • Anugerah ASN 2023, Juara 1 Bisa Dapat Jalur Khusus Naik Pangkat

    Anugerah ASN 2023, Juara 1 Bisa Dapat Jalur Khusus Naik Pangkat

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023. Festival ini juga bertujuan untuk mempromosikan talenta-talenta unggul di kalangan ASN sekaligus bentuk apresiasi kepada para ASN berprestasi.

    Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan, kegiatan ini menjadi satu bentuk apresiasi terhadap kinerja para ASN terbaik negeri dengan harapan bisa memberikan dampak nyata bagi birokrasi. Penilaian pun dilakukan dengan ketat, melibatkan sejumlah stakeholder.

    “Mereka yang tertulis ini dengan karya-karya dan kerja kerasnya. Kita melibatkan PPATK dan BIN untuk melihat rekam jejak mereka. Dan mereka teruji, bukan hanya kinerja di ruangan, tapi integritasnya juga teruji,” kata Anas, dalam sambutannya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, Anugerah ASN 2023 sendiri merupakan rangkaian acara yang telah dilaksanakan 2023, di mana pelaksanaan penyerahannya pada 2024.

    “Harapannya agenda ini menjadi bukti penghargaan pemerintah terhadap capaian para ASN dan akan memotivasi ASN kita sehingga mendukung budaya kerja ASN dan birokrasi yang lebih profesional,” kata Aba, dalam sambutannya.

    Aba mengatakan, ada 11 kategori dalam Anugerah ASN ini yakni Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Terbaik, JPT Pratama Terbaik, Jabatan Administrator Terbaik, Jabatan Pengawas Terbaik, Best Employee, Dosen Terbaik, Guru Inklusi Terbaik, Guru Terbaik, Dokter Terbaik, Bidan Terbaik, serta Perawat Terbaik.

    Masing-masing kategori akan menghasilkan ASN terbaik yang telah dinilai secara objektif dan independen. Satu pegawai ASN terbaik dari setiap kategori akan menerima piala Adhigana dari Menteri PANRB. Sedangkan tiga ASN terbaik dari masing-masing kategori akan mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri PANRB.

    “Sebagai bentuk apresiasi untuk ASN yang terbaik pertama akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan akan berdampak pada usulan kenaikan pangkat luar biasa, dari 9 orang yang akan mendapat anugerah pertama. Kecuali yang sudah naik pangkat JPT Madya karena rata-rata sudah 4e,” terang Aba.

    Berikut daftar peraih penghargaan Anugerah ASN 2023

    ASN Best Employee: Inarni Nur Dyahwanti dengan inovasi aplikasi bank data pembangunanPengawas Terbaik: Teguh Haris Pathon dengan Inovasi Abdi Milah Sampah Ti BumiJabatan Administrator terbaik: Idi Bantara dengan inovasi rehabilitasi hutan humanis media semai cetakJPT Pratama Terbaik: I Putu Eka Merthawan dengan inovasi Gojek sampah plastikJPT Madya Terbaik: Suryo Utomo dengan inovasi Inisiator reformasi perpajakan jilid IIIPerawat Terbaik: Sulistianingsih dengan inovasi dokumentasi asuhan keperawatan dan catatan elektronikBidan terbaik: Baiq Mery Shintanan dengan inovasi gerakan pramuka simpan darah guna cegah kematian ibu hamil dan melahirkanDokter Terbaik: Anang Endaryanto dengan inovasi implementasi budaya pelayanan berorientasi MTU dan sadar biaya pada residen pediatriGuru Terbaik: Kuwanto dengan inovasi pengimbasan praktik baik kurikulum merdekaGuru Inklusi Terbaik: Supriyono dengan modul KKG inklusi dan Modul KKN InklusiDosen Terbaik: Krisdiana Wijayanti dengan inovasi website pengembangan depot ASI

    Lihat juga Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

    (shc/das)

  • Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) sepakat untuk segera melakukan kerja pemenangan. Seluruh jajaran Tiga Pilar Partai diminta untuk segera bergerak menentukan pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diusung.

    Rekomendasi Rakernas V itu dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam acara penutupan Rakernas V itu. Puan menyampaikan masalah itu yang dimuat dalam poin ke 10 rekomendasi Rakernas terkait Pilkada 2024.

    Puan menyampaikan, Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar Partai dari jajaran di tingkat pusat dan daerah agar semakin solid dalam pemenangan Pilkada 2024.

    “Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak,” kata Puan Maharani.

    Ketua DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa Rakernas V Partai meminta kepada seluruh jajaran PDIP untuk mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di Pilkada.

    Selain itu, Rakernas Partai mendorong agar menyiapkan seluruh strategi pemenangan dengan melibatkan kekuatan rakyat.

    “Mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai,” tegas Puan.

    Sebagai informasi, Rakernas V PDI Perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut.

    Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Puan membacakan rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai dihadapan 4.858 peserta dari fungsionaris Partai di tingkat pusat hingga daerah.

    Acara itu dilaksanakan di arena Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

    Turut menyaksikan pembacaan rekomendasi ekternal Rakernas V Partai, yakni Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta jajaran DPP PDIP.

    Mantan Capres 2024, Ganjar Pranowo serta sederet menteri dari PDIP, di antaranya Mensos Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri PPPA Bintang Puspayoga. [tok/aje]

  • Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan tahunan Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta Raya di Padi Sport Center, Kabupaten Tangerang.

    Saat itu, ada ratusan warga Banyuwangi dari berbagai penjuru kordinator wilayah dan kelompok masyarakat. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Raya, hingga Cilegon-Merak-Serang (Cimerang).

    Selain itu, ada tokoh pula yang hadir. Salah satunya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009), dan beberapa tokoh lainnya.

    Momen itu menjadi hangat saat Ketua Ikawangi Pusat Mayjen (Purn) Rusdi Maksum memberikan kode penting kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Kode itu berisi amanat untuk menjaga tanah kelahiran.

    “Ada satu pesan dari para sesepuh Ikawangi. Jika ingin Ikawangi ini keren, maka Banyuwangi harus keren. Oleh karena itu, saya titip ke ibu bupati agar Banyuwangi bisa tetap dijaga “keren”,” ungkapnya.

    Kode lainnya, juga terlontar dari salah satu sesepuh Ikawangi ini. Apalagi, saat ini mendekati Pilkada Banyuwangi yang akan digelar November mendatang.

    Rusdi mengatakan, Banyuwangi telah keren. Banyak prestasi yang telah ditorehkan. Seperti halnya ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif, kabupaten berkinerja terbaik dan sebagainya.

    “Ini harus dipertahankan. Agar kita sebagai orang Banyuwangi yang tinggal di luar bisa semakin lantang mengaku sebagai orang Banyuwangi,” terangnya.

    Pernyataan itu menjadi masukan penting bagi Bupati Ipuk. Hal itu, menjadi ajakan positif di tengah prestasi yang diraih Banyuwangi. Menurut Ipuk, semua itu merupakan hasil kerja keras bersama.

    “Transformasi Banyuwangi ini, dengan seluruh prestasinya, adalah berkat kerja bersama-sama. Termasuk teman-teman Ikawangi,” tegasnya.

    Ipuk juga tak berfikir jumawa, pasalnya, untuk meningkatkan keberhasilan itu perlu semua pihak ikut mendukung. Termasuk Ikawangi juga harus turut mengambil peran itu.

    “Ada banyak [Ikawangi] yang sukses. Ini bisa menjadi stimulan dan penyemangat, utamanya bagi anak-anak muda di Banyuwangi untuk berprestasi pula,” pintanya.

    Ipuk juga berharap Ikawangi bisa menjadi inkubator bagi warga Banyuwangi untuk menumbuhkan jejaring ekonomi baru. Dari Banyuwangi ke berbagai kota dan negara tempat rantau. “Ayo kita tingkatkan pengembangan ekonomi asli Banyuwangi dengan daerah-daerah lain,” pungkasnya. [rin/suf]

  • Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi Terbanyak se-Indonesia

    Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi Terbanyak se-Indonesia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dalam agenda penyerahan sertipikat tanah bagi warga di Banyuwangi. Jumlahnya sebanyak 10.300 lembar sertipikat elektronik.

    Penyerahan sertipikat elektronik tersebut berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Tawangalun, Banyuwangi. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, beserta sejumlah tokoh dari Jawa Timur dan Banyuwangi.

    Menurut Jokowi, sertifikat elektronik yang diserahkan kepada masyarakat di Banyuwangi tersebut jumlahnya terbesar se Indonesia. Lahan yang mendapat sertipikat merupakan bekas lahan hutan dan juga lahan hak guna usaha (HGU).

    “Redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia ya di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU semua sudah diserahkan ke bapak-ibu,” ungkap Presiden RI Joko Widodo, Selasa (30/4/2024).

    Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai silsilah singkat mengenai lahan warga tersebut. Menurutnya, warga belum memegang sertipikat tersebut sejak 1938 atau sekitar 85 tahun.

    “Sekarang sudah pegang semua. Kalau sekarang tidak pegang ini, kalau terjadi sengketa pasti kalah. Lha wong nggak pegang ini (sertipikat), mau apa?,” terangnya.

    Jokowi juga menyebut, sesuai pengalaman saat kunjungan kerja ke daerah banyak terjadi sengketa tanah. Kondisi itu akibat dampak dari warga yang belum mendapat sertipikat.

    “Setelah saya cek ke BPN benar, dari 126 juta lahan, baru 46 juta laham yang pegang sertipikat, sisanya masih 80 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Selain itu, kata Jokowi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu mencetak 500 ribu sertipikat setahun. Kondisi itu membuat masalah makin rumit, karena warga akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa mencapai 160 tahun.

    “Sehingga saya perintah ke BPN dengan segala cara apapun, setahun harus bisa lebih 10 juta sertipikat. Apalagi sekarang sertipikat elektronik, sekarang cepat banget ini, dengan digitalisasi semakin cepat,” katanya.

    Tahun ini, kata Jokowi, Menteri ATR/ BPN berjanji akan menyelesaikan sisa 126 juta lahan.

    “Kalau enggak meleset-meleset tahun ini paling tidak tahun depan. Presiden baru nanti yang ngurusi sisanya. Paling tinggal sisa sedikit, paling sisa sekitar 3-6 juta saja. Rampung tahun depan,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Tiba di Banyuwangi, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah

    Tiba di Banyuwangi, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4/2024). Jokowi tiba di Bandara Banyuwangi menggunakan pesawat kepresidenan.

    Kehadiran Jokowi disambut Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, yang didampingi PJ Gubernur Jatim Ardhy Karyono, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Danlanud Abdurahaman Saleh Malang Marsma TNI Firman Wirayuda.

    Turut mendampingi Jokowi, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

    Sejumlah sambutan lain menyapa orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi tampak disambut meriah alunan hadrah.

    Agenda Presiden Jokowi ke Banyuwangi dalam rangka Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat yang digelar di GOR Tawang Alun Banyuwangi.

    Kunjungan Jokowi ke Banyuwangi kali ini dalam rangka penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah kepada 5000 penerima.

    “Agenda Presiden menyerahkan secara simbolis Sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah kepada 5.000 penerima yang dipusatkan di GOR Tawang Alun, Banyuwangi,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono,

    Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 KK. Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil program redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan (SK Biru) 2023.

    Hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33. 553 sertifikat tanah elektronik dan 34.929 buku tanah elektronik. (rin/ian)

  • Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

    Menurutnya, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

    “Jadi seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,” katanya, Selasa (30/4/2024).

    Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi saja. Namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership). Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.

    Anas menambahkan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. “Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” kata Anas. [ian]

  • Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

    Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

    “Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” ujar Azwar Anas, Selasa (30/4/2024).

    Dia mengungkapkan, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. “BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” papar Anas.

    Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. [ian]

  • Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik wajib Work From Office (WFO) atau kerja dari kantor 100 persen mulai hari ini, Selasa (16/4/2024). Para ASN di bidang tersebut dilarang Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetaap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ujar Azwar melalui keterangan tertulis.

    Untuk ASN di instansi terkait administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan dibolehkan WFH 50 persen. Untuk penerapannya diatur instansi masing-masing.

    “Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” demikian pernyataan Anas.

    Ketentuan ini, kata Anas, disusun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian dituangkap dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian.

    “Untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan selalu ekselen dalam segala situasi,” kata Anas.

    Selanjutnya, Anas menjelaskan instansi pelayanan publik yang terkena kewajiban WFO 100 persen seperti bidang kesehatan, penanganan bencana, logistik, energi, pos, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban, konstruksi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, serta utilitas dasar.

    Sedangkan instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH 50 persen seperti kesekretariatan, keprotokolan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, ang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi,” kata dia.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan ASN dibolehkan untuk WFH maksimal 100 persen pada 16-17 April 2024. Ketentuan ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ungkap Anas. [beq]

  • Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar open house di momen Idulfitri 1445 H. Acara digelar di kediaman istri Abdullah Azwar Anas tersebut di Dusun/ Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.

    Kegiatan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar dan beberapa warga dari daerah lain. Pada momen itu, Bupati Ipuk menyempatkan untuk meminta maaf kepada semua yang hadir dan tak terkecuali masyarakat Banyuwangi.

    “Selamat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (13/4/2024).

    Bahkan, kata Ipuk, kegiatan silaturahmi bersama ini pun tak pernah terlewat setiap kali lebaran. Termasuk, ada momen di mana warga mampu bertukar pikiran tentang Banyuwangi.

    “Tadi juga sempat bertukar pikiran mengenai Banyuwangi ke depan. Ramai warga seperti ini membuat suasana lebaran sangat terasa,” ujar Ipuk.

    Seperti yang terucap dari Mardiyah (24). Salah seorang warga asal Kecamatan Sempu itu mengaku bangga dan berterima kasih atas kebijakan Banyuwangi tentang program Banyuwangi Cerdas (PBC).

    “Terimakasih karena sudah sedikit banyak mengubah kesejahteraan hidup keluarga saya. Program PBC membantu saya dan teman-teman lain yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menggapai cita-cita,” ungkap Mardiyah.

    Sebenarnya, program Banyuwangi Cerdas telah berlangsung sejak 2013. Dari program itu, ribuan anak muda Banyuwangi dari golongan ekonomi kurang mampu menerima manfaat program tersebut.

    “Setiap bulannya dapat uang saku Rp1 juta, itu sudah cukup bagi saya untuk biaya hidup di perantauan,” ucap Mardiyah yang sedang berkuliah di UIN KHAS Jember.

    Begitu juga Achmad Ichsan Maulana. Dia merupakan lulusan santri Bustanul Makmur Genteng.
    Ichsan yang datang dengan rombongan itu mengaku sangat senang bisa bertemu Bupati Ipuk bersama keluarga. “Senang rasanya bisa bertemu Bu Ipuk,” ujarnya. [rin/suf]

  • ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen” tegas Anas, Sabtu (13/04).

    Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

    Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

    “Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.

    Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

    Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.

    Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

    Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas.

    Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. “Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” tegasnya. [hen/but]