Xcloud.id

Tag: Azwar Anas

  • Sosok Maidi, Dulu Kepala Sekolah Kini Dilantik Jadi Wali Kota Madiun, Pendidikan sampai S3

    Sosok Maidi, Dulu Kepala Sekolah Kini Dilantik Jadi Wali Kota Madiun, Pendidikan sampai S3

    TRIBUNJATIM.COM – Pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Maidi – Bagus Panuntun, akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Kamis (20/2/2025).

    Mereka berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun, berdasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU, Rabu (4/12/2024).

    Mereka berhasil menghasilkan 65.583 suara atau 56 persen.

    Kemenangan ini membuat Maidi menjadi kepala daerah selama dua periode.

    Sebelum mau di dunia politik, Maidi merupakan seorang kepala sekolah.

    Seperti apa sosok Maidi?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Sosok Maidi

    Maidi lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 12 Mei 1961. 

    Dia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Magetan dan Madiun. 

    Pendidikan Sekolah Dasar ditamatkan di SD SD Ngancar tahun 1974. 

    Kemudian dia melanjutkan ke SMP Negeri Plaosan hingga lulus tahun 1977. 

    Saat SMA, dia memilih bersekolah di Madiun, yakni di SMA Negeri 3 Madiun dan lulus tahun 1981. 

    Lalu, gelar sarjana hingga doktor diraihnya di sejumlah universitas. 

    S1 IKIP Surabaya, Sarjana Pendidikan Geografi 1985 (Drs)

    S1 UNMER Madiun, Sarjana Ilmu Hukum 1996 (S.H)

    S2 Universitas Satyagama Jakarta, Magister Manajemen 1999 (M.M)

    S2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Magister Teknologi Pendidikan 2002 (M.Pd)

    S3 Universitas Terbuka Surabaya, Doktor Administrasi Publik 2020 (Dr)

    Sebelum berkarir di politik, Maidi adalah seorang pendidik. 

    Suami Yuni Sulistyowati ini merintis karir pertama sebagai Guru Geografi di SMAN 1 Madiun sepanjang tahun1989-2002. 

    Kemudian, dia diangkat menjadi Kepala SMAN 2 Madiun pada tahun 2002. 

    Karir Maidi semakin menanjak hingga dia dipilih sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun tahun 2006. 

    Kemudian, Maidi yang pernah tercatat sebagai pengurus PGRI SUrabaya periode 2005-2005 dan Korpri Surabaya periode 2009-2018 ini diangkat menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun periode 2009- Februari 2018. 

    Pada Pilkada Madiun tahun 2019, Maidi yang berpasangan dengan Inda Raya Ayu MIko Saputri akhirnya terpilih sebagai Walikota Madiun periode 2019-2024. 

    Harta Kekayaan Maidi

    Berdasarkan LHKPN tahun 2023, Maidi mempunyai total Harta Kekayaan Rp. 16.697.398.673.

    Total Harta Kekayaan itu sebagian besar disumbangkan oleh aset berupa tanah dan bangunan.

    Selain di Madiun, Maidi juga mempunya aset di Ngawi hingga Magetan.

    Maidi juga mempunyai Harta Bergerak lainnya sebesar Rp 95 Juta.

    Ia juga melaporkan punya Kas dan setara Kas mencapai Rp. 3 Miliar.

    Namun demikian, Maidi masih tercatat punya utang sebesar Rp. 2,9 Miliar.

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.824.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/126 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

    2. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/54 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 546 m2/401 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 845.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 872 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 2.500.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/82 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 696 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

    9. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 1.875.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/240 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2250 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 1140 m2/900 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    13. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    14. Tanah Seluas 49 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    17. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/423 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

    18. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 620.000.000

    1. MOTOR, TOSSA TSZ200-2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

    2. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000 3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

    3. MOBIL, MITSUBISHI MOBIL PENUMPANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

    5. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.825.000

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.098.066.630

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 19.637.891.630

    HUTANG Rp. 3.864.567.073

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 15.773.324.557.

    Daftar kepala daerah Jawa Timur yang akan dilantik Presiden Prabowo

    Berikut daftar lengkap 37 kepala daerah Jawa Timur yang akan dilantik Prabowo pada Kamis ;

    1. Provinsi Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak 
    2.  Kabupaten Pacitan
    Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah
    3. Kabupaten Trenggalek
    Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
    4. Kabupaten Blitar
    Rijanto-Beky Herdihansah
    5. Kabupaten Kediri
    Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa
    6. Kabupaten Lumajang
    Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma
    7. Kabupaten Jember
    Muhammad Fawait-Djoko Susanto
    8. Kabupaten Situbondo
    Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah
    9. Kabupaten Probolinggo
    Mohammad Haris-Fahmi AHZ
    10. Kabupaten Pasuruan
    Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori
    11. Kabupaten Sidoarjo
    Subandi-Mimik Idayana
    12. Kabupaten Mojokerto
    Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian
    13. Kabupaten Jombang
    Warsubi-Salmanuddin
    14. Kabupaten Madiun
    Hari Wuryanto-Purnomo Hadi
    15. Kabupaten Ngawi
    Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
    16. Kabupaten Bojonegoro
    Setyo Wahono-Nurul Azizah
    17. Kabupaten Tuban
    Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono
    18. Kota Kediri
    Vinanda Prameswati-Qowimuddin
    19. Kota Pasuruan
    Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
    20. Kota Mojokerto
    Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi 
    21. Kota Madiun
    Maidi-Bagus Panuntun
    22. Kota Surabaya
    Eri Cahyadi-Armuji
    23. Kota Batu
    Nurochman-Heli Suyanto
    24. Kabupaten Ponorogo
    Sugiri Suncoko-Lisdyarita
    25. Kabupaten Tulungagung
    Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin
    26. Kabupaten Malang
    Sanusi-Lathifah Shohib
    27. Kabupaten Banyuwangi
    Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Mujiono
    28. Kabupaten Bondowoso
    Abd Hamid Wahid-As’ad Yahya Syafi’i
    29. Kabupaten Nganjuk
    Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro
    30. Kabupaten Lamongan
    Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara
    31. Kabupaten Gresik
    Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
    32. Kabupaten Bangkalan
    Lukman Hakim-Moch Fauzan Ja’far
    33. Kabupaten Sampang
    Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz
    34. Kabupaten Sumenep
    Ahmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim
    35. Kota Blitar
    Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba
    36. Kota Malang
    Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin
    37. Kota Probolinggo
    dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cuaca Buruk Ancam Perairan Sumenep, Syahbandar Keluarkan Peringatan

    Cuaca Buruk Ancam Perairan Sumenep, Syahbandar Keluarkan Peringatan

    Sumenep (beritajatim.com) – Cuaca buruk dengan angin kencang dan ombak besar di Perairan Sumenep diprediksi terjadi hingga Minggu (02/02/2025). Kondisi ini membuat pelayaran di wilayah tersebut dinilai tidak aman.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya, cuaca ekstrem di perairan Sumenep akan berlangsung hingga 2 Februari 2025.

    “Kami sudah mengeluarkan surat edaran tentang peringatan cuaca buruk di Perairan Kalianget dan sekitarnya. Ada potensi kenaikan tinggi gelombang dan kecepatan angin, sehingga tidak aman untuk pelayaran,” katanya, Sabtu (01/01/2025).

    Dengan kondisi ini, Azwar meminta seluruh operator kapal yang melayani rute ke wilayah kepulauan agar selalu memantau perkembangan cuaca serta berkoordinasi dengan Syahbandar sebelum melakukan pelayaran.

    “Kalau badai mereda, silahkan berlayar. Tetapi sebaiknya tetap memantau kondisi laut cuaca dua jam sebelum keberangkatan. Apabila ada peningkatan kondisi cuaca saat melakukan pelayaran, tolong segera menginformasikan pada kami,” ujarnya.

    Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni. Secara administratif, Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan, di mana sembilan di antaranya merupakan kecamatan kepulauan. [tem/beq]

  • Ditunda Lagi! Rencana Pemindahan ASN ke IKN Tak Jadi Januari 2025, Apa Alasannya?

    Ditunda Lagi! Rencana Pemindahan ASN ke IKN Tak Jadi Januari 2025, Apa Alasannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Januari 2025, kembali ditunda.

    Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Windyantini dalam surat edaran bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025, rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan.

    “Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian,” tulis Rini.

    Penyebab Penundaan Pemindahan

    Dalam surat tersebut, Rini menyatakan bahwa beberapa penyebab belum bisa dilakukannya pemindahan ASN ke IKN adalah karena penataan organisasi dan tata kerja sebagian lembaga dan kabinet masih dalam tahap konsolidasi internal.

    Selain itu, ketersediaan gedung perkantoran dan hunian bagi para ASN di IKN hingga akhir 2024 masih dalam tahap penyesuaian, termasuk dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga pada masa pemerintahan baru dibandingkan sebelumnya.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

    Maju-Mundur Pemindahan ASN ke IKN

    Penundaan pemindahan ASN ke IKN saat ini bukan untuk yang pertama kalinya. Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas, memastikan ASN akan pindah ke IKN pada Juli 2024. Akan tetapi, rencana itu diundur menjadi bulan September 2024 karena permintaan pemerintah.

    Kemudian, rencana pemindahan pada bulan September 2024 kembali diundur dengan alasan kantor yang masih dalam tahap penyempurnaan.

    Terakhir pada bulan Oktober 2024, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden RI saat itu, Jokowi, memerintahkan ASN untuk pindah ke IKN pada bulan Januari 2025. Rencana itu kembali ditunda.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan bantuan dua unit kapal perikanan asing hasil rampasan kasus illegal fishing kepada nelayan Indonesia. Kapal itu dipastikan telah diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

    Langkah baru yang ditempuh pemerintah ini, kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam penanganan lebih lanjut kapal perikanan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

    Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan tradisional menggunakan kapal berukuran lebih besar. Hal ini dikatakan saat penyerahan kapal di Pelabuhan Perikanan Masami, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jumat (27/12) kemarin.

    “Melalui kebijakan ini KKP sudah tidak lagi melakukan peledakan dan penenggelaman kapal pelaku IUUF yang malah menimbulkan resiko lingkungan hidup di wilayah perairan. Kami juga mengapresiasi Ditjen PSDKP yang telah menangkap dan mengamankan kapal tersebut untuk direnovasi kemudian dihibahkan dan dimanfaatkan untuk nelayan tradisional,” ujar Latif dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Kapal perikanan eks-IUUF yang kini bernama kapal Kalamo Wangi 01 berukuran 60 GT dan Kalamo Wangi 02 berukuran 110 GT ini diserahkan kepada Koperasi Pemasaran Pasir Mutiara Pancer dan Koperasi Unit Desa Mina Blambangan Muncar.

    “Kami berharap agar kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi penerimanya. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan dalam rangka pendampingan dan monitoring pemanfaatan bantuan ini,” imbuhnya.

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan Foto: Dok. KKP

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menilai hal ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan.

    “Ini merupakan peluang atas kebijakan pemerintah pusat yang berkomitmen bersama dengan Banyuwangi sebagai pilot project penerima hibah kapal hasil rampasan pertama dalam sejarah panjang penanganan IUUF di Indonesia,” lanjutnya.

    Ipuk juga mengaku optimis kapal-kapal hibah ini nantinya dapat menjadi percontohan dan menjadi kisah sukses bagaimana kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan output yang maksimal dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

    (ada/ara)

  • Bocoran Skema Baru buat Tampung Honorer yang Tak Lolos PPPK

    Bocoran Skema Baru buat Tampung Honorer yang Tak Lolos PPPK

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu atau part time. Skema ini disiapkan sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non ASN alias honorer di tahun ini.

    Adapun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menyepakati bahwa honorer akan dihapus, selambat-lambatnya hingga Desember 2024. Honorer yang lulus seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Sementara yang tidak lulus seleksi, disiapkan mekanisme untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau part time.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan penataan sebanyak 1,7 juta pegawai honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada satu kendalanya, pada seleksi kali ini kursi yang diusulkan instansi pemerintah hanya sekitar 1 juta. Dengan demikian ada gap sekitar 700 ribu lagi.

    “Nah kepada para non-ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya. Nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu,” kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2024).

    Lalu, sebetulnya apa yang dimaksud PPPK Paruh Waktu?

    Istilah PPPK Paruh Waktu pertama kali disinggung oleh Abdullah Azwar Anas yang kala itu menjabat Menteri PANRB. Anas mengatakan masih didiskusikan dengan Komisi II dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

    “Bagi pegawai non ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu,” kata Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3/2024) lalu.

    PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang memiliki jam kerja lebih fleksibel dibandingkan dengan pegawai penuh waktu. PPPK Paruh Waktu sendiri masuk ke dalam jajaran pegawai ASN.

    Berdasarkan berkas DPR berjudul ‘Opsi PPK Paruh Waktu untuk Mengatasi Honorer di Indonesia’, disebutkan bahwa seorang PPPK paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya, sedangkan yang bekerja penuh waktu selama 8 jam.

    Sedangkan untuk gaji PPPK part time, sebelumnya Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut pemerintah belum membahas topik itu lebih lanjut.

    Meski begitu, yang dapat dipastikan adalah gaji PPPK part time lebih kecil dibanding saat menjadi tenaga honorer yang berkisar antara Rp 2,07-5,61 juta per bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

    “Namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau PPPK full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkin lah (gajinya) sama orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam, kan nggak,” kata Guspardi saat dihubungi detikcom, Senin (10/7/2023).

    Bisa Diangkat Jadi PPPK Full Time

    Di sisi lain, PPPK Paruh Waktu disebut dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu jika sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menpan-RB.

    Anas menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Penuh Waktu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika ada daerah belum siap, maka ditempatkan sementara waktu untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau part time.

    “Jadi 100% diterima. Cuma bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di Paruh Waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di Penuh Waktu. Jadi baik paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP,” ujar Anas, pada Maret 2024.

    (acd/acd)

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Cabup Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Nyoblos Bareng Suami di Karangdoro

    Cabup Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Nyoblos Bareng Suami di Karangdoro

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Calon Bupati Banyuwangi nomor urut 02, Ipuk Fiestiandani, menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Ipuk datang ke TPS bersama suaminya Abdullah Azwar Anas beserta keluarganya.

    Ipuk datang menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 07.30 WIB. Bupati petahana ini tampak berpakaian sederhana bernuansa putih dan merah.

    Iringan doa dan shalawat membersamai saat Ipuk Fiestiandani menuju ke TPS dengan berjalan kaki. Tak lupa, dia memohon doa restu dari suami, ibu tercinta, serta warga sekitar.

    “Sebelum berangkat kami dan keluarga berdoa bersama dan meminta doa dari orang tua,” kata Ipuk, Rabu (27/11/2024).

    Usai nyoblos, Ipuk bersama keluarga juga menyempatkan diri untuk nyekar ke makam Muhammad Musayyidi. Makam itu merupakan peristirahatan terakhir ayahanda suaminya yang terletak tidak jauh dari TPS.

    “Kami tidak menargetkan berapa hasil perolehan suara Pilkada kali ini. Terima kasih yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama masa kampanye,” terangnya.

    Istri Abdullah Azwar Anas itu berjanji, jika ditakdirkan terpilih kembali, dia akan terus mengembangkan program-program yang sudah berjalan dengan baik seperti Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), UMKM Naik Kelas, serta sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan.

    “Doa dan ikhtiar sudah dilakukan, Pilkada harus berjalan penuh kegembiraan. Jangan sampai perbedaan pilihan merusak persatuan kita. Mari kita tetap menjaga jalinan silaturahmi,” pungkas Ipuk. (rin/but)

     

  • Cerita Hasto Kristiyanto soal PDIP Sampai Korbankan Kader di Sumut demi Bobby Nasution, Ternyata…

    Cerita Hasto Kristiyanto soal PDIP Sampai Korbankan Kader di Sumut demi Bobby Nasution, Ternyata…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya cukup kecewa dengan kader partai yang telah dibesarkan, namun kemudian berkhianat karena ambisi berlebihan.

    Kader PDIP yang disinggung Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tidak lain adalah menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

    Hasto menyebut, PDIP sampai menyokolahkan Bobby Nasution agar terlihat pantas menjadi kepala daerah. Namun, ia menyebut Bobby justru kini mengkhianati pihak yang membesarkannya.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam Forum Demokrasi bertajuk ‘Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara’ yang digelar di Kota Medan, dilansir jawapos, Minggu (17/11).

    “Ketika mau menjadi calon, Bobby Nasution ini saya sekolahkan ke Banyuwangi, yakni kepada Abdullah Azwar Anas,” kata Hasto.

    Hasto mengaku, pihaknya saat itu harus mengorbankan salah seorang kader partai di Sumut. Namun belakangan, Bobby Nasution dinilai punya ambisi berlebihan.

    “Namun, kami pikir karena beliau menantu presiden, ia merasa itu sudah merupakan karunia luar biasa. Tapi ternyata keinginannya banyak sekali. Maka saya sampaikan, kita tidak bisa bersama lagi,” tegas Hasto.

    Ia menyebut, Bobby tidak memiliki kesetiaan sama sekali dan lebih suka berpindah-pindah partai politik. Sebab, Bobby yang sebelumnya merupakan kader PDIP berlabuh ke Partai Golkar, lalu saat ini pindah ke Gerindra.

    Hasto mengungkapkan, berbagai kerusakan demokrasi terjadi di Pilkada Sumut. Namun, ia justru mengapresiasi sikap Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi yang memiliki kesabaran tinggi. Ia menilai, Edy menunjukkan sikap yang kesatria karena membuktikan sikap infanteri.

  • Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Marinir (
    Dankormar
    ) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyebut Presiden Prabowo Subianto merestui Korps Marinir dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang tiga, yakni Letnan Jenderal (Letjen).
    Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mengumumkan hal tersebut secara resmi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Marinir dalam waktu dekat.
    “Beliau punya keinginan menyampaikan ke saya secara pribadi, ‘
    Dankormar di tanggal tahun tersebut undang saya, saya akan hadir’.
    Dan sekaligus kami kunci dengan dialog tadi itu seandainya Bapak Presiden besok hadir sekaligus meresmikan Korps Marinir dipimpin oleh letnan jenderal atau bintang tiga, ini merupakan kado terindah buat Korps Marinir di hari ulang tahunnya,” kata Endi dalam sesi wawancara yang dikutip dari YouTube TNI Angkatan Laut (AL), Minggu (17/11/2024).
    Kendati demikian, Endi mengaku belum bisa mengumumkan tanggal pasti puncak perayaan HUT ke-79 Marinir.
    Sementara itu, Presiden Prabowo beserta rombongannya masih berada di luar negeri dalam lawatannya sejak minggu lalu.
    Lawatan itu dijadwalkan selesai pada 23 November 2024.
    Namun, Endi mengungkapkan bahwa marinir sudah menyiapkan rencana puncak perayaan HUT ke-79 akan diisi dengan berbagai pertunjukan dari
    defile
    dan demonstrasi prajurit “Hantu Laut”.
    Kemudian juga ada penampilan parade alat utama sistem senjata (alutsista).
    “Defile
    sudah kita siapkan seluruhnya. Kita siapkan yang terbaik, termasuk mungkin nanti ada sajian demonstrasi ketangkasan prajurit (juga) kita sudah siapkan,” terang Endi.
    Sebagai informasi, hingga kini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI atau bintang dua.
    Diketahui, dalam organisasi Korps Marinir TNI AL, penamaan pangkat menggunakan istilah seperti TNI AD.
    Proses kenaikan pangkat Dankormar TNI AL sudah dikawal Markas Besar (Mabes) TNI sejak awal tahun.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI ketika itu, Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, berkas kenaikan pangkat Dankormar masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    “(Berkas) Dankormar sudah di Setneg,” kata Nugraha melalui pesan tertulis, Kamis (18/1/2024).
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diketahui beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat itu, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024), untuk membahas strata kepangkatan Dankormar.
    Adapun berkas atau usulan kenaikan pangkat Dankormar sebenarnya telah lolos tingkat dua dan telah diajukan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensetneg pada Mei 2023.
    Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
    “Proses ini sudah uji naskah di Mabes Angkatan (Laut), kemudian di Mabes TNI sudah lolos dan di Kemenhan pun sudah lolos, sekarang maju ke presiden,” kata Ali saat ditemui usai serah terima jabatan Dankormar di lapangan upacara Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan pada 21 Mei 2023.
    Ali juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait validasi organisasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.