Xcloud.id

Tag: Azwar Anas

  • Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Berbagai upaya Banyuwangi mempopulerkan Geopark Ijen ke dunia internasional mendapat apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Bappenas Prof. Rachmat Pambudy. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Indonesia’s Geopark Leader Forum: Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development, di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan UNESCO, 15 Gubernur dan 49 Walikota/Bupati yang memiliki Geopark, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta pemangku kepentingan pengembangan Geopark Indonesia.

    “Apa yang dilakukan Banyuwangi membuat Geopark Ijen populer dan banyak dikenal di dunia internasional,” kata Tito.

    Tito mengatakan Banyuwangi sejak era kepemimpinan Bupati Anas hingga saat ini sangat serius dalam mengurus Geopark Ijen. “Sampai hari ini sangat banyak kegiatan yang dibuat Banyuwangi untuk mempopulerkan Geopark Ijen, yang selain membuat Ijen dikenal juga berdampak pada ekonomi masyarakatnya,” kata Tito.

    Beragam event sport tourism internasional seperti Tour dr Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, Internasional Downhill, serta berbagai event seni budaya, rutin dilakukan Banyuwangi untuk memperkenalkan Geopark Ijen.

    “Seperti Banyuwangi inilah yang kami harapkan dari kepala daerah. Punya kepedulian pada Geopark,” tambah Tito.

    Dengan beragam upaya Banyuwangi itu, menurut Tito, membuat dunia internasional penasaran hingga akhirnya banyak wisatawan hingga ilmuwan dan peneliti datang ke Banyuwangi.

    Menteri Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia merupakan tiga besar negara terbanyak yang masuk jaringan UGG. Indonesia memiliki 12 Geopark yang masuk dalam 241 Geopark yang masuk UGG dari 51 negara.

    “Karena itu peran kepala daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Geopark sangat penting,” kata Rahmat.

    Upaya Banyuwangi dalam menggagas dan mempopulerkan Geopark Ijen diawali sejak periode Bupati Abdullah Azwar Anas hingga saat ini dilanjutkan oleh Ipuk Fiestiandani. Bahkan Bappenas memberikan penghargaan khusus Rahayuning Bhumi Award kepada Bupati Banyuwangi periode 2010 – 2020, Abdullah Azwar Anas.

    Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai upayanya, mulai dari menggagas Geopark Ijen, memperjuangkanya masuk dalam jaringan Geopark Nasional, hingga akhirnya bergabung dalam ke jaringan Geopark Nasional akhirnya masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark (UGG), hingga populer di dunia internasional.

    Dalam forum tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkesempatan memaparkan perjalanan Geopark Ijen, dan apa yang dilakukan selama ini.

    Salah satunya pengelolaan destinasi alam dan buatan yang berkelanjutan, pengelolaan pusat edukasi berbasis alam dan budaya melalui gerakan kolaboratif mufti-pihak.

    Menurut Ipuk meski banyak kewenangan di Geopark Ijen bukan kewenangan Pemkab Banyuwangi namun dari BKSDA, namun bagaimana memanfaatkan Geopark Ijen untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

    “Itulah yang membuat kami menggelar banyak event baik sport tourism maupun even seni budaya di Geopark Ijen, agar masyarakat mendapatkan manfaat Geopark Ijen,” kata Ipuk.

    Apa yang dilakukan Banyuwangi tersebut membuat kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dampak ekonominya dirasakan masyarakat Banyuwangi. Hasilnya angka kemiskinan Banyuwangi dari 8 persen saat pandemi Civis-19, turun menjadi 6,13 saat ini. [alr/suf]

  • Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, MH Said Abdullah meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan,Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Rektor UIN Madura, Saiful Hadi beserta jajaran, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi’, Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari l, serta sejumlah undangan lainnya.

    “Ini peresmian GOR kedua untuk hari ini, tadi pagi kami meresmikan Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, dan saat ini GOR Said Abdullah (UIN Madura). Semoga dua gedung ini punya makna yang menurut hemat kami bermanfaat bagi siapa saja, karena itu pergunakan GOR ini sebaik-baiknya,” kata MH Said Abdullah.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan proses transformasi IAIN Madura menuju UIN Madura. “Secara pribadi kami punya riwayat panjang, berawal dari rencana pembangunan gedung ini saat diajak Menpan RB, Azwar Anas. Di mana saat itu IAIN mulai memiliki inisiatif dan berencana mengajukan alih status menjadi UIN,” ungkapnya.

    “Pada saat itu, pihak IAIN tengah melakukan proses alih status menjadi UIN, dan meminta dukungan untuk bertemu dengan Mensesneg. Kebetulan saat itu Mensesneg juga setuju, setelah rampung baru memanggil Kementerian Agama (Kemenag). Sebab jika tidak begitu, biasanya relatif lama,” sambung politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Polisi senior yang tercatat sebagai Ketua Banggar DPR RI, sengaja menceritakan hal itu sebagai motivasi bagi juniornya di PDI Perjuangan, Hj Ansari yang juga hadir dalam peresmian tersebut. “Itulah manfaat jadi anggota DPR, mudah-mudahan Mbak Ansari bisa melakukan hal yang sama, tetap melayani rakyat. Karena melayani rakyat punya kebahagiaan tersendiri,” tegasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami akan selalu berharap semoga UIN Madura bisa menjadi pelopor keilmuan keislaman, dan jangan sampai hilang ciri khas terhadap nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dua bangunan GOR di Madura, yakni Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, serta GOR Said Abdullah di UIN Madura, merupakan bantuan pribadi dari politisi senior yang tercatat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan.

    Bahkan disela sambutan yang disampaikan dalam peresmian GOR Said Abdullah UIN Madura, MH Said Abdullah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pembawa acara, mulai dari pembaca ayat suci Al-Qur’an hingga kelompok pembaca shalawat Nabi Muhammad SAW. [pin/kun]

  • MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 19 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan empat skenario perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pemerintah segera diminta siapkan fasilitas.

    Sebelumnya, Jokowi terkenal ngotot pindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi menganggap Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Ia ingin pula supaya pembangunan Indonesia tak melulu berfokus di Pulau Jawa.

    Jokowi kerap meragukan eksistensi Jakarta sebagai ibu kota negara. Ia menyaksikan sendiri segala macam problema Jakarta kala jadi Gubenur DKI Jakarta – banjir, macet, hingga polusi. Sederet masalah itu membuat mobilitas pemerintahan tak berjalan baik. Pembangunan terbatas.

    Alhasil, Jokowi punya keinginan untuk memindahkan ibu kota. Ia meminta jajarannya untuk mencari lokasi yang tepat. Mulanya Ibu Kota ingin dipindah tak jauh dari Jakarta. Namun, belakangan Jokowi ingin supaya Ibu Kota berada di luar Pulau Jawa.

    MenpanRB 2022-2024, Abdullah Azwar Anas saat meninjau pembangunan rumah susun untuk ASN di IKN Nusantara, 11 Agustus 2024. (

    Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dipilih jadi lokasi sedari 2019. Orang-orang kemudian mengenal wilayah itu sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN dianggap sebagai wujud pemerataan.

    Pembangunan IKN dikebut. Jokowi mencoba mengusung IKN konsep modern, smart, dan green city. Jokowi pun tak lupa mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN. Jokowi pun mencoba mencari investor supaya pembangunan IKN tak membebankan APBN – walau kemudian tetap gunakan APBN.

    Pembangunan tahap satu pun direncanakan selesai pada 2024. Jokowi pun berencana akan menggelarkan upacara HUT kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ia pula aparatur sipil negara segera pindah ke IKN. Mereka diyakini akan menikmati kenyamanan yang ditawarkan IKN.

    “Sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 16 Agustus 2024. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta sebagaimana dikutip laman kompas.com, 2 Agustus 2022.

    Keinginan Jokowi pun bersamput. Menpan-RB, Azwas Anas sudah menyiapkan empat skenario kepindahan ASN ke IKN pada 19 Oktober 2022. Skenario pertama ASN yang dipindah mencapai 1.971 orang. Skenario kedua, ASN yang dipindah mencapai 5.716 orang.

    Skenario ketiga mencapai 60.000 orang. Terakhir, skenario keempat yang mencapai 100.000 orang pindah. Skenario itu digulirkan disesuaikan nantinya dengan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan fasilitas bagi ASN, dari kesehatan hingga pendidikan.

    “Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi pilihan. Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya,” ujar Azwar Anas sebagaimana dikutip laman kompas.com, 19 Oktober 2022.

  • Konfercab Pemilihan Ketua DPC PDIP Gresik Menunggu Rekom DPP

    Konfercab Pemilihan Ketua DPC PDIP Gresik Menunggu Rekom DPP

    Gresik (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gresik dalam waktu dekat akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) untuk pemilihan ketua baru pada akhir Oktober 2025. Namun sebelum dilaksanakan, partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih menunggu rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPC PDIP Gresik, Mudjid Riduan, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu turunnya rekomendasi dari DPP terkait calon ketua yang akan dipilih dalam Konfercab. “Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari DPP turun, mengingat tahapan sebelum Konfercab sudah diselesaikan,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mudjid menjelaskan bahwa sesuai mekanisme partai, setelah rekomendasi DPP diterima, akan digelar Konferensi Daerah (Konferda) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Konfercab untuk menetapkan ketua DPC terpilih. “Apapun hasilnya, DPC PDIP Gresik harus menjalankan keputusan partai,” tegasnya.

    Konfercab PDIP Gresik kali ini diprediksi akan berlangsung menarik. Pasalnya, dinamika internal partai terus berkembang menjelang pelaksanaan, dan sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat ketua DPC.

    Beberapa nama yang santer beredar antara lain Mudjid Riduan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik, serta sejumlah tokoh pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah.

    Sebelumnya, orang nomor satu di Gresik juga sempat diundang oleh DPP PDIP bersama pimpinan daerah lainnya yang dinilai berinovasi di wilayahnya masing-masing. Tercatat ada 24 kepala daerah yang dipanggil oleh mantan Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, yang kini menjabat sebagai pengurus DPP PDIP. [dny/kun]

  • Kejagung Buka Peluang Kembali Periksa Eks MenpanRB Azwar Anas pada Kasus Chromebook

    Kejagung Buka Peluang Kembali Periksa Eks MenpanRB Azwar Anas pada Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peluang eks MenpanRB Abdullah Azwar Anas diperiksa kembali dalam perkara dugaan korupsi terkait Chromebook.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna mengatakan bahwa Azwar Anas baru diperiksa satu kali dalam perkara tersebut.

    Menurutnya, pemeriksaan itu berkaitan dengan jabatan Azwar Anas saat menjadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

    “Terakhir kan baru kemarin dipisahkan itu dengan kapasitas sebagai saksi saat yang bersangkut menjabat kepala LKPP. Sementara penyidik baru sekali,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil kembali Azwar Anas dalam perkara ini untuk melengkapi berkas-berkas perkara yang ada.

    “Apabila nanti kemudian hari masih dibutuhkan untuk melengkapi pastinya akan dipanggil kembali,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Azwar Anas diperiksa pada Rabu (24/9/2025). Dalam klasifikasinya, Azwar mengemukakan bahwa dirinya diperiksa atas kaitannya saat menjabat sebagai pucuk pimpinan di LKPP.

    Dia mengaku bahwa materi pemeriksaan itu berkaitan dengan prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah terkait program digitalisasi pendidikan.

    “Kami sebagai kepala LKPP pada periode Januari-September 2022 memberi keterangan terkait tahapan/prosedur pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun proses pembelian barang/jasa dilakukan masing-masing K/L maupun Pemda,” pungkasnya.

  • Mantan Menpan RB Azwar Anas Diperiksa Kejaksaan Agung, Kasus Apa?

    Mantan Menpan RB Azwar Anas Diperiksa Kejaksaan Agung, Kasus Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (24/9).

    Azwar Anas dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dalam program pengadaan laptop Chromebook pada Kementerian Pendididikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

    Dia diperiksa oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pemeriksaan terhadap Azwar Anas itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Dia menyebut, pemeriksaan Azwar Anas dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    ”Yang bersangkutan hari ini diperiksa sebagai saksi dalam jabatannya saat itu sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tahun tahun 2022,” kata dia saat dikonfirmasi.

    Anang memang tidak merinci pemeriksaan yang dilakukan terhadap Azwar Anas. Namun dia memastikan bahwa penyidik memanggil dan memeriksa Azwar Anas untuk menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sudah menyeret nama Nadiem Anwar Makarim sebagai salah seorang tersangka.

    ”Sehubungan dengan penyidikan Chromebook. Kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan jabatannya saat itu,” terang Anang.

    Sebelumnya, Nadiem diumumkan menjadi tersangka oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa 4 September lalu. Saat itu, Nadiem bersama penasihat hukumnya mendatangi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung dan keluar setelah statusnya menjadi tersangka.

  • Korupsi Chromebook, Mantan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas Diperiksa Kejagung

    Korupsi Chromebook, Mantan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas Diperiksa Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengemukakan mantan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara yang melibatkan tersangka Nadiem Makarim.

    “Benar yang bersangkutan diperiksa jadi saksi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (24/9).

    Dia membeberkan pemeriksaan terhadap Abdullah Azwar Anas tersebut dilakukan tim penyidik Kejagung karena Azwar Anas juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

    Sayangnya, Anang tidak menjelaskan lebih rinci mengenai peluang Azwar Anas menjadi tersangka menyusul nama Nadiem Makarim dalam perkara tersebut.

    “Jadi diperiksa dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala LKPP tahun tahun 2022,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, tersangka Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan melawan Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam kasus korupsi digitalisasi pendidikan. 

    Penasihat Hukum Nadiem Makarim, Hana Pertiwi menilai bahwa penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan belum ada laporan kerugian negara dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan Nadiem Makarim tersangka dan langsung ditahan. 

    “Jadi yang kami permasalahkan itu belum ada 2 alat bukti yang cukup dan belum ada bukti kerugian negara dari lembaga yang berwenang,” tuturnya di PN Jaksel, Selasa (23/9/2025). 

    Menurutnya, penetapan tersangka serta penahanan terhadap kliennya dianggap tidak sah karena tim penyidik Kejaksaan Agung belum memiliki alat bukti yang kuat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek  

    “Jadi secara otomatis, penetapan klien saya menjadi tersangka dan penahanannya jadi tidak sah secara hukum,” katanya.

    Sebelumnya, mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan Chromebook periode 2019-2022. 

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.  

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial Nadiem selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025). 

    Nadiem, kata Nurcahyo, berperan penting dalam korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, founder Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan ChromeOS untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

  • Banyuwangi Tak Terlibat di Selingkar Ijen, Ini Klarifikasi Sekda Bondowoso

    Banyuwangi Tak Terlibat di Selingkar Ijen, Ini Klarifikasi Sekda Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa tidak benar jika Kabupaten Banyuwangi tidak dilibatkan dalam kerja sama kawasan Selingkar Ijen. Ia memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan, termasuk langsung dengan Sekda Banyuwangi.

    “Enggak (bukan gak diajak). Saya sudah komunikasi secara langsung by phone dengan Pak Sekda Banyuwangi. Bahkan dengan Pak Azwar Anas (suami Bupati Banyuwangi) saya juga sering ngobrol. Jadi bukan persoalan diajak atau tidak,” jelas Fathur pada Beritajatim.com, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, kerja sama Selingkar Ijen memang difokuskan terlebih dahulu pada tiga daerah, yakni Bondowoso, Situbondo, dan Jember. Hal ini bukan berarti Banyuwangi ditinggalkan, melainkan sebagai tahap awal untuk memperkuat pondasi kolaborasi lintas kabupaten.

    “Logikanya begini, Banyuwangi itu sudah di depan. Kita harus akui, dari berbagai sektor mereka lebih maju. Justru kita ingin belajar dari Banyuwangi. Jadi konsepnya bukan meninggalkan, tapi kita yang ngejar,” tegasnya.

    Fathur menambahkan, Selingkar Ijen bukan arena kompetisi, melainkan upaya tumbuh bersama melalui sinergi pembangunan ekonomi dan pariwisata. Kolaborasi ini diarahkan untuk percepatan pembangunan kawasan, sebelum kemudian diperluas ke sektor wisata.

    “Yang menghubungkan potensi antar daerah, mulai dari Ijen hingga Bali,” ujarnya.

    Ia menilai pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial, sebab setiap destinasi saling terkait. Karena itu, sinergi tiga kabupaten di tahap awal akan menjadi pijakan memperkuat konektivitas antarwilayah.

    Lebih jauh, Fathur menegaskan perlunya kebersamaan semua pihak agar kolaborasi ini benar-benar memberi dampak nyata.

    “Tidak cukup hanya formal kerja sama antar daerah. Masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah harus bergerak bersama. Kita dorong semua elemen untuk berani berinovasi dan berkreasi,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Pemilik Perahu Wajib Punya e-Pass Kecil untuk Beli BBM Bersubsidi

    Pemilik Perahu Wajib Punya e-Pass Kecil untuk Beli BBM Bersubsidi

    Sumenep (beritajatim.com) – Para nelayan atau pemilik kapal dengan muatan dibawah 7 gross tonnage (GT), wajib mengantongi e- pass kecil sebagai persyaratan untuk membeli BBM bersubsidi.

    “Aturannya memang seperti itu. Untuk perahu atau kapal di bawah 7 GT, wajib punya e-pass kecil kalau mau beli BBM bersubsidi. Kalau tidak punya e-pass kecil, maka pembelian tidak akan dilayani,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kalianget, Azwar Anas, Kamis (18/09/2025).

    Ia menjelaskan, selama 2025, pihaknya telah menerbitkan 100 e-pass kecil bagi nelayan di Kabupaten Sumenep. Penerbitan e-pass tersebut tanpa dipungut biaya alias gratis.

    “Yang belum punya e-pass kecil bisa ke KSOP Kalianget. Gratis. Tidak ada biayanya. Bentuk e-pass kecil ini seperti ATM. Jadi praktis,” ujarnya.

    Ia menerangkan, bagi yang sudah memiliki e-pass kecil dapat mengajukan rekomendasi ke Dinas Perikanan untuk pembelian BBM bersubsidi. “Sistem ini diberlakukan untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, bisa dinikmati nelayan,” ujarnya.

    Selain e-pass kecil, KSOP Kalianget juga memberikan ‘life jacket’ ke para nelayan, sebagai upaya menjaga keselamatan diri saat melaut. [tem/aje]

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.