Xcloud.id

Tag: Aung San Suu Kyi

  • Video: Junta Myanmar Akan Bebaskan 5.864 Tahanan Termasuk 180 WNA

    Video: Junta Myanmar Akan Bebaskan 5.864 Tahanan Termasuk 180 WNA

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah militer Myanmar akan membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga negara asing, berdasarkan amnesti yang menandai hari kemerdekaan negara Asia Tenggara itu, kata media pemerintah pada hari Sabtu (404/01/2025)

    Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan dengan kekerasan menekan protes pro-demokrasi, yang memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

    Junta mengatakan akan mengadakan pemilihan umum tahun ini, tetapi rencana itu telah dikecam secara luas oleh kelompok-kelompok oposisi sebagai tipuan.

    Di antara mereka yang masih dipenjara oleh junta adalah mantan pemimpin negara itu, peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

    Wanita berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun yang terkait dengan 14 tuntutan pidana mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi.

  • Panas Perang Saudara Tetangga RI, China Turun Tangan Jadi Juru Damai

    Panas Perang Saudara Tetangga RI, China Turun Tangan Jadi Juru Damai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tentara etnis minoritas bagian dari aliansi pemberontak yang memerangi militer yang berkuasa di Myanmar, telah mengumumkan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan junta setelah pertempuran selama setahun di sepanjang perbatasan Myanmar-China.

    Keputusan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) ini muncul saat negara tetangga China menekan pemberontak di tengah degenerasi militer yang cepat, yang telah lama dilihat Beijing sebagai penjamin stabilitas.

    TNLA dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram resminya mengatakan pihaknya menginginkan penghentian serangan udara militer di wilayahnya di negara bagian Shan utara dan menyatakan keinginannya untuk berunding dan menghargai upaya mediasi China.

    “Warga sipil kami menderita akibat serangan udara dan kesulitan lainnya. Jadi, kami perlu mencari jalan keluar,” kata juru bicara TNLA Lway Yay Oo, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

    TNLA merupakan bagian dari serangan terkoordinasi yang diluncurkan tahun lalu yang disebut “Operasi 1027,” dinamai sesuai tanggal dimulainya, yang telah menjadi tantangan terbesar bagi para jenderal Myanmar sejak kudeta mereka, yang mengakibatkan hilangnya beberapa kota dan pos militer.

    Dua kelompok lain dalam aliansi tersebut, Tentara Arakan dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.

    Aliansi pemberontak sebelumnya telah mencapai gencatan senjata pada Januari dengan militer Myanmar selama pembicaraan yang dimediasi oleh China, tetapi kesepakatan tersebut gagal pada Juni dan pertempuran kembali terjadi.

    Pemerintahan paralel Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), mengatakan Beijing harus mempertimbangkan keinginan rakyat Myanmar ketika terlibat dalam krisis negara tersebut.

    “Saya ingin mendorong China agar tidak mengadakan pertemuan yang bertentangan dengan keinginan rakyat Myanmar karena hal itu tidak akan membantu perdamaian negara tersebut,” kata juru bicaranya, Kyaw Zaw.

    Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi pada tahun 2021. Hal ini memicu gerakan perlawanan yang dimulai sebagai protes damai dan kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata di berbagai bidang.

    (luc/luc)

  • Konsulat China di Myanmar Diserang Alat Peledak

    Konsulat China di Myanmar Diserang Alat Peledak

    Jakarta –

    Konsulat China di kota Mandalay, Myanmar, diserang dengan alat peledak. Tidak ada korban tewas atau cedera yang dilaporkan dalam insiden itu.

    Ledakan itu terjadi di kantor konsulat di pusat Mandalay, sebelah selatan Istana Kerajaan yang luas, sekitar pukul 7 malam waktu setempat, Jumat (12.30 GMT, Jumat), lapor media lokal, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (19/10/2024).

    China adalah sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta Myanmar, tetapi juga memelihara hubungan dengan kelompok etnis yang memerangi militer di negara bagian Shan di utara Myanmar, menurut para analis.

    Myanmar dilanda kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada tahun 2021.

    Seorang pejabat Myanmar di Mandalay mengonfirmasi kepada AFP, bahwa telah terjadi “insiden di kompleks kantor konsulat China di Mandalay pada larut malam kemarin”.

    “Tidak ada yang terluka,” kata pejabat itu, tanpa menyebutkan sifat insiden tersebut.

    Media Irrawaddy melaporkan sebuah granat telah dilemparkan ke kompleks tersebut, yang biasanya dijaga oleh anggota pasukan keamanan Myanmar.

    Kedutaan Besar China di Yangon tidak menanggapi pertanyaan AFP, dan juru bicara junta Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

    (ita/ita)

  • Konflik di Myanmar Menghalangi Proyek Ambisius China

    Konflik di Myanmar Menghalangi Proyek Ambisius China

    Jakarta –

    “Satu desa, dua negara” dulunya adalah slogan untuk Yinjing, yang terletak di tepi barat daya China.

    Sebuah marka lama tampak membanggakan perbatasan China dengan Myanmar yang hanya terbuat dari “pagar bambu, parit dan punggung bukit”sebuah tanda hubungan ekonomi yang ingin dibangun Beijing dengan tetangganya.

    Kini perbatasan itu ditandai oleh pagar besi tinggi yang membentang melintasi wilayah Ruili di provinsi Yunnan.

    Di beberapa tempat, pagar itu dikelilingi kawat berduri dan kamera pengawas, membelah sawah dan jalan-jalan yang dulunya saling terhubung.

    Lockdown ketat yang diberlakukan di China selama pandemi Covid-19 pada awalnya memaksa perpisahan perbatasan yang sebelumnya hanya dibatasi pagar bambu tersebut.

    Namun, pemisahan tersebut kemudian diperparah oleh perang saudara yang tak berkesudahan di Myanmaryang dipicu kudeta berdarah pada 2021silam.

    Rezim militer kini berjuang untuk menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut, termasuk Negara Bagian Shan di sepanjang perbatasan Myanmar dan Chinatempat rezim tersebut mengalami beberapa kekalahan terbesar.

    Rencana ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah barat daya China yang terkurung daratan dengan Samudra Hindia melalui Myanmar.

    BBC

    Namun, koridor tersebut kini menjadi medan pertempuran antara pemberontak Myanmar dan militer negara tersebut.

    Beijing memiliki pengaruh terhadap kedua belah pihak, tetapi gencatan senjata yang ditengahinya pada bulan Januari gagal. China kini beralih ke latihan militer di sepanjang perbatasan.

    Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, adalah diplomat terakhir yang mengunjungi ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw, dan diduga telah menyampaikan peringatan kepada penguasa negara itu, Min Aung Hlaing.

    Konflik bukanlah hal baru bagi Negara Bagian Shan yang miskin.

    Negara bagian terbesar di Myanmar ini merupakan pemasok utama opium dan metamfetamin dunia, dan merupakan rumah bagi pasukan etnis yang telah lama menentang pemerintahan terpusat.

    Baca juga:

    Namun zona ekonomi dinamis yang diciptakan oleh investasi China berhasil berkembanghingga perang saudara terjadi.

    Sebuah pengeras suara kini memperingatkan warga Ruili agar tidak terlalu dekat dengan pagar perbatasantetapi hal itu tidak menghentikan seorang turis China untuk menjulurkan lengannya di antara jeruji gerbang untuk mengambil swafoto.

    Dua gadis berkaus oblong Disney berteriak melalui jeruji”hei kakek, halo, lihat ke sini!”sambil menjilati sendok es krim berwarna merah muda.

    Pria tua yang berjalan tanpa alas kaki di sisi lain hampir tidak menoleh sebelum berbalik.

    Tempat perlindungan di Ruili

    “Orang Burma hidup seperti anjing,” kata Li Mianzhen.

    Kiosnya menjual makanan dan minuman dari Myanmarseperti teh susudi sebuah pasar kecil yang hanya beberapa langkah dari pos pemeriksaan perbatasan di kota Ruili.

    Li, yang berusia sekitar 60-an tahun, biasa menjual pakaian buatan China di seberang perbatasan di Muse, sumber utama perdagangan dengan China.

    Namun, ia mengatakan hampir tidak ada seorang pun di kotanya yang punya cukup uang lagi.

    Junta militer Myanmar masih menguasai kota tersebut, salah satu tempat persembunyian terakhirnya di Negara Bagian Shan.

    Namun, pasukan pemberontak telah merebut perlintasan perbatasan lainnya dan zona perdagangan utama di jalan menuju Muse.

    Li mengatakan situasi ini telah membuat banyak orang putus asa.

    Ia tahu beberapa orang telah menyeberangi perbatasan untuk mendapatkan upah sebesar 10 yuan (sekitar Rp21.500) supaya mereka bisa kembali ke Myanmar dan “memberi makan keluarga mereka”.

    Perang telah sangat membatasi perjalanan masuk dan keluar Myanmar, dan sebagian besar laporan sekarang berasal dari mereka yang telah melarikan diri atau telah menemukan cara untuk melintasi perbatasan, seperti Li.

    Karena tidak bisa mendapatkan izin kerja yang memungkinkan mereka masuk ke China, keluarga Li terjebak di Mandalay, saat pasukan pemberontak semakin dekat ke kota terbesar kedua di Myanmar.

    “Saya merasa seperti sedang sekarat karena kecemasan,” kata Li.

    “Perang ini telah membawa begitu banyak kemalangan bagi kami. Kapan semua ini akan berakhir?”

    Baca juga:

    Zin Aungnama samaranyang berusia termasuk di antara mereka yang berhasil keluar dari Myanmar.

    Ia bekerja di kawasan industri di pinggiran Ruili, yang memproduksi pakaian, barang elektronik, dan suku cadang kendaraan yang dikirim ke seluruh dunia.

    Pekerja sepertinya direkrut dalam jumlah besar dari Myanmar dan diterbangkan ke Ruili oleh perusahaan-perusahaan sokongan pemerintah Cina yang menginginkan tenaga kerja murah.

    Mereka diperkirakan memperoleh sekitar 2.400 yuan (sekitar Rp5 juta) per bulanlebih sedikit daripada rekan-rekan mereka dari Cina.

    “Tidak ada yang bisa kami lakukan di Myanmar karena perang,” kata Zin Aung.

    “Semuanya mahal. Beras, minyak goreng. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Semua orang harus mengungsi.”

    Orang tuanya sudah terlalu tua untuk bekerja, jadi dia melakukannya. Dia mengirim uang ke rumah kapan pun dia bisa.

    Para pria itu tinggal dan bekerja di kompleks yang dikelola pemerintah di Ruili.

    Zin Aung mengatakan bahwa kompleks itu adalah tempat perlindungan, dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di kampung halaman: “Situasi di Myanmar tidak baik, jadi kami berlindung di sini.”

    Dia juga melarikan diri dari wajib militer, yang diberlakukan tentara Myanmar untuk mengganti mereka yang membelot dan kerugian di medan perang.

    Saat langit berubah menjadi merah padam pada suatu sore, Zin Aung berlari tanpa alas kaki melintasi lumpur menuju lapangan yang basah karena hujan, siap untuk pertempuran yang berbedapermainan sepak bola yang sengit.

    Bahasa Burma, China, dan dialek lokal Yunnan berbaur saat penonton bereaksi terhadap setiap umpan, tendangan, dan tembakan. Kekecawaan karena gagal mencetak gol tidak dapat dipungkiri.

    Ini adalah kegiatan sehari-hari di rumah sementara mereka yang baru, sebagai pelampiasan setelah bekerja selama 12 jam di divisi perakitan.

    Banyak pekerja berasal dari Lashio, kota terbesar di Negara Bagian Shan, dan Laukkaing, rumah bagi keluarga kriminal yang didukung junta.

    Laukkaing jatuh ke tangan pasukan pemberontak pada Januari dan Lashio dikepung dalam operasi militer yang telah mengubah arah perang dan kepentingan China di dalamnya.

    Kesulitan Beijing

    Kedua kota itu terletak di sepanjang koridor perdagangan penting Tiongkok dan gencatan senjata yang dimediasi Beijing menyerahkan Lashio ke tangan junta.

    Namun dalam beberapa pekan terakhir pasukan pemberontak telah menyerbu kota itukemenangan terbesar mereka sejauh ini.

    Militer telah menanggapinya dengan serangan bom dan serangan pesawat nirawak, serta membatasi jaringan internet dan telepon seluler.

    “Jatuhnya Lashio adalah salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah militer,” kata Richard Horsey, penasihat Myanmar untuk International Crisis Group.

    Baca juga:

    “Satu-satunya alasan kelompok pemberontak tidak maju ke Muse adalah mereka mungkin takut hal itu akan membuat marah China,” kata Tn. Horsey.

    “Pertempuran di sana akan berdampak pada investasi yang diharapkan dapat dimulai kembali oleh China selama berbulan-bulan.”

    “Rezim telah kehilangan kendali atas hampir seluruh negara bagian Shan utarakecuali wilayah Muse, yang berada tepat di sebelah Ruili.”

    Ruili dan Musekeduanya ditetapkan sebagai zona perdagangan khusussangat penting bagi rute perdagangan sepanjang 1.700 km yang didanai Beijing, yang dikenal sebagai Koridor Ekonomi China-Myanmar.

    BBC

    Rute tersebut juga mendukung investasi Tiongkok dalam energi, infrastruktur, dan penambangan yang penting untuk pembuatan kendaraan listrik.

    Namun intinya adalah jalur kereta api yang akan menghubungkan Kunmingibu kota provinsi Yunnanke Kyaukphyu, pelabuhan laut dalam yang dibangun China di pantai barat Myanmar.

    Pelabuhan yang terletak di sepanjang Teluk Benggala ini akan memberikan akses bagi industri di Ruili dan sekitarnya ke Samudra Hindia dan pasar global.

    Pelabuhan ini juga merupakan titik awal untuk jaringan pipa minyak dan gas yang akan menyalurkan energi melalui Myanmar ke Yunnan.

    Baca juga:

    Namun rencana ini sekarang terancam.

    Presiden Xi Jinping telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun hubungan dengan tetangganya yang kaya sumber daya alam itu ketika pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi, dipaksa turun dari kekuasaan.

    Xi menolak mengutuk kudeta tersebut dan terus menjual senjata kepada militer. Namun, ia juga tidak mengakui Min Aung Hlaing sebagai kepala negara, dan tidak mengundangnya ke China.

    Tiga tahun kemudian, perang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi, tetapi belum ada tanda-tanda akan berakhir.

    Karena terpaksa bertempur di medan perang baru, militer Myanmar kini telah kehilangan setengah hingga dua pertiga wilayahnya akibat perpecahan oposisi.

    Beijing menemui jalan buntu.

    Mereka “tidak menyukai situasi ini” dan menganggap pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing “tidak kompeten”, kata Horsey.

    “Mereka mendorong pemilu, bukan karena mereka ingin kembali ke pemerintahan yang demokratis, tetapi lebih karena mereka pikir ini adalah jalan kembali.”

    Rezim Myanmar mencurigai Beijing bermain di kedua sisimenjaga kesan mendukung junta sambil terus memelihara hubungan dengan tentara etnis di Negara Bagian Shan.

    Para analis mencatat bahwa banyak kelompok pemberontak menggunakan senjata buatan China.

    Pertempuran terakhir ini juga merupakan kebangkitan kembali dari serangan tahun lalu yang dilancarkan oleh tiga kelompok etnis yang menyebut diri mereka Aliansi Persaudaraan (Brotherhood Alliance).

    Diperkirakan bahwa aliansi tersebut tidak akan bergerak tanpa persetujuan diam-diam dari Beijing

    Rencana yang tertunda

    Keadaan sulit itu terlihat jelas di Ruili dengan banyaknya toko yang tutup. Kota yang dulunya diuntungkan oleh lokasinya di sepanjang perbatasan kini merasakan dampak dari kedekatannya dengan Myanmar.

    Dilanda beberapa karantina wilayah paling ketat di China, bisnis di sini kembali terpukul ketika lalu lintas dan perdagangan lintas batas tak kunjung pulih.

    Mereka juga bergantung pada tenaga kerja dari pihak lain, yang telah berhenti, menurut beberapa agen yang membantu pekerja Burma mencari pekerjaan.

    Mereka mengatakan China telah memperketat pembatasannya dalam mempekerjakan pekerja dari seberang perbatasan, dan telah memulangkan ratusan orang yang disebut bekerja secara ilegal.

    Pemilik sebuah pabrik kecil, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada BBC bahwa deportasi tersebut berarti “bisnisnya berhenti dan tidak ada yang dapat saya ubah”.

    Alun-alun di sebelah pos pemeriksaan penuh dengan pekerja mudatermasuk ibu-ibu dengan bayi merekayang menunggu di tempat teduh.

    Mereka menata dokumen untuk memastikan mereka memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan.

    Mereka yang berhasil diberi izin yang memungkinkan mereka bekerja hingga sepekan atau datang dan pergi antara kedua negara, seperti Li.

    “Saya berharap beberapa orang baik dapat memberi tahu semua pihak untuk berhenti berperang,” kata Li.

    “Jika tidak ada seorang pun di dunia yang berbicara demi kami, itu sungguh tragis.”

    Ia mengatakan bahwa ia sering diyakinkan oleh orang-orang di sekitarnya bahwa pertempuran tidak akan terjadi di dekat China. Namun, ia tidak yakin: “Tidak seorang pun dapat memprediksi masa depan.”

    Untuk saat ini, Ruili adalah pilihan yang lebih aman baginya dan Zin Aung. Mereka memahami bahwa masa depan mereka ada di tangan orang China.

    Orang-orang China di perbatasan, menyadari betul hal ini.

    “Negara Anda sedang berperang,” kata seorang turis China kepada seorang penjual batu giok Myanmar yang sedang menawar di pasar.

    “Ambil saja apa yang saya berikan.”

    Lihat juga Video ‘Junta Myanmar Terbitkan Aturan Pria-Wanita Muda Wajib Militer 2 Tahun’:

    (ita/ita)

  • Paus Fransiskus Minta Rezim Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

    Paus Fransiskus Minta Rezim Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

    Jakarta –

    Paus Fransiskus menyerukan pembebasan mantan pemimpin Myanmar dan penerima Nobel Perdamaian yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Vatikan juga menawarkan suaka untuk anak lelaki Aung San Suu Kyi. “Vatikan adalah tempat yang aman,” kata Paus dalam percakapannya baru-baru ini dengan komunitas Jesuit di Asia.

    “Saya meminta pembebasan Aung San Suu Kyi dan siap menerima putranya di Roma. Saya menawarkan perlindungan di Vatikan dan akan menerimanya di wilayah kami,” katanya dalam percakapan pribadi selama tur 12 hari di Asia Tenggara baru-baru ini. Paus Fransiskus antara lain berkunjung ke Masjid Istiqlal di Jakarta.

    Aung San Suu Kyi telah ditahan oleh militer sejak pemerintahannya digulingkan dalam kudeta tahun 2021. Tidak jelas di mana wanita berusia 78 tahun yang sangat populer itu ditahan atau apakah dia diizinkan menerima pengunjung. Paus Fransiskus yang sekarang berusia 87 tahun pernah mengunjungi Myanmar pada Desember 2017.

    Dipenjara total selama 27 tahun

    Harian Italia Corriere della Sera menerbitkan kabar itu hari Selasa (24/9) dalam sebuah artikel yang ditulis Pastor Antonio Spadaro, seorang imam Jesuit yang berbasis di Roma yang menghadiri pertemuan tersebut dan menulis tentang pertemuan itu dengan izin Paus.

    “Masa depan (Myanmar) harus berupa perdamaian, berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak semua orang, penghormatan terhadap tatanan demokrasi yang memungkinkan setiap orang berkontribusi demi kebaikan bersama,” kata Paus Fransiskus seperti dikutip Spadaro.

    Aung San Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar Aung San, yang mengenyam pendidikan di Inggris dan telah dipenjara di Myanmar selama total 27 tahun. Dia dipenjara dengan berbagai tuduhan, mulai dari pengkhianatan dan penyuapan hingga pelanggaran undang-undang telekomunikasi dan manajemen bencana, namun ia membantahnya.

    Para pendukungnya mengatakan, kasus-kasus yang dituduhkan tersebut bermotif politik untuk menjauhkannya dari publik, dan meredam kekuatan pro-demokrasi. Rezim militer di Myanmar bersikukuh bahwa Aung San Suu Kyi telah menjalani proses pengadilan seperti yang semestinya.

    Myanmar di tengah ‘perang saudara’

    Setelah satu dekade demokrasi dan reformasi ekonomi yang tentatif, Myanmar kini terjebak dalam “perang saudara”, antara gerakan perlawanan bersenjata yang bersekutu dengan separatis etnis minoritas, dan militer yang telah kehilangan kendali di sebagian besar wilayah negara itu.

    PBB pekan lalu melaporkan, pemerintah militer di Myanmar telah meningkatkan aksi pembunuhan dan penangkapan dalam upaya untuk membungkam lawan politik mereka ,dalam konflik yang terus meningkat. Tetapi militer Myanmar berkilah, mereka memerangi “teroris” yang bertekad menghancurkan negara itu.

    hp/as (reuters, afp)

    (ita/ita)

  • Warga Sebut Militer Myanmar Lakukan Pembunuhan Massal

    Warga Sebut Militer Myanmar Lakukan Pembunuhan Massal

    Jakarta –

    Laporan soal aksi tentara Junta militer melakukan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang warga sipil di Myanmar telah didukung oleh wawancara dengan seorang administrator lokal dan satu orang laki-laki yang selamat dari pembunuhan tersebut.

    Dilaporkan oleh kantor berita independen, kejadian pertumpahan darah tersebut terjadi pada Sabtu (11/05) di desa Let Htoke Taw di Kota Myinmu, Sagaing. Insiden ini merupakan yang terbaru dari tiga kasus pembunuhan massal dalam beberapa hari terakhir pada perang saudara yang mengenaskan di Myanmar.

    Tim Associated Press (AP) sampai saat ini masih belum bisa memverifikasi secara independen soal rincian kejadian, dan pemerintah juga masih belum menanggapi permintaan pernyataan terkait hal ini. Pemerintah militer telah membantah tuduhan-tuduhan sebelumnya soal serangan terhadap warga sipil dan dalam beberapa kasus justru menyalahkan pasukan pemberontak.

    Sejak Februari 2021, Myanmar sendiri telah terperosok ke dalam kekerasan sejak perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi yang memicu protes damai di seluruh negeri hingga terjadinya penindasan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan yang mematikan. Penindasan dengan kekerasan tersebut memicu perlawanan bersenjata yang meluas hingga mencapai intensitas perang saudara.

    Kemudian, dua pembunuhan massal lainnya baru-baru ini melibatkan setidaknya 15 orang kelompok perlawanan, termasuk warga sipil, yang terbunuh dalam sebuah serangan udara saat mengadakan pertemuan di sebuah biara di wilayah Magway. Serta, 32 orang terbunuh pada hari yang sama dalam situasi yang masih belum jelas, dalam pertempuran di Mandalay, yang berlokasi di bagian tengah Myanmar.

    Kemudian, tiga puluh orang, termasuk laki-laki berusia 17 tahun, dua orang dan tiga tukang kayu dari sebuah desa di dekatnya, dilaporkan tewas pada Sabtu (11/05) dalam sebuah serangan oleh tentara di Let Htoke Taw. Hal ini disampaikan oleh petugas administrator lokal yang setiap kepada Pemerintah Persatuan Nasional dan berhasil melarikan diri dari desa tersebut.

    Pemerintah Persatuan Nasional, yang merupakan kelompok oposisi utama di Myanmar, beroperasi sebagai pemerintah bayangan dan mengklaim legitimasi yang lebih besar ketimbang militer yang berkuasa.

    Kesaksian warga

    Seorang penduduk desa Let Htoke Taw bersaksi pada Senin (13/05) mengatakan kalau penduduk yang panik berusaha melarikan diri ketika para tentara yang datang dan menembakkan senjata mereka menyerang setelah pukul 5 pagi. Para warga tidak sempat melarikan diri dari desa tersebut, tapi mereka bersembunyi di tempat aman di bangunan utama Vihara Buddha.

    Penduduk desa lain berusia 32 tahun yang juga tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan, bersaksi soal istri dan dua anaknya serta anggota keluarga lainnya bersembunyi di vihara. Akan tetapi, mereka ditawan di bangunan utama oleh para tentara bersama dengan 100 penduduk desa lainnya.

    Dia mengatakan kalau dirinya dan 30 orang lainnya dibawa ke luar oleh para tentara dan dipaksa untuk duduk berbaris di tanah sambil diinterogasi dengan pertanyaan tentang pemimpin perlawanan lokal dan lokasi markasnya.

    Meskipun dipukuli, penduduk di barisan depan menyangkal mengetahui informasi tersebut, sehingga para tentara mulai menembaki mereka. Mulanya penembakan dilakukan satu per satu, kemudian secara massal. Demikian kesaksian salah satu warga yang selamat.

    Penduduk desa ini mengatakan bahwa dia terjatuh ke tanah usai seorang laki-laki di sebelahnya ditembak beberapa kali hingga berakhir di pangkuannya. Dia mengaku mendengar suara tembakan dari beberapa senjata, dan seorang kapten memerintahkan anak buahnya untuk menembaki korban hingga tewas.

    Ada 24 orang tewas di tempat kejadian, dan sembilan orang tewas di tempat lain di desa itu, ujar dia. Foto-foto yang diberikan kepada AP menunjukkan sejumlah mayat korban, di antaranya terlihat memiliki sejumlah luka dan disusun dalam dua setengah baris.

    Seorang korban yang selamat mengakui bahwa dia sempat berpura-pura mati selama setengah jam sampai tentara meninggalkan lokasi tersebut.

    mh/rs (AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Junta Myanmar Pindahkan Suu Kyi ke Tahanan Rumah

    Junta Myanmar Pindahkan Suu Kyi ke Tahanan Rumah

    Jakarta –

    Junta Myanmar telah memindahkan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi yang mendekam di penjara ke tahanan rumah.

    Peraih Nobel berusia 78 tahun itu tengah menjalani hukuman 27 tahun penjara karena sejumlah dakwaan pidana, mulai dari korupsi hingga pelanggaran aturan COVID-19.

    Suu Kyi tak terlihat di depan umum sejak militer menahannya saat mereka merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, dan dia dilaporkan menderita masalah kesehatan.

    Sumber militer yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada AFP, Rabu (17/4/2024), Suu Kyi dan mantan presiden Win Myint telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

    Junta juga mengumumkan pada hari Rabu bahwa 3.300 tahanan akan dibebaskan sebagai bagian dari amnesti rutin untuk memperingati festival tahun baru negara tersebut.

    Belum jelas apakah tindakan penahanan rumah Suu Kyi bersifat sementara atau merupakan pengurangan resmi hukumannya.

    Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun mengatakan cuaca panas telah mendorong pihak berwenang mengambil tindakan untuk melindungi para tahanan yang rentan.

    Media lokal melaporkan bahwa selama persidangan yang berlangsung berbulan-bulan, Suu Kyi menderita pusing, muntah-muntah, dan kadang-kadang tidak bisa makan karena infeksi gigi.

    Putranya, Kim Aris, mengatakan kepada AFP pada bulan Februari lalu, bahwa Suu Kyi masih ditahan di kompleks yang dibangun khusus di ibu kota yang dibangun militer, Naypyidaw.

    Kompleks tersebut tidak memiliki AC di tengah panas terik dan sel-sel beton bocor selama musim hujan, menurut ekonom Australia, Sean Turnell, mantan penasihat pemerintah Suu Kyi yang ditahan di sana selama berbulan-bulan.

    Suu Kyi sebelumnya telah menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah di rumah keluarganya di tepi danau era kolonial di pusat komersial Yangon, setelah ia menjadi terkenal selama demonstrasi besar-besaran menentang junta pada tahun 1988.

    Junta Myanmar mengatakan bahwa amnesti tahanan pada hari Rabu mencakup 13 warga negara Indonesia dan 15 warga Sri Lanka yang akan dideportasi. Tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya seperenam, kata junta dalam sebuah pernyataan, kecuali bagi mereka yang dihukum karena pelanggaran serius, termasuk tuduhan pembunuhan, terorisme dan narkoba.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Jakarta –

    Junta militer Myanmar memberlakukan wajib militer bagi anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, demikian laporan media pemerintah pada akhir pekan lalu.

    Semua laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun, sementara para spesialis seperti dokter yang berusia hingga 45 tahun akan dipanggil untuk menjalani wajib militer hingga tiga tahun.

    Selama keadaan darurat yang berlaku di Myanmar sejak 2021, sesaat setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, seluruh periode wajib militer ini dapat diperpanjang hingga lima tahun, lapor media pemerintah pada hari Sabtu (10/02).

    “Tugas untuk menjaga dan membela negara tidak hanya untuk para tentara, tetapi juga untuk semua warga negara. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh rakyat untuk dengan bangga mengikuti aturan wajib militer ini,” kata juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, dalam sebuah kutipan audio. Dia menyebut langkah baru ini “penting karena situasi yang terjadi di negara kita.”

    Orang-orang yang menolak aturan wajib militer ini akan menghadapi hukuman penjara yang sesuai dengan masa tugas mereka di militer.

    Pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (10/01) itu hanya memberikan rincian informasi terbatas. Namun, Kementerian Pertahanan akan segera “mengeluarkan peraturan, prosedur, perintah pengumuman, pemberitahuan, dan instruksi yang diperlukan.”

    Meskipun aturan wajib militer secara nominal telah ada di Myanmar sejak tahun 2010, hingga saat ini masih belum diberlakukan.

    Kelompok etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi saling bekerja sama

    Aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi yang disebut “Pasukan Pertahanan Rakyat”, telah lama bergabung sejak junta Myanmar mengkudeta negara itu. Pada bulan Oktober tahun lalu, aliansi itu telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Tatmadaw, sebutan untuk junta militer, yang menyebabkan kerugian besar dalam jumlah personel dan kekuasaan wilayah.

    Upaya terbaru untuk menengahi gencatan senjata ternyata tidak berhasil.

    Terjadi serangan balasan yang bermula di negara bagian Shan, yang hampir tidak pernah dikuasai oleh pemerintah pusat Myanmar selama beberapa dekade, yang merupakan pintu gerbang timur Myanmar menuju negara tetangga, Cina.

    Pemerintah Myanmar di pengasingan mengatakan bahwa kebijakan pertahanan negara di masa depan harus disatukan sehingga akan lebih baik posisinya bagi para pejuang etnis minoritas yang pernah menuntut kemerdekaan atau otonomi bagi daerah mereka.

    Tatmadaw justru sedang berjuang untuk merekrut tentara dan dikabarkan telah memaksa beberapa personel nontempur untuk berada di garis depan.

    Junta tarik mundur pasukan di perbatasan dengan Bangladesh

    Kesulitan yang dihadapi oleh junta militer di medan perang menjadi sangat terlihat di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh pada awal pekan ini.

    Pasukan pemberontak mengambil alih sebuah pos penjagaan perbatasan, memaksa lebih dari 300 personel militer dan keamanan yang banyak di antaranya terluka, harus melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh untuk mencari perlindungan.

    Ini merupakan yang pertama kali bagi pasukan pemerintah Myanmar untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan seperti itu, selama konflik berlangsung.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Muslim Rohingya yang merupakan sebagian besar penduduk negara bagian Rakhine di negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang telah melakukan segala upaya untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan itu demi menghindar dari pasukan keamanan Myanmar.

    Di tengah bentrokan di perbatasan dengan Bangladesh itu, India juga mengumumkan pada tanggal 8 Februari bahwa pihaknya telah membatalkan perjanjian pergerakan bebas dengan Myanmar.

    Langkah itu dilakukan India “untuk memastikan keamanan internal negara dan untuk mempertahankan struktur demografis Negara Bagian Timur Laut India, yang berbatasan dengan Myanmar,” kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah di media sosialnya.

    Shah menambahkan bahwa meskipun proses pembatalan perjanjian ini akan memakan waktu, kementeriannya juga telah merekomendasikan penangguhan perjanjian ini untuk sementara waktu.

    kp/ha (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Konvoi Kendaraan Diplomat RI di Myanmar Diserang Kelompok Bersenjata!

    Konvoi Kendaraan Diplomat RI di Myanmar Diserang Kelompok Bersenjata!

    Jakarta –

    Konvoi kendaraan para diplomat, termasuk dari kedutaan Indonesia, yang melakukan perjalanan di Myanmar telah diserang sebuah kelompok bersenjata tak dikenal.

    Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (8/5/2023), seorang diplomat asing yang berbasis di Yangon, Myanmar mengatakan bahwa pada hari Minggu (7/5), sebuah konvoi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan di kota Taunggyi di Negara Bagian Shan, Myanmar timur, diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal.

    “Sebuah konvoi dengan beberapa diplomat diserang kemarin pagi,” kata sumber itu pada Senin (8/5).

    Konvoi kendaraan tersebut membawa para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kedutaan Besar Singapura serta pejabat-pejabat yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari ASEAN. Disebutkan bahwa tidak ada korban yang dilaporkan dalam serangan itu.

    Seorang pejabat senior militer Myanmar yang tidak mau disebutkan namanya mengkonfirmasi kepada AFP bahwa sebuah konvoi telah ditembaki.

    Secara terpisah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya baku tembak ketika para pejabat dan diplomat tengah melakukan perjalanan untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

    “Sangat disesalkan bahwa di tengah perjalanan mereka, terjadi baku tembak,” ujar Jokowi tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Para pemimpin Asia Tenggara minggu ini akan bertemu di Indonesia untuk pertemuan puncak yang diperkirakan akan didominasi oleh krisis Myanmar.

    (ita/ita)