Xcloud.id

Tag: Aung San Suu Kyi

  • Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Jakarta –

    Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

    Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

    “Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

    Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

    Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

    Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

    “Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

    Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

    Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

    Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

    Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

    Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

    Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

    “Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

    Dukungan Cina versus kecaman Barat

    Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

    Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

    “Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (ita/ita)

  • Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

    Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

    Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

    “Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

    Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

    Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

    Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

    Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

    “Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

    Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

    Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

    Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

    Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

    Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

    Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

    Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump tengah menimbang sejumlah proposal kontroversial yang dapat secara drastis mengubah arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, dengan tujuan akhir mengalihkan pasokan mineral tanah jarang dari negara tersebut agar tak lagi mengalir ke China.

    Empat sumber yang mengetahui langsung jalannya diskusi internal Gedung Putih mengatakan kepada Reuters proposal-proposal tersebut mencakup kemungkinan negosiasi damai antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Kachin Independence Army (KIA), maupun opsi sebaliknya: menjalin kerja sama langsung dengan KIA sambil tetap menjauhi junta.

    Belum ada keputusan yang diambil, dan para ahli menekankan bahwa tantangan logistik akan sangat besar. Namun jika usulan-usulan ini dijalankan, Washington bisa saja menjalin kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini menguasai sebagian besar cadangan tanah jarang berat Myanmar.

    “Diskusi ini masih pada tahap awal dan bersifat eksploratif,” ungkap seorang pejabat senior pemerintahan Trump.

    Ia menambahkan bahwa “para pejabat menghadiri pertemuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas bisnis Amerika dan untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan AS sebesar US$579 juta dolar dengan Myanmar”.

    Tanah jarang adalah kelompok 17 logam yang digunakan untuk memproduksi magnet berdaya tinggi yang vital bagi berbagai aplikasi teknologi canggih. Tanah jarang secara khusus sangat penting untuk industri pertahanan, digunakan dalam pembuatan jet tempur dan senjata berteknologi tinggi.

    AS saat ini hanya memproduksi dalam jumlah sangat kecil dan sangat bergantung pada impor. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), China mengendalikan hampir 90% kapasitas pengolahan global.

    Dalam salah satu pertemuan tertutup pada 17 Juli lalu di kantor Wakil Presiden JD Vance, sejumlah ide disampaikan, termasuk oleh Adam Castillo, mantan ketua Kadin AS di Myanmar yang kini menjalankan perusahaan keamanan di negara tersebut. Pertemuan itu juga dihadiri oleh penasihat Vance untuk urusan Asia dan perdagangan, meski Vance sendiri tidak hadir.

    Castillo mengusulkan agar AS meniru pendekatan China dengan menjadi penengah antara militer Myanmar dan KIA untuk membentuk kesepakatan otonomi bilateral. Menurutnya, kelompok bersenjata etnis seperti KIA sudah muak dieksploitasi China dan ingin menjalin kerja sama dengan AS.

    “KIA tahu mereka punya komoditas yang strategis dan ingin diversifikasi,” kata Castillo kepada Reuters. “Kita bisa memanfaatkan keinginan itu untuk mengurangi ketergantungan global pada China.”

    Tambang-tambang di wilayah Kachin Myanmar merupakan penghasil utama tanah jarang yang selama ini diekspor ke China untuk diolah. Castillo juga menyarankan agar AS menjalin kerja sama pemrosesan sumber daya ini dengan mitra-mitra dalam kelompok Quad – India, Jepang, dan Australia.

    Kementerian Pertambangan India tak merespons permintaan komentar, tetapi seorang pejabat pemerintah India mengatakan belum mengetahui apakah rencana seperti itu telah dikomunikasikan ke New Delhi. Ia menambahkan bahwa “bahkan jika rencana itu disepakati, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur pemrosesan yang diperlukan.”

    Proposal lainnya disampaikan oleh Sean Turnell, ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi. Ia mengusulkan agar pemerintahan Trump tetap berkomitmen mendukung kekuatan demokratis di Myanmar.

    Turnell mengatakan kepada Reuters bahwa ia telah bertemu dengan pejabat di Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Kongres.

    “Salah satu usulan kami adalah AS dapat mengakses tanah jarang melalui KIA, dan itu bisa menjadi win-win untuk mendukung oposisi Myanmar sekaligus mengurangi ketergantungan dari China,” ujarnya.

    Diskusi informal dengan KIA disebut telah berlangsung beberapa bulan terakhir, meski tidak pernah diumumkan secara publik. Seorang sumber di industri tanah jarang mengatakan bahwa pejabat AS mulai menjalin komunikasi sekitar tiga bulan lalu, setelah KIA mengambil alih kawasan tambang Chipwe-Pangwa.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa rencana ambisius ini akan sangat sulit diwujudkan. Bertil Lintner, penulis dan pengamat lama isu Myanmar, menyebut rencana AS untuk menarik pasokan rare earth dari Myanmar ke India “sangat tidak masuk akal” karena medan geografis yang ekstrem.

    “Semua tambang itu berada dekat perbatasan Cina, dan kalau ingin mengangkutnya ke India, hanya ada satu jalan dan China pasti akan menghalanginya,” kata Lintner.

    Meski begitu, junta Myanmar sendiri tampaknya mulai melunak terhadap Washington. Ketika Trump mengancam tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS awal bulan ini, ancaman tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan langsung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

    Sebagai respons, pemimpin junta itu memuji kepemimpinan Trump dan menyatakan kesiapannya mengirim tim negosiasi ke Washington. Ia juga meminta tarif diturunkan dan sanksi dicabut.

    Namun, pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa pencabutan sebagian sanksi pekan lalu terhadap sejumlah sekutu junta “tidak ada kaitannya” dengan surat Min Aung Hlaing. Pemerintahan Trump, menurut sumber, masih meninjau ulang keseluruhan kebijakan AS terhadap Myanmar sejak pelantikan Trump pada Januari lalu, dan belum membuat keputusan akhir apakah akan menjalin kerja sama dengan junta atau tetap fokus pada KIA dan oposisi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Saudara Menggila di Dekat RI, Rumah Ibadah Hancur Lebur

    Perang Saudara Menggila di Dekat RI, Rumah Ibadah Hancur Lebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang saudara di Myanmar antara junta militer yang berkuasa dan kelompok perlawanan pro-demokrasi masih terus berlangsung. 

    Terbaru, junta militer membombardir rumah ibadah atau biara di desa Lintalu, wilayah Sagaing, Myanmar, pada Jumat (11/7) dinihari waktu setempat, melalui serangan udara.

    Hal ini diungkap Kepala Administrasi Rakyat Distrik Sagaing, Hlaing Bwa, yang merupakan kelompok pro-demokrasi di wilayah tersebut.

    Saksi mata mengatakan setidaknya 23 orang tewas, termasuk di antaranya 4 anak-anak, dalam insiden tersebut, dikutip dari Reuters, Sabtu (12/7/2025).

    Juru bicara junta militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

    Hlaing Bwa mengatakan rumah ibadah yang diserang menampung sekitar 200 orang yang mengungsi akibat pertempuran antara tentara dan pasukan pro-demokrasi di wilayah sekitar. 

    Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional sipil paralel, yang melacak serangan udara, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Myanmar dilanda konflik berkepanjangan sejak militer menekan protes terhadap kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

    Beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter melanda Sagaing pada 28 Maret 2025, pemerintah mengumumkan gencatan senjata sementara untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu membangun kembali wilayah tersebut, menyusul langkah serupa dari kelompok anti-junta bersenjata.

    Namun, militer terus melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, termasuk wilayah-wilayah yang telah hancur akibat gempa, yang menewaskan hampir 3.700 orang.

    Pada Mei 2025, NUG menuduh junta militer menewaskan sedikitnya 17 siswa dalam serangan udara yang menghantam sebuah sekolah di kota Depayin, juga di Sagaing dan dekat dengan episentrum gempa.

    Phoee Kaine, seorang warga Lintalu yang tinggal di dekat biara tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa selain 23 korban tewas yang dikonfirmasi, banyak lagi yang terluka dalam serangan tersebut.

    “Kami sedang mengevakuasi pasien yang membutuhkan perawatan medis segera sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan bantuan yang sedang kami lakukan,” kata Phoe Kaine.

    Namun, militer terus melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, termasuk wilayah-wilayah yang telah hancur akibat gempa, yang menewaskan hampir 3.700 orang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Jakarta –

    Pemimpin junta militer Myanmar memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memintanya untuk mencabut sanksi-sanksi. Ini disampaikan Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Jumat (11/7) setelah surat tarif impor dari Trump, yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militernya.

    Diketahui bahwa militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

    Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin junta dan lainnya karena menggunakan “kekerasan dan teror untuk menindas” rakyat Myanmar dan “meniadakan hak mereka untuk bebas memilih pemimpin mereka sendiri”.

    Para diplomat AS tidak secara resmi terlibat dengan junta militer. Namun, Trump mengirim surat kepada Min Aung Hlaing secara langsung pada hari Senin lalu, yang memberi tahunya bahwa AS akan mengenakan tarif 40 persen mulai 1 Agustus, turun dari ancaman tarif 44 persen sebelumnya.

    “Ini tentu saja indikasi publik pertama yang saya lihat tentang pengakuan AS terhadap MAH (Min Aung Hlaing) dan junta,” kata Richard Horsey dari International Crisis Group.

    Komunikasi pribadi apa pun sebelumnya “hampir pasti bukan dari Trump tentunya”, ujarnya kepada AFP.

    Min Aung Hlaing menanggapi surat tarif Trump dengan menulis surat yang dirilis dalam bahasa Myanmar dan Inggris oleh tim informasi junta pada hari Jumat (11/7).

    Di dalam surat itu, ia menyatakan “penghargaan yang tulus” atas surat Trump dan memuji “kepemimpinan kuat presiden AS tersebut dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional”.

    Ia berusaha membenarkan perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan: “Serupa dengan tantangan yang Anda hadapi selama pemilu Amerika Serikat tahun 2020, Myanmar juga mengalami kecurangan pemilu yang besar dan penyimpangan yang signifikan.”

    Media-media yang didanai pemerintah AS, Voice of America maupun Radio Free Asia telah menutup operasi mereka yang berbahasa Myanmar sejak pemerintahan Trump memotong pendanaan mereka.

    Min Aung Hlaing mengatakan ia “sangat menghargai” langkah Trump tersebut.

    Min Aung Hlaing pun meminta Trump untuk “mempertimbangkan kembali pelonggaran dan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Myanmar”, dan mengupayakan tarif sebesar 10-20 persen.

    Ia berterima kasih kepada Trump atas “undangan yang menggembirakan untuk terus berpartisipasi dalam perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia berinisial AP divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar setelah dituduh memasuki wilayah tersebut secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.

    Sejak awal penangkapan pada 20 Desember 2024, sambung Judha, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan.

    Selain itu, memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar,” ujar Judha dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (01/07).

    Getty Images/Somrerk KosolwitthayanantSejumlah anggota Organisasi Pertahanan Nasional Karen dipotret Mei 2022 di perbatasan Thailand-Myanmar. Kelompok ini dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah junta militer Myanmar.

    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitasi permohonan pengampunan dari pihak keluarga.

    Siapa AP?

    Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, menyebut seorang warga negara Indonesia diduga ditahan di Myanmar karena mendanai kelompok pemberontak di negara itu.

    Dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, dia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

    “Terkait dengan warga negara kita di Myanmar, ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan [Direktur Perlindungan WNI Kemlu] Pak Judha Nugraha, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi,” papar Abraham dalam rapat, Senin (30/06).

    Dia juga bilang WNI yang ditahan itu merupakan anak muda berusia 33 tahun dan disebut sebagai pembuat konten di media sosial.

    Abraham berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memulangkan orang tersebut.

    “Bisa diberikan amnesti atau dideportasi, karena dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar.”

    “Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu, dia hanya selebrgam suka bikin konten, alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia.”

    Ketika ditanya soal penangkapan AP, juru bicara militer Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun, mengaku dirinya tidak mengetahuinya.

    Menurut sumber BBC Burma yang menolak identitasnya diungkap atas alasan keamanan, AP datang ke Myanmar untuk menghadiri pernikahan temannya.

    “Dia menunjukkan foto-foto bersama anggota KNU di pernikahan tersebut. Rupanya ada orang di situ menginformasikan hal itu ke aparat Myanmar yang berujung pada penangkapannya,” kata sumber BBC Burma.

    KNU adalah Karen National Union (Persatuan Nasional Karen), salah satu kelompok etnis yang menandatangani kesepakatan dengan militer Myanmar sebelum kudeta pada 2021 lalu.

    Sejak kudeta, KNU berseberangan dengan militer Myanmar. Bahkan, sayap bersenjata KNU bernama KNLA dan KNDO melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar. KNU juga turut membantu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap bersenjata pemerintahan sipil Myanmar (NUG) yang digulingkan militer.

    Apa yang terjadi di Myanmar?

    Myanmar jatuh dalam perang saudara sejak berada di bawah kekuasaan militer.

    Setelah beberapa dekade dikuasai pemerintah junta dan mengalami penindasan brutal, kelompok-kelompok etnik bersama dengan pasukan pemberontak melakukan perlawanan yang membuat kekuasaan junta melemah.

    Dua pertiga negara bagian telah jatuh ke tangan gerakan perlawanan.

    Perang saudara tersebut juga memakan korban jiwa.

    Sejak kudeta militer pada 2021, konflik telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk anak-anak.

    Kudeta itu memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil. Ribuan orang turun ke jalan setiap hari menuntut pemerintahan sipil kembali memerintah negara.

    Aksi yang mulanya dianggap sebagai aksi pembangkangan sipil segera berkembang menjadi pemberontakan yang meluas dan melibatkan kelompok pro-demokrasi serta pemberontak etnisyang akhirnya memicu perang saudara.

    Empat tahun kemudian, pertempuran sengit terus berlanjut antara militer di satu sisi, serta kelompok etnis dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain.

    Junta militer yang telah mengalami kekalahan terus-menerus nan memalukan serta kehilangan sebagian besar wilayah, semakin mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

    Ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter mengguncang Myanmar pada April lalu, pemerintahan junta terus melancarkan serangan udara ke beberapa negara yang menyasar kelompok pemberontak.

    ‘Ada ribuan kelompok bersenjata di Myanmar’

    Konflik yang pecah di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 sangat kompleks, menurut riset lembaga pemantau Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Pada 1 Februari 2021, militer menjatuhkan pemerintahan pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi, sebuah partai yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi.

    Menurut riset ACLED, setidaknya terdapat 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar.

    “Mayoritas kelompok itu dibentuk oleh kelompok penentang kudeta yang tidak mau lagi melakukan perlawanan secara damai untuk menentang dugaan penahanan sistematis, kekerasan, dan pembunuhan terhadap warga yang berdemonstrasi,” demikian catatan ACLED dalam riset mereka.

    Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Indonesia tentang kelompok bersenjata yang dikunjungi oleh AP.

    Sejumlah kelompok bersenjata yang selama ini diketahui publik karena aksi mereka terhadap junta militer Myanmar, antara lain Arakan Army, Arakan Liberation Army, Chin National Army, Three Brotherhood Alliance, Kachin Independence Army, Karen National Liberation Army, dan Ta’ang National Liberation Army.

    Merujuk investigasi BBC, saat ini pemerintah militer Myanmar hanya menguasai 21 persen wilayah negara itu, sementara “kelompok pemberontak” dan tentara etnis menguasai 42 persen.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ramal Ada Gempa Dahsyat di Myanmar, TikToker Ditangkap

    Ramal Ada Gempa Dahsyat di Myanmar, TikToker Ditangkap

    Jakarta –

    Pihak berwenang Myanmar menangkap seorang TikToker yang kontennya mengenai ramalan. Ia menyebarkan kepanikan dengan meramalkan akan ada gempa bumi kuat lainnya setelah gempa bulan lalu melanda negara itu.

    John Moe The, yang memiliki lebih dari 300.000 pengikut TikTok, meramalkan pada tanggal 9 April silam, bahwa gempa Bumi sangat kuat akan melanda setiap kota di Myanmar dalam waktu 12 hari.

    “Orang-orang tidak boleh tinggal di gedung-gedung tinggi pada siang hari. Bawa barang-barang penting bersamamu dan larilah dari gedung-gedung selama guncangan.”” katanya di video yang telah ditonton 3,3 juta kali.

    Gempa Bumi bulan lalu di Myanmar menurut PBB menewaskan lebih dari 3.700 orang dan mengakibatkan 60.000 orang tinggal di perkemahan. Banyak yang terlalu takut untuk kembali ke rumah karena gempa susulan terus berlanjut.

    John Moe The yang berusia 21 tahun ditangkap dalam penggerebekan pagi hari di rumahnya di kota Monywa. “Kami mendapat informasi tentang berita palsu yang disebarkan melalui akun TikTok bahwa gempa Bumi dahsyat akan terjadi,” kata pihak pemerintah.

    “Tindakan akan diambil secara efektif terhadapnya sesuai hukum. Demikian pula, kami juga akan mengambil tindakan efektif terhadap mereka yang menulis atau menyebarkan atau membagikan berita palsu,” tambah mereka yang dikutip detikINET dari CBS.

    Seorang warga mengatakan tidak mempercayai TikTok itu, tapi banyak tetangganya yang mempercayainya. Padahal para ahli mengatakan gempa Bumi tidak mungkin diprediksi karena kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam bencana tersebut.

    Akun TikTok John Moe rutin mengeluarkan prediksi dengan latar belakang kosmos yang berputar-putar mirip astrologi. Ramalannya yang lain termasuk bencana cuaca, pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang digulingkan dalam kudeta negara itu tahun 2021, dan serangan udara Amerika di tanah Myanmar.

    (fyk/agt)

  • Pemimpin Junta Myanmar Kunker Langka ke Luar Negeri Saat Krisis Akibat Gempa

    Pemimpin Junta Myanmar Kunker Langka ke Luar Negeri Saat Krisis Akibat Gempa

    Bangkok –

    Pemimpin junta militer Myanmar mengunjungi di Thailand untuk menghadiri pertemuan puncak organisasi regional. Ini merupakan perjalanan internasional yang langka saat negaranya sedang berupaya pulih dari gempa bumi dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

    Dilansir Associated Press, Sabtu (5/4/2025), Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah dijauhi oleh sebagian besar negara Barat karena menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis serta melakukan penindasan brutal.

    Min tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN sejak tentara merebut kekuasaan di Myanmar pada Februari 2021 dan mulai menekan oposisi dengan kekerasan. Min menjadi salah satu dari beberapa pemimpin regional yang mengunjungi Bangkok untuk menghadiri pertemuan puncak 3 hari negara-negara di wilayah Teluk Benggala sejak Kamis (3/4).

    Ini adalah kunjungan pertama Min Aung Hlaing ke negara selain pendukung dan penyokong utama pemerintahannya seperti China, Rusia, dan Belarusia sejak dia menghadiri pertemuan regional di Indonesia pada tahun 2021. Dia disambut saat tiba di bandara oleh Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn dan kemudian menghadiri jamuan makan malam resmi untuk para pemimpin Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi Sektoral atau BIMSTEC yang beranggotakan tujuh negara, yakni Thailand, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, dan Sri Lanka.

    Pertemuan itu terjadi saat petugas dan rakyat Myanmar masih berjuang mencari korban di reruntuhan yang disebabkan gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 yang terjadi Jumat (28/3). Gempa itu telah merobohkan ribuan bangunan, merobohkan jembatan, dan membuat jalan tertekuk.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 3.085 orang dengan lebih dari 4.700 orang terluka dan lebih dari 300 orang hilang. Kondisi akibat gempa telah memperburuk krisis kemanusiaan akibat perang saudara Myanmar.

    Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan anggota BIMSTEC membahas manajemen bencana selama pertemuan tingkat menteri. Thailand menunda pertemuan dari tahun lalu setelah Perdana Menteri saat itu Srettha Thavisin tiba-tiba dicopot dari jabatannya oleh pengadilan.

    Kunjungan Jenderal Min itu pun menuai kecaman serta kritik dari lawan-lawannya. Pemerintah Persatuan Nasional bayangan atau NUG yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan militer telah mengutuk keras penyertaan Min Aung Hlaing di pertemuan puncak tersebut. Min dianggap tidak memiliki legitimasi untuk mewakili Myanmar.

    NUG mendesak BIMSTEC untuk segera mencabut partisipasi junta militer dalam pertemuan puncak dan pertemuan terkait. Kelompok aktivis Justice for Myanmar mengatakan undangan bagi Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan tersebut melegitimasi dan menguatkan junta militer yang telah ditentang oleh rakyat Myanmar.

    Kementerian Luar Negeri Thailand membantah undangan tersebut telah mencoreng reputasi Thailand.

    “Saya pikir yang sebaliknya akan terjadi jika kita tidak mematuhi apa yang tertulis dalam piagam dan yang tercantum dalam piagam tersebut menyatakan bahwa Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengundang para pemimpin dari semua pemimpin BIMSTEC,” kata juru bicara Kemlu Thailand Nikorndej Balankura.

    Di antara para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan puncak tersebut adalah Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintah Bangladesh, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Update Gempa di Myanmar: Korban Tewas Capai 3.145 Jiwa – Halaman all

    Update Gempa di Myanmar: Korban Tewas Capai 3.145 Jiwa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jumlah korban tewas akibat gempa yang melanda Myanmar pada 28 Maret 2025 lalu kini meningkat menjadi 3.145 terhitung pada Kamis (4/4/2025) waktu setempat.

    Dikutip dari Associated Press, angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari tim pencarian dan penyelamatan yang terus menemukan lebih banyak jenazah, ungkap pihak Junta Militer Myanmar.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, pusat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut berada di dekat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. 

    Gempa ini menyebabkan ribuan bangunan runtuh, jalan melengkung, dan jembatan hancur di berbagai wilayah.

    Sementara itu, lembaga kemanusiaan berupaya keras memberikan perawatan medis dan tempat tinggal bagi para penyintas.

    Menteri Informasi Myanmar,  Maung Maung Ohn juga mengumumkan dalam pertemuan di ibu kota, Naypyitaw, bahwa 4.589 orang terluka dan 221 lainnya hilang, 

    Laporan televisi negara Myanmar, MRTV, memperkirakan angka tersebut bisa saja terus bertambah.

    Hal ini terjadi dikarenakan sejumlah laporan dari pihak media lokal menyatakan angka korban jauh lebih tinggi daripada data resmi. 

    Dengan jaringan telekomunikasi terputus dan banyak daerah sulit dijangkau, jumlah korban diperkirakan juga akan melonjak seiring masuknya informasi baru.

    Laporan yang dirilis Kamis oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa gempa dan gempa susulan telah memengaruhi lebih dari 17 juta orang di 57 dari 330 distrik di negara tersebut,

    “Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu dalam menilai skala penuh dampak bencana dan respons yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jutaan korban,” bunyi laporan tersebut.

    Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher dan utusan khusus Julie Bishop akan tiba di Myanmar pada Jumat (5/4/2025).

    Guterres menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera meningkatkan pendanaan bagi korban gempa “agar sesuai dengan skala krisis ini” dan mendesak akses tanpa hambatan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan.

    “Gempa telah memperparah penderitaan—apalagi musim hujan segera tiba,” sambungnya.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa empat rumah sakit dan satu pusat kesehatan hancur total, sementara 32 rumah sakit dan 18 pusat kesehatan lainnya rusak sebagian.

    “Dengan infrastruktur yang terganggu dan lonjakan pasien, akses ke layanan kesehatan menjadi hampir mustahil di banyak wilayah terdampak parah,” kata PBB. “Ribuan orang membutuhkan perawatan trauma, tindakan bedah, dan penanganan wabah penyakit secara mendesak.”

    Rumah sakit lapangan dari India dan rumah sakit gabungan Rusia-Belarusia kini juga telah beroperasi di Mandalay.

    Banyak korban yang kehilangan tempat tinggal atau enggan pulang ke rumah karena khawatir gempa susulan, sehingga pekerja di Naypyitaw bekerja keras mendirikan tenda besar di lapangan terbuka untuk memberikan perlindungan, meski suhu mencapai 40°C.

    Di Mandalay, warga setempat membagikan irisan semangka kepada relawan China yang beristirahat dari teriknya cuaca.

    Lebih dari 1.550 penyelamat internasional bekerja bersama tim lokal pada Kamis (4/4/2025), menurut pernyataan militer. 

    Gempa ini juga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah terjadi di Myanmar karena adanya perang saudara di negara tersebut.

    Adapun perang tersebut terjadi setelah Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 2021 dari pemerintah demokratis Aung San Suu Kyi, yang memicu konflik sipil hingga kini.

    Sementara itu di Bangkok, gempa yang berpusat di Myanmar tersebut juga meruntuhkan gedung pencakar langit yang sedang dibangun

    Gubernur Chadchart Sittipunt menyebut adanya kemungkinan masih ada suara tanda kehidupan di reruntuhan. 

    Namun hingga Kamis sore, tidak ada korban yang ditemukan.

    Dua puluh dua orang tewas dan 35 terluka di Bangkok, mayoritas akibat runtuhnya gedung yang belum selesai tersebut.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Korban Gempa Myanmar Makin Melonjak, 3.000 Orang Meninggal Dunia

    Korban Gempa Myanmar Makin Melonjak, 3.000 Orang Meninggal Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat di Myanmar telah melampaui 3.000 orang, serta ratusan lainnya masih hilang.

    Hal tersebut disebabkan oleh prakiraan hujan yang tidak sesuai musim yang menyebabkan petugas penyelamat dan bantuan kesulitan menjangkau para korban di negara yang dilanda perang saudara tersebut.

    Melansir Reuters, Kamis (3/4/2025), gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter pada Jumat lalu itu merupakan salah satu gempa terkuat di negara Asia Tenggara dalam satu abad.

    Gempa tersebut mengguncang wilayah yang dihuni 28 juta orang, merobohkan bangunan, meratakan masyarakat, dan membuat banyak orang kehilangan makanan, air, dan tempat tinggal.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 3.003 pada hari Rabu (2/4/2025), dengan 4.515 orang terluka dan 351 orang hilang.

    Kedutaan Besar Jepang di Myanmar menjelaskan dalam unggahan akun Facebook-nya bahwa telah ada 53 pengangkutan bantuan melalui udara ke Myanmar, sementara lebih dari 1.900 petugas penyelamat tiba dari 15 negara, termasuk negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Tiongkok, India, serta Rusia.

    Meskipun mengalami kehancuran, kepala junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing akan meninggalkan negaranya yang dilanda bencana pada hari Kamis untuk perjalanan langka ke sebuah pertemuan puncak regional di Bangkok, kata televisi pemerintah.

    Ini adalah kunjungan luar negeri yang tidak biasa bagi seorang jenderal yang dianggap sebagai orang buangan oleh banyak negara dan menjadi subjek sanksi Barat serta penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional.

    Hujan akan menambah tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok bantuan dan penyelamatan, yang telah menyerukan akses ke semua daerah yang terkena dampak meskipun terjadi pertikaian akibat perang saudara.

    Militer telah berjuang untuk menjalankan Myanmar sejak kembali berkuasa dalam kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

    Para jenderal telah diisolasi secara internasional sejak pengambilalihan tersebut dan ekonomi Myanmar serta layanan dasar, termasuk perawatan kesehatan, telah hancur berantakan di tengah pertikaian tersebut.

    (wia)