Xcloud.id

Tag: Aung San Suu Kyi

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Serangan Udara Junta Myanmar Tewaskan 19 Siswa Sekolah Menengah

    Serangan Udara Junta Myanmar Tewaskan 19 Siswa Sekolah Menengah

    Naypyitaw –

    Serangan udara junta militer Myanmar menghantam sebuah sekolah menengah di negara bagian Rakhine pada Jumat (12/9) waktu setempat. Sedikitnya 19 siswa sekolah menengah, termasuk beberapa di antaranya masih remaja, tewas akibat gempuran tersebut.

    Serangan udara itu dilancarkan junta Myanmar saat terlibat pertempuran sengit dengan kelompok bersenjata etnis minoritas Tentara Arakan (AA) untuk merebut kendali atas Rakhine. Junta Myanmar dalam setahun terakhir telah merebut sebagian besar wilayah Rakhine dari kelompok bersenjata tersebut.

    Konflik di Rakhine menjadi salah satu elemen dari kekacauan berdarah yang menyelimuti Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021 lalu, yang kemudian memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Tentara Arakan dalam pernyataannya via Telegram, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menyebut bahwa serangan terhadap dua sekolah menengah swasta di kota Kyauktaw terjadi tepat setelah tengah malam pada Jumat (12/9) waktu setempat. Diketahui bahwa para siswa tidur di kompleks sekolah tersebut.

    Disebutkan Tentara Arakan dalam pernyataannya bahwa sedikitnya 19 siswa sekolah menengah itu, yang berusia antara 15 tahun hingga 21 tahun, tewas akibat serangan tersebut. Sekitar 22 orang lainnya mengalami luka-luka.

    “Kami turut berduka cita seperti keluarga korban atas kematian para siswa yang tidak bersalah,” demikian pernyataan Tentara Arakan tersebut.

    Tentara Arakan menyalahkan junta militer Myanmar atas serangan mematikan tersebut. Namun belum ada tanggapan resmi dari junta Myanmar soal insiden itu.

    Media lokal Myanmar Now melaporkan bahwa sebuah pesawat tempur junta militer telah menjatuhkan dua bom seberat 500 pon ke sebuah sekolah menengah saat para siswa sedang tidur.

    Badan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, mengutuk “serangan brutal” tersebut, yang menurut mereka semakin “menambah pola kekerasan yang semakin menghancurkan di negara bagian Rakhine, dengan anak-anak dan keluarga menanggung dampaknya”.

    AFP tidak dapat menghubungi penduduk setempat di sekitar Kyauktaw karena layanan internet dan telepon terputus-putus.

    Junta militer yang berkuasa sedang berjuang melawan oposisi terhadap kekuasaannya di berbagai front di Myanmar, dan telah berulang kali dituduh melancarkan serangan udara serta serangan artileri terhadap warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, menderita masalah jantung yang semakin parah dan membutuhkan perawatan medis. Informasi itu berasal dari anaknya, Kim Aris yang juga sekaligus memohon agar Suu Kyi segera dibebaskan dari tahanan. Suu Kyi berada dalam tahanan militer sejak kudeta tahun 2021.

    Kim Aris mengatakan kepada Reuters bahwa ibunya yang berusia 80 tahun, telah meminta untuk bertemu dengan ahli jantung sekitar sebulan yang lalu, tetapi ia tidak dapat memastikan apakah permintaannya telah dikabulkan.

    “Tanpa pemeriksaan medis yang tepat … mustahil untuk mengetahui kondisi jantungnya,” ujarnya melalui telepon dari London. “Saya sangat khawatir. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ia masih hidup.”

    Peraih Nobel Perdamaian itu juga menderita masalah tulang dan gusi serta kemungkinan besar ia terluka dalam gempa bumi pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang. Dalam sebuah video Facebook, ia memohon agar Suu Kyi dan semua tahanan politik di Myanmar dibebaskan.

    Juru bicara pemerintah sementara Myanmar yang didukung militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar, dan kementerian informasinya tidak segera menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email.

    Myanmar telah dilanda kekerasan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021, yang memicu demonstrasi massa yang kemudian ditumpas dengan kekerasan brutal, memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Suu Kyi, simbol lama gerakan pro-demokrasi Myanmar, menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai pelanggaran, termasuk penghasutan, korupsi, dan kecurangan pemilu, yang semuanya ia bantah.

    Salah satu penampilan publik terakhirnya adalah di pengadilan pada Mei 2021, beberapa bulan setelah kudeta, ketika gambar-gambar yang ditayangkan oleh televisi pemerintah menunjukkan dirinya duduk tegak di kursi terdakwa, dengan tangan di pangkuan dan mengenakan masker bedah.

    Puluhan Tahun dalam Penahanan

    Militer mengklaim pengambilalihan kekuasaannya atas dasar apa yang disebutnya sebagai kecurangan yang meluas dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak, meskipun pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan. Pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia secara konsisten menyerukan pembebasannya.

    Mulai akhir Desember, pemerintah sementara yang didukung militer berencana mengadakan pemilihan umum baru dalam beberapa tahap, yang merupakan pemilihan umum pertama sejak pemilihan yang memicu kudeta.

    Kelompok-kelompok anti-junta, termasuk partai Suu Kyi, memboikot atau dilarang mencalonkan diri, dengan hanya partai-partai yang didukung dan disetujui militer yang berpartisipasi. Pemerintah Barat mengkritik pemungutan suara tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan para jenderal.

    Suu Kyi lahir pada tahun 1945 dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Suu Kyi telah menghabiskan hampir dua dekade dalam tahanan, termasuk sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah di keluarga bergaya kolonialnya di Danau Inya, Yangon, atas perintah junta sebelumnya.

    Menempuh pendidikan di Universitas Oxford, ia menikah dengan sarjana Inggris Michael Aris pada tahun 1972 dan memiliki dua putra bersamanya, sebelum kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit.

    Saat itulah ia bergabung dalam protes nasional terhadap pemerintahan militer, membentuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi, dan naik menjadi pemimpin pro-demokrasi paling terkemuka di Myanmar.

    (fys/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Presiden Myanmar yang didukung junta militer, Myint Swe, meninggal dunia. Myint meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08.28 pagi ini,” tulis pernyataan pemerintah Myanmar dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (7/8/2025).

    Myint Swe meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Myint sebelumnya mengambil cuti untuk berobat satu tahun lalu.

    “Myint Swe akan menerima pemakaman kenegaraan,” tulis pemerintah Myanmar.

    Myint Swe menjadi Presiden Myanmar pada 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sebelum pengambilalihan militer, dia memegang beberapa jabatan kepemimpinan senior, termasuk jabatan wakil presiden pertama selama periode pemerintahan semi-demokratis yang berakhir pada tahun 2021.

    Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar. Myint Swe bertindak sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas seremonial.

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (whn/haf)

  • Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Jakarta –

    Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

    Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

    “Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

    Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

    Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

    Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

    “Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

    Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

    Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

    Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

    Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

    Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

    Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

    “Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

    Dukungan Cina versus kecaman Barat

    Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

    Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

    “Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (ita/ita)

  • Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

    Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

    Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

    “Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

    Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

    Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

    Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

    Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

    “Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

    Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

    Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

    Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

    Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

    Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

    Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

    Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump tengah menimbang sejumlah proposal kontroversial yang dapat secara drastis mengubah arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, dengan tujuan akhir mengalihkan pasokan mineral tanah jarang dari negara tersebut agar tak lagi mengalir ke China.

    Empat sumber yang mengetahui langsung jalannya diskusi internal Gedung Putih mengatakan kepada Reuters proposal-proposal tersebut mencakup kemungkinan negosiasi damai antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Kachin Independence Army (KIA), maupun opsi sebaliknya: menjalin kerja sama langsung dengan KIA sambil tetap menjauhi junta.

    Belum ada keputusan yang diambil, dan para ahli menekankan bahwa tantangan logistik akan sangat besar. Namun jika usulan-usulan ini dijalankan, Washington bisa saja menjalin kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini menguasai sebagian besar cadangan tanah jarang berat Myanmar.

    “Diskusi ini masih pada tahap awal dan bersifat eksploratif,” ungkap seorang pejabat senior pemerintahan Trump.

    Ia menambahkan bahwa “para pejabat menghadiri pertemuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas bisnis Amerika dan untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan AS sebesar US$579 juta dolar dengan Myanmar”.

    Tanah jarang adalah kelompok 17 logam yang digunakan untuk memproduksi magnet berdaya tinggi yang vital bagi berbagai aplikasi teknologi canggih. Tanah jarang secara khusus sangat penting untuk industri pertahanan, digunakan dalam pembuatan jet tempur dan senjata berteknologi tinggi.

    AS saat ini hanya memproduksi dalam jumlah sangat kecil dan sangat bergantung pada impor. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), China mengendalikan hampir 90% kapasitas pengolahan global.

    Dalam salah satu pertemuan tertutup pada 17 Juli lalu di kantor Wakil Presiden JD Vance, sejumlah ide disampaikan, termasuk oleh Adam Castillo, mantan ketua Kadin AS di Myanmar yang kini menjalankan perusahaan keamanan di negara tersebut. Pertemuan itu juga dihadiri oleh penasihat Vance untuk urusan Asia dan perdagangan, meski Vance sendiri tidak hadir.

    Castillo mengusulkan agar AS meniru pendekatan China dengan menjadi penengah antara militer Myanmar dan KIA untuk membentuk kesepakatan otonomi bilateral. Menurutnya, kelompok bersenjata etnis seperti KIA sudah muak dieksploitasi China dan ingin menjalin kerja sama dengan AS.

    “KIA tahu mereka punya komoditas yang strategis dan ingin diversifikasi,” kata Castillo kepada Reuters. “Kita bisa memanfaatkan keinginan itu untuk mengurangi ketergantungan global pada China.”

    Tambang-tambang di wilayah Kachin Myanmar merupakan penghasil utama tanah jarang yang selama ini diekspor ke China untuk diolah. Castillo juga menyarankan agar AS menjalin kerja sama pemrosesan sumber daya ini dengan mitra-mitra dalam kelompok Quad – India, Jepang, dan Australia.

    Kementerian Pertambangan India tak merespons permintaan komentar, tetapi seorang pejabat pemerintah India mengatakan belum mengetahui apakah rencana seperti itu telah dikomunikasikan ke New Delhi. Ia menambahkan bahwa “bahkan jika rencana itu disepakati, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur pemrosesan yang diperlukan.”

    Proposal lainnya disampaikan oleh Sean Turnell, ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi. Ia mengusulkan agar pemerintahan Trump tetap berkomitmen mendukung kekuatan demokratis di Myanmar.

    Turnell mengatakan kepada Reuters bahwa ia telah bertemu dengan pejabat di Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Kongres.

    “Salah satu usulan kami adalah AS dapat mengakses tanah jarang melalui KIA, dan itu bisa menjadi win-win untuk mendukung oposisi Myanmar sekaligus mengurangi ketergantungan dari China,” ujarnya.

    Diskusi informal dengan KIA disebut telah berlangsung beberapa bulan terakhir, meski tidak pernah diumumkan secara publik. Seorang sumber di industri tanah jarang mengatakan bahwa pejabat AS mulai menjalin komunikasi sekitar tiga bulan lalu, setelah KIA mengambil alih kawasan tambang Chipwe-Pangwa.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa rencana ambisius ini akan sangat sulit diwujudkan. Bertil Lintner, penulis dan pengamat lama isu Myanmar, menyebut rencana AS untuk menarik pasokan rare earth dari Myanmar ke India “sangat tidak masuk akal” karena medan geografis yang ekstrem.

    “Semua tambang itu berada dekat perbatasan Cina, dan kalau ingin mengangkutnya ke India, hanya ada satu jalan dan China pasti akan menghalanginya,” kata Lintner.

    Meski begitu, junta Myanmar sendiri tampaknya mulai melunak terhadap Washington. Ketika Trump mengancam tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS awal bulan ini, ancaman tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan langsung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

    Sebagai respons, pemimpin junta itu memuji kepemimpinan Trump dan menyatakan kesiapannya mengirim tim negosiasi ke Washington. Ia juga meminta tarif diturunkan dan sanksi dicabut.

    Namun, pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa pencabutan sebagian sanksi pekan lalu terhadap sejumlah sekutu junta “tidak ada kaitannya” dengan surat Min Aung Hlaing. Pemerintahan Trump, menurut sumber, masih meninjau ulang keseluruhan kebijakan AS terhadap Myanmar sejak pelantikan Trump pada Januari lalu, dan belum membuat keputusan akhir apakah akan menjalin kerja sama dengan junta atau tetap fokus pada KIA dan oposisi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Saudara Menggila di Dekat RI, Rumah Ibadah Hancur Lebur

    Perang Saudara Menggila di Dekat RI, Rumah Ibadah Hancur Lebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang saudara di Myanmar antara junta militer yang berkuasa dan kelompok perlawanan pro-demokrasi masih terus berlangsung. 

    Terbaru, junta militer membombardir rumah ibadah atau biara di desa Lintalu, wilayah Sagaing, Myanmar, pada Jumat (11/7) dinihari waktu setempat, melalui serangan udara.

    Hal ini diungkap Kepala Administrasi Rakyat Distrik Sagaing, Hlaing Bwa, yang merupakan kelompok pro-demokrasi di wilayah tersebut.

    Saksi mata mengatakan setidaknya 23 orang tewas, termasuk di antaranya 4 anak-anak, dalam insiden tersebut, dikutip dari Reuters, Sabtu (12/7/2025).

    Juru bicara junta militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

    Hlaing Bwa mengatakan rumah ibadah yang diserang menampung sekitar 200 orang yang mengungsi akibat pertempuran antara tentara dan pasukan pro-demokrasi di wilayah sekitar. 

    Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional sipil paralel, yang melacak serangan udara, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Myanmar dilanda konflik berkepanjangan sejak militer menekan protes terhadap kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

    Beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter melanda Sagaing pada 28 Maret 2025, pemerintah mengumumkan gencatan senjata sementara untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu membangun kembali wilayah tersebut, menyusul langkah serupa dari kelompok anti-junta bersenjata.

    Namun, militer terus melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, termasuk wilayah-wilayah yang telah hancur akibat gempa, yang menewaskan hampir 3.700 orang.

    Pada Mei 2025, NUG menuduh junta militer menewaskan sedikitnya 17 siswa dalam serangan udara yang menghantam sebuah sekolah di kota Depayin, juga di Sagaing dan dekat dengan episentrum gempa.

    Phoee Kaine, seorang warga Lintalu yang tinggal di dekat biara tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa selain 23 korban tewas yang dikonfirmasi, banyak lagi yang terluka dalam serangan tersebut.

    “Kami sedang mengevakuasi pasien yang membutuhkan perawatan medis segera sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan bantuan yang sedang kami lakukan,” kata Phoe Kaine.

    Namun, militer terus melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, termasuk wilayah-wilayah yang telah hancur akibat gempa, yang menewaskan hampir 3.700 orang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Jakarta –

    Pemimpin junta militer Myanmar memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memintanya untuk mencabut sanksi-sanksi. Ini disampaikan Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Jumat (11/7) setelah surat tarif impor dari Trump, yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militernya.

    Diketahui bahwa militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

    Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin junta dan lainnya karena menggunakan “kekerasan dan teror untuk menindas” rakyat Myanmar dan “meniadakan hak mereka untuk bebas memilih pemimpin mereka sendiri”.

    Para diplomat AS tidak secara resmi terlibat dengan junta militer. Namun, Trump mengirim surat kepada Min Aung Hlaing secara langsung pada hari Senin lalu, yang memberi tahunya bahwa AS akan mengenakan tarif 40 persen mulai 1 Agustus, turun dari ancaman tarif 44 persen sebelumnya.

    “Ini tentu saja indikasi publik pertama yang saya lihat tentang pengakuan AS terhadap MAH (Min Aung Hlaing) dan junta,” kata Richard Horsey dari International Crisis Group.

    Komunikasi pribadi apa pun sebelumnya “hampir pasti bukan dari Trump tentunya”, ujarnya kepada AFP.

    Min Aung Hlaing menanggapi surat tarif Trump dengan menulis surat yang dirilis dalam bahasa Myanmar dan Inggris oleh tim informasi junta pada hari Jumat (11/7).

    Di dalam surat itu, ia menyatakan “penghargaan yang tulus” atas surat Trump dan memuji “kepemimpinan kuat presiden AS tersebut dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional”.

    Ia berusaha membenarkan perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan: “Serupa dengan tantangan yang Anda hadapi selama pemilu Amerika Serikat tahun 2020, Myanmar juga mengalami kecurangan pemilu yang besar dan penyimpangan yang signifikan.”

    Media-media yang didanai pemerintah AS, Voice of America maupun Radio Free Asia telah menutup operasi mereka yang berbahasa Myanmar sejak pemerintahan Trump memotong pendanaan mereka.

    Min Aung Hlaing mengatakan ia “sangat menghargai” langkah Trump tersebut.

    Min Aung Hlaing pun meminta Trump untuk “mempertimbangkan kembali pelonggaran dan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Myanmar”, dan mengupayakan tarif sebesar 10-20 persen.

    Ia berterima kasih kepada Trump atas “undangan yang menggembirakan untuk terus berpartisipasi dalam perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia berinisial AP divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar setelah dituduh memasuki wilayah tersebut secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.

    Sejak awal penangkapan pada 20 Desember 2024, sambung Judha, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan.

    Selain itu, memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar,” ujar Judha dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (01/07).

    Getty Images/Somrerk KosolwitthayanantSejumlah anggota Organisasi Pertahanan Nasional Karen dipotret Mei 2022 di perbatasan Thailand-Myanmar. Kelompok ini dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah junta militer Myanmar.

    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitasi permohonan pengampunan dari pihak keluarga.

    Siapa AP?

    Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, menyebut seorang warga negara Indonesia diduga ditahan di Myanmar karena mendanai kelompok pemberontak di negara itu.

    Dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, dia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

    “Terkait dengan warga negara kita di Myanmar, ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan [Direktur Perlindungan WNI Kemlu] Pak Judha Nugraha, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi,” papar Abraham dalam rapat, Senin (30/06).

    Dia juga bilang WNI yang ditahan itu merupakan anak muda berusia 33 tahun dan disebut sebagai pembuat konten di media sosial.

    Abraham berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memulangkan orang tersebut.

    “Bisa diberikan amnesti atau dideportasi, karena dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar.”

    “Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu, dia hanya selebrgam suka bikin konten, alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia.”

    Ketika ditanya soal penangkapan AP, juru bicara militer Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun, mengaku dirinya tidak mengetahuinya.

    Menurut sumber BBC Burma yang menolak identitasnya diungkap atas alasan keamanan, AP datang ke Myanmar untuk menghadiri pernikahan temannya.

    “Dia menunjukkan foto-foto bersama anggota KNU di pernikahan tersebut. Rupanya ada orang di situ menginformasikan hal itu ke aparat Myanmar yang berujung pada penangkapannya,” kata sumber BBC Burma.

    KNU adalah Karen National Union (Persatuan Nasional Karen), salah satu kelompok etnis yang menandatangani kesepakatan dengan militer Myanmar sebelum kudeta pada 2021 lalu.

    Sejak kudeta, KNU berseberangan dengan militer Myanmar. Bahkan, sayap bersenjata KNU bernama KNLA dan KNDO melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar. KNU juga turut membantu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap bersenjata pemerintahan sipil Myanmar (NUG) yang digulingkan militer.

    Apa yang terjadi di Myanmar?

    Myanmar jatuh dalam perang saudara sejak berada di bawah kekuasaan militer.

    Setelah beberapa dekade dikuasai pemerintah junta dan mengalami penindasan brutal, kelompok-kelompok etnik bersama dengan pasukan pemberontak melakukan perlawanan yang membuat kekuasaan junta melemah.

    Dua pertiga negara bagian telah jatuh ke tangan gerakan perlawanan.

    Perang saudara tersebut juga memakan korban jiwa.

    Sejak kudeta militer pada 2021, konflik telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk anak-anak.

    Kudeta itu memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil. Ribuan orang turun ke jalan setiap hari menuntut pemerintahan sipil kembali memerintah negara.

    Aksi yang mulanya dianggap sebagai aksi pembangkangan sipil segera berkembang menjadi pemberontakan yang meluas dan melibatkan kelompok pro-demokrasi serta pemberontak etnisyang akhirnya memicu perang saudara.

    Empat tahun kemudian, pertempuran sengit terus berlanjut antara militer di satu sisi, serta kelompok etnis dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain.

    Junta militer yang telah mengalami kekalahan terus-menerus nan memalukan serta kehilangan sebagian besar wilayah, semakin mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

    Ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter mengguncang Myanmar pada April lalu, pemerintahan junta terus melancarkan serangan udara ke beberapa negara yang menyasar kelompok pemberontak.

    ‘Ada ribuan kelompok bersenjata di Myanmar’

    Konflik yang pecah di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 sangat kompleks, menurut riset lembaga pemantau Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Pada 1 Februari 2021, militer menjatuhkan pemerintahan pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi, sebuah partai yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi.

    Menurut riset ACLED, setidaknya terdapat 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar.

    “Mayoritas kelompok itu dibentuk oleh kelompok penentang kudeta yang tidak mau lagi melakukan perlawanan secara damai untuk menentang dugaan penahanan sistematis, kekerasan, dan pembunuhan terhadap warga yang berdemonstrasi,” demikian catatan ACLED dalam riset mereka.

    Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Indonesia tentang kelompok bersenjata yang dikunjungi oleh AP.

    Sejumlah kelompok bersenjata yang selama ini diketahui publik karena aksi mereka terhadap junta militer Myanmar, antara lain Arakan Army, Arakan Liberation Army, Chin National Army, Three Brotherhood Alliance, Kachin Independence Army, Karen National Liberation Army, dan Ta’ang National Liberation Army.

    Merujuk investigasi BBC, saat ini pemerintah militer Myanmar hanya menguasai 21 persen wilayah negara itu, sementara “kelompok pemberontak” dan tentara etnis menguasai 42 persen.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini