Xcloud.id

Tag: Aung San Suu Kyi

  • Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Naypyitaw –

    Partai pendukung militer di Myanmar disebut telah “memenangkan mayoritas suara” dalam putaran pertama pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Hanya saja, kelompok pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru akan meningkatkan kekuasaan militer.

    Kantor berita AFP mengatakan bahwa informasi perolehan suara tersebut didapatkan pada Senin (29/12) melalui seorang sumber.

    Meskipun pihak junta mengklaim pemilu ini sebagai sebuah kemajuan yang penting, sekitar setengah daerah di Myanmar dilaporkan tidak ikut serta akibat perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta.

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Hanya saja, tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020.

    Suasana pemilu tahun 2025 ini cukup berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Myanmar. Pada Minggu (28/12) jalanan dilaporkan sepi karena mayoritas warga lebih memilih untuk beraktivitas ketimbang datang ke TPS. Padahal, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, antrean pemilih mengular sejak pagi hari.

    Seorang perempuan muda yang keluar dari bilik suara di Yangon menolak berbicara dengan Tim DW, sambil mengatakan, “Maaf, saya tidak ingin berkomentar.”

    Perasaan hati-hati di kalangan anak muda sangat terasa sepanjang hari pertama pemilu.

    Pemilu bertahap di tengah perang saudara

    Dalam beberapa minggu menjelang pemilihan, tim DW mencoba untuk berbicara dengan sejumlah anak muda yang mengkhawatirkan dampak negatif jika tidak memilih.

    “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang lelaki berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta DW untuk tidak menuliskan namanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    TPS di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar. Tren ini semakin meningkat karena penindasan pascakudeta dan adanya pemberlakuan wajib militer oleh junta militer sejak tahun 2024.

    Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, berada di TPS untuk memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, dia mengatakan tentang kelelahan yang dia rasakan terhadap situasi saat ini.

    “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

    Sejumlah negara sebut “pemilu palsu” di Myanmar

    Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan tersebut dan menganggapnya sebagai pemilu “palsu”. Alasannya, mereka berpendapat bahwa pemilu hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.

    “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Malaysia pada akhir Oktober 2025.

    Setelah kudeta 2021, simbol Myanmar dan pemimpin de facto pemerintah demokrasi,Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi juga telah dilarang.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Association for Political Prisoners/AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.

    “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, kepada DW.

    “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu,” tambahnya, sambil argumen bahwa proses bertahap tersebut mencerminkan kesulitan junta dalam mempertahankan stabilitas di seluruh negeri.

    Selain tidak ada oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer.

    Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission/UEC) yang ditunjuk junta Myanmar menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan untuk ikut pemilu. Sehari sebelum tahap pertama, mereka menambahkan sembilan daerah sehingga total wilayah tanpa hak pilih mencapai 65 daerah.

    Ambisi Presiden Min Aung Hlaing

    Setelah memberikan suaranya di TPS di Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan para wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil.

    Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW kalau masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”

    “Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.

    Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan beberapa pembatasan untuk pemilihan, banyak yang percaya hanya akan ada sedikit pelonggaran, tujuannya cuma untuk menguntungkan rezim yang berharap mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.

    Di luar tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12), Min Aung Hlaing tampaknya berusaha meredam ambisi presidennya.

    “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya dan menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.

    Junta klaim pemilu sebagai “kemajuan demokrasi”

    Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai sebuah keberhasilan, menampilkan dokumentasi sejumlah warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan bahwa pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka ditekan untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.

    Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.”

    Di tengah upaya pihak junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk. Militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    (nvc/nvc)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara. Namun pemilu ini dikritik oleh aktivis hak asasi manusia sebagai ‘pemilu palsu’.

    Dirangkum detikcom, Senin (29/12/2025), sebagian kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang sangat dibatasi. Mayoritas pemilih yang hadir disebut merupakan yang berusia tua, sementara pemilih berusia muda memilih absen.

    Pemilu Pertama Usai 5 Tahun Perang Saudara

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), junta militer yang berkuasa menggembar-gemborkan proses ini sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

    Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 6:00 pagi (2330 GMT Sabtu) termasuk daerah pemilihan di Kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw, tempat Kepala Militer Min Aung Hlaing memberikan suara.

    “Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil,” katanya kepada wartawan.

    “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” sambungnya.

    Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara di tengah proses pemilu. Sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Dikritik Pemilu Palsu

    Para aktivis, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB telah mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan ini. Mereka beralasan bahwa daftar pemilihnya dipenuhi oleh sekutu militer dan menyoroti adanya penindasan keras terhadap pihak yang mengalami perbedaan pendapat.

    Para aktivis hak asasi manusia internasional juga menganggap pemilu yang digelar militer itu sebagai pemilu palsu.

    Sementara itu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diperkirakan akan muncul sebagai partai terbesar, yang menurut para kritikus akan menjadi penamaan ulang pemerintahan militer.

    Diketahui, negara yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini sedang dilanda perang saudara. Sementara itu, tidak akan ada pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.

    Anak Muda Disebut Absen di Pemilu Myanmar

    Banyak anak muda yang sebelumnya memberikan suaranya dalam pemilu sebelumnya disebut tampak absen dari pemilu yang diselenggarakan militer hari ini. Akan tetapi, pemilih yang lebih tua disebut mendominasi jumlah pemilih pada pemilu kali ini.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), banyak warga telah meninggalkan negara yang dilanda perang ini sejak militer merebut kekuasaan lima tahun lalu. Mereka yang pergi dari Myanmar termasuk banyak pria usia wajib militer hingga 35 tahun atau anak muda yang mencari penghidupan yang lebih baik di luar ekonomi Myanmar yang lesu.

    Sementara itu bagi anak muda yang masih berada di Myanmar pun tidak terlalu antusias untuk ikut serta dalam pemilu tersebut.

    “Sebagian besar orang yang pergi untuk memilih adalah orang tua,” kata seorang pria berusia 20-an di daerah Mandalay, yang meminta untuk tetap anonim karena alasan keamanan.

    “Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini,” katanya kepada AFP.

    “Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini,” tambahnya.

    Sementara itu, di sebuah tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule yang berlapis emas di pusat kota Yangon, para pemilih sebagian besar adalah warga lanjut usia, ibu-ibu yang menggendong anak, dan ibu rumah tangga yang membawa keranjang belanja.

    Menurut seorang pejabat pemilihan setempat menyebut, dari sekitar 1.400 orang yang terdaftar di lokasi tersebut, kurang dari 500 orang telah memberikan suara mereka kurang dari dua jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.

    Pada pemilihan terakhir tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen.

    Kepala Militer Myanmar Bicara Demokrasi

    Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warganya tentang partisipasi pemilih dalam pemilu. Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), hal itu disampaikan Min Aung Hlaing saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.

    “Rakyat harus memilih,” kata pria berusia 69 tahun itu kepada para wartawan yang berkumpul.

    “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” imbuhnya.

    Para analis mengatakan ia bisa beralih menjadi presiden setelah pemilu, atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata dan menjadi kekuatan di balik takhta yang tampaknya sipil. Kedua cara tersebut secara efektif akan memperpanjang pemerintahan militer.

    Namun, ia menolak berkomentar, ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer’, bukan pemimpin partai politik.

    “Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” katanya.

    Jenderal bertubuh mungil itu berada di urutan teratas daftar pemilih di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks resminya di ibu kota Naypyidaw yang luas namun jarang penduduk.

    Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah tiba di aula berhiaskan emas untuk memberikan suara dalam pemilu.

    Respons PBB

    Sementara itu, PBB mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel atas dimulainya pemilu usai 5 tahun berlangsungnya perang saudara. PBB menekankan pentingnya berjalannya Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.

    “Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar.

    PBB menambahkan bahwa pihaknya “berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka”.

    Lihat juga Video: Apakah Revisi UU Pemilu Dapat Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat?

    Halaman 2 dari 3

    (yld/fas)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Pemilu di Tengah Perang Saudara, Kepala Militer Myanmar Bicara Demokrasi

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warganya tentang partisipasi pemilih dalam pemilu.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), hal itu disampaikan Min Aung Hlaing saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.

    “Rakyat harus memilih,” kata pria berusia 69 tahun itu kepada para wartawan yang berkumpul.

    “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” imbuhnya.

    Para analis mengatakan ia bisa beralih menjadi presiden setelah pemilu, atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata dan menjadi kekuatan di balik takhta yang tampaknya sipil. Kedua cara tersebut secara efektif akan memperpanjang pemerintahan militer.

    Namun, ia menolak berkomentar, ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer’, bukan pemimpin partai politik.

    “Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” katanya.

    Jenderal bertubuh mungil itu berada di urutan teratas daftar pemilih di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks resminya di ibu kota Naypyidaw yang luas namun jarang penduduk.

    Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah tiba di aula berhiaskan emas untuk memberikan suara dalam pemilu.

    Sementara sebagian besar mengenakan pakaian sipil, termasuk Min Aung Hlaing, yang pangkat militernya adalah Jenderal Senior, sementara istri mereka mengenakan pakaian formal.

    Diketahui, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer secara universal diperkirakan akan muncul sebagai kelompok parlemen terbesar dalam pemilihan ini.

    Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang dipenjara, yang mengalahkan USDP pada pemilu terakhir tahun 2020, telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Klaim Bebas dan Adil

    Sementara itu, pengawas hak asasi manusia menuduh militer Junta menindas pihak yang berbeda pendapat dan melancarkan perang terhadap pemberontak yang menantang otoritas mereka tanpa menghiraukan korban sipil.

    Min Aung Hlaing mengulangi tuduhannya, yang telah dibantah oleh pengawas internasional, bahwa kemenangan Aung San Suu Kyi pada pemilu sebelumnya disebabkan oleh kecurangan pemilu yang meluas.

    “Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan,” katanya.

    “Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini,” tambahnya.

    Min Aung Hlaing juga bersikeras bahwa pemilu hari ini “bebas dan adil”. Ia menambahkan bahwa orang-orang “dapat memilih siapa pun yang mereka sukai”.

    Respons PBB

    Sementara itu, PBB mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel atas dimulainya pemilu usai 5 tahun berlangsungnya perang saudara. PBB menekankan pentingnya berjalannya Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.

    “Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar.

    PBB menambahkan bahwa pihaknya “berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka”.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Kritik ‘Pemilu Palsu’ di Balik Gelombang Absennya Pemilih Muda Myanmar

    Junta Myanmar Gelar Pemilu Usai Lima Tahun Perang Saudara

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara hari ini. Sebagian kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang sangat dibatasi.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), Junta militer yang berkuasa menggembar-gemborkan proses ini sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

    Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 6:00 pagi (2330 GMT Sabtu) termasuk daerah pemilihan di kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw, tempat Kepala Militer Min Aung Hlaing memberikan suara.

    “Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil,” katanya kepada wartawan.

    “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” sambungnya.

    Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara di tengah proses pemilu. Sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

    Para aktivis, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB telah mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan ini. Mereka beralasan bahwa daftar pemilihnya dipenuhi oleh sekutu militer dan penindasan keras terhadap pihak yang mengalami perbedaan pendapat.

    Diketahui, negara yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini sedang dilanda perang saudara. Sementara itu, tidak akan ada pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.

    (yld/knv)

  • PBB Sebut Junta Myanmar Pakai Kekerasan untuk Paksa Warga Memilih

    PBB Sebut Junta Myanmar Pakai Kekerasan untuk Paksa Warga Memilih

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa junta Myanmar menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memaksa orang memilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan datang. Sementara kelompok oposisi bersenjata menggunakan taktik serupa untuk menjauhkan orang dari tempat pemungutan suara.

    “Otoritas militer di Myanmar harus berhenti menggunakan kekerasan brutal untuk memaksa orang memilih dan berhenti menangkap orang karena menyatakan pandangan yang berbeda,” kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025).

    Junta Myanmar akan memimpin pemungutan suara mulai hari Minggu mendatang, menggembar-gemborkan pemilu tersebut sebagai kembalinya demokrasi, lima tahun setelah menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

    Namun, mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara dan partainya yang sangat populer dibubarkan setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil Suu Kyi.

    Turk mengatakan pada hari Selasa (23/12) bahwa warga sipil diancam oleh otoritas militer dan kelompok oposisi bersenjata karena partisipasi mereka dalam pemilihan.

    Pernyataannya menyoroti puluhan individu yang dilaporkan telah ditahan berdasarkan “undang-undang perlindungan pemilu” karena menggunakan kebebasan berekspresi mereka.

    Banyak yang dijatuhi “hukuman yang sangat berat”, kata Turk dalam pernyataannya, merujuk pada tiga pemuda di Kota Hlainghaya di wilayah Yangon yang dijatuhi hukuman antara 42 dan 49 tahun penjara karena memasang poster anti-pemilu.

    Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari para pengungsi di beberapa bagian negara, termasuk wilayah Mandalay, yang telah diperingatkan bahwa mereka akan diserang atau rumah mereka disita, jika mereka tidak kembali untuk memberikan suara.

    “Memaksa para pengungsi untuk melakukan kepulangan yang tidak aman dan tidak sukarela merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Turk.

    Ia mengatakan bahwa orang-orang juga menghadapi “ancaman serius” dari kelompok-kelompok bersenjata yang menentang militer. Ini termasuk sembilan guru perempuan dari Kyaikto yang dilaporkan diculik bulan lalu, saat bepergian untuk mengikuti pelatihan tentang pemilu.

    Mereka kemudian “dibebaskan dengan peringatan dari para pelaku,” kata Turk dalam pernyataannya.

    “Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan,” imbuh Turk.

    Lihat juga Video ‘Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Junta Myanmar Buru 200 Orang untuk Diadili karena Ganggu Pemilu

    Junta Myanmar Buru 200 Orang untuk Diadili karena Ganggu Pemilu

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar sedang memburu lebih dari 200 orang untuk diadili terkait tuduhan “mengganggu” pemilu yang akan digelar pada akhir Desember. Ratusan orang itu dijerat secara hukum menggunakan undang-undang baru, yang dinilai oleh pengawas HAM) bertujuan untuk menekan perbedaan pendapat.

    Pemilu yang akan digelar secara bertahap oleh militer pada 28 Desember mendatang, digembar-gemborkan oleh junta Myanmar sebagai langkah menuju rekonsiliasi di Myanmar, yang dilanda perang sipil sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 lalu.

    Faksi-faksi oposisi bertekad memblokir jalannya pemungutan suara di wilayah-wilayah yang mereka kuasa. Sementara para pengawas internasional terkemuka telah menolak pemilu tersebut sebagai dalih untuk melanjutkan pemerintahan militer di Myanmar.

    Junta Myanmar memperkenalkan undang-undang baru pada Juli lalu untuk melindungi pemilu dari apa yang disebut sebagai “halangan, gangguan, dan penghancuran”. Klausul dalam undang-undang baru itu melarang kritikan atau protes terhadap pemilu, dan menguraikan hukuman berat untuk pelanggarannya.

    Menteri Dalam Negeri junta Myanmar, Tun Tun Naung, seperti dilaporkan media pemerintah Myanmar dan dilansir AFP, Rabu (17/12/2025), mengumumkan bahwa “sebanyak 229 orang” sedang diburu untuk diadili berdasarkan undang-undang tersebut.

    Beberapa kasus melibatkan para aktivis yang buron dan para pemberontak yang beroperasi di luar jangkauan junta Myanmar, sehingga kecil kemungkinan untuk semua tersangka saat ini berada dalam penahanan.

    Penjatuhan vonis dan hukuman di pengadilan Myanmar, berdasarkan undang-undang tersebut, tidak transparan dan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu dekade.

    Otoritas berwenang Myanmar bahkan telah melakukan penangkapan hanya karena memberikan emoji hati di postingan Facebook yang mengkritik pemilu.

    Undang-undang baru itu juga melarang perusakan surat suara dan tempat pemungutan suara, serta praktik intimidasi atau membahayakan para pemilih, kandidat, dan petugas pemilu. Pelanggaran terhadap larangan tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, orang-orang yang dipenjara berdasarkan undang-undang baru tersebut akan bergabung dengan lebih dari 22.000 orang yang terlebih dahulu dijebloskan ke bui oleh junta Myanmar atas dasar politik.

    Salah satunya adalah Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi peraih Nobel Perdamaian yang digulingkan oleh kudeta. Partainya Suu Kyi menang telak dalam pemilu terakhir yang digelar di Myanmar, namun kemudian hasilnya dibatalkan oleh militer yang melontarkan tuduhan tak berdasar soal kecurangan pemilu.

    Selain berupaya menekan perbedaan pendapat soal pemilu, junta Myanmar juga melancarkan rentetan serangan untuk merebut lebih banyak wilayah sebelum pemungutan suara dimulai. Hasil pemilu diperkirakan akan diketahui pada akhir Januari 2026.

    Lihat juga Video ‘Temui DPR, Arnold Putra Cerita Ketika Ditahan di Myanmar’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Serangan Udara Junta Myanmar Tewaskan 19 Siswa Sekolah Menengah

    Serangan Udara Junta Myanmar Tewaskan 19 Siswa Sekolah Menengah

    Naypyitaw –

    Serangan udara junta militer Myanmar menghantam sebuah sekolah menengah di negara bagian Rakhine pada Jumat (12/9) waktu setempat. Sedikitnya 19 siswa sekolah menengah, termasuk beberapa di antaranya masih remaja, tewas akibat gempuran tersebut.

    Serangan udara itu dilancarkan junta Myanmar saat terlibat pertempuran sengit dengan kelompok bersenjata etnis minoritas Tentara Arakan (AA) untuk merebut kendali atas Rakhine. Junta Myanmar dalam setahun terakhir telah merebut sebagian besar wilayah Rakhine dari kelompok bersenjata tersebut.

    Konflik di Rakhine menjadi salah satu elemen dari kekacauan berdarah yang menyelimuti Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021 lalu, yang kemudian memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Tentara Arakan dalam pernyataannya via Telegram, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menyebut bahwa serangan terhadap dua sekolah menengah swasta di kota Kyauktaw terjadi tepat setelah tengah malam pada Jumat (12/9) waktu setempat. Diketahui bahwa para siswa tidur di kompleks sekolah tersebut.

    Disebutkan Tentara Arakan dalam pernyataannya bahwa sedikitnya 19 siswa sekolah menengah itu, yang berusia antara 15 tahun hingga 21 tahun, tewas akibat serangan tersebut. Sekitar 22 orang lainnya mengalami luka-luka.

    “Kami turut berduka cita seperti keluarga korban atas kematian para siswa yang tidak bersalah,” demikian pernyataan Tentara Arakan tersebut.

    Tentara Arakan menyalahkan junta militer Myanmar atas serangan mematikan tersebut. Namun belum ada tanggapan resmi dari junta Myanmar soal insiden itu.

    Media lokal Myanmar Now melaporkan bahwa sebuah pesawat tempur junta militer telah menjatuhkan dua bom seberat 500 pon ke sebuah sekolah menengah saat para siswa sedang tidur.

    Badan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, mengutuk “serangan brutal” tersebut, yang menurut mereka semakin “menambah pola kekerasan yang semakin menghancurkan di negara bagian Rakhine, dengan anak-anak dan keluarga menanggung dampaknya”.

    AFP tidak dapat menghubungi penduduk setempat di sekitar Kyauktaw karena layanan internet dan telepon terputus-putus.

    Junta militer yang berkuasa sedang berjuang melawan oposisi terhadap kekuasaannya di berbagai front di Myanmar, dan telah berulang kali dituduh melancarkan serangan udara serta serangan artileri terhadap warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, menderita masalah jantung yang semakin parah dan membutuhkan perawatan medis. Informasi itu berasal dari anaknya, Kim Aris yang juga sekaligus memohon agar Suu Kyi segera dibebaskan dari tahanan. Suu Kyi berada dalam tahanan militer sejak kudeta tahun 2021.

    Kim Aris mengatakan kepada Reuters bahwa ibunya yang berusia 80 tahun, telah meminta untuk bertemu dengan ahli jantung sekitar sebulan yang lalu, tetapi ia tidak dapat memastikan apakah permintaannya telah dikabulkan.

    “Tanpa pemeriksaan medis yang tepat … mustahil untuk mengetahui kondisi jantungnya,” ujarnya melalui telepon dari London. “Saya sangat khawatir. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ia masih hidup.”

    Peraih Nobel Perdamaian itu juga menderita masalah tulang dan gusi serta kemungkinan besar ia terluka dalam gempa bumi pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang. Dalam sebuah video Facebook, ia memohon agar Suu Kyi dan semua tahanan politik di Myanmar dibebaskan.

    Juru bicara pemerintah sementara Myanmar yang didukung militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar, dan kementerian informasinya tidak segera menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email.

    Myanmar telah dilanda kekerasan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021, yang memicu demonstrasi massa yang kemudian ditumpas dengan kekerasan brutal, memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Suu Kyi, simbol lama gerakan pro-demokrasi Myanmar, menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai pelanggaran, termasuk penghasutan, korupsi, dan kecurangan pemilu, yang semuanya ia bantah.

    Salah satu penampilan publik terakhirnya adalah di pengadilan pada Mei 2021, beberapa bulan setelah kudeta, ketika gambar-gambar yang ditayangkan oleh televisi pemerintah menunjukkan dirinya duduk tegak di kursi terdakwa, dengan tangan di pangkuan dan mengenakan masker bedah.

    Puluhan Tahun dalam Penahanan

    Militer mengklaim pengambilalihan kekuasaannya atas dasar apa yang disebutnya sebagai kecurangan yang meluas dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak, meskipun pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan. Pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia secara konsisten menyerukan pembebasannya.

    Mulai akhir Desember, pemerintah sementara yang didukung militer berencana mengadakan pemilihan umum baru dalam beberapa tahap, yang merupakan pemilihan umum pertama sejak pemilihan yang memicu kudeta.

    Kelompok-kelompok anti-junta, termasuk partai Suu Kyi, memboikot atau dilarang mencalonkan diri, dengan hanya partai-partai yang didukung dan disetujui militer yang berpartisipasi. Pemerintah Barat mengkritik pemungutan suara tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan para jenderal.

    Suu Kyi lahir pada tahun 1945 dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Suu Kyi telah menghabiskan hampir dua dekade dalam tahanan, termasuk sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah di keluarga bergaya kolonialnya di Danau Inya, Yangon, atas perintah junta sebelumnya.

    Menempuh pendidikan di Universitas Oxford, ia menikah dengan sarjana Inggris Michael Aris pada tahun 1972 dan memiliki dua putra bersamanya, sebelum kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit.

    Saat itulah ia bergabung dalam protes nasional terhadap pemerintahan militer, membentuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi, dan naik menjadi pemimpin pro-demokrasi paling terkemuka di Myanmar.

    (fys/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Presiden Myanmar yang didukung junta militer, Myint Swe, meninggal dunia. Myint meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08.28 pagi ini,” tulis pernyataan pemerintah Myanmar dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (7/8/2025).

    Myint Swe meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Myint sebelumnya mengambil cuti untuk berobat satu tahun lalu.

    “Myint Swe akan menerima pemakaman kenegaraan,” tulis pemerintah Myanmar.

    Myint Swe menjadi Presiden Myanmar pada 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sebelum pengambilalihan militer, dia memegang beberapa jabatan kepemimpinan senior, termasuk jabatan wakil presiden pertama selama periode pemerintahan semi-demokratis yang berakhir pada tahun 2021.

    Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar. Myint Swe bertindak sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas seremonial.

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (whn/haf)