Tag: August Hamonangan

  • Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Jakarta

    Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyegel dua tempat parkir tak berizin di kawasan Jakarta Timur. Kedua parkir ilegal itu dikelola oleh operator Buana Parking.

    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan langkah itu diambil untuk memberi efek jera terhadap pengelola parkir yang nakal. Terlebih praktik parkir ilegal, kata dia, merugikan keuangan daerah hingga Rp 700 miliar per tahun.

    “Tentunya juga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” kata Jupiter kepada wartawan Rabu (17/9/2025).

    Selain menyebabkan kebocoran PAD, praktik parkir ilegal juga menjadi salah satu pemicu kemacetan. Di sisi lain, parkir ilegal juga sering merugikan masyarakat karena tarifnya tidak sesuai dengan aturan.

    Pansus Perparkiran DPRD dan Dishub Jakarta menyegel 2 titik parkir tak berizin di Jaktim. Parkir ilegal berpotensi merugikan PAD hingga Rp 700 miliar per tahun. (Rumondang/detikcom)

    “Karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat,” tutur Jupiter.

    “Sampai hari ini kami meyakini bahwa operator ilegal juga punya potensi dalam hal mengemplang pajak, mereka tidak melaporkan pajak dan itu juga ada potensi ke arah sana,” lanjut dia.

    Jupiter menuturkan masih banyak operator parkir yang tidak memiliki izin di Jakarta. Dia menyebut operator tak berizin yang menarik tarif parkir dari masyarakat sama saja dengan pungutan liar (pungli).

    “Oleh karena itu pungli itu adalah pidana, itu adalah perbuatan pidana dan dari sisi perizinan saja mereka tidak patuh, apalagi dari sisi pembayaran kepada Bapenda,” sebutnya.

    “Untuk di Jakarta yang ilegal kami meyakini ada lebih dari 50 operator,” sambung Jupiter.

    Dia menyebut bakal mendorong kepolisian agar turut mengusut praktik parkir ilegal karena ada pelanggaran pidana.

    “Jadi kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengusut,” terang Jupiter.

    Politikus Partai NasDem itu memastikan, sebelum menyegel Dinas Perhubungan telah mengirim surat peringatan terlebih dahulu, namun tak diindahkan. Dia mengatakan penyegelan merupakan tindakan tegas untuk memastikan aturan ditegakkan.

    “Kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kerjasamanya menyampaikan dan tidak membayar kepada operator parkir ilegal dan ini tidak dibenarkan dan tidak boleh operator parkir yang tidak memiliki izin untuk memungut biaya,” ucapnya.

    Turut hadir dalam penyegelam itu sejumlah Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta di antaranya Heri Kustanto, Muhammad Al Fatih, Francine Widjojo, Raden Gusti Arief Yulifard, dan August Hamonangan serta sejumlah petugas Unit Pengelola Perparkiran Dishub Jakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/jbr)

  • Pasar Burung Barito, pedagang diminta tak pindah sebelum ada relokasi

    Pasar Burung Barito, pedagang diminta tak pindah sebelum ada relokasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta kepada Pemprov DKI untuk tidak memindahkan para pedagang di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan (Jaksel) sebelum ada tempat relokasi layak karena sampai ini soal itu masih belum terealisasi.

    “Kami meminta kepada pedagang agar kembali tempati kios mereka,” katanya di Jakarta, Selasa, saat sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

    August mengatakan bahwa para pedagang sudah sepakat untuk menempati kios mereka yang berada di Pasar Burung Barito dan kembali mencari nafkah bagi keluarga.

    Menurut August, setelah berdiskusi dengan para pedagang, mereka membutuhkan kepastian di mana lokasi relokasi pedagang, karena sampai saat ini lahan tersebut masih kosong dan belum ada tanda-tanda pembangunan.

    Untuk itu, August akan mendampingi para pedagang dan meminta kepada mereka agar kembali berjualan sampai tempat relokasi terbangun.

    “Kalau ada tempat relokasi baru pindah. Sekarang buka lagi kiosnya,” ujarnya.

    August meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak memaksakan pembangunan Taman Bendera Pusaka, apabila pelaksanaannya malah merugikan para pedagang di Pasar Burung Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.

    Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan tempat relokasi di Lenteng Agung terlebih dahulu sebelum memindahkan para pedagang dari Pasar Burung Barito ke sana.

    “Pemprov DKI harus terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan tempat relokasi yang dijanjikan kepada para pedagang di Lenteng Agung. Baru setelah itu dapat memindahkan para pedagang dari Pasar Barito ke tempat barunya di sana,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Burung Barito Karno menyatakan pihaknya akan kembali berjualan di lokasi tersebut dan meminta pendampingan kepada Anggota DPRD August Hamonangan agar para pedagang tidak digusur secara paksa.

    “Setelah ada surat pengosongan, kami berjualan di rumah. Tapi kami akan kembali berjualan di kios yang dulu,” kata Karno saat menghadiri sosialisasi tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi

    Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi

    Personel PMI Jaksel saat mengevakuasi korban bencana banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jaksel, DKI Jakarta. ANTARA/HO-Humas PMI Pusat

    BPBD: Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 10:28 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, berfungsi seperti semestinya dan itu sudah dilakukan pengecekan oleh petugas.

    “Setelah kami cek di lokasi, ternyata alat berfungsi normal,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Yohan mengatakan setelah menerima laporan adanya kerusakan alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, petugas langsung mengecek ke lokasi tersebut.

    Namun setelah dilakukan pengecekan, lanjut Yohan, alat yang diinformasikan rusak ternyata masih berfungsi normal. Dengan demikian isu yang menyebut adanya kerusakan dinilai kurang tepat.

    “Kalau yang dimaksud di Pengadegan, memang tidak rusak. Alat EWS (Early Warning System) merupakan hibah dari Pemerintah Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa perangkat EWS di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

    Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

    Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

    Sumber : Antara

  • Jika Benar Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, Kacau!

    Jika Benar Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, Kacau!

    Jakarta

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan, mengaku menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, rusak dan tidak berfungsi saat ketinggian air di Bendungan Katulampa naik. Warga juga mengakui kondisi tersebut.

    Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengatakan jika benar alat peringatan dini banjir rusak, maka ini akan sangat berbahaya. Hal itu, katanya, karena alat tersebut menyangkut keselamatan jiwa warga Jakarta.

    “Namun kalau ini benar informasi ini maka ini sangat kacau, menurut saya jika alat itu tidak berfungsi atau rusak karena ini menyangkut keselamatan jiwa masyarakat,” kata Ali Lubis kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

    Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra, Ali Lubis. Foto: (Dok. Istimewa)

    Ali meminta dinas terkait harus mengecek apakah ada alat peringatan dini banjir yang tidak berfungsi di masyarakat. Jika ternyata ditemukan ada, maka, kata Ali, harus segera diperbaiki.

    “Untuk solusi terkait tidak berfungsinya atau rusaknya alat peringatan dini ini harus dicek dulu oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas terkait apakah benar rusak atau tidak berfungsi,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Jika benar, maka harus segera diperbaiki segera apalagi saat ini masih musim hujan dan banjir,” imbuhnya.

    Alat Peringatan Dini Banjir Dilaporkan Tak Berfungsi

    August Hamonangan sebelumnya mengaku menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, rusak dan tidak berfungsi. Padahal, saat itu ketinggian air di Bendungan Katulampa mengalami kenaikan.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara yang harusnya memperingatkan warga akan bahaya terjadinya banjir di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendungan Katulampa pada saat itu sudah mencapai titik yang kritis,” kata August melalui keterangan tertulis, Selasa (4/3).

    Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI ini meminta supaya peristiwa serupa tak terulang. Dia mendorong agar Pemprov Jakarta memastikan betul alat-alat peringatan dini banjir berfungsi dengan baik.

    “Jangan sampai hal ini terulang kembali. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa keselamatan warga adalah yang utama. Sehingga, mereka harus memastikan alat-alat kesiapan banjir harus berada dalam kondisi yang prima,” tegasnya.

    Selain itu, August juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur pengendali banjir di sekitar wilayah ibu kota.

    Pengakuan Warga

    Sejumlah warga di Pengadegan, Pancoran, Jaksel mengakui tak ada alat peringatan dini banjir sebagai antisipasi bencana. Warga hanya mendapatkan informasi potensi banjir dari ketua RT setempat.

    “Tak ada (alat) peringatan dini, informasi cuma dari pak RT,” kata warga RT 07/RW01 bernama Kartini dilansir Antara, Rabu (5/3).

    Kartini mengatakan pada 2020, alat peringatan dini berupa pengeras suara atau toa yang dipasang di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik.

    Pada waktu itu, dia beserta keluarga yang sudah tinggal selama 10 tahun di sana sudah terbiasa berkemas usai adanya informasi banjir yang disampaikan lewat alat peringatan dini banjir berupa pengeras suara.

    “Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi,” ujarnya.

    (whn/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan mengakui tak ada alat peringatan dini banjir sebagai antisipasi bencana.

    “Tak ada peringatan dini, informasi cuma dari pak RT,” kata warga RT 07/RW01 bernama Kartini saat ditemui di lokasi banjir Pengadegan Jakarta, Rabu.

    Kartini mengatakan pada 2020, alat peringatan dini berupa toa yang dipasang di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik.

    Pada waktu itu, dia beserta keluarga yang sudah tinggal selama 10 tahun di sana sudah terbiasa berkemas usai adanya informasi banjir.

    “Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi,” ujarnya.

    Maka itu, Kartini menyarankan sebaiknya peringatan dini banjir kembali diterapkan atau bisa juga informasi perkiraan banjir disebarkan melalui tingkat terkecil seperti RT.

    Sementara, warga RT06/RW01 bernama Eti mengaku melihat informasi prediksi banjir dari pemberitaan televisi maupun media sosial.

    “Udah tahu akan banjir. Karena infonya Senin kemarin udah siaga satu di Bogor. Jadi, siap-siap aja,” ujar Ety.

    Ety berkali-kali memastikan apakah benar informasi tersebut hingga akhirnya benar terjadi.

    Dia menambahkan banjir mulai masuk ke rumahnya pada Selasa (4/3) pagi pukul 08.00 WIB. Keluarganya sempat mengungsi di rumah tetangga.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat pada Rabu hingga pukul 13.00 WIB, ada empat rukun tetangga (RT) di Pengadegan, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 150 sentimeter (cm) karena meluapnya air Kali Ciliwung.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan rusak dan tidak berfungsi.

    August mengkritik ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alatnya berfungsi secara optimal.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa alat peringatan dini banjir di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

    Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

    Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

    Padahal, tegasnya, niatnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga sehingga, mereka punya jeda waktu untuk bersiap-siap menghadapi banjir.

    “Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan Kantor Kelurahan bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga harus melakukan evaluasi, jika pengadaan toa kurang efektif, maka anggarannya bisa difokuskan untuk membangun waduk, polder dan embung yang bisa berfungsi sebagai tempat parkir air.

    “Ini bisa mengurangi kemungkinan air meluap dan mengakibatkan banjir. Selain itu, normalisasi kali-kali juga harus dilakukan terus,” katanya.

    August mengajak setiap pihak, termasuk warga Jakarta untuk tetap waspada dan jangan lengah terlebih dahulu menghadapi potensi banjir yang mungkin melanda beberapa wilayah di daerah itu.

    Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa untuk banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (2/3) dan Senin (3/3), serta pada Selasa (4/3).

    Akibat hujan intensitas tinggi tersebut kata Isnawa, mengakibatkan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi bahaya dan menyebabkan Kali Ciliwung meluap.

    Kemudian, lanjut dia, hujan yang terjadi di Jakarta dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan

    Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 20:05 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menyatakan dukungannya terhadap upaya PAM Jaya dalam menekan kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW) yang saat ini sudah berada di bawah angka 46 persen.

    Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan PAM Jaya dalam merespons laporan masyarakat patut diapresiasi, meskipun perbaikan berkelanjutan tetap harus diutamakan.

    “Kami selalu memantau jika ada pengaduan masyarakat, mulai dari aliran air yang lambat, kebocoran, hingga tekanan air yang tidak stabil, itu langsung kami sampaikan kepada PAM Jaya,” ujar August.

    August menjelaskan bahwa respons PAM Jaya sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Laporan kebocoran atau permasalahan air, kata dia, direspon dengan turunnya tim teknis PAM Jaya untuk menyelesaikan kendala di lapangan. Bahkan jika penanganan di tingkat awal belum maksimal, selalu ada bantuan lanjut yang turun hingga perbaikan jaringan selesai dilakukan.

    August juga menekankan bahwa meskipun capaian PAM Jaya sudah cukup positif, tantangan untuk mempertahankan kepuasan konsumen harus menjadi perhatian utama.

    “Walaupun berbagai program dan konsep sudah dilakukan oleh PAM Jaya, jangan sampai berpuas diri. Yang paling dijaga itu tingkat kepuasan konsumen. Tanpa kepuasan konsumen sebagai pemakai air yang merasakan langsung dampaknya, semua usaha akan sia-sia,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah-langkah PAM Jaya yang telah bekerja keras untuk menjaga pasokan air bagi warga Jakarta, baik melalui perbaikan jaringan distribusi maupun program-program peningkatan efisiensi.

    “PAM Jaya sudah berupaya keras untuk menjaga kebutuhan air tetap berjalan. Mereka harus terus memastikan warga sebagai konsumen merasa dilayani dengan baik,” ujarnya.

    Dengan berbagai dukungan yang diberikan, DPRD berharap PAM Jaya dapat semakin optimal dalam menekan angka NRW dan memastikan layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta secara merata.

    Diketahui PAM Jaya menargetkan tingkat kebocoran air atau ‘Non Revenue Water’ (NRW) akan turun hingga ke angka 30% pada 2030. Saat ini tingkat NRW berada di angka 46 persen. Sementara itu, pada 2030, PAM Jaya juga menargetkan terbangunnya jaringan pipa air bersih ke 100 persen wilayah Jakarta.

    Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasrudin mengatakan, penyebab tingkat kebocoran tinggi adalah usia tua pipa-pipa dj Jakarta. Ia menjelaskan, masih banyak pipa-pipa di Jakarta yang berusia satu abad. Perlu investasi yang sangat besar dengan proses perbaikan yang cukup lama serta dapat berdampak luas pada aktivitas masyarakat guna memperbaiki pipa-pipa tersebut.

    Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain dengan fokus menangani kebocoran per wilayah. Misalnya tahun ini, PAM Jaya akan fokus memperbaiki pipa di enam wilayah yang memiliki tingkat kebocoran besar seperti di Asem Baris, Kampung Melayu, Abdul Wahab, Kebon Jeruk, Pulomas, dan Duren Sawit.

    “Di Kampung Melayu misalnya itu bisa 79 persen NRW-nya. Besar sekali. Tapi kalau enam wilayah ini beres, kontribusinya mungkin 1% untuk keseluruhan total se-Jakarta. Makanya kami beralih bertahap menangani secara ‘bottom up’,” ujarnya dalam diskusi di Balai Kota beberapa waktu lalu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi C DPRD DKI dukung penuh pemasangan `Cybel Meter` guna akurasi tekanan air

    Komisi C DPRD DKI dukung penuh pemasangan `Cybel Meter` guna akurasi tekanan air

    Foto: Istimewa

    Komisi C DPRD DKI dukung penuh pemasangan `Cybel Meter` guna akurasi tekanan air
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PAM Jaya dalam memasang Cybel Meter atau Smart Meter guna meningkatkan akurasi tekanan air. Pemasangan teknologi ini disebut akan berdampak positif bagi 20 hingga 40 ribu pelanggan, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air.

    “Jika pemasangan Cybel Meter sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan PAM Jaya kepada Komisi C, kami sangat mendukung. Namun, sebelum itu harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar warga tahu manfaatnya,” ujar August di Jakarta, Kamis (2/1), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    August menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada warga sebelum implementasi program ini. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memastikan masyarakat memahami manfaat teknologi tersebut dan mendukung upaya perbaikan layanan yang dilakukan PAM Jaya.

    “Jangan sampai kurangnya sosialisasi justru membuat langkah baik ini dianggap negatif atau malah dianggap kurang memberi dampak,” tambahnya.

    Lebih lanjut, August menyebutkan bahwa pemasangan Cybel Meter adalah bentuk kepedulian PAM Jaya dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi distribusi air, sekaligus upaya nyata untuk memperbaiki kualitas layanan air bersih kepada warga Jakarta.

    “Kami mendukung penuh program ini. Dengan pemasangan Cybel Meter, warga sebagai konsumen bisa merasakan langsung perbaikan layanan dari PAM Jaya,” tegasnya.

    DPRD DKI berharap teknologi Smart Meter ini dapat segera diimplementasikan secara merata dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait tekanan dan kebocoran air yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat.

    Diberitakan sebelumnya Perumda PAM Jaya mengambil langkah inovatif untuk memperkuat kualitas layanan air bersih di Jakarta melalui pemasangan Cybel Meter untuk Penerapan Smart Water Meter berbasis LoRaWan. Perangkat ini akan menggantikan metode konvensional dalam pembacaan meter air pelanggan.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan bahwa inovasi smart meter ini adalah langkah signifikan dalam upaya mereka meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.

    “Dengan teknologi ini, pelanggan akan merasakan manfaat nyata, seperti akurasi lebih tinggi dalam pencatatan penggunaan air dan kemudahan pembacaan meter secara real-time tanpa harus mengganggu privasi mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Program yang dimulai pada Oktober 2024 ini menghadirkan solusi cerdas, di mana meter air pelanggan akan dilengkapi dengan modul komunikasi tanpa kabel, yang dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Legislator: Pemakaian cybel meter dapat tingkatkan akurasi tekanan air

    Legislator: Pemakaian cybel meter dapat tingkatkan akurasi tekanan air

    dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyatakan langkah PAM Jaya yang memakai cybel meter atau meteran cerdas dalam mengukur tekanan air dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada warga.

    “Dengan pemasangan cybel meter, warga sebagai konsumen bisa merasakan langsung perbaikan layanan dari PAM Jaya,” kata August di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pemasangan teknologi oleh perusahaan daerah itu akan berdampak positif bagi 20 hingga 40 ribu pelanggan, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air.

    August menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada warga sebelum mengimplementasikan program ini.

    Menurut dia, komunikasi yang baik akan memastikan masyarakat memahami manfaat teknologi tersebut dan mendukung upaya perbaikan layanan yang dilakukan PAM Jaya.

    “Jika pemasangan cybel meter sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan PAM Jaya kepada Komisi C, kami sangat mendukung. Namun, sebelum itu harus ada sosialisasi kepada warga agar paham manfaatnya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, August menyebutkan pemasangan cybel meter adalah bentuk kepedulian perusahaan daerah dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi distribusi air, sekaligus upaya nyata untuk memperbaiki kualitas layanan air bersih kepada warga Jakarta.

    DPRD DKI berharap teknologi tersebut dapat segera diimplementasikan secara merata dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait tekanan dan kebocoran air yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat.

    Perumda PAM Jaya mengambil langkah inovatif untuk memperkuat kualitas layanan air bersih di Jakarta melalui pemasangan cybel meter untuk penerapan smart water meter berbasis LoRaWan.

    Perangkat ini akan menggantikan metode konvensional dalam pembacaan meter air pelanggan.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan bahwa inovasi meteran cerdas ini adalah langkah signifikan dalam upaya mereka meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.

    “Dengan teknologi ini, pelanggan akan merasakan manfaat nyata, seperti akurasi lebih tinggi dalam pencatatan penggunaan air dan kemudahan pembacaan meter secara real-time tanpa harus mengganggu privasi mereka,” katanya.

    Program yang dimulai pada Oktober 2024 ini menghadirkan solusi cerdas, di mana meter air pelanggan akan dilengkapi dengan modul komunikasi tanpa kabel, yang dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Pengamanan malam pergantian tahun harus dioptimalkan

    Legislator: Pengamanan malam pergantian tahun harus dioptimalkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta aparat keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengoptimalkan pengamanan malam pergantian tahun guna mengantisipasi pelanggaran ketertiban.

    “Kepada aparat keamanan untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menjaga keamanan di seluruh Jakarta, terutama pada malam pergantian tahun baru,” kata August di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Satpol PP DKI Jakarta harus berjaga di beberapa lokasi keramaian, khususnya di acara-acara malam pergantian tahun baru, seperti Bundaran Hotel Indonesia (HI), Ancol, Lapangan Banteng dan Monas.

    Selain itu, aparat keamanan juga dapat berperan secara proaktif untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, pengendalian kerumunan, hingga menjaga keselamatan masyarakat dari potensi ancaman lainnya.

    “Mari bekerjasama untuk memastikan semua warga dapat merayakan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menaati peraturan agar suasana Kota Jakarta tetap kondusif.

    Caranya, kata August, dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan serta tidak membuang sampah sembarangan selama dan sesudah acara malam pergantian tahun baru berlangsung.

    Dengan demikian masyarakat dapat bersama-sama merayakan malam pergantian tahun baru sebagai momentum penuh suka cita.

    “Mari kita tetap menjaga kebersihan dan kedisiplinan agar kita semua dapat menikmati momen ini dengan penuh kebahagiaan dan tanpa gangguan,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan keamanan pada perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dengan menyiagakan sebanyak 3.621 personel untuk pengamanan hingga ke tingkat kelurahan.

    “Ada beberapa posko yang kami bangun di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat kota,” kata Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan Jumat (20/12).

    Ia mengatakan bahwa secara keseluruhan personel yang disiagakan pada masa Nataru mencapai 3.621 orang dan mereka akan disebar ke sejumlah wilayah di Jakarta.

    Menurut dia, hal itu untuk memastikan pelaksanaan pengamanan malam Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan baik.

    Selain itu, kata Satriadi, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga TNI dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami koordinasi dengan tiga pilar, dengan Kepolisian, TNI di masing-masing jajaran dan kita pastikan mereka dalam keadaan siap-siaga,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024