Xcloud.id

Tag: Askolani

  • Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif ‘fresh’ Dirjen Pajak yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberikan waktu satu bulan untuk Direktur Jenderal Pajak baru Bimo Wijayanto untuk mempelajari urusan pajak, termasuk Coretax.

    “Kami meminta Dirjen Pajak baru Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif fresh Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Usai mempelajari pajak, Bimo diminta untuk membuat penjelasan terpisah, mengingat banyak dan luasnya cakupan pajak.

    “Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” tambah Sri Mulyani.

    Sama halnya, Sri Mulyani juga memberikan waktu satu bulan untuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    “Tidak adil, baru tiga jam sudah ditanya banyak hal. Beliau juga akan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, beliau akan naik haji. Mungkin nanti naik haji sambil belajar mengenai materi, supaya waktu pulang bisa memberikan briefing,” ujar Menkeu lagi.

    Pagi ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran direktur jenderal di Kementerian Keuangan, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (23/5). Perombakan ini menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani.
    (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru

    Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru

    Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati data uang beredar

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati data uang beredar

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar mencermati rilis data uang beredar (M2 Money Supply) di dalam negeri.

    IHSG dibuka menguat 39,38 poin atau 0,55 persen ke posisi 7.206,36. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,84 poin atau 0,72 persen ke posisi 820,85.

    “Kami memperkirakan IHSG konsolidatif dalam rentang 7. 100 sampai 7.200,” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan rilis data M2 Money Supply bulan April 2025 sebagai acuan untuk mengukur likuiditas uang yang beredar.

    Meningkatnya ketidakpastian ekonomi AS akibat perang dagang dan kenaikan utang, serta melebarnya defisit anggaran belanja, disinyalir membuat investor global melakukan diversifikasi portofolio dari aset yang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), termasuk investasi ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

    Pada Jumat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan dua kabar penting yakni pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea Cukai serta realisasi APBN 2025.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo.

    Sementara itu, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani.

    Dua dirjen ini berperan sangat strategis dalam penerimaan negara, karena menyumbang hampir 70 persen dari total pendapatan negara.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mencatat pada kuartal I 2025, transaksi berjalan mengalami defisit 200 juta dolar AS atau 0,1 persen dari PDB atau lebih rendah dibandingkan defisit 1,1 miliar dolar AS atau 0,3 persen dari PDB pada kuartal IV 2024.

    Dari AS, pelaku pasar mengantisipasi rilis data New Home Sales April 2025 pada 23 Mei 2025, yang diperkirakan turun ke minus 4,7 persen month to mont (mtm) dari sebelumnya naik 7,4 persen (mtm) pada Maret 2025.

    Kondisi ini mengindikasikan permintaan di sektor perumahan baru mengalami pelemahan.

    Di sisi lain, konsensus memperkirakan The Fed baru akan mulai memangkas suku bunga pada September 2025, karena masih adanya ketidakpastian terkait tarif, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi.

    Dari data, klaim pengangguran AS untuk periode seminggu yang berakhir pada 17 Mei 2025 bertambah 227.000, lebih sedikit dari perkiraan pasar sebanyak 230.000 dan periode pekan sebelumnya 229.000.

    Dari kawasan Eropa, pasar mengantisipasi rilis data Retail Sales April 2025 di Inggris yang diperkirakan tumbuh 4,5 persen year on year (yoy) dari 2.6 persen (yoy) di Maret 2025, yang mengindikasikan bahwa konsumsi domestik cenderung meningkat.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Kamis (22/5/2025), indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,35 poin dan ditutup di level 41.859,09, indeks S&P 500 melemah 0,04 persen ke 5.842,01, sementara Nasdaq Composite naik 0,28 persen ke 18.925,73.

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 263,63 poin atau 0,71 persen ke 37.248,50, indeks Shanghai menguat 0,73 poin atau 0,02 persen ke 3.381,76, indeks Hang Seng menguat 88,69 poin atau 0,38 persen ke 23.640,00, dan indeks Strait Times melemah 7,75 poin atau 0,20 persen ke 3.872,33.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden beri arahan untuk Djaka Budi sebelum jabat Dirjen Kemenkeu

    Presiden beri arahan untuk Djaka Budi sebelum jabat Dirjen Kemenkeu

    Nanti pengumuman resminya ditunggu saja dari Kementerian Keuangan.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Djaka Budi Utama sebelum menjabat posisi direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan.

    Hal itu disampaikan Bimo Wijayanto usai dirinya dan Djaka Budi menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    “Hari ini, saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden, beliau memberikan banyak arahan,” kata Bimo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Diungkapkan pula bahwa dirinya dan Djaka Budi diberikan mandat untuk bergabung di Kementerian Keuangan.

    Saat ditanya soal posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang akan dijabat Djaka Budi, Bimo meminta agar awak media menunggu pengumuman resmi, sekaligus pelantikan di Kementerian Keuangan.

    “Nanti pengumuman resminya ditunggu saja dari Kementerian Keuangan,” kata Bimo.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden, Kepala Negara memberi arahan kepada kedua calon dirjen Kementerian Keuangan tersebut soal komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Dirjen Bea Cukai Askolani akan diganti oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama.

    Dirjen Bea Cukai Askolani saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Senin (19/5), hanya menjawab tidak tahu-menahu perihal wacana pergeseran kursi jabatan yang ia duduki saat ini.

    “Oh, enggak tahu saya,” ujarnya.

    Askolani telah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021. Di sisi lain, Djaka Budi Utama kini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak Baru, Tinggal Tunggu Dilantik

    Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak Baru, Tinggal Tunggu Dilantik

    Jakarta –

    Bimo Wijayanto mendapatkan mandat untuk bergabung ke jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Hal ini ditegaskan langsung olehnya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Bimo tak bicara tegas dirinya akan mengisi posisi apa. Namun, santer dikabarkan Bimo jadi pilihan Prabowo untuk mengisi posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Suryo Utomo.

    “Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan,” beber Bimo usai bertemu Prabowo, Selasa (20/5/2025).

    Yang jelas, Bimo mengatakan dirinya mendapatkan arahan dari Prabowo untuk memperbaiki sistem pajak di Indonesia supaya lebih akuntabel, independen, dan berintegritas.

    “Untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo.

    Bimo mengatakan dirinya bertemu Prabowo dengan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama, yang juga akan bergabung dengan Kementerian Keuangan. Kabarnya Djaka akan diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menggantikan Askolani.

    Soal kapan dirinya dan Djaka dilantik menjadi pejabat Kementerian Keuangan, Bimo mengatakan masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pelantikan segala macam nanti tunggu arahan Menteri Keuangan,” sebut Bimo.

    (hal/ara)

  • Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui usai peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/5/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan penertiban atau memperketat kontrol Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang atau produk yang diekspor sebagai antisipasi praktik transhipment.

    Transhipment merupakan kegiatan pemindahan atau pengiriman barang dari suatu negara ke Indonesia, untuk dikirim lagi ke negara lain setelah mendapatkan dokumen tertentu dari Indonesia. Dalam ini, China melakukan praktik tersebut untuk menghindari tarif resiprokal untuk masuk ke Amerika Serikat (AS).

    “Kita akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kita bisa mengontrol melalui itu,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Budi menuturkan, dugaan transhipment ini kemungkinan merupakan imbas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap produk-produk asing. Kemendag juga sudah menyampaikan kepada para pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut, karena akan merugikan pasar dalam negeri.

    “Sudah kita antisipasi, dan kita juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan,” tuturnya.

    Sebelumnya, di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (6/5), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan antisipasi untuk mencegah barang-barang China ke Indonesia. Menurut Askolani, produk-produk dari China sudah mulai masuk ke wilayah Eropa lantaran sudah tidak bisa masuk ke AS. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mengatasinya.

    “RI tentunya dari pemerintah lagi menyiapkan bagaimana antisipasinya. Kita punya Bea Masuk Anti Dumping yang dimungkinkan, ini disiapkan pemerintah untuk menghadapi masuknya barang-barang yang sebelumnya ke AS, kalau sampai dipindahkan ke RI,” kata Askolani.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan masukan kepada kementerian atau lembaga untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan.

    Sumber : Antara

  • RI Bisa Kebanjiran Barang China Gara-gara Trump, Jurus Ini Jadi Andalan

    RI Bisa Kebanjiran Barang China Gara-gara Trump, Jurus Ini Jadi Andalan

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengantisipasi banjir impor barang dari China imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    China diprediksi mencari pasar baru usai produknya tidak bisa masuk ke AS akibat tarif impor tinggi.

    “Concern mengenai pemasukan barang dari China, yang kita tahu kalau dia nggak bisa masuk ke AS, dia bisa masuk ke wilayah-wilayah lain yang mungkin dalam 1-2 hari ini mereka barang China itu sudah banyak juga masuk ke Eropa,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (7/5/2025).

    Saat ini pemerintah sedang menyiapkan berbagai aturan untuk menekan banjirnya barang masuk dari China.

    “Antisipasinya kita tahu, kita punya bea masuk anti-dumping atau BMTP dimungkinkan yang ini tentunya disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi antisipasi dari pelarian, pemasukan barang-barang yang sebelumnya ke AS, kalau pindah sampai even ke Indonesia,” terang Askolani.

    Askolani menambahkan dalam hal ini Bea Cukai hanya bersifat eksekusi. Sementara itu, kebijakannya diatur oleh kementerian terkait.

    “Baik itu misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, atau institusi lain. Nah regulasinya tentunya perlu juga direview untuk kemudian ini sangat sejalan dengan kebijakan antisipasi pemerintah terhadap efek daripada perang tarif,” imbuhnya.

    “Pemerintah juga sudah melihat potensi untuk membuat deregulasi yang lagi tahap review oleh pemerintah. Tentunya apapun kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kebijakan itu akan kami lakukan,” tambah Askolani.

    Tonton juga “China: Belum Ada Negosiasi Apapun dengan AS soal Tarif” di sini:

    (aid/hns)

  • Daya Beli Lesu, Bea Cukai Beberkan Bukti Masyarakat Beralih ke Rokok Murah

    Daya Beli Lesu, Bea Cukai Beberkan Bukti Masyarakat Beralih ke Rokok Murah

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat produksi rokok pada kuartal I-2025 turun sebesar 4,2%. Hal itu utamanya disebabkan oleh rokok golongan 1 yang turun 10,9%, sedangkan golongan 2 naik 1,3% dan golongan 3 naik 7,4%.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan fenomena downtrading atau peralihan konsumsi rokok masyarakat ke harga lebih murah menjadi salah satu hal yang mempengaruhi penurunan produksi rokok golongan I. Hal itu dikarenakan adanya pelemahan daya beli.

    “(Penyebab produksi rokok turun) bisa oleh downtrading, bisa juga oleh daya beli, jadi kombinasi lah gitu ya. Memang faktanya untuk yang khususnya golongan 1 itu turunnya memang sekitar 9%, tapi golongan 2 dan 3 itu malah naik, masih naik,” kata Askolani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai informasi, segmen rokok golongan I merupakan rokok dengan tarif cukai tertinggi. Sementara golongan II dan III berada di bawahnya.

    Secara keseluruhan tercatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp 55,7 triliun atau tumbuh 5,6%. Meski begitu, penerimaan ini berpotensi turun akibat tidak ada kenaikan tarif di 2025 dan berlanjutnya fenomena downtrading.

    “Penurunan produksi rokok golongan 1 tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan golongan 2 dan 3,” tulis bahan paparan Askolani.

    Askolani menambahkan dalam 2 tahun terakhir penerimaan CHT mengalami sedikit penurunan. Pada 2022 penerimaan cukai CHT sebesar Rp 218,3 triliun, kemudian turun pada 2023 ke Rp 213,5 triliun dan 2024 sebesar Rp 216,9 triliun.

    “Dua hal yang menyebabkan penerimaan dari BK (bea keluar) cukai tembakau ini adalah satu kebijakan tarif, kedua adalah produksi daripada rokok yang mendekatkan pita cukai,” jelasnya.

    Tonton juga “CISDI Dorong Pemerintah Naikkan Cukai untuk Tekan Jumlah Perokok” di sini:

    (kil/kil)

  • Penerimaan Bea Masuk Merosot 5,8 Persen Imbas Tidak Ada Impor Beras – Halaman all

    Penerimaan Bea Masuk Merosot 5,8 Persen Imbas Tidak Ada Impor Beras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, penerimaan bea masuk menurun 5,8 persen salah satunya karena tidak ada impor beras di awal tahun 2025.

    Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan, penerimaan bea dan cukai pada triwulan I 2025 mencapai Rp 77,5 triliun atau setara 25,7 persen dari target. Rinciannya, bea keluar tumbuh 110 persen, cukai tumbuh 5,3 persen sementara penerimaan bea masuk mencapai Rp 11,3 triliun.

    “Kalau kami lihat sumber daripada tumbuh negatifnya daripada penerimaan bea masuk 2025 itu pertama oleh tidak ada kuota impor lagi untuk beras kepada bulog,” kata Askolani saat RDP dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (7/5/2025).

    Sedangkan hal lain karena kebijakan pemerintah untuk insentif kendaraan bermotor khususnya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak dibebankan bea masuk.

    “Sehingga kemudian tarifnya 0 walaupun volumenya banyak tapi kemudian oleh tarif bea masuknya 0 kemudian ini menyebabkan biaya masuk kita di 2025 ini lebih kecil dari kendaraan bermotor dibandingkan di tahun 2024,” papar dia.

    Adapun penerimaan bea keluar disumbang oleh kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan kebijakan ekspor tembaga kembali diberlakukan sejak Maret 2025.

    Kata Askolani, penerimaan bea keluar melalui ekspor tembaga menguat sejak tahun 2021 sampai 2022 sebelum adanya kebijakan pembatasan ekspor tembaga. Namun, di tahun 2023 sampai 2024, CPO jadi penerimaan bea keluar yang cukup dominan.

    “Ini tentunya BK CPO ini dalam berapa bulan kebelakang ini mengalami sedikit kenaikan sebab harga CPO mengalami peningkatan yang biasanya hanya sekitar 800 dolar per metric ton, tetapi dalam enam bulan kebelakang ini naik ke 900 sampai dengan 1000 dolar tentunya berdampak kepada penerimaan BK yang CPO yang lebih tinggi,” ungkapnya.