Xcloud.id

Tag: Ashabul Kahfi

  • Komisi IX DPR Sebut Perusahaan yang Potong Gaji Karyawan Jumatan Bisa Dipidana

    Komisi IX DPR Sebut Perusahaan yang Potong Gaji Karyawan Jumatan Bisa Dipidana

    Jakarta –

    Komisi IX DPR prihatin adanya temuan perusahaan di Surabaya yang diduga memotong gaji karyawan yang salat Jumat dan menahan ijazah karyawannya. Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan perusahaan yang melakukan itu jelas melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi.

    “Saya sangat prihatin atas temuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait perusahaan di Surabaya yang membayar pekerja di bawah Upah Minimum Regional (UMR), memotong gaji saat ibadah Jumat, dan menahan ijazah karyawan. Tindakan semacam ini jelas melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi,” kata Ashabul kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

    Ashabul meminta Kementerian Ketenagakerjaan bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar hukum. Kata Ashabul, saat ini, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk melindungi hak pekerja.

    “Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, saya menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja,” ujar Ashabul.

    Ashabul menerangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perusahaan yang membayar upah di bawah UMR dapat dijerat sanksi pidana. Tak hanya itu, kata dia, tindakan menahan ijazah karyawan juga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah UMR dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 400 juta. Selain itu, tindakan menahan ijazah karyawan juga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti,” imbuhnya.

    “Terkait dengan pelarangan atau pembatasan waktu untuk melaksanakan ibadah Shalat Jumat, perlu saya tegaskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan,” kata Ashabul.

    “Pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Selain itu, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,” sambungnya.

    “Komisi IX DPR RI akan terus mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak terulang. Kami juga mengajak para pekerja untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” ujar Ashabul.

    Diketahui, UD Sentoso Seal menjadi sorotan usai dikritik DPRD Surabaya. Perusahaan suku cadang mobil di kawasan Margomulyo, Surabaya, itu diduga melakukan penahanan ijazah hingga pemotongan gaji bagi karyawan yang melakukan Salat Jumat tapi pemilik usaha tetap berkelit.

    Ketua Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir saat hearing menyebutkan adanya dugaan bahwa karyawan di UD Sentoso Seal dipekerjakan dengan tidak sepatutnya. Selain pemotongan gaji karyawan saat menjalankan ibadah Salat Jumat, ada juga yang disekap.

    “Di samping ada penahanan ijazah juga ternyata ada metode kerja yang tidak sesuai. Kalau menurut saya sih ini juga soal perikemanusiaan, jadi seperti ada yang tadi disekap, salat Jumat dipotong gajinya, dan sebagainya,” kata Kadir.

    (whn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Catatan Evaluasi Anggota DPR dari Banyaknya Korban Perkosaan dr Priguna

    Catatan Evaluasi Anggota DPR dari Banyaknya Korban Perkosaan dr Priguna

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, telah membekukan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pembekuan ini dilakukan selama satu bulan untuk melakukan evaluasi buntut Priguna Anugerah P, oknum Residen Anestesi dari PPDSFK Unpad memerkosa pasien wanita.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota dewan di parlemen. Salah satunya anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfiyang menyebut kasus ini sistemik dan serius.

    “Kami di Komisi IX DPR RI sangat prihatin dengan informasi terbaru bahwa jumlah korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter Priguna bertambah menjadi tiga orang. Ini bukan sekadar memperparah situasi, tapi juga menandakan bahwa kasus ini mungkin jauh lebih sistemik dan serius dari yang kita bayangkan di awal,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Ashabul menduga masih ada korban lain dr Priguna yang belum berani bicara atau melapor. Dia menilai kasus ini menunjukkan kegagalan sistem di rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter.

    “Pertambahan jumlah korban menunjukkan adanya potensi korban lain yang selama ini mungkin belum berani bicara dan ini harus jadi alarm bagi semua pihak, bahwa kita tak boleh anggap remeh persoalan ini. Ini bukan hanya soal individu, tapi tentang kegagalan sistem pengawasan dan etika profesi di lingkungan rumah sakit dan lembaga pendidikan kedokteran,” ujarnya.

    Dorong Prosedur Pendidikan Spesialis Dievaluasi

    Foto: Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. (dok. Humas Kemenag)

    Ashabul menyebut Komisi IX DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas agar seluruh korban mendapatkan haknya. Ashabul juga mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan institusi pendidikan dokter agar meninjau ulang prosedur terkait pendidikan spesialis.

    “Ini juga saatnya bagi institusi terkait untuk introspeksi, bagaimana mungkin seorang dokter bisa melakukan tindakan sehina itu terhadap pasien dan keluarganya lebih dari satu kali?” katanya.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Kemenkes melakukan audit menyeluruh terkait prosedur rekrutmen tenaga kesehatan hingga pengaduan di layanan kesehatan. Dia mengatakan hal itu penting agar kasus serupa tak terulang.

    “Sebagai mitra pengawas Kementerian Kesehatan, kami mendesak Kemenkes untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur rekrutmen, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di fasilitas layanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” kata Charles.

    Charles menegaskan tak boleh ada toleransi terhadap aksi bejat Priguna. Dia berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

    “Kejahatan yang dilakukan oleh dokter Priguna adalah kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditolerir. Kami mengecam keras tindakan ini dan mendukung penuh proses hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. (Adrial Akbar/detikcom)

    Korban Pemerkosaan Tiga

    Foto: Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. (M Solihin/detikcom)

    Dokter PPDS, Priguna Anugerah, ternyata memerkosa lebih dari satu orang. Bukan hanya wanita muda inisial FH (21).

    Ternyata ada dua pasien RSHS Bandung lainnya yang juga menjadi korban perilaku bejat Priguna.

    “Dua orang lagi sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Benar, kedua orang ini menerima perlakuan yang sama dari Tersangka,” kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di Mapolda Jabar, dilansirdetikJabar, Jumat (11/4).

    Priguna memerkosa dua korban tersebut pada waktu yang berbeda. Namun lokasinya sama dengan korban FH.

    “Kejadian pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret. Modus sama dengan dalih akan melakukan anestesi dan kedua akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Korban dibawa ke tempat yang sama, keduanya pasien,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (aud/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Pemerkosaan dr Priguna Bertambah, Anggota DPR: Ini Kasus Sistemik

    Korban Pemerkosaan dr Priguna Bertambah, Anggota DPR: Ini Kasus Sistemik

    Jakarta –

    Korban yang diduga diperkosa dokter Priguna Anugerah P (31) bertambah menjadi tiga wanita. Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi menyebut kasus ini sistemik dan serius.

    “Kami di Komisi IX DPR RI sangat prihatin dengan informasi terbaru bahwa jumlah korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter Priguna bertambah menjadi tiga orang. Ini bukan sekadar memperparah situasi, tapi juga menandakan bahwa kasus ini mungkin jauh lebih sistemik dan serius dari yang kita bayangkan di awal,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Ashabul menduga masih ada korban lain yang belum berani bicara atau melapor. Dia menilai kasus ini menunjukkan kegagalan sistem di rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter.

    “Pertambahan jumlah korban menunjukkan adanya potensi korban lain yang selama ini mungkin belum berani bicara dan ini harus jadi alarm bagi semua pihak, bahwa kita tak boleh anggap remeh persoalan ini. Ini bukan hanya soal individu, tapi tentang kegagalan sistem pengawasan dan etika profesi di lingkungan rumah sakit dan lembaga pendidikan kedokteran,” ujarnya.

    Dia menyebut Komisi IX DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas agar seluruh korban mendapatkan haknya. Ashabul juga mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan institusi pendidikan dokter agar meninjau ulang prosedur terkait pendidikan spesialis.

    “Ini juga saatnya bagi institusi terkait untuk introspeksi, bagaimana mungkin seorang dokter bisa melakukan tindakan sehina itu terhadap pasien dan keluarganya lebih dari satu kali?” katanya.

    “Sebagai mitra pengawas Kementerian Kesehatan, kami mendesak Kemenkes untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur rekrutmen, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di fasilitas layanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” kata Charles.

    Foto: Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris (Silvia/detikcom)

    Charles menegaskan tak boleh ada toleransi terhadap aksi bejat Priguna. Dia berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

    Korban pemerkosaan dokter PPDS, Priguna Anugerah, ternyata bukan hanya wanita inisial FH (21). Ada dua pasien RSHS Bandung lainnya yang juga menjadi korban Priguna.

    “Dua orang lagi sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Benar, kedua orang ini menerima perlakuan yang sama dari Tersangka,” kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di Mapolda Jabar, dilansir detikJabar, Jumat (11/4).

    Priguna memerkosa dua korban tersebut pada waktu yang berbeda. Namun lokasinya sama dengan korban FH.

    “Kejadian pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret. Modus sama dengan dalih akan melakukan anestesi dan kedua akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Korban dibawa ke tempat yang sama, keduanya pasien,” ujarnya.

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Dorong Pendidikan Karakter Usai PPDS Perkosa Pendamping Pasien

    Legislator Dorong Pendidikan Karakter Usai PPDS Perkosa Pendamping Pasien

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mendorong pembenahan sistem buntut kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugerah P, dokter residen anestesi PPDS FK Unpad terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum dalam memperbaiki tata kelola pendidikan dokter.

    “Ini bukan cuma soal menghukum pelaku, tapi juga soal membenahi sistem. Peristiwa ini harus jadi momentum kita semua-pemerintah, kampus, rumah sakit, dan masyarakat-untuk memperbaiki tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di negeri ini,” kata Ashabul kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Ashabul menilai aksi bejat pelaku mencoreng kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di RI. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah kampus yang tegas memberhentikan pelaku dari program spesialisasi.

    “Ini sudah mencoreng nama baik dunia kedokteran dan merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan kita. Kami apresiasi langkah cepat dari institusi pendidikan yang langsung mengambil tindakan tegas, memberhentikan pelaku dari programnya. Itu penting sebagai sinyal bahwa dunia pendidikan dan kesehatan tidak memberi ruang pada pelanggaran berat seperti ini. Kami juga mendukung penuh agar proses hukum dijalankan seadil-adilnya dan korban mendapat pendampingan yang layak,” ucapnya.

    Politikus PAN itu mendorong agar sistem pengawasan di RS pendidikan diperkuat sejak seleksi masuk. Dengan begitu, hal serupa tak terulang di kemudian hari.

    “Komisi IX mendorong agar sistem pengawasan di rumah sakit pendidikan maupun di kampus benar-benar diperkuat. Mulai dari seleksi masuk, pembinaan karakter, sampai pengawasan di lapangan harus diperketat. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi,” tegasnya.

    “Kita juga perlu langkah-langkah preventif yang lebih sistematis. Misalnya, pelatihan anti-kekerasan seksual wajib diberikan sejak awal pendidikan. Setiap rumah sakit pendidikan juga harus punya unit khusus yang bisa jadi tempat aman untuk melapor kalau ada dugaan pelanggaran,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kasus pelecehan seksual yang dilakukan pelaku dilaporkan oleh korban pada 18 Maret 2025. Tersangka diketahui menyuntik korban hingga tak sadar lalu memerkosanya.

    Sebelum melakukan aksi bejatnya, Priguna melakukan pengecekan darah kepada korban, yang merupakan anak salah satu pasien yang dirawat di RSHS.

    Menurut Hendra, tersangka meminta korban berinisial FH diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 pada pukul 01.00 WIB.

    Setelah sampai di gedung MCHC, tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau. Pakaian korban diminta tersangka. Pada saat itu, tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali.

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Busrah Abdullah Desak Ashabul Kahfi Akhiri Kepemimpinan di PAN Sulsel: Saatnya Beliau Legowo

    Busrah Abdullah Desak Ashabul Kahfi Akhiri Kepemimpinan di PAN Sulsel: Saatnya Beliau Legowo

  • Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan warga menghadiri sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 16 Februari 2025.

    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 lalu.

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, mayoritas berasal dari kalangan guru.

    Hadir dalam acara tersebut Kapoksi Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, serta Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN, Muhammad Risal S.

    Ashabul Kahfi menegaskan pentingnya peran guru dalam mendukung keberhasilan program ini.

    Menurutnya, sekolah menjadi salah satu sasaran utama distribusi makanan bergizi bagi siswa.

    “Saya ingin memastikan para guru memahami program ini dengan baik. Jangan sampai makanan sudah tiba di sekolah, tapi mereka tidak paham bagaimana menjalankannya. Program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi dan higienis,” ujar Ashabul.

    Komisi IX DPR RI, yang bermitra dengan berbagai instansi seperti BPJS, BPOM, dan BGN, menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat program ini sebelum diterapkan secara luas.

    Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara, sekitar 44 persen siswa di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kebiasaan.

  • Dapat Sinyal DPP, Husniah Talenrang Diprediksi Dapat Dukungan Mayoritas DPD PAN

    Dapat Sinyal DPP, Husniah Talenrang Diprediksi Dapat Dukungan Mayoritas DPD PAN

    FAJAR.CO.ID.MAKASSAR — Perhelatan suksesi kepemimpinan ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan melalui Musyawarah wilayah (Muswil) yang rencananya akan digelar bulan April, diprediksi bakal seru.

    Pasalnya, Husniah Talenrang Bupati terpilih yang juga ketua DPD Kabupaten Gowa bakal didukung mayoritas suara DPD.

    Hal itu diungkapkan Taufik pengurus DPD PAN Gowa, ia mengungkapkan jika ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sulawesi Selatan ini punya kans besar mendapat dukungan suara mayoritas dewan pimpinan daerah (DPD PAN).

    “Saya mendapat bocoran jika Husniah Talenrang telah mendapat sinyal dari DPP,” ujarnya.

    Taufik juga memprediksi mayoritas DPD bakal memberikan dukungannya ke Bupati Gowa terpilih ini.

    Nada dukungan itu mulai tampak mengarah kepada ketua DPW PUAN Sulsel, seperti ketua DPD Kabupaten Barru, yang berharap Husniah Talenrang maju dalam pertarungan memperebutkan ketua DPW PAN Sulsel.

    Sementara itu Dr. Hj Sitti Husniah Talenrang SE, M.M, yang dikonfirmasi, mengungkapkan kesiapannya maju jika itu perintah DPP.

    Ketua DPD PAN Gowa ini mengungkapkan jika selama ini ada beberapa kader dan ketua DPD memintanya untuk maju di Muswil.

    Sekedar diketahui, Ashabul Kahfi telah memimpin DPW PAN Sulsel selama 20 tahun atau empat periode.

    Kepemimpinan Ashabul Kahfi selaku Ketua DPW PAN Sulsel, dinilai cukup lama dan perlu adanya penyegaran “Regenerasi” kepemimpinan.

    Hal ini diungkapkan Andi Taufiq Aris selaku pemerhati politik yang juga konsultan politik dari lembaga Mitra Demokrasi Indonesia.

  • DPR RI dan BGN Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Makassar

    DPR RI dan BGN Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Makassar

    “Anak kita diberi makan siap saji semua, makanan-makanan yang instan dan kadang gizinya tidak ada. Maka inilah perlunya edukasi,” sebutnya.

    Dicontohkan Ashabul Kahfi, orang di desa menjual ayam kemudian sampai di kota dia membeli Indomie, sampai di rumah, makan mi pakai nasi sehingga karbohidratnya double.

    “Harusnya ayam jangan dijual, mereka makan sendiri untuk kebutuhan gizi mereka,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal yang melimpah, agar masyarakat tidak mengalami ironi seperti tikus mati di lumbung padi.

    Program Makan Bergizi Gratis ini, menurut Ashabul Kahfi, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi desa.

    Bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari petani dan peternak lokal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

    “Maka program Makan Bergizi Gratis ini sangat penting, karena kita ingin mencerdaskan anak yang sehat, memiliki daya saing, dan kompetitif dengan generasi lain,” tegasnya.

    Ia pun mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap menjalankan program ini meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

    “Kita apresiasi Pak Presiden Pak Prabowo yang berani menjalankan program di tengah ekonomi yang sangat menantang, beliau berani memangkas kementerian demi menyukseskan program ini,” jelasnya.

    Ashabul Kahfi bilang, program ini tidak bisa ditunda karena semakin lama dibiarkan, semakin sulit bagi bangsa ini untuk mencetak generasi yang sehat dan cerdas.

  • Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.

  • Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.