Tag: Asep Kambali

  • 4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Januari 2026

    4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur Megapolitan 13 Januari 2026

    4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik tembok bata merah yang terkelupas dan lengkungan jendela kolonial yang nyaris runtuh di Jalan Kali Besar Timur, Jakarta Barat, kehidupan tetap berlangsung.
    Selama empat tahun terakhir, reruntuhan bangunan yang diduga bekas kantor era Batavia itu menjadi tempat berteduh bagi warga-warga kecil yang tak punya pilihan lain di kerasnya Ibu Kota.
    Sutaryono (57) adalah salah satunya. Pedagang batagor itu telah menetap di dalam bangunan cagar budaya tersebut sejak awal 2022.
    Di ruang tanpa atap, beralas tanah, dan beratapkan langit Jakarta, ia menjalani hari-harinya dengan rasa waswas akan penggusuran yang bisa datang kapan saja.
    “Saya tahu ini bangunan bersejarah dan sebenarnya enggak boleh ditempati. Tapi waktu itu saya benar-benar enggak punya pilihan,” ujar Sutaryono saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (9/1/2026).
    Bangunan tua yang ditempati Sutaryono hanya menyisakan dinding tinggi dengan jendela-jendela melengkung khas kolonial.
    Atapnya telah lama hilang. Saat hujan turun, air langsung membasahi lantai dan sudut-sudut hunian semi permanen yang dibuat dari papan dan terpal.
    “Dari dulu atapnya memang sudah enggak ada. Saya perbaiki seadanya supaya bisa ditinggali. Pakai terpal, papan bekas, instalasi darurat,” kata Sutaryono.
    Ia menempati salah satu sudut bangunan bersama istrinya.
    Di area yang sama, terdapat sekitar tujuh hingga sepuluh bangunan semi permanen lain yang dihuni kurang lebih 10 orang.
    Sebagian besar adalah pendatang yang bekerja serabutan di kawasan
    Kota Tua
    .
    “Semua di sini nasibnya hampir sama. Kerja serabutan, pedagang kecil, enggak punya rumah tetap,” ujar dia.
    Meski berdiri di kawasan cagar budaya, keberadaan warga di bangunan ini tidak sepenuhnya tanpa “izin”.
    Sutaryono mengaku sempat membayar uang bulanan kepada seseorang yang mengaku mengurus tempat tersebut.
    “Bayarnya bulanan, tapi enggak ada surat apa-apa. Cuma omongan saja,” kata dia.
    Ia menyadari statusnya rapuh. Tidak ada kontrak, tidak ada perlindungan hukum.
    Namun, biaya itu dianggap lebih ringan dibanding harus menyewa rumah di Jakarta.
    “Kalau ngontrak di luar, saya enggak sanggup. Di sini dekat tempat cari makan,” ujar dia.
    Selama empat tahun tinggal di sana, Sutaryono mengaku sudah beberapa kali didatangi petugas.
    Mereka mendata, memotret, dan menanyakan identitas penghuni. Namun, hingga kini belum ada surat resmi pengosongan.
    “Didata sudah beberapa kali. Tapi belum pernah ada perintah harus keluar. Kami hidupnya jadi waswas terus,” kata Sutaryono.
    Ancaman penggusuran selalu menghantui, terutama ketika isu revitalisasi Kota Tua kembali mencuat.
    “Kalau nanti digusur, saya enggak menolak. Tapi tolong ada solusi. Jangan langsung diusir,” ujar dia lirih.
    Pengamatan Kompas.com menunjukkan, reruntuhan bangunan ini tak hanya menjadi hunian, tetapi juga ruang bertahan hidup.
    Di dalamnya terdapat area yang difungsikan sebagai dapur, tempat istirahat, hingga WC umum.
    Safah (42), warga lain yang tinggal di sana, mengatakan WC umum di bangunan tersebut sudah beroperasi lebih dari lima tahun.
    “Awalnya buat warga dan pedagang. Lama-lama wisatawan juga pakai karena lokasinya strategis,” kata Safah.
    WC tersebut berada di lorong sempit yang menghubungkan Jalan Kali Besar Timur dengan area parkiran belakang Museum Fatahillah dan terminal bus wisata Kota Tua.
    “Enggak ada izin resmi. Ini murni inisiatif warga karena kebutuhan,” ujarnya.
    Tarifnya seikhlasnya, sekitar Rp 2.000 hingga Rp 5.000, digunakan untuk membeli air dan sabun.
    Ironi terasa kuat karena bangunan ini berada di kawasan cagar budaya. Dinding bata merah yang retak, tanaman liar yang merambat, serta bau menyengat dari sudut-sudut gelap kontras dengan trotoar rapi dan jalur wisata di sekitarnya.
    Satpam kawasan Kota Tua, Iwanarso, mengatakan bangunan tersebut seharusnya tidak boleh dialihfungsikan.
    “Secara aturan memang enggak boleh disewakan atau ditempati,” ujar Iwanarso, yang bertugas di kawasan itu sejak 2015.
    Ia menyebut bangunan itu sempat difungsikan sebagai toilet umum sebelum akhirnya berkembang menjadi warung dan hunian liar.
    “Tahun lalu masih WC saja. Sekarang sudah jadi warung dan tempat tinggal,” kata dia.
    Menurut Iwanarso, persoalan utama ada pada pembagian kewenangan antarinstansi yang tidak terintegrasi.
    “Kalau revitalisasi terpadu, otomatis semua kena. Tapi kalau terpisah-pisah, pengawasannya susah,” ujar dia.
    Bagi Sutaryono dan penghuni lainnya, bangunan bersejarah itu bukan sekadar reruntuhan masa lalu. Ia adalah tempat berlindung, ruang bertahan hidup, sekaligus simbol ketidakpastian.
    “Saya setuju kalau mau direvitalisasi. Kota Tua memang harus dijaga,” kata Sutaryono.
    “Tapi kami juga manusia. Kalau mau ditertibkan, tolong dipikirkan nasib kami,” lanjutnya.
    Empat tahun hidup di bawah bayang-bayang tembok Batavia telah mengajarkan Sutaryono satu hal di kota sebesar Jakarta, sejarah dan kemiskinan kerap bertemu di ruang yang sama menunggu keputusan siapa yang lebih dulu diselamatkan.
    Sejarawan Asep Kambali menegaskan bangunan tersebut bukan bekas Balai Kota Batavia, tetapi tetap bagian dari lanskap sejarah kolonial Jakarta.
    “Informasi lama menyebut gedung itu pernah difungsikan sebagai hotel atau kantor. Tapi referensinya memang minim,” kata Asep.
    Ia menyebut kasus seperti ini banyak terjadi di Jakarta bangunan bersejarah terbengkalai, statusnya tidak jelas, lalu ditempati warga.
    “Banyak sekali di Jakarta yang seperti ini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Megahnya Bangunan Bersejarah Stasiun Tanjung Priok Tenggelam oleh Angkot dan PKL 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Desember 2025

    Kala Megahnya Bangunan Bersejarah Stasiun Tanjung Priok Tenggelam oleh Angkot dan PKL Megapolitan 22 Desember 2025

    Kala Megahnya Bangunan Bersejarah Stasiun Tanjung Priok Tenggelam oleh Angkot dan PKL
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana depan
    Stasiun Tanjung Priok
    , Jakarta Utara, kerap semrawut dengan angkot yang menunggu penumpang dan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.
    Kondisi ini membuat bangunan bersejarah Stasiun Tanjung Priok yang dibangun sejak 1914 nyaris tenggelam secara visual, meski berada di lokasi strategis dan masih aktif melayani ribuan penumpang setiap hari.
    Suara bising klakson kendaraan terdengar hampir setiap menit di depan Stasiun Tanjung Priok.
    Para pengendara menyalakan klakson untuk mendorong angkot-angkot yang mengetem agar segera berjalan. Puluhan angkot lebih senang menunggu penumpang di depan stasiun dibanding masuk ke terminal di seberangnya.
    Jalan di depan stasiun dilalui berbagai kendaraan, mulai dari sepeda motor, bus, hingga truk trailer, sehingga sering terjadi perebutan jalan antara angkot dan truk.
    Semrawutnya kondisi ini diperparah oleh keberadaan PKL yang menjajakan minuman kemasan, es kelapa, gorengan, dan rokok di atas trotoar persis depan stasiun.
    Keberadaan
    PKL dan angkot
    membuat megahnya bangunan putih bersejarah Stasiun Tanjung Priok seolah tenggelam.
    “Pas pertama ke stasiun ini enggak kelihatan kalau ini stasiun karena ketutupan banyak angkot ngetem sama PKL,” ungkap Sera (31), penumpang KRL Commuter Line, Jumat (19/12/2025).
    Sera berharap area depan stasiun ditata lebih rapi, dengan tetap memberikan tempat khusus bagi PKL agar mereka bisa berjualan.
    “Kalau ditertibin bagus tapi kasihan mereka, kalau bisa sih bikinin tempat aja jadi lebih tertata enggak ganggu lalu lalang masuk, dan mereka bisa tetap jualan,” jelasnya.
    Senada, Sri (43), penumpang KRL lainnya, meminta agar PKL disediakan lokasi khusus di sekitar stasiun.
    Ia juga menilai angkot sebaiknya tetap boleh berhenti di depan stasiun dengan durasi singkat, agar penumpang tidak harus menyeberang jalan berisiko.
    “Kalau mereka di dalam stasiun ribet, kita harus menyeberang, kendaraan gede-gede. Lebih baik boleh berhenti sebentar, terus langsung jalan,” tuturnya.
    Sejarawan Asep Kambali menekankan pentingnya penataan
    tata kelola ruang
    di Stasiun Tanjung Priok.
    “Yang perlu dibenahi bukan bangunannya tapi tata kelola ruang, baik interior atau eksterior,” katanya.
    Area depan stasiun,
    drop-off
    penumpang, PKL, dan angkot harus ditata agar bangunan bersejarah tetap terlihat.
    Asep menambahkan, seharusnya penataan mengacu pada era Belanda, di mana gedung memiliki area depan yang lapang. Jika PKL dan angkot tidak ditata rapi, arsitektur bersejarah stasiun akan semakin tenggelam.
    “Dari luar juga rusak secara visual, dia tidak bisa dinikmati sebagai bentuk unik, malah PKL dan angkot jadi tenggelam,” jelasnya.
    Asep menegaskan, hidupnya Stasiun Tanjung Priok bukan berarti area depannya harus semrawut, justru harus benar-benar dijaga karena merupakan
    cagar budaya
    .
    Stasiun Tanjung Priok resmi menjadi cagar budaya pada 1993. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bangunan stasiun mengusung gaya arsitektur modern awal dengan pengaruh kubisme.
    Bentuk dominan bangunan adalah persegi, baik keseluruhan maupun bidang-bidang bukaan seperti pintu dan jendela.
    “Bentuk dominan bangunan stasiun ini adalah persegi, baik bentuk keseluruhan bangunan maupun bidang-bidang bukaan, seperti pintu dan jendela,” ungkap Franoto.
    Ornamen Art Deco, kaca patri, profil keramik, kolom besar, tangga, struktur baja melengkung, serta dinding marmer menambah kesan megah.
    Selain itu, struktur baja melengkung di bangunan utama memberi kesan kokoh dan megah. Area loket penjualan karcis berupa ceruk yang dipertegas dengan lapisan dinding marmer juga menambah unsur mewah dari bangunan stasiun ini.
    Franoto bilang, sekitar tahun 2009 hingga 2015, Stasiun Tanjung Priok pernah direvitalisasi, namun perubahannya tidak begitu signifikan, sebab merupakan cagar budaya yang bangunan aselinya harus benar-benar dijaga.
    Sudah 32 tahun lamanya, stasiun ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Ditetapkannya sebagai cagar budaya bukan tanpa alasan, tapi karena Stasiun Tanjung Priok menyimpan banyak sejarah.
    Stasiun ini dibangun pada 1914 oleh C.W. Koch dari Staats Spoorwegen (SS) saat pemerintahan Gubernur Jenderal A.F.W. Idenburg dan merupakan karya C. W. Koch, insinyur utama dari Staats Spoorwegen (SS) atau perusahaan kereta api (KA) Hindia Belanda kala itu.
    Terletak berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, stasiun melayani perdagangan, wisatawan Eropa, pekerja pelabuhan, pedagang, jalur barang ekspor-impor, dan keberangkatan jamaah haji melalui jalur laut.
    Letak stasiun ini bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun pada akhir abad ke-19 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.
    “Pada masa itu, Stasiun Tanjung Priok mengakomodasi perdagangan dan wisatawan Eropa di Batavia karena wilayah Tanjung Priok terletak di bagian utara Jakarta merupakan hutan dan rawa-rawa yang berbahaya,” ungkap Franoto.
    Oleh karena itu, dibutuhkan sarana transportasi yang aman untuk menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan pusat lewat Batavia Centrum atau Stasiun Jakarta Kota.
    Stasiun digunakan secara resmi pada 6 April 1925 bersamaan pembukaan jalur Tanjung Priok – Batavia Centrum (sekarang Jakarta Kota), saat ini dilintasi KRL Commuter Line Lintas Tanjung Priok.
    Dekat pelabuhan membuat Tanjung Priok jadi stasiun tersibuk pada 1914-1929. Ketika itu, Jakarta atau yang dulu lebih dikenal sebagai Batavia masih menjadi pusat perdagangan kolonial dan pelabuhan sedang berada di puncak aktivitasnya.
    Ketika itu, Stasiun Tanjung Priok melayani penumpang kelas atas Eropa, pekerja pelabuhan, dan pedagang.
    Kemudian, stasiun ini juga menjadi jalur penting angkutan barang dan komoditas ekspor-impor yang mau menuju ke pelabuhan.
    Sebab saat zaman itu, teknologi truk trailer atau kontainer belum semaju saat ini, sehingga proses angkut barang dari pelabuhan ke berbagai daerah di Pulau Jawa masih mengandalkan kereta api.
    “Serta digunakan untuk keberangkatan jamaah haji dari Batavia melalui jalur laut,” tutur Franoto.
    Kini, Stasiun Tanjung Priok hanya melayani perjalanan jangka pendek (Lini Pink) dengan enam jalur kereta, yakni dua peron untuk KRL Commuter Line, dua peron untuk kereta barang, dan sisanya jalur ke Pelabuhan Tanjung Priok.
    Meski jarak tempuh pendek, stasiun tetap andalan. Data PT KAI mencatat, Oktober 2025, sebanyak 259.000penumpang naik KRL dari stasiun, sedangkan 250 ribu penumpang turun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Publik Dilibatkan, Narasi Indonesia Sentris Dikedepankan

    Publik Dilibatkan, Narasi Indonesia Sentris Dikedepankan

    DEPOK – Kementerian Kebudayaan RI menggelar Diskusi Publik Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jumat, 25 Juli. Agenda ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat memberi masukan terhadap proyek penulisan ulang sejarah nasional yang mengedepankan pendekatan Indonesia sentris.

    Tiga editor umum terlibat dalam proyek ini: Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, dan Prof. Jajat Burhanudin. Mereka memaparkan konsep penulisan sepuluh jilid buku yang disusun secara tematik dan kronologis. Tiap jilid ditulis oleh pakar di bidangnya, dari Prof. Cecep Eka Permana hingga Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih.

    Isi buku mencakup fase panjang sejarah Indonesia, dari akar peradaban Nusantara, interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia dan Arab, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998–2024. Narasi sejarah tak lagi berpusat pada kolonialisme, tapi menempatkan Indonesia sebagai aktor utama sejarahnya sendiri.

    Komunitas pun dilibatkan aktif. Asep Kambali dari Komunitas Historia Indonesia berharap penulisan sejarah tak sekadar berdasarkan buku, tapi juga menelusuri arsip dan situs sejarah yang mungkin terlupakan. Ia menilai langkah Kementerian sangat penting bagi jati diri bangsa.

    Sementara Eva Riana, mahasiswi S3 Sejarah UI, mendorong agar sejarah perdagangan VOC dan EIC digarap lebih mendalam. Menurutnya, persaingan dua kongsi dagang besar itu adalah kunci memahami dinamika kekuasaan ekonomi kolonial di wilayah Asia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, proyek ini akan terus menyerap masukan masyarakat. “Para editor dan penulis adalah maestro di bidangnya. Kita ingin sejarah Indonesia ditulis bukan dari kacamata penjajah, tapi dari pandangan kita sendiri sebagai bangsa merdeka,” ujarnya.