Xcloud.id

Tag: Arzeti Bilbina

  • Arzeti Bilbina Minta Perbaikan MBG sebelum Diperluas ke Lansia

    Arzeti Bilbina Minta Perbaikan MBG sebelum Diperluas ke Lansia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Arzeti Bilbina menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memperluas program makan bergizi gratis (MBG) ke kelompok lansia dan difabel.

    Arzeti Bilbina menilai, perluasan sasaran program MBG merupakan langkah positif untuk memperluas manfaat bantuan pemerintah bagi kelompok rentan.

    “Tentunya kami mendukung jika Program MBG ini diperluas tidak hanya untuk siswa sekolah dan ibu hamil saja, tetapi juga para lansia dan difabel,” ujar Arzeti Bilbina dikutip dari Instagram miliknya, Jumat (14/11/2025).

    Menurutnya, dua kelompok ini sangat membutuhkan perhatian karena seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

    Meski mendukung perluasan, Arzeti Bilbina menegaskan, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas utama sebelum program diperluas secara nasional.

    “Kami meminta agar program yang saat ini berjalan bagi peserta didik dan ibu hamil dioptimalkan, serta meminimalisir potensi keracunan dan makanan basi yang banyak terjadi di daerah,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, sejumlah kasus makanan basi dalam program MBG sebelumnya menimbulkan kecemasan dan bahkan penolakan dari wali murid di beberapa wilayah.

    Arzeti Bilbina juga menegaskan, komitmen fraksi PKB untuk mendukung program pemerintah yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    Menurutnya, masyarakat harus dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui layanan sosial yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran.

    “Kami akan dukung program-program yang baik dan bermanfaat, termasuk perluasan program pemerintah yang membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujarnya.

  • Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dilakukan secara transparan agar sesuai konteks kebutuhan gizi di Indonesia.

    “Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia,” ujar Arzeti di Jakarta.

    Menurut Arzeti, berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2025, India menempati peringkat 102 dari 123 negara dan masih berada pada kategori “serius”. Kondisi itu, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi BGN sebelum menjadikan India sebagai acuan.

    “Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Arzeti juga mempertanyakan siapa pihak yang memberi rekomendasi kepada BGN terkait pemilihan India sebagai rujukan program makan bergizi. “BGN harus menjelaskan siapa yang memberi masukan, apa dasar kajiannya, dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Jangan sampai kebijakan publik diambil tanpa transparansi,” tambahnya.

    Sebagai alternatif, Arzeti menyarankan BGN untuk belajar dari negara-negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition. Ia mencontohkan Finlandia yang sukses menurunkan obesitas dan kekurangan gizi melalui integrasi data sekolah, layanan kesehatan, dan program makan gratis berbasis lokal.

    Selain itu, Jepang dinilai berhasil menerapkan pendidikan gizi (shokuiku) dan makan siang sekolah bergizi seimbang yang mendukung kesehatan anak. Norwegia memiliki sistem pangan berkelanjutan dengan pengawasan gizi nasional yang kuat, sementara Belanda dikenal dengan kebijakan publik gizi berbasis nabati yang terintegrasi. Korea Selatan juga disebut sebagai pemimpin di Asia dalam indeks ketahanan gizi berkat manajemen pangan lokal dan regulasi ketat terhadap makanan olahan.

    “Negara-negara itu sudah terbukti menjaga ketahanan pangan dan gizi warganya dengan sistem yang efisien dan transparan,” jelas Arzeti.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya menjadikan India sebagai model dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kunjungan ke India dilakukan untuk melihat langsung implementasi dan menerima bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia.

    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” kata Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) lalu. [hen/beq]

  • Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang.

    Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tak lagi terbebani utang masa lalu. Sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif.

    Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru.

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendukung rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Menurutnya, selama ini tunggakan itu menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

    “Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti di Jakarta, dilansir pada Jumat (10/10/2025).

    “Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup. Maka kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS menjadi harapan baru bagi masyarakat dari keluarga rentan untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dari Negara,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

  • Berpacu dengan Waktu, Arzeti Bilbina Desak Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Dimaksimalkan

    Berpacu dengan Waktu, Arzeti Bilbina Desak Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Dimaksimalkan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menegaskan, pencarian korban yang masih tertimbun akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) harus dimaksimalkan.

    “Kita berpacu dengan waktu, sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan maksimal agar tidak menambah jumlah korban. Gerak cepat dan tepat dalam proses evakuasi para santri yang terjebak di bawah reruntuhan harus menjadi prioritas,” kata Legislator dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, Selasa (30/9/2025).

    Arzeti juga mendorong adanya pendataan yang akurat terkait jumlah santri serta kondisi para korban. Menurutnya, posko khusus sangat dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penanganan, sekaligus memberi kepastian kepada keluarga santri.

    “Pendataan yang tepat akan memastikan tidak ada santri yang terlewat, baik yang selamat maupun yang menjadi korban. Posko khusus juga penting agar keluarga bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi anggota keluarganya,” ujarnya.

    Dia pun meminta Kementerian Kesehatan segera menginstruksikan rumah sakit dan layanan kesehatan di sekitar lokasi untuk memprioritaskan penanganan para korban.

    “Santri yang menjadi korban harus segera mendapat perawatan medis. Luka fisik harus segera ditangani, sementara trauma psikologis juga perlu diperhatikan dengan pendampingan khusus. Kemenkes harus mengambil peran strategis dalam memastikan seluruh korban mendapat layanan kesehatan yang layak,” tegas Arzetti. [hen/ian]

  • Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Jakarta –

    Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menerima secara virtual kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang, Jumat (12/9). Kunjungan ini dalam rangka meninjau proses produksi hingga pengawasan ketenagakerjaan di pabrik Sido Muncul.

    Dalam sambutannya, Irwan mengapresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI ke pabrik Sido Muncul. Ia juga memaparkan tentang kondisi industri jamu nasional yang menurutnya memiliki potensi besar.

    “Saya dan seluruh karyawan merasa sangat bahagia bapak dan ibu anggota DPR bisa mengunjungi pabrik kami. Perlu saya sampaikan, bahwa pabrik jamu yang ada di Indonesia ini jumlahnya sekitar 1.600. Kalau dibandingkan dengan pabrik farmasi, pabrik jamu ini delapan kali lebih banyak, tapi market size-nya hanya seperlima belas dari market size industri farmasi,” ujar Irwan di Kantor Sido Muncul Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Lebih lanjut, Irwan menjelaskan skala ketenagakerjaan di perusahaannya. Adapun di pabrik Sido Muncul, terdapat sekitar 3.000 karyawan. Sementara secara keseluruhan, termasuk institusi dan anak usaha lainnya, jumlah karyawan mencapai sekitar 5.000 orang.

    Irwan pun menegaskan komitmen Sido Muncul dalam mengutamakan kesejahteraan karyawan. Menurutnya, karyawan adalah pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam perusahaan, bahkan lebih diutamakan dibandingkan konsumen.

    “Target kami ini adalah kebahagiaan (karyawan) karena saya menganggap stakeholder kami yang pertama adalah karyawan, bukan konsumen. Kalau karyawannya bahagia menurut saya itu produktivitasnya tercapai pasti tercapai,” jelasnya.

    Dorong Pengembangan Inovasi Jamu

    Kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: Sido Muncul)

    Pada kesempatan ini, Irwan juga menegaskan tentang pengembangan tanaman herbal atau jamu. Dalam rangka mendukung pengembangan jamu, seluruh produk Sido Muncul telah melewati uji klinis berupa uji toksisitas dan uji khasiat.

    “Produk kami itu dilakukan uji klinis, fase 1 itu uji toksisitas dan fase 2 uji khasiat. Dan saya berusaha untuk memperkenalkan Sido Muncul kepada para dokter melalui seminar 53 kali di fakultas-fakultas kedokteran,” paparnya.

    “Dan saya buat ringkasan tentang riset-riset literatur. Itu kami berikan ke dokter-dokter supaya dokter bisa belajar bahwa riset-riset obat-obat herbal itu sudah ada. Dokter itu kan mendiagnosa penyakit, jadi nanti kalau mereka tahu ada obat farmasi dan jamu, bisa mengkombinasikan,” sambungnya.

    Ia berharap pihaknya dapat berdiskusi langsung dengan para anggota DPR terkait pengembangan produk jamu sebagai obat herbal. Dengan begitu, berbagai sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    “Kalau diberi kesempatan, saya ingin menjelaskan bagaimana kami mengelola jamu sehingga kami bisa tetap eksis, serta tentang peta bahan-bahan alami. Kita berharap Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini dapat dioptimalkan (pemanfaatannya),” ungkapnya.

    “Mungkin anggota dewan bisa mengusulkan pada pemerintah untuk membiayai riset ilmiah tentang bahan baku yang boleh dipakai,” lanjutnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Dapil Jateng III, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep menegaskan saat ini pemerintah tengah mendorong pengembangan obat herbal agar dapat bersanding dengan obat kimia.

    “Kita di Komisi IX itu sedang menekankan pemerintah untuk obat-obat tradisional termasuk juga fitofarmaka itu bersanding dengan obat-obat kimia. Sehingga diharapkan mulai dari puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sampai rumah sakit bisa menjadikan produk-produk jamu yang masuk kategori fitofarmaka salah satu terapi alternatif di Indonesia,” katanya saat mengunjungi Agrowisata Sido Muncul di Semarang.

    Edy juga menyoroti peluang yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan medical tourism atau wisata kesehatan berbasis herbal. Menurutnya, konsep ini relevan jika dikembangkan oleh pelaku industri jamu seperti Sido Muncul.

    “Saya banyak melihat di luar negeri rumah sakit sudah mulai bergeser pada terapi lingkungan. Medical tourism itu justru rumah sakitnya berada di daerah-daerah pelosok dengan lingkungan yang sangat nyaman, tenang, sepi, nyaman,” jelasnya.

    “Nah, kalau Pak Irwan ingin mengelakurasi antara jamu tradisional, lalu dengan hospital yang berbasis lingkungan, bisa menggunakan konsep medical tourism terapi lingkungan,” ucapnya.

    Pabrik Sido Muncul Tuai Apresiasi Komisi IX DPR RI

    Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat secara virtual menerima kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: detikcom/inkanaputri)

    Pada kesempatan ini, Edy juga mengapresiasi upaya Sido Muncul dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

    “Kami berharap soal kesejahteraan pekerja, dan tentu saya percaya Sido Muncul sudah sangat bagus. Kunjungan kami untuk memastikan bagaimana kondisi status ketenagakerjaan mereka, kemudian soal struktur skala upah mereka, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya.

    Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Dapil Jateng I, Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si. menyambut baik keinginan Irwan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihaknya. Ia pun berharap kedepan Sido Muncul akan menjadi perusahaan yang semakin maju dan berkembang.

    “Kalau nanti Pak Irwan menghendaki ke Komisi IX, tentu kita sangat senang sekali karena dengan demikian bisa bertukar pengalaman, memberikan masukan-masukan, sharing-sharing dengan kami. Doa kami semoga Sido Muncul makin maju, makin berkembang,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, para anggota Komisi IX yang hadir pada kunjungan ini antara lain, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep; Dr. Sihar P.H. Sitorus, Bsba., M.B.A.; Eko Kurnia Ningsih; Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.; Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P. dan Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si.

    Hadir pula anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Kepala Kanwil BPJS Jateng-DIY Hesnypita, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta jajaran.

    (adv/adv)

  • Arzeti: Sekolah Rakyat Penting untuk Putus Rantai Kemiskinan

    Arzeti: Sekolah Rakyat Penting untuk Putus Rantai Kemiskinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menegaskan, DPR mendukung penuh berjalannya program sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah untuk memperatakan akses pendidikan berkualitas bagi rakyat miskin dan miskin ekstrem. Dukungan tersebut disampaikan Arzeti melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (11/7/2025).

    “Kami dari Komisi IX DPR mendukung penuh peluncuran sekolah rakyat yang digagas pemerintah sebagai upaya pemerataan pendidikan berkualitas dan menjadi jembatan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia,” ungkap Arzeti, dikutip dari akun Instagram @arzetibi.

    Ia menerangkan, berdasarkan data yang ia terima,  ada sebanyak 424.616 anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak bersekolah akibat masalah ekonomi.

    “Ratusan ribu anak dari keluarga miskin ekstrem itu tidak sekolah dan harus putus sekolah karena tidak punya biaya, dan ini bagian dari total 5,36 juta anak usia sekolah di kalangan termiskin yang seharusnya sekolah. Makanya kita dukung kalau ada program ini, tetapi harus tepat sasaran,” tegasnya.

    Arzeti juga mengimbau semua pihak, termasuk masyarakat ikut menjadi pengawas pelaksanaan program ini agar target operasional program sekolah rakyat benar-benar  tepat.

    “Kita harus sama-sama bahu membahu mengawasipelaksanaan program ini. Kementerian Sosial dan instansi terkait juga wajib memantau implementasi sekolah rakyat, semua anak harus mendapatkan hak atas pendidikan sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo,” tandasnya.

    Sebagai informasi, program sekolah rakyat tahap pertama berjumlah 100 sekolah, dan 63 di antaranya akan mulai berjalan pada pertengahan Juli hingga Agustus 2025  dengan jumlah siswa yang terdaftar berdasarkan data terpadu sejahtera ekstrem nasional (DTSEN) sebanyak 9.755 anak.

  • Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto

    Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto

    Sumber foto: Wisnu Wardhana/elshinta.com.

    Legislator: Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 08:07 WIB

    Elshinta.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan gizi dalam program MBG diharapkan melahirkan generasi unggul dimasa mendatang yang juga sebagai persiapan menuju Indonesia Emas ditahun 2045.

    Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai RW 6, Pacar kembang, Tambaksari Jumat, 13 Juni 2025. Hadirnya MBG bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang tepat. 

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias.

    Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina Mengajak masyarakat untuk peduli serta menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola makan sehat dengan memperhatikan gizi,protein dan tentunya karbohidrat yang seimbang. 

    “Program MBG menjadi program Prioritas Presiden Prabowo oleh karenannya harus didukung penuh oleh semua pihak tidak terkecuali komisi IX sebagai mitra kerjanya. Dengan begitu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu dan tentunya mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ucap Arzeti Bilbina.

    Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim menyamaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar yang dikenal dengan Asta Cita, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas ditahun 2045. 

    “Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, berbagai strategi telah dijalankan, salah satunya yakni melalui peningkatan asupan gizi masyarakat melalui Program MBG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan seimbang,” papar Halim.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA), serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Program MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat, sehingga keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ucap Halim.

    Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional, pendaftaran dapat dilakukan secara resmi melalui situs web: www.bgn.go.id

    Menanggapi kegiatan sosialisasi program MBG, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias turut menyampaikan mengenai permasalah gizi berkaitan dengan pola makan meliputi stunting, anemia, obesitas, serta sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 

    “Pola makan yang tidak sehat khususnya konsumsi makanan cepat saji, tidak segar, atau olahan secara berlebihan berkontribusi besar terhadap munculnya kondisi-kondisi tersebut,” terang Dini Ririn seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana, Minggu (15/6). 

    Untuk itu menjaga pola makan dengan menerapkan prinsip gizi seimbang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan energi harian, mencegah timbulnya berbagai penyakit, serta mempertahankan berat badan ideal. Program MBG yang dijalankan BGN mempunyai kontribusi besar terhadap kebaikan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Semua itu dimulai dari makanan yang sehat dan bergizi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Program Prioritas Prabowo, Arzeti: Komisi IX DPR Dukung MBG

    Program Prioritas Prabowo, Arzeti: Komisi IX DPR Dukung MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan gizi dalam program MBG diharapkan melahirkan generasi unggul di masa mendatang yang juga sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

    Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai RW 6, Pacar Kembang, Tambaksari Surabaya. Hadirnya MBG bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang tepat.

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan Badan Gizi Nasional Moch. Halim, dan Dosen Unair Surabaya Dini Ririn Andrias.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengajak masyarakat untuk peduli serta menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola makan sehat dengan memperhatikan gizi, protein dan tentunya karbohidrat yang seimbang.

    “Program MBG menjadi program prioritas Presiden Prabowo, yang harus didukung penuh semua pihak, tidak terkecuali Komisi IX sebagai mitra kerjanya. Dengan begitu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu dan tentunya mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Arzeti.

    Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN, Moch. Halim menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar yang dikenal dengan Asta Cita, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, berbagai strategi telah dijalankan. Salah satunya, peningkatan asupan gizi masyarakat melalui program MBG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan seimbang,” tutur Halim.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA), serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Program MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat, sehingga keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ucap Halim.

    Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN, pendaftaran dapat dilakukan secara resmi melalui situs web: www.bgn.go.id

    Menanggapi kegiatan sosialisasi program MBG, Dosen Unair Dini Ririn Andrias turut menyampaikan mengenai permasalah gizi berkaitan dengan pola makan meliputi stunting, anemia, obesitas, serta sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. “Pola makan yang tidak sehat khususnya konsumsi makanan cepat saji, tidak segar, atau olahan secara berlebihan berkontribusi besar terhadap munculnya kondisi-kondisi tersebut,” pungkas Dini. (tok/kun)

  • Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda dan menekankan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang sesuai bagi generasi muda.

    “Pemerintah harus melihat keberadaan anak-anak muda yang kreatif untuk bisa difokuskan dalam satu bidang, sehingga mereka bisa menghasilkan dan menjadikan bidang tersebut sebagai penghasilan,” ujar Arzeti, dikutip dari akun Instagram, @arzetibi, Kamis (12/6/2025).

    Menanggapi insiden kericuhan dalam acara job fair di Bekasi yang viral beberapa waktu lalu, Arzeti mengatakan hal tersebut contoh nyata urgensi pembekalan keterampilan yang memadai bagi anak muda.

    “Ini masalah yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir, jangan sampai ribuan anak muda Indonesia harus antre cari lapangan pekerjaan karena kemampuannya sama,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan faktor demografi dalam pembinaan keterampilan. Menurutnya, pelatihan seharusnya menyesuaikan dengan potensi daerah agar anak muda terdorong untuk bekerja di wilayah asalnya tanpa harus merantau. Contohnya di Sulawesi Utara yang demografinya kawasan pesisir dan dekat laut.

    “Pemerintah daerah harus fokus mengembangkan keterampilan anak mudanya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, peluang kerja terbuka dan tenaga lokal dibutuhkan di daerahnya sendiri,” pungkas Arzeti.

    Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), anak muda kelompok usia 15–24 tahun merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.

  • Pemerintah Didesak Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan

    Pemerintah Didesak Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan

    Jakarta (beritajatim.com) –:Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi pekerja di perhotelan. Menyusul meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

    Berdasarkan survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta), 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama tahun 2025.

    Sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Dampak dari perununan tingkat hunian itu, 70 persen pengusaha hotel dan restoran Jakarta berencana melakukan efisiensi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Diperkirakan pengusaha hotel akan mengurangi 10-30 persen dari total jumlah karyawan.

    “Sektor perhotelan merupakan tulang punggung ekonomi, terutama di kawasan bisnis dan wisata. Ancaman PHK massal di sektor ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada perekonomian nasional,” tegas Arzeti.

    Arzeti menambahkan bahwa meskipun sektor perhotelan belum tercatat secara spesifik dalam data PHK, tapi tren peningkatan PHK di sektor padat karya dapat menjadi indikator awal adanya ancaman serupa di sektor perhotelan.

    Legislator asal Dapil Jawa Timur I itu menekankan pentingnya pemerintah untuk segera melakukan pemetaan risiko dan memberikan stimulus kepada industri perhotelan yang terdampak.

    “Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada pencegahan PHK di sektor perhotelan. Selain itu, perlu ada program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak,” tegas Arzeti.

    Arzeti itu juga mengatakan, pemerintah harus proaktif dan responsif dalam menghadapi tantangan ini. Jangan sampai kehilangan momentum untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Gelombang PHK di Indonesia terus terjadi. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pada Januari hingga Februari 2025, sebanyak 40.000 pekerja telah mengalami PHK, dengan konsentrasi tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang.

    Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat per April 2025 jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 24.360 orang atau rata-rata 6.090 orang per bulan. [hen/aje]