Xcloud.id

Tag: Arwani Thomafi

  • Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se- Banten melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi.

    Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan konsolidasi jelang Muktamar yang agendanya mencari Ketua Umum partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Adapun, Muktamar sendiri diagendakan antara bulan Agustus atau September mendatang. 

    Para kader partai di Banten ingin meminta masukan dari orang nomor dua di PPP pusat tersebut karena ingin ada perubahan untuk menyelamatkan partai. 

    Apalagi, di Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 lalu, pesta demokrasi empat tahunan tak bersahabat untuk PPP.

    Puncaknya tak ada satu pun kader PPP yang duduk di Senayan karena mereka tidak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Theshold (PT) sebesar empat persen.

    Sekretaris DPC Kabupaten Tangerang, Ahyani menyatakan, ingin ada perubahan di tubuh DPP PPP.

    “Dulu orang-orang tahunya Golkar, PDIP dan PPP. Tapi sekarang, PPP mulai meredup. Makanya, ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kami pum inisiatif meminta saran dan masukan dari pak Sekjen DPP PPP,” kata Ahyani kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Dia mengakui, bahwa banyak nama-nama besar yang ingin jadi Ketua Umum PPP saat Muktamar nanti digelar.

    Salah satunya, mantan KASAD Dudung Abdurachman dan Mentan RI Amran Sulaiman dari external. 

    Sedangkan, yang dari internal saat pertemuan tadi nama Arwani Thomafi yang mencuat.

    “Bagus bagus saya lihat. Dan patut diingat, selain sosoknya pas, didukung dengan kemampuan finansial yang mumpuni. Jadi saya yakin bisa mengembalikan kejayaan PPP,” tegasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin. Di mana ingin ada perubahan. 

    Sesuai dengan tagline yang digaungkan pusat, transformasi PPP untuk Indonesia. 

    “Pak Arwani sosok yang bagus kok, kyai pula dan memiliki ahlak yang baik. Lalu dekat dengan para kader baik DPC dan DPW di seluruh Indonesia. Bahkan mengetahui seluk beluk partai karena memang kader internal. Bila memang mumpuni kenapa tidak didukung,” ungkapnya.

    Sementara, Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi mengatakan, pertama senang bisa halal bihalal dengan DPW Banten dan DPC PPP se-Banten karena momentum halal bihalal penting untuk kader. 

    Pasalnya, bisa saling silaturahmi saling menguatkan.

    “Dan juga menjadikan kesempatan untuk bagaimana menyiapkan perubahan langkah kita untuk menata PPP mengembalikan kejayaan PPP untuk bisa ke Senayan 2029. Sekarang sedang konsolidasi permusyawaratan tingkat nasional, yakni Muktamar,” ucapnya.

    Maka dari itu, lanjutnya, penting untuk digalakkan seluruh kader menyiapkan konsep perubahan yang diusung ke depan. 

    “Tantangan semakin banyak, baik internal maupin external apalagi dinamika di 2029 semakin berat,” ujarnya.

    Disinggung namanya mencuat jadi calon Ketua Umum PPP, Arwani menyatakan, bila kader, tentu mulai dari awal sudah berkomitmen bagaimana membesarkan partai. 

    “Baik melalui kesempatan di mana pun jabatan jabatan ke partaian maupun di pemerintahan. Apa pun diamini yang penting untuk membesarkan partai,” tandasnya.

  • PPP Kaget Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

    PPP Kaget Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

    JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, merespons penggeledahan rumah mantan Ketua Umum PPP Djan Faridz oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 22 Januari, malam. Arwani mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut.

    “Kami terkejut dengan penggeledahan oleh KPK di kediaman Beliau,” ujar Arwani saat dihubungi, Sabtu, 25 Januari.

    Arwani mengaku belum berkomunikasi dengan Djan Faridz pasca penggeledahan tersebut. Namun, dia memastikan, PPP menghormati proses yang tengah dilakukan oleh KPK.

    “Kami menghormati sepenuhnya apa yang menjadi proses penegakan hukum oleh KPK,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Djan Faridz yang beralamat di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam, 22 Januari. Penyidik berada di sana kurang lebih selama lima jam atau hingga Kamis, 23 Januari pukul 01.05 WIB.

    Usai melakukan upaya paksa, penyidik bergegas dengan membawa lima koper. Rinciannya adalah dua koper berukuran sedang, satu koper kecil, satu kardus, dan sebuah tas jinjing (totebag).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya menyita sejumlah barang yang diduga terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku.

    “Bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama  Inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari.

    Tessa belum bisa memerinci lebih lanjut soal temuan itu. Termasuk juga barang bukti elektronik yang ditemukan penyidik dalam upaya paksa tersebut.

    “Belum ada informasi tambahan apakah bentuknya hard disk, laptop atau hp,” ujar juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.

    Dia juga belum bisa mengungkap peran Djan dalam kasus Harun Masiku. Kata Tessa, informasi belum diberikan penyidik.

    Termasuk juga soal kemungkinan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menyewa rumah eks Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Belum terkonfirmasi sama penyidik,” tegasnya.

  • Penurunan Biaya Haji Ringankan Beban Jemaah

    Penurunan Biaya Haji Ringankan Beban Jemaah

    loading…

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi keputusan DPR dan pemerintah yang akhirnya menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) mengapresiasi keputusan DPR dan pemerintah yang akhirnya menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah. Penurunan biaya haji tersebut diyakini akan meringankan beban calon jemaah.

    Sehingga, keputusan ini patut untuk disambut baik oleh semua pihak. “PPP mengapresiasi atas keputusan DPR dan pemerintah. Penurunan biaya haji ini tentu akan meringankan beban calon jamaah,” kata Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Kamis (9/1/2025).

    Arwani menaruh harapan agar penurunan biaya perjalanan ibadah haji ini tidak mengurangi sedikit pun kualitas pelayanan dan fasilitas yang diterima jemaah. Di sisi lain, dia juga mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta tambahan kuota jamaah haji Indonesia pada 2025.

    Baca Juga

    Menurut dia, usaha menambah kuota haji Indonesia akan mengurangi jumlah antrean jemaah haji. “Ikhtiar Presiden Prabowo untuk menambah kuota jemaah haji Indonesia harus didukung sebagai upaya mengurangi antrean jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.

    (rca)

  • PPP Dukung Keputusan Presiden Prabowo Terkait PPN, Minta Tertibkan Kenaikan Harga Komoditas dan Jasa – Halaman all

    PPP Dukung Keputusan Presiden Prabowo Terkait PPN, Minta Tertibkan Kenaikan Harga Komoditas dan Jasa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di 2025 hanya berlaku terhadap barang mewah. 

    Sementara, komoditas lain tetap dikenai PPN 11 persen.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo tersebut. 

    Meski begitu, dia menilai bahwa di lapangan, sejumlah komoditas dan jasa yang beririsan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mengalami kenaikan.

    “Pemerintah diminta agar menertibkan kenaikan sejumlah komoditas dan jasa oleh pelaku usaha agar tidak membebani ekonomi masyarakat,” kata Arwani kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

    Dia juga mengatakan, jika kebijakan pemerintah memberikan diskon 50 persen pada bulan Januari dan Februari 2025 untuk tarif listrik disebut tepat sasaran.

    “Kebijakan ini tepat sasaran di tengah persoalan ekonomi yang kian memberatkan masyarakat. Kebijakan ini merupakan kado awal tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

    Dia juga mengaku sepakat untuk menghentikan wacana pemaafan bagi pelaku korupsi yang sempat muncul di publik belakangan ini.

    “Komitmen Presiden Prabowo untuk tidak memaafkan koruptor harus ditindaklanjuti dengan keseriusan oleh menteri terkait untuk tidak melanjutkan diskursus tersebut di ruang publik,” kata Arwani.

    Arwani pun berharap pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk serius memberantas judi online dengan membentuk peta jalan (roadmap) yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

    “Pemberantasan judi online tidak bisa menggunakan pola seperti pemadam kebakaran, bergerak bila terjadi peristiwa yang mencolok. Pemberantasan harus menunjukkan skema pemberantasan yang kukuh, ajeg, dan sistemik. Pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, komprehensif, dan dilakukan di hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan hukum yang sistematis dan terarah,” papar dia.

    Dia juga mengatakan, PPP menyerukan perang terhadap pemodal, penyedia, dan aktor intelektual atas judi online di Indonesia dan mendukung penuh langkah pemerintah untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk memberantas judi online di Indonesia.

    Bahkan, dia menyerukan tahun 2025 ini sebagai perang terhadap judi online.

    “Tahun 2025 harus dinyatakan sebagai tahun perang terhadap judi online di Indonesia,” tegas dia.

    Disisi lain, Arwani pun meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif tentang wacana libur selama bulan ramadan bagi anak didik dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.

    Dia menilai, pemerintah harus mempertimbangkan secara seksama terhadap aktivitas anak didik selama ramadan bila kebijakan libur selama ramadan ditempuh. 

    “Jangan sampai, kebijakan ini justru membuat masalah baru, misalnya, keterpaparan anak didik dengan gawai semakin tak terkendali karena tidak adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar selama ramadan,” ungkap dia.

    PPP, kata Arwani, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengisi kegiatan selama ramadan bagi anak didik yang beragama Islam, ada atau tidak ada kebijakan libur sebulan selama ramadan, untuk dilakukan kegiatan pesantren kilat dengan berkolaborasi dengan pondok pesantren di tiap daerah.

    Hal itu bisa dilakukan lewat kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang membidangi urusan pesantren.

    “Kolaborasi ini dalam praktiknya terjadi secara alamiah telah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini menjadi pemantik penguatan karakter anak didik selama ramadan,” kata dia.

    “PPP berharap tahun 2025 menjadi tahun bekerja oleh seluruh pemangku kepentingan. Hajatan demokrasi melalui Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 secara prosedural telah berjalan dengan baik, kini saatnya, penyelenggara negara hasil Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 untuk mewujudkan demokrasi substansial dengan melahirkan kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat,” tandas Arwani. (*)

  • PPP Jateng Usulkan Perubahan AD/ART untuk Transformasi Menyeluruh Partainya – Page 3

    PPP Jateng Usulkan Perubahan AD/ART untuk Transformasi Menyeluruh Partainya – Page 3

    Adapun nama-nama itu adalah Mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, calon wakil gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau sering disapa Gus Ipul, dan eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Dari nama itu, tak ada nama Plt Ketum PPP Mardiono.

    Terkait nama yang beredar, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut bahwa tidak ada peserta Mukernas II baik dari unsur DPW maupun DPP menyodorkan nama-nama untuk menjadi ketua umum PPP selanjutnya.

    “Mukernas memang bukan merupakan forum untuk itu. Jadi memang secara resmi juga nggak ada yang menyebutkan nama tokoh calon Ketum PPP. Bahwa ada yang rasan-rasan (pembicaraan) terkaits ejumlah nama itu di luar forum resmi Mukernas,” kata Sekjen PPP Arwani Thomafi di Jakarta, seperti dikutip Minggu (15/12/2024).

    “Agenda Mukernas II ini agendanya yang pertama adalah membahas laporan evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024. Selanjutnya adalah membahas rencana pelaksanaan muktamar,” sambungnya.

    Arwani menambahkan bahwa nanti pada Muktamar yang akan digelar setelah Idul Fitri 2025, para peserta berpeluang mengambil keputusan apapun, termasuk merubah AD/ART partai.

    “Di forum itu (muktamar 2025) seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai mulai dari menyusun memutuskan ADART, lalu memilih ketua umum dan keputusan-keputusan penting lainnya,” jelas dia.

     

  • Sekjen PPP Sebut Perubahan Syarat Caketum Bisa Terjadi, Tergantung Peserta Muktamar

    Sekjen PPP Sebut Perubahan Syarat Caketum Bisa Terjadi, Tergantung Peserta Muktamar

    Sekjen PPP Sebut Perubahan Syarat Caketum Bisa Terjadi, Tergantung Peserta Muktamar
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Partai Persatuan Pembangunan
    (
    PPP
    ) Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengubah syarat
    calon ketua umum PPP
    .
    Ia menyebutkan, perubahan syarat itu bisa dilakukan dengan mengubah AD/ART PPP yang bisa saja dilakukan dalam Muktamar X yang bakal berlangsung April atau Mei 2025.
    “Di forum itu (muktamar 2025) seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai. Mulai dari menyusun AD/ART lalu memilih ketua umum dan keputusan-keputusan penting lainnya,” ujar Arwani di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024) malam.
    Ia menekankan, bahwa kesepakatan untuk mengubah AD/ART terkait syarat caketum bisa saja disepakati bersama oleh para muktamirin atau peserta Muktamar X PPP.
    “Nah terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum (bisa dilakukan),” paparnya.
    Di sisi lain, Arwani enggan memberikan batasan pada kader PPP untuk menentukan siapa ketua umumnya mendatang.
    Ia mengakui bahwa saat ini memang ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpotensi untuk menjadi calon ketua umum PPP.
    Berdasarkan pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy, ada empat nama bakal kandidat ketua umum PPP yaitu Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    “Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu sekali lagi tentu kembali pada teman-teman, muktamirin,” paparnya.
    “Saya enggak bisa membatasi, tetapi masing-masing punya pendapat misalnya ini harus kader yang sudah sekian tahun dan sebagainya, ini harus dan sebagainya, ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa syarat calon ketua umum PPP masih akan menggunakan AD/ART yang berlaku saat ini.
    Ia menekankan, perubahan AD/ART akan berlaku untuk Muktamar XI bukan Muktamar X yang rencananya berlangsung tahun depan.
    Ia menjelaskan, dalam AD/ART yang berlaku saat ini, calon ketua umum harus pernah menjabat satu tingkat di bawah ketua umum.
    Selain itu, Mardiono juga menyampaikan tak mungkin PPP bisa dipimpin oleh figur yang merupakan kader baru maupun yang belum pernah bergabung menjadi kader.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.
    Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.
    Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.
    Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.
    “Jadi dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang
    existing
    sekarang,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
    AD/ART saat ini tidak membuka ruang untuk kader baru maupun figur non kader mengajukan diri sebagai calon ketua umum.
    Selain itu, AD/ART PPP yang berlaku juga memberikan syarat bahwa hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum PPP.
    “yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, boleh, pengurus harian,” sebut Mardiono.
    “Kenapa demkian? Karena memang PPP ini adalah berbasis partai kader. Para pendahulu, para pendiri itu memang sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” sambung dia.
    Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengganti isi AD/ART terkait dengan syarat
    calon ketua umum PPP
    .
    Walaupun, proses itu memang hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.
    Namun, Arwani menggarisbawahi, syarat calon ketua umum di AD/ART PPP masih bisa diubah tergantung aspirasi para peserta muktamar.
    “Terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama, misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum, (supaya) tidak harus pernah menjadi ketua DPW, tidak harus selama sekian waktu sudah ber-SK sebagai pengurus DPP dan sebagainya, dan sebagainya kembali pada peserta, kembali pada muktamirin, jika memang itu dikehendaki,” papar dia.
    Ia juga memberikan sinyal bahwa pintu terbuka untuk figur non kader yang ingin mengikuti kontestasi tersebut.
    Arwani mengaku tak bisa memberikan batasan atas berbagai aspirasi para peserta muktamar, jika memang ada keinginan untuk mengubah AD/ART dan membuka ruang untuk figur eksternal.
    “Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu, sekali lagi tentu kembali pada teman-teman muktamirin, saya enggak bisa membatasi,” ungkapnya.
    Meski begitu, PPP sendiri sudah memiliki banyak kader mumpuni yang juga bisa ikut memperebutkan kursi ketua umum.
    “Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” imbuh dia.
    Diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyatakan ada empat kandidat calon ketua umum PPP.
    Keempatnya adalah Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Sandiaga Uno dan Taj Yasin adalah kader PPP, sementara Dudung dan Gus Ipul belum pernah bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
    Di sisi lain, Mardiono sudah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi ketua umum jika mendapatkan mandat dari kadernya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Peluang Tokoh Baru Pimpin PPP, Sekjen: Demi Kejayaan Partai – Page 3

    Buka Peluang Tokoh Baru Pimpin PPP, Sekjen: Demi Kejayaan Partai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut, selalu ada kemungkinan terhadap tokoh baru untuk memimpin PPP di Muktamar 2025. Menurut dia, PPP adalah partai terbuka yang memiliki segudang tokoh internal yang memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin partai. Namun demikian, semua bergantung pada keputusan semua peserta muktamar.

    “PPP memiliki sejumlah tokoh internal yang potensial seperti Gus Taj Yasin, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Rusli Efendi, Achmad Baidowi dan lainnya. Mereka mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk memimpin partai, dan semua tergantung peserta muktamar 2025 mendatang,” kata pria karib disapa Gus Arwani dalam keterangan diterima, Sabtu (14/12/2024).

    Gus Arwani menyebut, banyak ketua PPP di tingkat wilayah yang terbukti berhasil memimpin partai di daerah. Mereka bisa menaikkan suara PPP di daerahnya, maka tidak salah jika para ketua wilayah berpotemsi dan peluang untuk memimpin partai di tingkat pusat.

    “PPP memiliki Andi Sumangaruka yang merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih. Ada juga Ketua DPW PPP Jambi Fadhil Arief dan Ketua DPW Yogyakarta M Yazid dan banyak lagi yang berhasil menaikkan suara PPP pada Pemilu 2024 lalu,” tutur Arwani.