Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Komisaris PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk, Arsjad Rasjid memastikan merger antara XL Axiata dan Smartfren tidak akan berdampak terhadap pekerja di dua perusahaan. Arsjad menyebut merger ini justru berdampak positif terhadap perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia.
Tag: Arsjad Rasjid
-
Merger XL Axiata dan Smartfren Dipastikan Tak Sampai PHK Karyawan
Jakarta, Beritasatu.com – Proses merger antara dua perusahaan telekomunikasi besar, PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk, resmi dilakukan. Kini, perusahaan tersebut bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.
Presiden Komisaris PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk Arsjad Rasjid memastikan merger XL Axiata dan Smartfren ini tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan.
“Kami memiliki komitmen bagaimana tidak adanya PHK untuk karyawan, karena ini penting sekali dengan keadaan dan kondisi yang ada pada saat ini,” ujar Arsjad di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Arsjad menegaskan, merger ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital dan industri telekomunikasi Indonesia. Menurutnya, sinergi antara kedua perusahaan akan menciptakan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Fokus utama kami adalah membangun industri yang lebih kompetitif. Insyaallah semua berjalan lancar dan menyatu dalam satu visi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arsjad juga memastikan layanan pelanggan tidak akan terganggu pascamerger. Justru, penggabungan XL Axiata dan Smartfren membuka peluang investasi baru yang dapat memperkuat daya saing sektor telekomunikasi nasional.
Sebagai informasi, merger ini melibatkan tiga entitas, yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom. Keputusan merger disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) masing-masing perusahaan pada 25 Maret 2025.
-
XLSmart Sanggupi Tugas dari Komdigi Bikin 8 Ribu BTS
Jakarta –
XLSmart bertandang ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia hari ini, Kamis, 17 April 2025. Banyak hal dibahas, salah satunya menyanggupi pembangunan delapan ribu base transceiver station (BTS).
“Sampai dengan tadi dikatakan juga bahwa akan adanya lebih dari 8.000 site yang akan kita bangun, supaya tadi coverage-nya lebih besar lagi,” kata Presiden Komisaris XLSmart, Arsjad Rasjid, di Kantor Komdigi, Kamis (17/4/2025).
Dengan begitu, menurut Arsjad, teknologi yang tengah dikembangbiakkan ini bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan membantu pemerintahan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, hal ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Mekomdigi Meutya Hafid menyampaikan jumlah BTS-nya mungkin saja bisa lebih dari yang diminta. Lalu teknologi yang diterapkan tentunya mengikuti perkembangan jaman saat ini.
“Jadi tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa 8 ribu BTS baru ini yang diwajibkan, jadi artinya bisa lebih dari ini yang tentu secara otomatis karena memang kita sudah memasuki era 5G maka ini juga diharapkan juga berbasis teknologi 5G,” kata Meutya.
Namun tak hanya itu saja kewajiban yang harus dicapai oleh XLSmart setelah melakukan penggabungan usaha. Hal ini mengingat, Komdigi telah memberikan sederet tugas yang harus mereka jalani.
Meutya pun menyebutkan sederet kewajiban yang harus dipenuhi oleh XLSmart setelah merger, yakni peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029, penambahan 8 ribu BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas, peningkatan akses layanan digital lebih dari 175 ribu sekolah, 8 ribu fasilitas layanan kesehatan, dan 42 ribu kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
Apabila XLSmart tidak bisa mencapai komitmen-komitmen yang diberikan, maka akan dijatuhi sanksi. Meutya mengatakan, sanksinya bisa berupa denda sampai pencabutan izin.
(hps/rns)
-
Arsjad Rasjid Pastikan Tidak Ada PHK Usai Merger XL dan Smartfren – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Komisaris XLSmart Arsjad Rasjid memastikan, tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai merger antara PT XL AxiataTbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT Smart Telecom (ST) menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).
“Yang utama juga adalah mengenai yang namanya lapangan kerja,” ujar Arsjad di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Arsjad memastikan merger tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pelanggan. Selain itu, XLSmart tidak melakukan PHK.
“Kami juga memiliki komitmen terhadap bagaimana bahwa kami memastikan tidak ada adanya PHK untuk karyawan,” tambah Arsjad.
Lalu, Arsjad berujar XLSmart berkomitmen untuk membangun industri menjadi lebih sehat. Di antaranya, XLSmart akan membangun 8.000 Base Transceiver Station (BTS) baru untuk memperluas jangkauan jaringan.
“Jadi supaya nanti juga secara teknologi bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, untuk membantu juga pemerintahan,” terang Arsjad.
Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) bersama PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT Smart Telecom secara resmi menandatangani Akta Penggabungan pada 15 April 2025.
Lalu, mengacu pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Smartfren Telecom dan Smart Telecom setuju untuk menggabungkan diri dengan XL Axiata sebagai perusahaan penerima penggabungan.
Dengan begitu, status Smartfren Telecom dan Smart Telecom kemudian berakhir karena hukum atau penggabungan usaha.
-
Petinggi XLSmart Datangi Komdigi, Bahas Pelanggan dan Karyawan
Jakarta –
Pihak XLSmart bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia. Ini beberapa hal yang dibahas.
“Jadi kami di sini bertemu dengan Ibu Menteri, dengan Pak Wamen, dengan Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan semuanya, untuk menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan dan juga memberikan komitmen-komitmen,” kata Presiden Komisaris XLSmart, Arsjad Rasjid, di Kantor Komdigi, Kamis (17/4/2025).
Arsjad menyebutkan beberapa komitmen yang dimaksud ialah mengenai pelanggan dan status karyawan perusahaannya. Dirinya memastikan merger yang dilakukan ini tidak akan mengganggu pengalaman para pelanggannya.
“Jadi di sini juga dikatakan bahwa brand-brand dari semua yang ada, apakah itu XL, apakah itu Axis, apakah itu Smart, semuanya berjalan sesuai. Jadi dengan ini Insya Allah semuanya tidak akan terganggu dan sudah bisa bersatu. Itu satu hal,” ujar Arsjad.
Kemudian mengenai karyawan, Arsjad menegaskan pihaknya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya ini menjadi poin yang begitu penting, mengingat kondisi saat ini.
“Tapi selain itu juga komitmen untuk membangun industri-nya, supaya industrinya lebih sehat, supaya industrinya juga dimana kami membuat komitmen untuk melakukan investasi,” ucap Arsjad.
Petinggi XLSmart ke Komdigi. Foto: Panji Saputro/detikinet
Lebih lanjut ia menjelaskan, akan dibuat lebih dari 8 ribu site BTS. Arsjad mengungkapkan alasannya adalah supaya XLSmart dapat mencangkup lebih banyak pelanggan.
Jadi menurutnya, nanti secara teknologi dapat digunakan untuk banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, dan membantu pemerintahan juga. Dengan begitu, ia menambahkan, hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Direktur & Chief Regulatory Officer, Merza Fachys, mengingatkan kalau penggabungan XL Axiata dan Smartfren bukan hanya mengkombinasikan dua perusahaan. Ia menyampaikan, merger ini menjadi sebuah transformasi yang bisa bermanfaat bagi Indonesia.
“Ini yang tadi kami sampaikan kepada Ibu Menteri. Dengan demikian, merger ini akan merupakan satu lompatan besar yang akan membuat industri dan Indonesia akan menjadi lebih bekembang, lebih maju. Transformasi digital akan terdorong dengan adanya merger ini,” pungkas Merza.
Seperti yang beritakan sebelumnya, pemegang saham XL Axiata dan Smartfren menyetujui terjadinya penggabungan kedua operator seluler menjadi XLSmart. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), XLSmart resmi beroperasi pada 16 April 2025.
Merger perusahaan telekomunikasi ini sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari regulator, yaitu Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aksi korporasi ini juga telah mendapatkan persetujuan secara prinsip dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
(hps/fyk)
-
Bertemu Menkomdigi, XLSmart Bahas Nasib Pelanggan hingga Pekerja
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Arsjad Rasjid mendatangi kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (17/4/2025) sore. Nasib pelanggan hingga pekerja menjadi topik yang dibahas.
Arsjad menuturkan kedatangannya untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid guna memberi penjelasan mengenai komitmen perusahaan pasca melakukan merger.
Salah satu yang dibicarakan mengenai pelanggan. Dimana, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah agar pelanggan tidak boleh terganggu dari adanya merger ini.
Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ini menyebut pihaknya memberikan informasi bahwa brand yang dimiliki perusahaan berjalan sesuai dengan rencana perusahan.
“Jadi dengan ini Insya Allah semuanya tidak akan terganggu dan sudah bisa bersatu. Itu satu hal,” kata Arsjad usai bertemu dengan Menkomdigi, Kamis (17/4/2025).
Tidak hanya itu, Arsjad juga menyebut dalam pertemuan sore tadi pihaknya membahas mengenai nasib pekerja dari kedua perusahaan.
Arsjad memastikan kepada pemerintah dalam hal ini Komdigi bahwa pasca merger tidak akan ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Karena itu penting sekali dengan keadaan situasi-kondisi yang ada pada saat ini. Itu dipastikan bahwa komitmen dari itu,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Smart Merza Fachys mengatakan bahwa merger antara Smartfren dan XL Axiata, bukanlah sekadar langkah bisnis untuk menggabungkan dua entitas.
Lebih dari itu, merger ini disebut sebagai sebuah transformasi besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi Indonesia dan seluruh masyarakat.
“Dengan demikian, merger ini akan merupakan satu lompatan besar yang akan membuat industri dan Indonesia akan menjadi lebih bekembang, lebih maju. Transformasi digital akan terdorong dengan adanya merger ini,” tutur Merza.
-
JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia.
Menurut Kalla, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan sebesar yang banyak dikhawatirkan. Dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat.
“Jadi efeknya, itu kira-kira kurang lebihnya itu 10 persen, nah siapa yang bayar 10 persen itu, tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” ujar Kalla di Jakarta pada Sabtu (5/4/2025), dalam wawancara dengan Breaking News KompasTV.
Kalla menjelaskan, komoditas ekspor Indonesia ke AS, seperti crude palm oil (SPO)/minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik, atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di AS, harganya akan berkali lipat lebih mahal.
Contohnya, CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan.
Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kalla meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia, seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya.
Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia.
“Akhirnya efeknya itu tidak besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, sabun, sawit, sepatu, sparepart,” ujarnya.
Kalla lebih jauh mengkritisi bahwa dampak kebijakan tarif impor dari Donald Trump ini.
Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri Paman Sam.
“Dia (komoditas Indonesia) masuk itu bukan kita (Indonesia) yang bayar, kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik, jangan lupa yang bayar Amerika,” ujarnya menekankan.
Selain itu, Kalla menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik AS, namun bukan tanpa kendala.
Misalnya, Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia.
Kalla juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ia berpendapat bahwa tarif tinggi yang diterapkan Trump lebih merupakan taktik tekanan dalam negosiasi dagang.
Kebijakan tarif tinggi impor ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.
“Jadi semua ini, sebenarnya isu pressure, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika, supaya dia bisa berunding,” kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, kebijakan ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.
Dengan pandangan yang tegas ini, Jusuf Kalla menggambarkan kebijakan Trump bukanlah ancaman besar bagi Indonesia, melainkan lebih merupakan langkah strategis AS untuk meningkatkan daya saingnya dalam pasar global.
“Ya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi, sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding,” ucapnya.
Kadin Siap Jalin Kerja Sama dengan AS
Arsjad Rasjid(Indika Group), Hashim Djojohadikusumo(Arsari Group) dan Anindya Bakrie(Bakrie Group) saat menemani Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan negara ke China. (Instagram/Arsjad Rasjid)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan langkah konkret untuk menanggapi kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui jalur diplomasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Kadin berencana memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pada awal Mei mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan ke AS untuk menghadiri sejumlah konferensi bisnis dan ekonomi.
”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).
Anindya juga menyatakan keyakinannya bahwa meskipun ada tantangan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika masih memiliki peluang untuk dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan kedekatan ekonomi yang sudah terjalin, kedua negara diperkirakan akan terus berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan.
Aprisindo: Negosiasi dengan AS Masih Terbuka
BADAI PHK BELUM BERHENTI – Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya. Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020. (dok.)
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menambahkan bahwa negosiasi dengan AS masih terbuka lebar.
Ia menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan alas kaki dan rantai pasokan global.
”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy.
Namun, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang sudah terhambat bertahun-tahun. Hal ini dinilai penting untuk membuka akses pasar alternatif, khususnya bagi produk alas kaki Indonesia yang terkena dampak tarif tinggi ke AS.
Di tengah ketidakpastian, Eddy juga menyatakan bahwa Aprisindo tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap anggotanya.
”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” ujarnya.
-
Pengusaha Usul 4 Strategi Ini buat Respons Tarif Trump
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal atau balasan untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia juga dikenakan tarif sebesar 32%.
Merespons hal tersebut, pengusaha yang tergabung dalam Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam merespon kebijakan pemerintah AS.
“IBC mengusulkan langkah-langkah langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata CEO IBC Sofyan Djalil, dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).
Secara rinci, IBC menyampaikan empat usul sebagai langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.
Sofyan menerangkan upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.
Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.
“Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif,” terang keterangan IBC.
Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.
ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi daan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.
Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.
“Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.
Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024.
Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$ 16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$ 31,04 miliar. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.
(ada/ara)
-
Mitigasi Tarif Trump, IBC Usulkan Indonesia Renegosiasi dan Perluas Perjanjian Dagang – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan renegosiasi, dan memperluas perjanjian dagang dengan negara dan kawasan baru.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump,
CEO IBC Sofyan Djalil menyampaikan, langkah-langkah perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional.
“Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” ujar Sofyan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).
Sofyan berujar, IBC mendukung upaya pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam merespons kebijakan tarif dagang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS pekan ini, serta memitigasi dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia.
Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk di dalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.
Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis.
“Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor,” ujar Sofyan.
Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.
Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.
Ketiga, IBC meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara-negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.
ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.
Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan, momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.
“Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” tutur Arsjad.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.
Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.
Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia.
-
IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump
Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam merespons kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) kepada Indonesia sebesar 32%.
CEO IBC Sofyan Djalil mengatakan tarif baru ini memberikan tekanan besar pada daya saing ekspor nasional. Ini khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang US$38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.
IBC pun mengusulkan langkah-langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional.
“Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata Sofyan melalui keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).
Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah.
Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak. Ini termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.
Menurut Sofyan, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.
Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.
Sofyan menilai, hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.
Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.
Sofyan pun mengatakan, ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.
Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Sofyan, perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.
“Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.
Arsjad menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia.
Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024. Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$31,04 miliar.
Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.