Tag: Arsjad Rasjid

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • Anindya Lihat RI Berpeluang Untung di Balik Langkah Trump Kerek Tarif Impor

    Anindya Lihat RI Berpeluang Untung di Balik Langkah Trump Kerek Tarif Impor

    Jakarta

    Dunia dibayangi kekhawatiran atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Terpilih Donald Trump menaikkan tarif impor Kanada hingga China. Di sisi lain, langkah tersebut justru diproyeksikan akan mendatangkan peluang besar bagi Indonesia.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kondisi ini akan mendatangkan peluang investasi besar masuk ke Indonesia. Diperkirakan, langkah ini akan membuat China merelokasi pabrik dan menggencarkan investasinya di ASEAN.

    “Apa nih dampaknya terhadap Indonesia? Nah kita melihat relokasi. Relokasi dari banyak pabrik di China ke Indonesia atau ASEAN itu akan sangat besar. Akan banyak,” kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Trump sendiri telah mengumumkan akan menerapkan kenaikan tarif impor sebesar 25% untuk mitra dagang besarnya, Kanada dan Mexico. Sedangkan China akan naik 10%, mengingat sebelumnya tarifnya sudah dinaikkan sebesar 100%.

    Menurut Anindya, relokasi yang telah dilakukan China selama ini baru 5%. Dengan demikian, ke depannya potensi terjadinya relokasi dan aliran investasi ke negara berkembang masih sangat besar.

    “Kalau Cina tiba-tiba dikasih tarif besar, negara yang plus satu itu aman. Nah dia pasti mencari negara yang istilahnya tidak berkubu atau bahasanya non-aligned. Nah Indonesia ini salah satu yang sangat mungkin karena ada peace, keamanan dan stability. Tambah lagi continuity,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurutnya, kunci utamanya ialah Indonesia perlu benar-benar bekerja keras. Hukum juga perlu ditegakkan lebih tegas untuk menjamin keamanan berinvestasi. Rule of law ini perlu benar-benar dipegang teguh.

    “Bayangin saja kita taruh uang, misalkan kita tinggal di Jakarta, setiap hari kita tongkrongin belum tentu uang itu nggak hilang. Apalagi kalau orang dari luar negeri menaruh (investasi), 10 ribu km keliling dunia berharap uangnya nggak hilang. Nggak akan mungkin tanpa kejelasan dan ketegasan itu,” kata Anindya.

    “Jadi saya rasa ya Kadin juga kita mesti semakin menguatkan governance kita. Karena pemerintah butuh untuk menjalankan penegakan hukum yang baik, berlandaskan keadilan. Supaya orang tidak takut menitipkan uangnya,” sambungnya.

    Selain itu, menurutnya, investasi dalam membangun pabrik merupakan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan terkait tenaga kerja hingga pajak sangatlah penting. Ia berharap agar momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

    “Intinya saya melihat bahwa di balik kesulitan naiknya tarif dana Amerika, kalau saya melihat Indonesia ini juga ada peluang. Buat relokasi, China plus one,” ujar dia.

    (shc/fdl)

  • Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Jakarta

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan tidak akan ada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Menurutnya, Munas telah selesai digelar di September.

    Penyelenggaraan Munas sendiri menjadi salah satu agenda yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Sebelumnya, direncanakan agenda Munas digelar usia pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

    “Nggak ada (Munas lanjutan). Kita fokus ke Rapimnas. Karena Munas-nya sudah selesai September lalu,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Rencana Munas tersebut muncul usai pertemuan Anindya dengan Arsjad Rasjid, bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada akhir September lalu. Saat dipastikan kembali mengenai hal itu, Anindya kembali menekankan fokusnya dalam gelaran Rapimnas.

    “Kita fokus di Rapimnas program kerja. Karena kita lihat ke depannya lebih penting kita pikirin suatu yang non-ceremonial,” ujarnya.

    Senada, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi menambahkan, Kadin tidak akan kembali menggelar Munas. Menurutnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) telah dilangsungkan pada 14 September 2024 lalu dengan hasil mengangkat Anindya sebagai ketua umum Kadin

    “Jadi sudah dilantik, dikukuhkan, langsung kerja (mengurus Rapimnas),” sambung Nita, dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai tambahan informasi, Kadin Indonesia sempat mengalami kisruh internal. Kadin menghadapi dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang menyisakan jabatan hingga 2026.

    Sedangkan Anindya Bakrie baru terpilih setelah digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Namun Arsjad menyatakan Munaslub tersebut ilegal, sehingga pengangkatan Anindya Bakrie dinilai tidak sah.

    Di tengah kisruh itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Merespons pertemuan itu, Arsjad mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.

    Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

    “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

    Dalam kesempatan terpisah, Arsjad sendiri telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Kadin apabila Munas kembali digelar. Meski begitu, akan tetap bertanggung jawab mengemban amanah yang masih didudukinya hingga saat ini.

    “Jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Karena Kadin harus tetap satu! Kadin harus solid!,” tegas Arsjad, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    (shc/fdl)

  • Pesan Presiden Prabowo kepada Arsjad: Kadin Harus Satu

    Pesan Presiden Prabowo kepada Arsjad: Kadin Harus Satu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkap arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait organisasi internal di tubuh Kadin Indonesia.

    Arsjad menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar Kadin Indonesia hanya satu badan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden saat dirinya berkunjung ke China.

    “Sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat saya ke China. Bapak Presiden memberikan instruksi yang jelas, bahwa Kadin harus satu, dan Kadin harus solid,” kata Arsjad dalam Rapimnas Kadin 2024 di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Untuk itu, Arsjad ingin agar semua pengusaha Indonesia bersatu dan bergotong royong mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

    Adapun, hari ini Kadin Indonesia mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 untuk mendiskusikan langkah organisasi Kadin ke depan. Serta, membuat keputusan terkait solusi penyelesaian dinamika yang tengah terjadi selama ini.

    “Karena ini bukan tentang saya, karena ini bukan tentang siapapun. Sebagai seorang nahkoda, saya akan terus bertanggung jawab,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Arsjad menyatakan dirinya akan terus bersama dengan jajaran pengurus 2021-2026 untuk menjaga marwah Kadin Indonesia.

    “Kadin harus solid, tegak lurus kepada undang-undang, dan keputusan Presiden atau Keppres sebagai mitra pemerintah,” ujarnya.

    Sebab, ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 (UU Kadin) yang juga diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Dalam hal ini, Kadin adalah mitra strategis pemerintah.

    Sejalan dengan momentum transisi pemerintahan 2024, Arsjad menegaskan untuk terus bersama dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana, Kadin Indonesia mendukung agenda perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Sejak awal, Kadin sudah tegas memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Hal ini bukan hanya omon-omon, tetapi bukti konkret dan nyata yang dilakukan selama ini lewat program-program,” pungkasnya.

  • Arsjad Rasjid Minta Pemerintah Tunda Rencana PPN 12% – Page 3

    Arsjad Rasjid Minta Pemerintah Tunda Rencana PPN 12% – Page 3

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku tak masalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen di 2025. Syaratnya, upah buruh juga naik sebesar 20 persen.

    Menurutnya, kenaikan upah menjadi satu aspek penting untuk menghadapi tantangan di 2025. Kenaikan upah minimum bisa menjadi bantalan daya beli masyarakat.

    “Kalau seandainya, ini kan lagi musim kenaikan UMP nih ya, UMP 2025. Pemerintah berani saja menetapkan kenaikan UMP 2025 itu 20 persen, maka tadi rencana kenaikan PPN 12 persen enggak menjadi masalah tuh. Itu bagus, jadi dengan 20 persen itu maka masyarakat bisa menaikkan daya beli,” kata Mirah kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Adanya kenaikan upah, kata dia, bisa juga menstimulasi kinerja perusahaan. Ketika pekerja mendapat upah layak, makan produktivitas turut terpengaruh menjadi lebih tinggi.

    “Jadi kenaikan PPN 12 persen juga no problem, tidak ada persoalan gitu loh. Dan malah itu meningkatkan daya beli dan kemudian barang-barang produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dari mulai perusahaan kecil sampai besar itu akan terserap dengan baik kalau menurut saya,” jelasnya.

  • Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%

    Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%

    White Paper ini merupakan dokumen strategis yang disusun oleh Kadin Indonesia sebagai panduan serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia. (foto: ist)

    Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera meluncurkan White Paper Usulan Strategi/ Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029.

    White Paper ini merupakan dokumen strategis yang disusun oleh Kadin Indonesia sebagai panduan serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, “Kadin Indonesia terus mengatakan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Dunia usaha nasional optimis dengan target pertumbuhan ekonomi, kuncinya adalah kolaborasi dan alignment antara pemerintah dan dunia usaha, di mana Kadin Indonesia memainkan peran sebagai enabler yang menjembatani kedua belah pihak,” Selasa (26/11/2024) di Jakarta.

    Jelas Arsajad lagi, White Paper menjelaskan tantangan isu terkini. “Dokumen White Paper secara rinci menjelaskan tantangan/isu terkini disertai dengan inisiatif utama (bold moves) yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga White Paper relevan dengan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan,” kata Arsjad.

    Menurut Arsjad, White Paper ini menjadi panduan sinergi dunia usaha dan pemerintah untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menerjemahkan visi Asta Cita Presiden Prabowo ke dalam langkah konkret dan memberi fokus lebih mendetail pada sektor kunci pertumbuhan, seperti digitalisasi, industri, energi, dan UMKM.

    “Pelaksanaan beberapa program ekonomi, seperti pengembangan industri dan digitalisasi, masih butuh pendekatan lebih konkret. White Paper ini menawarkan panduan implementasi yang konkret,” tutur Arsjad.

    Dalam White Paper ini, Kadin Indonesia merumuskan 4 pilar strategis, yaitu meningkatkan ketahanan, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan memajukan keberlanjutan, yang diturunkan dalam inisiatif utama sebagai panduan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Inisiatif utama tersebut berpotensi meningkatkan PDB hingga 7-8% per tahun.

    Kadin juga melakukan proyeksi PDB berdasarkan tambahan kumulatif US$450-500 miliar dari seluruh inisiatif utama selama 2024-2029. Dari proyeksi itu, terdapat tujuh tema pertumbuhan teratas yang berpotensi memberikan kontribusi lebih dari 80% dari estimasi total dampak PDB di rentang 2024-2029.

    Tujuh prioritas tersebut berasal dari bidang infrastruktur kesehatan, ketahanan energi, UMKM, manufaktur, bisnis hijau dan berkelanjutan, serta Ketahanan pangan.

    Penulisan White Paper ini disusun dengan kolaborasi bersama delapan mitra, yaitu 5P Global Movement, Boston Consulting Group, DayaLima, Hukum Online, Indonesian Business Council, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), McKinsey & Company, dan Universitas Gadjah Mada.

    White Paper ini menghimpun masukan melalui survei yang melibatkan 1.618 pengurus Kadin pusat dan daerah serta 48 Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 180 lebih pengurus Kadin pusat, 125 lebih Anggota Luar Biasa Kadin, dan 24 Kadin provinsi.

    Director Policy and Program Indonesian Business Council, Prayoga Wiradisturi, menyampaikan tema yang disebutkan dalam White Paper terkait membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, menjadi usulan tema pertumbuhan strategis yang sejalan dengan pemikiran IBC yang mana salah satu langkahnya membuka perdagangan karbon untuk mendanai dekarbonisasi.

    “Pembentukan Carbon Market Knowledge Center (CMKC) adalah langkah strategis yang diperlukan untuk merealisasikannya. “Inisiatif ini bertujuan mendukung pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan energi terbarukan untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau,” kata Prayoga.

    Chairperson 5P Global Movement Indonesia, William Sabandar, mengatakan bahwa penguatan inklusivitas penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan di beberapa aspek, mulai sosial, politik dan tata kelola, ekonomi, ekologi dan keberlanjutan, budaya dan sosial, serta keamanan dan stabilitas. “Inklusivitas mendorong peran masyarakat segala lapisan, penting untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Wiliam.

    Sementara, Adrian Dimitri dari Boston Consulting Group mengatakan, Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar perlu memprioritaskan sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Pemetaan prioritas mencakup 20 subsektor dengan fokus pada penguatan pasar domestik, peningkatan ekspor, dan dukungan pemerintah melalui insentif serta infrastruktur,” tutur Dimitri.

    Tentang Kadin Indonesia
    Berdiri pada tahun 1968 dan ditetapkan berdasarkan hukum pada 1987, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi payung bagi seluruh kamar dagang dan serikat bisnis Indonesia, termasuk kamar dagang yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Kadin Indonesia bertindak selaku suara sektor swasta dan menjalin hubungan erat dengan pejabat pemerintahan. Misi Kadin Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara vital, berkelanjutan, dan adil. Jaringan Kadin Indonesia yang mencakup 35 Kadin Provinsi dan 544 cabang distrik mewakili suara seluruh serikat bisnis meliputi semua sektor relevan dari ekonomi Indonesia. Bermitra dengan lembaga pemerintahan kunci, Kadin Indonesia merupakan mitra aktif dalam reformasi bisnis dan ekonomi. Kadin Indonesia adalah titik kontak pertama bagi perusahaan asing dan membuka pintu menuju sektor swasta di Indonesia yang dinamis. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Kadin Luncurkan White Paper, Dorong 4 Pilar untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Kadin Luncurkan White Paper, Dorong 4 Pilar untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan White Paper dengan 4 pilar yang perlu dilakukan pemerintah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    White Paper Kadin merupakan dokumen strategis sebagai panduan, serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan dokumen ini menjelaskan tantangan dan inisiatif utama yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga White Paper relevan dengan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan.

    Menurutnya, White Paper ini bisa menjadi panduan sinergi dunia usaha dan pemerintah untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam White Paper ini, Kadin Indonesia merumuskan empat pilar strategis, antara lain meningkatkan ketahanan, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan memajukan keberlanjutan yang diturunkan dalam inisiatif utama sebagai panduan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Adapun, dia menyebut inisiatif utama tersebut berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga 7-8% per tahun. Kadin turut melakukan proyeksi PDB berdasarkan tambahan kumulatif US$450-500 miliar dari seluruh inisiatif utama selama 2024-2029.

    Di mana, terdapat tujuh tema pertumbuhan teratas yang berpotensi memberikan kontribusi lebih dari 80% dari estimasi total dampak PDB selama 2024-2029.

    Ketujuh prioritas ini berasal dari bidang infrastruktur kesehatan, ketahanan energi, UMKM, manufaktur, bisnis hijau dan berkelanjutan, serta ketahanan pangan.

    Pada kesempatan yang sama, Boston Consulting Group Adrian Dimitri mengatakan pemerintah harus membuka keran potensi ekonomi yang terkunci di setiap wilayah untuk mencapai pertumbuhan di level 8%.

    Menurutnya, setiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berkaitan dengan demografis, komoditas, hingga sumber energi yang berpotensi untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang secara signifikan. Sebab, saat ini ekonomi Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa.

    Namun, Adrian melihat pusat ekonomi Indonesia ke depan akan bergerak ke arah bagian Timur, yakni berupa critical minerals, agrikultur, perikanan, minyak dan gas, hingga energi.

    “Jadi pengembangan masing-masing daerah nanti akan sangat krusial. Masing-masing daerah dan pulau yang terbesar di Indonesia akan punya fokus,” kata Arsjad di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Misalnya saja, wilayah Sumatera yang bisa terus berkembang, baik dari perkebunan kelapa sawit, batu bara, hingga minyak dan gas.

    “Secara umum Indonesia semuanya itu ada di sini, Indonesia mempunyai market, sumber energi, sumber daya, dan tenaga kerja. Komplit semua. [Tinggal] bagaimana kita meng-unlock potensi, ini jarang dimiliki oleh negara lain,” tuturnya.

    Dia menambahkan, Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar perlu memprioritaskan sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, dia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% bukan suatu hal yang mustahil terjadi.

    “Target 8% bukan satu hal yang mustahil, bisa kita capai walaupun di beberapa tahun terakhir kita cukup stagnan di 5-6%,” ujar Adrian.

    Sementara itu, Chairperson 5P Global Movement Indonesia William Sabandar mengatakan penguatan inklusivitas penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan di beberapa aspek, mulai dari aspek sosial, politik dan tata kelola, ekonomi, ekologi dan keberlanjutan, budaya dan sosial, serta keamanan dan stabilitas.

    Bahkan, dia juga menyebut ekonomi 8% bisa tumbuh seiring dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan.

    “Pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai dasar kita bisa bertumbuh 8%. Kita tidak akan bisa tumbuh 8% dengan mengabaikan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Alasan Arsjad Rasjid Gelar Seleknas Panahan Songsong SEA Games 2025 di Kudus

    Alasan Arsjad Rasjid Gelar Seleknas Panahan Songsong SEA Games 2025 di Kudus

    Liputan6.com, Jakarta – Suasana Stadion Supersoccer Arena Rendeng Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang biasanya ramai saat berlangsung sebuah even dengan suara riuh para supporter, kini berubah hening dan tampak tenang.

    Justru yang ada hanya suara lesatan ratusan anak panah yang dilepas dari busurnya yang menancap di papan dart atau papan bidikan. Lalu lalang ratusan anak panah yang melayang di udara itu, semakin menambah elok view stadion yang dibangun Djarum Foundation yang berlatar belakang Pegunungan Muria.

    Tidak mengherankan dengan view yang bagus dan dilengkapi fasilitas atletik berstandar internasional itu, membuat Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) memutuskan untuk menggelar seleksi nasional (Seleknas) 2 tahun 2024 di stadion yang berada di Desa Rendeng Kudus.

    Tahapan seleknas yang diinisiasi PB Perpani berkolaborasi dengan Djarum Foundation ini, berlangsung tiga hari sejak Jumat (15 November 2024) hingga Minggu (17 November 2024). Ajang seleknas dikuti 32 atlet panahan terbaik Indonesia.

    Ke 32 atlet panahan itu terdiri dari dua kategori, yaitu Compound 50 meter dan Recurve 70 meter. Baik atlet putra maupun putri akan menampilkan kemampuan terbaiknya, demi dapat bergabung menjadi penghuni pemusatan latihan nasional (Pelatnas).

    “Seleknas Tahap 2 yang diadakan di Supersoccer Arena Kudus ini, merupakan ujian terakhir bagi para atlet sebelum memasuki gerbang Pelatnas,” ujar Ketua Umum PB Perpani, Arsjad Rasjid kepada Liputan6.com, Minggu 17 November 2024.

    Arsjad mengharapkan penyelenggaraan Seleknas Tahap 2 di Supersoccer Arena Kudus, memberikan spirit dan motivasi tinggi bagi para atlet panahan. Selain itu, dapat bersinar dan mengharumkan nama bangsa di berbagai kejuaraan internasional.

    “Seperti kita tahu, Supersoccer Arena yang dibangun Djarum Foundation bertujuan melahirkan atlet-atlet profesional yang diharapkan mengharumkan Indonesia di panggung olahraga dunia yang didukung dengan berbagai fasilitas terbaik,” ucap Arsad.

    Karena itu, pihak PB Perpani tertarik menyelenggarakan Seleknas Tahap 2 di stadion termegah yang ada di Kota Kretek. Tujuannya agar tercipta spirit dan motivasi yang lebih tinggi bagi para atlet, dalam mengasah dan menunjukkan kemampuan optimal mereka di atas lapangan.

    Untuk diketahui, para peserta Seleknas Tahap 2 merupakan atlet-atlet yang telah lolos Seleknas Tahap 1. Untuk seleksi sebelumnya diadakan pada 22 Oktober hingga 25 Oktober 2024.

    Dalam seleksi yang bertempat di venue Perpani Kabupaten Bekasi, lapangan D’Khayangan Jabebeka, Cikarang Timur itu, diikuti sebanyak 52 atlet.

    Tahap seleksi perdana diikuti atlet panahan dari berbagai provinsi di Indonesia. Yakni Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan hingga Papua.

    Tahapan seleknas ini juga menarik keikutsertaan sejumlah olimpian 2024 (sebutan bagi para atlet yang telah berlaga di Olimpiade) turun gunung. Mereka adalah Arif Dwi Pangestu, Diananda Choirunisa, Rezza Octavia dan Syifa Nur Afifah Kamal.

    Seleknas Tahap 2 yang diikuti 32 atlet akan memilih 16 atlet terbaik yang akan ditempa dan dipersiapkan oleh PB Perpani. Yakni untuk memperkuat kontingen antelet Indonesia berlaga di SEA Games 2025, Asian Games 2026 hingga Olimpiade 2028.

    Selain menjaring atlet-atlet terbaik, imbuh Arsjad, Seleknas Tahap 2 ini sebagai upaya PB Perpani sebagai salah satu cabang olahraga unggulan guna mengejar target medali dalam event-event internasional di masa mendatang.

    “Kami berharap, penghuni Pelatnas nantinya dapat mempersembahkan kemenangan bagi Indonesia melalui olahraga ini,” pinta Arsjad.

     

    Eks-Cakrabirawa: Sumpah, Ade Irma Nasution Tak Sengaja Tertembak

  • Kadin Kubu Arsjad Bakal Percepat Munas, Prabowo Datang?

    Kadin Kubu Arsjad Bakal Percepat Munas, Prabowo Datang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) kepengurusan berikutnya. Adapun, Rapimnas ini akan dilaksanakan sesuai dengan aturan organisasi Kadin Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H. Ganinduto menuturkan bahwa dalam Rapimnas, pihaknya akan mengundang pemerintah selalu pengawas, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa pengawas Kadin Indonesia sendiri adalah pemerintah.

    Namun, Firlie menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam Rapimnas tergantung dari jadwal yang dimiliki orang nomor satu di Indonesia.

    Terlebih, Presiden ke-8 RI itu tengah melakukan kunjungan ke sejumlah negara selama 16 hari, terhitung sejak 8 November—23 November 2024. Adapun, Rapimnas Kadin Indonesia akan digelar pada 29 November 2024.

    “Kita lihat tergantung jadwal beliau [Prabowo Subianto]. Tapi yang jelas ini adalah kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan [Rapimnas],” kata Firlie saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Selasa (12/11/2024).

    Firlie menjelaskan bahwa keberlangsungan Rapimnas dilakukan untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan munas yang dipercepat.

    Pasalnya, ungkap Firlie, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kepemimpinan Arsjad Rasyid akan berakhir pada 2026. Dan, hanya boleh maju dua  bulan sebelum tanggal kepemimpinan selesai.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menuturkan bahwa hasil lawatan Presiden Prabowo ke China bersama dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie meminta agar Kadin Indonesia mengakhiri perselisihan.

    Eka menjelaskan perselisihan ini bisa diakhiri dengan Munas. Sebab, hanya Munas yang bisa memilih dan mengangkat Ketua Umum, dewan penasehat, dan dewan lainnya di tubuh Kadin Indonesia.

    Lebih jauh, dia juga mengakui bahwa Muswayarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa dilakukan namun tetap ada prosedur yang sangat ketat. Sebab, hanya Munas yang bisa melakukan pergantian kepengurusan.

    Namun, Rapimnas harus terlebih dahulu digelar untuk menentukan waktu dan tempat munas akan dilangsungkan. Terlebih, Munas Kadin Indonesia dipercepat yang semestinya dilakukan pada 2026.

    “Makanya kita akan melaksanakan rapimnas, di sana kita akan meminta komitmen seluruh pemegang hak suara kadin,untuk mengikuti waktu yang akan diberikan pemerintah Indonesia sebagai pengawas kadin Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, jelas dia, salah satu agenda Rapimnas adalah menyepakati untuk melakukan munas sesuai dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

    Namun demikian, Eka menegaskan bahwa Rapimnas tidak bisa menggantikan Ketua Umum dan jajaran pengurus Kadin Indonesia periode 2021–2026.

    “Apakah Rapimnas bisa menggantikan Ketua Umum dan seterusnya? Tidak bisa. Satu-satunya forum tertinggi yang bisa mengganti Ketua Umum adalah Munas. Sekali lagi ini bukan tentang kami mencari kekuasaan, bukan tentang Pak Arsjad Rasjid ingin bertahan sebagai Ketua Umum, tidak,” tekannya.

    Dia menjelaskan, langkah ini diambil untuk menghargai marwah organisasi Kadin Indonesia. Serta, agar tidak ada kejadian berulang di masa mendatang.

  • Kadin: Arsjad Rasjid tak akan calonkan diri lagi jadi ketum

    Kadin: Arsjad Rasjid tak akan calonkan diri lagi jadi ketum

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa Arsjad Rasjid tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum (ketum) dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan Arsjad secara terbuka menyatakan jika dirinya tidak lagi maju untuk menjadi pimpinan pada periode Kadin selanjutnya.

    “Ketua Umum Arsjad Rasjid sudah menyampaikan secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi pada Musyawarah Nasional yang akan datang,” ujar Eka di Jakarta, Selasa.

    Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 pada Munas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

    Eka mengatakan Munas mendatang dipercepat lantaran Arsjad ingin mencari solusi terbaik dari dualisme yang ada di tubuh Kadin saat ini.

    “Karena ada dinamika yang terjadi makanya beliau (Arsjad Rasjid) legowo, ayo kita cari solusi terbaik untuk Kadin Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 29 November 2024.

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyampaikan Rapimnas ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Menurut Eka, pihaknya memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia satu dan solid.

    “Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Dengan demikian, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, pada Jumat, 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut,” ujar Eka.

    Prosedur persiapan akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Kepanitiaan Munas juga dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

    Eka berharap dengan satu Kadin, kolaborasi dunia usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dapat berjalan lancar untuk memupuk stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024