Xcloud.id

Tag: Arsjad Rasjid

  • Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2024) telah mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Pencalonan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut positif keanggotaan ini sebagai momen bersejarah yang mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

    “Keanggotaan ini membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Arsjad, Selasa (7/1/2025).

    Menurut Arsjad, menjadi bagian dari BRICS tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga tanggung jawab baru, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

    Kadin Indonesia yakin, dengan sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha, keanggotaan ini akan memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga menjadi peluang besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Blok ini pada tahun lalu telah memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

    Blok ekonomi ini pada awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7). BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

  • Begini Kata Pengusaha soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Begini Kata Pengusaha soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan jasa mewah yang selama ini menjadi objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di luar itu, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih 11%. .

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi kelompok atas merupakan langkah strategis yang akan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Arsjad dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

    Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir 2024 disebut telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan PPN 12% secara umum.

    Atas kebijakan PPN 12% yang akhirnya hanya dikenakan kepada barang mewah, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasminta menyatakan bahwa pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan,” ucap Suryadi.

    Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, Suryadi mendorong agar dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli sesuai arahan pemerintah.

    “Dunia usaha menyadari bahwa pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    (aid/rrd)

  • Kadin Indonesia Sebut Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah : Industri Lebih Kompetitif – Halaman all

    Kadin Indonesia Sebut Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah : Industri Lebih Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.

    Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.

    ”Kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang akan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Minggu (5/1/2025).

    Menurut Arsjad, kebijakan ini memberikan ruang bagi industri nasional agar tetap kompetitif.

    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” beber dia.

    Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir tahun 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasminta menyatakan dalam implementasinya, pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan,” kata dia.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, dapat mengembalikan kelebihan
    pajak sebesar 1 persen kepada pembeli berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.

    Dunia usaha menyadari bahwa pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

    “Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Suryadi.

     

     

  • Pengusaha Girang PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Ini Alasannya

    Pengusaha Girang PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Ini Alasannya

    Jakarta: Kadin Indonesia merespons positif keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah memutuskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, sedangkan barang dan jasa lainnya masih dengan tarif sama sebesar 11 persen.
     
    Ketua Umum Kadin Indonesia? Arsjad Rasjid mengatakan, kenaikan PPN 12 persen untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah.
     
    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Arsjad dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 Januari 2025.
     

    Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak akhir 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu. Terlebih pemerintah memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan.
     
    “Dalam implementasinya, pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara? penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita.
     
    Lebih lanjut, bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar satu persen kepada pembeli. Pengembalian ini berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh pemerintah.
     
    Dunia usaha menyadari bahwa pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen. ?Untuk itu Kadin Indonesia siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah.
    ?
    “Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional?,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Begini Respons Kadin soal PPN 12% untuk Barang Mewah

    Begini Respons Kadin soal PPN 12% untuk Barang Mewah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu kenaikan PPN dar? 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.
     
    Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak 2022 yaitu sebesar 11 persen. Kadin Indonesia sebagai payung dunia usaha di Indonesia, bersama dengan asosiasi dan himpunan pengusaha, serta beberapa asosiasi khususnya di sektoral retail mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, yang memperhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.
     
    ”Kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang akn mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Sabtu, 4 Januari 2025.
    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” imbuh Arsjad.
     
    Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir tahun 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu.
     
    Atas pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah terkait kebijakan PPN 12 persen yang dikenakan kepada barang mewah, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasminta menyatakan dalam implementasinya, pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024.
     
    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan,” tambah Suryadi.
     
    Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.
     
    Dunia usaha menyadari pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen.
     
    Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FJR)

  • Kadin Indonesia Semringah, PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Kadin Indonesia Semringah, PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons positif terkait keputusan pemerintah yang hanya mengenakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada barang mewah.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2024 akan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Arsjad dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasminta menambahkan bahwa dalam implementasinya, pengusaha memahami sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang memberi masa transisi selama  tiga bulan ke depan untuk persiapan,” jelas Suryadi.

    Adapun, bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli, berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.

    Menurutnya, dunia usaha menyadari bahwa pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8%. 

    “Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Kategori barang mewah yang kena PPN 12%

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kenaikan PPN tersebut hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah.

    “Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berkoordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11 ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), termasuk kendaraan bermotor.

    Sementara itu, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” kata Sri Mulyani.

    Diketahui, ada beberapa kendaraan yang dikenakan PPnBM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021. Sementara itu, selain kendaraan bermotor pengenaan PPnBM diatur dalam PMK No. 15/2023:

    Daftar Barang Mewah Berdasarkan PMK 141/2021 dan PMK No. 15/2023:

    Kendaraan Bermotor

    A. Jenis kendaraan bermotor angkutan kurang dari 10 orang

    1. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc, termasuk kendaraan hybrid.

    2. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc, termasuk kendaraan hybrid.

    3. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid. 

    4. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid.

    5. Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak

    B. Jenis kendaraan bermotor angkutan 10—15 orang

    1. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid.

    2. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid.

    3. Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak

    C. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda

    1. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api, gross vehicle weight (GVW) tidak melebihi 5 ton, termasuk kendaraan hybrid dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak.

    2. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel), GVW tidak melebihi 5 ton, termasuk kendaraan hybrid dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak.

    3. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda hanya dengan motor listrik untuk penggerak, GVW tidak melebihi 5 ton

    D. Jenis kendaraan bermotor lain

    1. Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu.

    2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis.

    3. Kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc.

    4. Kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc. 

    5. Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. 

    6. Kendaraan bermotor clengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 cc.

    Selain kendaraan bermotor

    1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih. 

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. 

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter dan kendaraan udara lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

    5. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api lainnya atau peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht.

  • Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut 2025 sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional di tengah berbagai situasi dan kondisinya yang menantang.

    Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan bahwa meskipun potensi ekonomi Indonesia masih menyiratkan optimisme, berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri bakal menjadi perhatian utama.

    “Kondisi geopolitik global meningkatkan risiko ketidakpastian, seperti gangguan pada rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, hingga harga minyak dunia. Di dalam negeri, kita menghadapi pelemahan daya beli akibat menurunnya kelas menengah, meningkatnya pengangguran, serta performa sektor industri padat karya yang melemah di 2024,” kata Arsjad dalam keterangannya, Selasa (31/12).

    Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang kondusif menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. “Kebijakan seperti pajak, upah minimum, devisa hasil ekspor (DHE), pengamanan rantai pasok, hilirisasi, hingga sinergi BUMN dan swasta perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia menilai peran swasta harus diperkuat untuk mendorong investasi dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap PDB yang saat ini baru mencapai 29 persen.

    Kadin telah memfasilitasi investasi sebesar Rp840 miliar dan US$22,73 miliar sepanjang Januari-Oktober 2024.

    “Komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan kerangka kebijakan yang kondusif dan menarik bagi investor. Dengan sinergi ini, target Pertumbuhan Ekonomi 2025-2029 sebesar 8 persen dapat tercapai,” ujarnya.

    Strategi mencapai indonesia emas 2045

    Untuk mendukung target pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, Kadin Indonesia meluncurkan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029. Dokumen ini memetakan tujuh tema pertumbuhan prioritas, seperti hilirisasi industri, peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan stunting.

    “White Paper ini sejalan dengan RPJMN 2024-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo. Implementasi tema-tema ini diproyeksikan akan menambah PDB Indonesia sebesar US$400-450 miliar dan menciptakan 16-18 juta lapangan kerja baru,” kata Arsjad.

    Kadin juga telah melaksanakan 162 dari 176 program kerja yang 81 persen di antaranya sesuai dengan rekomendasi White Paper. Program ini mencakup advokasi kebijakan, pengembangan akses pasar, penguatan kapasitas pengusaha nasional, serta dukungan terhadap UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk platform wikiexport.ai.

    Harapan untuk kebijakan pemerintah

    Arsjad berharap, hubungan dan dialog erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi terus terjalin ke depan. 

    “Kadin Indonesia mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi saat ini, tetapi juga berorientasi pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

  • Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada 2004 telah menjadi momen penting dalam membangun Indonesia.

    Demikian disampaikan Menteri Iftitah saat menghadiri forum diskusi mengenang 20 tahun peristiwa tsunami, The Big Idea Forum, di Jakarta, Sabtu (21/12/2024). 

    Awalnya, Menteri Iftitah mengungkapkan dirinya tengah bertugas di Aceh saat itu sehingga mengetahui detik-detik peristiwa hingga kerusakan yang terjadi. Setelah itu, Iftitah menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap di tengah masyarakat.

    Pertama, ia menyampaikan, kehadiran  Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung di lokasi saat itu berhasil menaikkan moril masyarakat. “Kalau Presiden saja sebagai pimpinan tertinggi hadir, tidak ada alasan bagi (pimpinan) yang lain untuk tidak hadir,” ungkap Iftitah

    Kedua, lanjutnya, prajurit TNI secara alami dan naluri langsung melakukan operasi bantuan kemanusiaan meski belum mendapatkan perintah dari atasan.

    Ketiga, Iftitah juga menceritakan bahwa dirinya adalah saksi dari proses damai di Aceh. “Saya jadi saksi, damai di Aceh itu nyata,” tegas menteri transmigrasi yang saat itu bertugas sebagai perwira seksi operasi Batalion Kavaleri 8 Kostrad.

    Menteri Iftitah juga menyampaikan, “Hikmah bencana Aceh menjadi momen penting dalam membangun negeri ini.”

    SBY yang turut hadir di acara The Big Idea Forum ikut menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap yang terjadi saat itu. “The darkest day in our history, hari yang menguji bangsa Indonesia,” kata SBY.

    SBY sedang berada di Nabire, Papua saat tsunami terjadi. Ia memutuskan langsung terbang ke Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan, meskipun banyak yang menyarankan jangan, mengingat situasi keamanan di Aceh.

    Melihat situasi di Aceh, SBY mengeluarkan direktifnya yang pertama. “Perintah saya yang pertama, selamatkan lebih banyak masyarakat,” tegas SBY.

    Peristiwa tsunami yang  terjadi di tengah konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memberikan pelajaran penting. “GAM dan Prajurit TNI, bersama bergerak melakukan kegiatan kemanusiaan. Dukungan dari 17 negara juga hadir untuk membantu masyarakat Aceh di bawah komando Pemerintah Indonesia,” kata SBY.

    Ke depan, SBY mengingatkan tentang keikhlasan dalam pengabdian untuk Indonesia. “Doakan pemimpin saat ini dan ke depannya, menuju bangsa kuat. Menjadi negara maju ke depannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, pendiri gerakan 5P Global Movement, Arsjad Rasjid menyoroti nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penanganan tsunami di Aceh pada 2004. Ia berkata, dua hal itu sangat penting dalam menghadapi krisis maupun bencana yang terjadi.

    Sementara, Coordinator Division of Disaster Risk Management of Tsunami and Disaster Risk Management Research Division  Ella Meilianda mengatakan, “Letak Indonesia rawan terhadap bencana. Bencana tidak bisa dihindari, kita harus bisa berdampingan dengan bencana,” ujar Ella.

    Turut hadir dalam acara The Big Idea Forum, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan mantan juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal.

  • Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI – Timor Leste
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 20:52 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid melakukan kunjungan ke Dili, Timor Leste untuk bertemu dengan Presiden Ramos Horta serta Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan kebijakan Good Neighbor Policy yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dari segi diplomasi ekonomi. Terutama dengan meningkatkan konektivitas lintas negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

    Arsjad Rasjid, Ketua ASEAN-BAC Indonesia, sebelumnya menginisiasi Borneo Economic Community pada 2023 untuk mendorong kerja sama dan pertumbuhan di Pulau Borneo (Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia). 

    Arsjad menyarankan model serupa diterapkan di Pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste.
    “Kunjungan ini adalah bagian dari diplomasi sektor swasta. Dengan Timor Leste menjadi anggota ASEAN, kini saatnya memperkuat konektivitas di Pulau Timor, khususnya mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) di Oecusse,” ujar Arsjad usai bertemu Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste.

    Arsjad mencatat bahwa kehadiran dunia usaha Indonesia di Timor Leste masih banyak diwakili oleh BUMN, tetapi ia melihat potensi besar bagi sektor swasta untuk lebih berkontribusi mendukung pembangunan di negara tersebut.

    “Kami ingin memperluas peran sektor swasta melalui konsep Indonesia Incorporated. Dengan peran aktif Kadin Indonesia, termasuk Kadin NTT yang berbatasan langsung, kami dapat memperkuat kontribusi dalam mendukung ketahanan energi dan pangan Timor Leste,” ujar Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

    Arsjad Rasjid menegaskan bahwa sektor swasta siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan konektivitas lintas perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan kerja sama, kawasan perbatasan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru yang bermanfaat bagi kedua negara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Arsjad Rasjid Klaim Ganjar-Mahfud Sudah Kampanye di 178 Titik Seluruh Indonesia

    Arsjad Rasjid Klaim Ganjar-Mahfud Sudah Kampanye di 178 Titik Seluruh Indonesia

    JAKARTA – Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan pasangan nomor urut tiga sudah berkampanye di ratusan titik sejak 28 November lalu. Kegiatan diawali dari ujung timur dan ujung barat Indonesia.

    Hal ini disampaikan Arsjad saat membuka acara konsolidasi bertajuk ‘Ganjar-Mahfud 45 Hari Menuju Kemenangan’ pada hari ini, Sabtu, 30 Desember.

    “28 November kita memulai perjalanan kampanye. Di hari pertama itu Mas Ganjar dan Prof Mahfud langsung bergerak di tengah-tengah masyarakat Sabang dan Merauke. Dari ujung timur dan ujung barat (untuk, red) menegaskan komitmen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia,” kata Arsjad dalam sambutannya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Desember.

    Arsjad juga menekankan Ganjar telah menyempatkan datang ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini harusnya makin menegaskan program yang baik dan pro rakyat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti akan dilanjutkan pasangan Ganjar-Mahfud.

    “Bahkan ditambah dibuat lebih tepat sasaran. Yang masih kurang dibuat lebih baik,” tegasnya.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia nonaktif itu menyatakan gerak cepat bakal terus dilakukan Ganjar-Mahfud. Ia yakin tak ada pasangan lain yang bisa menandingi.

    “Hanya dalam waktu satu bulan, Mas Ganjar sudah bergerak di 137 titik. Prof Mahfud bergerak di 41 titik. Totalnya 178 titik dikunjungi oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud,” ujar Arsjad.

    “Dalam waktu sesingkat itu, jauh di atas dua paslon lain. Jelas dong. Gerak cepat ini jelas tidak ada tandingannya. Enggak ada, enggak ada. Luar biasa,” sambungnya

    Tapi, Arsjad menekankan gerak cepat ini tentunya atas bantuan tim di lapangan. Sehingga, dia mengapresiasi seluruh partai pendukung hingga relawan dan simpatisan.

    “Mari tepuk tangan juga untuk tim, tim yang bekerja keras gotong royong, luar biasa. Dari rekan-rekan yang namanya partai pendukung, relawan, TPN, TPF, dan semuanya. Luar biasa,” pungkas Arsjad.