Xcloud.id

Tag: Armuji

  • Konten Armuji Sidak SPBU Rajawali Tuai Pro-Kontra, Praktisi Hukum Surabaya Ingatkan Masalah Etik

    Konten Armuji Sidak SPBU Rajawali Tuai Pro-Kontra, Praktisi Hukum Surabaya Ingatkan Masalah Etik

    Surabaya (beritajatim.com) – Konten Sidak Wakil Walikota (Wawali) Surabaya Armuji di SPBU Rajawali beberapa waktu lalu terus menjadi perbincangan netizen.

    Ada kelompok netizen yang mendukung langkah Armuji dalam melakukan sidak di SPBU Rajawali sebagai bentuk kepedulian pejabat kepada masyarakat.

    Namun, banyak netizen juga berpendapat jika sidak yang dilakukan Armuji hanya pencitraan tanpa menyelesaikan masalah.

    Selain itu, menurut netizen, Armuji dianggap tidak melakukan sidak dengan benar. Saat sidak di SPBU Rajawali, Armuji malah mereview botol berisi cairan hijau yang diklaim sebagai pertalite dari warga yang antri. Bukan memeriksa secara langsung dari selang nozzle pengisian.

    Praktisi hukum asal Surabaya, Firman Rachmanudin mengatakan, keputusan Armuji menjadikan botol berisi cairan hijau pemberian warga sebagai sampel adanya masalah dalam kandungan BBM yang dijual di SPBU Rajawali berpotensi merugikan pihak Pertamina.

    Menurut Firman, harusnya sebagai pejabat publik Armuji bisa menunjukan dan membuktikan jika memang botol berisi cairan hijau yang diulas dalam konten dibeli dari SPBU Rajawali.

    “Dalam konten tersebut, Cak Ji langsung mempercayai laporan warga yang sedang antri di jalur pengisian Pertalite SPBU Rajawali. Padahal, bisa saja Armuji meminta contoh sampel dari mesin nozel langsung saat itu juga supaya tidak menimbulkan kesan dibuat-buat,” kata Firman.

    Praktisi hukum asal Surabaya, Firman Rachmanudin

    Walaupun berpotensi merugikan pihak Pertamina, Founder FK Law Firm itu menjelaskan jika Armuji tidak bisa dipidanakan sesuai dengan Putusan MK nomor 105/PPU-XXII/2024 yang membatasi subjek hukum terkait dengan cemar baik yang hanya merujuk pada orang perseorangan atau individu.

    “Namun secara keperdataan, badan hukum dapat melakukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata jika akibat pencemaran nama baik itu membuat kerugian secara nyata terhadap badan hukum tersebut seperti SPBU yang merasa dirugikan karena terekspose negatif tanpa adanya suatu proses atau due diligence yang pasti,” imbuh Firman.

    Firman lalu menyoroti peran Armuji saat pembuatan konten tersebut berlangsung. Apakah Armuji sidak ke lokasi sebagai individu (politisi) atau sebagai Wakil Walikota Surabaya.

    Sebab, tugas Armuji sebagai Wakil Walikota tentu sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

    “Jika datang sebagai seorang Wakil Walikota, potensi pelanggaran etik juga cukup besar. Sebab, sebagaimana aturan hukum tata negara kita dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah jelas mengatur sedemikian rupa tugas, wewenang dan fungsi jabatan kepala daerah,”jelas Firman.

    Secara umum Firman mengingatkan agar Armuji mawas diri dan berhati-hati dalam melakukan sidak. Karena, tugas Wakil Walikota sudah tegas dibahas dalam Pasal 66 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014.

    Dalam pasal tersebut tertulis jika tugas Wakil Walikota hanya sebagai pembantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan instansi secara vertikal, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

    “Artinya, jika kegiatan-kegiatan Wakil Walikota pada jam dinas itu harus sepengetahuan dan sesuai pendelegasian dari Wali Kota, secara hukum ada secara administratif, Wakil Walikota tidak memiliki kewenangan mandiri,” jelasnya.

    Selain itu, Firman menjelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 serta Kode Etik Penyelenggara Negara UU nomor 28 tahun 1999, Armuji berpotensi melakukan pelanggaran etik atau bisa disebut melampaui kewenangan. Sebagai praktisi hukum muda, Firman mengingatkan agar pihak inspektorat segera memeriksa Armuji untuk mendalami motif serta tujuan sidak tersebut.

    “Inspektorat harus memanggil Armuji untuk menanyakan terkait tujuan sidak tersebut. Apabila memang ada tendensi atau kepentingan pribadi saya kira bisa (Armuji) bisa dijatuhi sanksi,” pungkas Firman.

    Armuji Bantah Sidaknya Settingan

    Sementara itu, Wakil Walikota Surabaya Armuji mengupload video di instagram untuk membantah tudingan netizen adanya pengaturan dan pengkondisian dalam sidak yang ia lakukan di SPBU Rajawali. Dalam videonya, Armuji menjelaskan jika sidak ke SPBU Rajawali berdasarkan pada laporan yang ia terima dari para pengemudi ojek online.

    “Saya kesana (SPBU Rajawali) itu tidak ada settingan atau pengkondisian. Lihat rekam jejak saya. Saya tidak pernah pakai buzzer,” kata Armuji dalam videonya yang berdurasi 4 menit.

    Armuji menjelaskan saat itu sesampainya di SPBU Rajawali, dirinya langsung menuju ke jalur antrian pertalite. Ia menceritakan saat itu mencari koordinator dari SPBU Rajawali. Saat mencari, ia bertemu dengan seorang warga di antrian pengisian pertalite dengan membawa kresek hitam berisi botol yang di dalamnya terdapat cairan hijau. Armuji sendiri tidak mengenal dan mengetahui secara pasti tujuan dari warga tersebut antri di jalur pengisian pertalite.

    “Mungkin orang itu sepeda motornya mbrebet usai beli pertalite sehari sebelum saya sidak. Lalu bensinnya ditap di dalam botol lalu siangnya mungkin mereka ingin komplain. Kebetulan pas ketemu saya,” jelasnya.

    Armuji juga mengapresiasi langkah Pertamina untuk menyediakan bengkel dan mengganti segala kerugian yang dialami konsumen. Namun, ia menyayangkan adanya pihak yang disebut Armuji sebagai buzzer yang menyudutkan.

    “Tujuan saya kesana jelas. Saya membantu para ojol yang merasa dirugikan. Tidak ada tujuan macam-macam terhadap SPBU yang saya tuju. Begitu pun terhadap Pertamina,” jelas Armuji.

    Diketahui, isu sepeda motor mbrebet belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Pihak Pertamina sendiri sudah membuat kebijakan dengan menyediakan bengkel rujukan dan mengganti semua kerugian para konsumen dengan syarat bukti pembelian bensin di SPBU resmi. (ang/ted)

  • Konten Armuji Sidak SPBU Rajawali Tuai Pro-Kontra, Praktisi Hukum Surabaya Ingatkan Masalah Etik

    Armuji Akui Pertalite Diklaim Tercampur Etanol Bukan dari SPBU Rajawali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjadi sorotan publik setelah membuat konten video sidak di SPBU Rajawali di tengah isu kualitas Pertalite yang disebut-sebut tercampur air atau etanol. Video berdurasi 27 menit itu diunggah di kanal YouTube resmi Armuji pada Kamis (30/10/2025) dan langsung ramai diperbincangkan karena memperlihatkan temuan cairan berwarna hijau yang diklaim sebagai Pertalite bercampur etanol.

    Dalam video tersebut, Armuji tampak mengkritik langkah sidak yang dilakukan Pertamina sebelumnya. Ia menilai sidak Pertamina tidak tepat sasaran.

    “Jadi kalau kemarin Pertamina nyidak, itu bukan pada tempat mereka yang pom bensinnya bermasalah. Ya ndak ketemu. Jadi kalau mau nyidak di tempat yang bermasalah,” ujar Armuji pada menit 15:30 dalam videonya.

    Armuji menjelaskan, pemilihan SPBU Rajawali sebagai lokasi sidak dilakukan karena adanya laporan dari pengemudi ojek online yang mengaku motornya brebet usai membeli Pertalite di tempat tersebut. Ia juga menyebut jarak SPBU Rajawali dengan rumah aspirasi miliknya cukup dekat, sehingga memutuskan turun langsung.

    Sesampainya di SPBU Rajawali, Armuji berbincang dengan petugas untuk menanyakan jadwal pengisian tangki BBM terakhir. Ia kemudian menemui seorang pria paruh baya yang sedang antre di jalur pengisian Pertalite. Pria itu menyerahkan kantong plastik berisi botol air mineral 1,5 liter yang di dalamnya terdapat dua lapisan cairan—bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah bening menyerupai air.

    “Saya beli kemarin sore (Rabu, 29 Oktober 2025). Itu (menunjuk bagian cairan putih) etanol itu,” ujar pria tersebut dalam video.

    Dalam tayangan itu, Armuji menerima botol tersebut dan mengamini pernyataan bahwa cairan di dalamnya merupakan Pertalite bercampur etanol, tanpa membuka tutup botol atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap aroma cairan. Klarifikasi kemudian muncul ketika Armuji mengakui bahwa cairan dalam botol itu bukan diambil dari nozel SPBU Rajawali saat sidak berlangsung.

    “Pas di sana (SPBU Rajawali) kebetulan juga ada orang ketemu ngelapor bahwa motornya juga habis mogok gitu loh, brebet. (Orang itu) sama bawa botol cairan pertalite yang ditap itu, gitu loh,” ujar Armuji.

    Aktivis driver online Surabaya, Daniel Lukas Rorong, yang ikut mendampingi sidak Armuji, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa botol yang muncul dalam video bukan diambil dari mesin pengisian SPBU, melainkan dibawa oleh pengendara lain yang juga sedang antre.

    “Ada satu pengendara yang giliran dia isi, dia menunjukan botol itu (ke Armuji). Kan ketemu bapak itu (pemberi botol) posisinya dia lagi ngantre mau ngisi BBM Pertalite gitu loh,” terang Daniel.

    Menurut Daniel, pengendara itu mengaku mengisi BBM di SPBU Rajawali sehari sebelumnya dan mengalami gangguan mesin motor. Setelah itu, ia menguras tangki motornya dan menampung bahan bakar ke dalam botol untuk menunjukkan kepada pihak SPBU. “Dia ngakunya nuntun dari kantor ke SPBU Rajawali itu. Mungkin kantornya dekat. Perkiraan saya, orang itu ingin mencoba isi lagi dan melapor ke SPBU itu (Rajawali),” jelasnya.

    Daniel juga menegaskan bahwa sidak Armuji bukanlah konten rekayasa. “Jadi kalau settingan enggak lah. Cak Ji di videonya kan juga bilang kalau itu (temuan) di SPBU Rajawali bukan setingan,” ujarnya.

    Manajer Operasional SPBU Rajawali, Budi Susetyo, menyatakan telah berusaha memverifikasi asal-usul botol berisi cairan hijau yang digunakan Armuji saat membuat konten, namun tidak mendapat jawaban dari pemiliknya.

    “Sempat saya tanya beli dimana, tapi tidak dijawab. Setelah itu BBM diserahkan lagi ke orang itu dan orang itu putar ke belakang pergi keluar (SPBU),” jelas Budi.

    Budi memastikan bahwa sebelum Armuji membuat konten, pihak SPBU tidak menerima laporan kendaraan bermasalah akibat bahan bakar. Ia menegaskan seluruh prosedur pemeriksaan bahan bakar telah dilakukan sesuai standar operasional.

    “Prosedur ceklis untuk BBM kan memang sangat ketat sekali. Jadi setiap pagi kita lakukan pengecekan di BBM yang ada di tangki penyimpanan. Ada cek untuk kadar air. Semuanya sudah dilakukan dengan benar,” tegasnya.

    Setelah video sidak Armuji ramai diperbincangkan, Satreskrim Polrestabes Surabaya bergerak melakukan sidak ke lima SPBU, termasuk SPBU Rajawali. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi kadar air pada bahan bakar yang dijual.

    “Kita masih tunggu hasil laboratorium untuk memastikan,” kata Kanit IV Tipidter Polrestabes Surabaya, AKP Makbul.

    Sementara itu, Pertamina memastikan tetap membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait kualitas Pertalite, dengan syarat menyertakan bukti pembelian yang sah untuk diverifikasi lebih lanjut. [ang/beq]

  • Deretan Blunder Admin Medsos Pejabat, Dari Makian ke Warganet hingga Candaan soal Bencana

    Deretan Blunder Admin Medsos Pejabat, Dari Makian ke Warganet hingga Candaan soal Bencana

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah kesalahan dalam pengelolaan media sosial pejabat publik kembali memantik perhatian warganet. Mulai dari unggahan sensitif, komentar bernada emosi, hingga candaan yang dianggap tidak etis, beberapa admin akun pejabat bahkan tercatat harus meminta maaf dan mundur dari jabatannya.

    “Kalau ngomong jangan kurang ajar. Kalau diperiksa penegak hukum, mampus kamu nanti,” demikian respons admin akun Instagram Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat menanggapi pertanyaan warganet terkait program daerah.

    Kasus serupa pernah terjadi pada akun media sosial Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat. Sebuah cuitan yang dinilai tidak relevan dengan kapasitas seorang kepala negara memicu kritik dan berujung pergantian admin. “Wuooohh mantab! Jadi teringat deg-degannya di momen Senbatsu Uza pekan lalu,” tulis akun @jokowi kala itu.

    Di Surabaya, blunder juga menimpa akun resmi Wakil Wali Kota Armuji. Komentar admin mengenai bencana hujan es di Sidoarjo dinilai tidak empatik oleh warganet. “Lek hujan es, enak tinggal cari sirupe tok,” tulisnya dalam kolom komentar.

    Blunder terbaru terjadi pada akun milik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Saat live Instagram jeda, admin terdengar bercanda mengenai dokumentasi kegiatan lapangan.

    “Kalau ada hujan lagi, rekaman video bapak wali turun ke lapangan kita simpan aja. Nanti bisa diunggah lagi kalau ada hujan,” ujar admin tersebut.

    Potongan video itu viral dan memunculkan kesan kurang menguntungkan bagi wali kota, meski Eri saat itu tidak mengetahui percakapan karena sedang berada di lapangan. Admin terkait kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan mundur dari tim pengelola media sosial. [asg/kun]

  • Sidak Sejumlah SPBU di Surabaya, Polisi Tidak Temukan Kadar Air di Pertalite

    Sidak Sejumlah SPBU di Surabaya, Polisi Tidak Temukan Kadar Air di Pertalite

    Surabaya (beritajatim.com) – Unit IV Tipiter Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan sidak di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah titik kota Pahlawan, Jumat (31/10/2025). Sidak itu merespons ramainya bahan bakar pertalite campuran yang dijual di SPBU resmi Pertamina.

    Kanit IV Tipidter Polrestabes Surabaya AKP Makbul mengatakan, salah satu lokasi yang disidak oleh timnya adalah SPBU Rajawali. SPBU Rajawali mendadak viral karena konten sidak Wakil Walikota Surabaya Armuji. Dalam kontennya, Armuji menunjukan adanya dua warna cairan yang berbeda dalam satu botol pertalite.

    “Sidak hari ini kami mengambil sampel BBM untuk mengecek kadar air. Sampel yang sudah kita ambil itu rencana akan kita teliti dan nanti kita koordinasi dengan lab, yang memiliki otorisasi terkait,” katanya.

    Makbul menjelaskan, dari hasil pengecekan sementara di lima SPBU yang sudah disidak, pihaknya memastikan tidak ada kandungan air dari sampel pertalite yang dibawa petugas. Dalam sidak tersebut, polisi juga memeriksa tangki penyimpanan hingga nozel bahan bakar

    “Untuk kadar air tidak kami temukan di tangki hingga nozel,” imbuh Makbul.

    Sementara bila nanti hasil uji lab sample BBM yang telah dibawa itu tak sesuai dengan yang dikeluarkan Pertamina, pihaknya akan melakukan penyidikan lebih lanjut.

    “Nah, nanti kami koordinasi lebih jauh. Ini kan kita masih penyidikan itu saja,” jelasnya.

    Manajer Operasional SPBU Rajawali, Budi Susetyo mengaku pihaknya memiliki pengawasan ketat, terkait penerimaan BBM. Setiap pagi BBM yang ada di tangki tanam itu juga dilakukan pengecekan.

    “Ada water content istilahnya, ada kadar air atau tidak, terus kita pasti juga mengecek takaran. Semuanya itu kita lalui dengan benar. Kaleng sampel waktu penerimaan BBM sudah kita siapkan,” pungkasnya. (ang/ian)

  • 7 SPBU Pertamina Rajawali Surabaya Duga Pertalite Dalam Botol Saat Sidak Armuji Dibawa dari Luar Surabaya

    7 SPBU Pertamina Rajawali Surabaya Duga Pertalite Dalam Botol Saat Sidak Armuji Dibawa dari Luar Surabaya

    SPBU Pertamina Rajawali Surabaya Duga Pertalite Dalam Botol Saat Sidak Armuji Dibawa dari Luar
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pihak SPBU Pertamina di Jalan Rajawali, Surabaya menyampaikan bahwa botol berisi Pertalite yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan berisi campuran cairan lain itu bukan dari SPBU Pertamina. 
    Sebelumnya, Armuji melakukan sidak ke SPBU Pertamina Rajawali atas banyaknya laporan motor driver ojek
    online
    (ojol) yang mogok dan brebet setelah pengisian BBM Pertalite.
    Dalam sidak tersebut, Armuji sempat menunjukkan botol berisi Pertalite yang diperolehnya dari seorang pengendara yang sedang mengantre BBM.
    Di dalam botol tersebut, terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu cairan berwarna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan berwarna putih yang tidak diketahui.
    Manajer Operasional SPBU Rajawali, Budi Susetyo mengatakan, setelah melakukan pengecekan kamera CCTV seharian, tidak ditemukan pengendara tersebut melakukan pengisian BBM Pertalite di SPBU Rajawali. 
    Ia menduga, BBM Pertalite dalam botol tersebut dibawa dari luar SPBU Pertamina.
    “Kan itu kelihatan di CCTV, saya juga cek seharian enggak ada orang itu melakukan tap Pertalite di sini, jadi itu sampelnya dibawa dari luar,” kata Budi saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (31/10/2025).
    “Sewaktu saya tanya ‘Belinya di mana?’ Orangnya juga enggak jawab,” ujar dia.
    Ia menuturkan, pengendara itu langsung kabur setelah menunjukkan botol berisi Pertalite kepada Armuji.
    “Terus setelah orangnya nunjukin botol itu ke Cak Ji (sapaan akrabnya), botolnya diambil lagi, terus orangnya langsung kabur, enggak jadi isi bensin di sini,” tuturnya.
    Menurutnya, ada dugaan dua zat cair dalam botol tersebut sengaja dibuat-buat.
    “Dari visualnya kan airnya bening banget, jadi kayak dibuat-buat begitu, dibikin air terus dikasih Pertalite,” ujarnya.
    Sebab, lanjutnya, visual zat etanol juga berwarna putih keruh dan kental bukan bening seperti air.
    “Kalau biasanya yang diprakirakan ada bahan campuran seperti etanol itu kan nanti yang tahu laboratorium. Tapi, bentuknya putih keruh dan kental,” ucapnya.
    Ia juga mengonfirmasi bahwa kerugian dari pengendara motor ojol yang mogok dan brebet setelah pengisian BBM telah mendapatkan penggantian. 

    “Kemarin setelah saya data, terus saya verifikasi untuk dilaporkan ke Pertamina. Ada dua orang yang komplain tapi dua duanya sudah diganti,” ucap dia. 
    Ia mengimbau kepada para pengendara roda dua untuk selalu meminta nota pembayaran setelah melakukan pengisian BBM Pertalite.
    Agar dapat mengajukan komplain di SPBU pengisian terakhir apabila motor mogok dan brebet.
    “Jadi harus ada nota pembayarannya itu untuk bisa mengajukan komplain di SPBU pengisian terakhir kalau memang motornya mogok atau brebet setelah diisi Pertalite,” kata dia.
    SPBU Pertamina Rajawali juga telah bekerja sama dengan empat bengkel Ahass rujukan di Surabaya sebagai bentuk kompensasi masyarakat yang motornya brebet dan mogok tersebut.
    “Jadi setelah nota dikirim, nanti kami kasih surat rujukan ke bengkel yang sudah kami kerja sama sebagai kompensasi perbaikan kalau motor yang mogok atau brebet setelah diisi d isini,” paparnya.
    Budi juga menyatakan bahwa hari ini telah dilakukan pengecekan tangki pendam dan dispenser bahan bakar oleh Polrestabes Surabaya.
    “Tadi dari Polrestabes juga ke sini untuk cek tangki pendam dan dispenser dan didapati semua BBM di sini aman,” ucapnya.
    Menurutnya, setelah kejadian tersebut, terdapat penurunan pembeli BBM Pertalite, meski tidak terlalu signifikan.
    “Ada penurunan pembelian Pertalite, tapi enggak terlalu signifikan. Malah sekarang banyak masyarakat yang ngantre ya untuk beli Pertamax,” kata Budi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Armuji Akui Dapat Botol Plastik Isi Pertalite dari Warga, Bukan SPBU Surabaya 31 Oktober 2025

    Armuji Akui Dapat Botol Plastik Isi Pertalite dari Warga, Bukan SPBU Surabaya 31 Oktober 2025

    Armuji Akui Dapat Botol Plastik Isi Pertalite dari Warga, Bukan SPBU
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengakui sampel Pertalite bercampur cairan bening yang ditunjukkannya saat inspeksi mendadak, berasal dari warga dan bukan tanki SPBU. 
    Meski begitu, Armuji menyebut hal tersebut hanya kebetulan dan tidak direkayasa. Sebelum diberitakan Armuji melakukan sidak SPBU Pertamina di Jalan Rajawali, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (30/10/2025) kemarin.
    Saat itu, Armuji menunjukkan pertalite yang bercampur dengan cairan berwarna bening. Pertalite itu ada di dalam botol plastik yang diserahkan oleh pengendara yang kebetulan mendatangi SPBU itu.
    Cak Ji -sapaan akrab Armuji, pun tak menyangkal bahwa Pertalite itu bukan dari tanki SPBU, dan buka rekayasa.   
    “Saya itu
    loh
    kemarin berangkat bareng-bareng sama ojol yang lain, terus ketemu di sana bareng-bareng juga, jadi enggak ada yang namanya settingan-settingan.”
    “Saya sama orangnya juga enggak kenal
    kok,
    ” kata Cak Ji saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (21/10/2025).
    Ia menuturkan bahwa banyak laporan dari
    driver
    ojol yang mengeluhkan motornya
    brebet
    dan mogok usai pengisian BBM pertalite di beberapa lokasi SPBU Pertamina Surabaya.
    “Laporan yang masuk itu kan enggak cuma di satu titik SPBU Rajawali aja, kan ada lima tempat itu yang laporan itu berbeda-beda. Kemarin itu kebetulan kita cari yang terdekat,” jelasnya.
    Menurutnya, apabila memang ada pihak lain yang ingin menjelekkan BBM pertalite dengan merekayasa pertalite yang diberikan kepadanya, seharusnya dapat dilacak melalui nopol kendaraannya.
    “Gini loh, kalau memang ada pihak lain yang menyetting kan bisa aja dilacak lewat nopol dari rekaman CCTV itu dilaporkan saja ke polisi, mudah kan sebenarnya,” terangnya.
    Ia meminta semua pihak untuk melihat hasil sidak itu di akun YouTube-nya.
    “Itu kan fitnah, semuanya ada kok buktinya di video YouTube saya, biarkan saja masyarakat yang menilai,” pungkasnya.
    Dalam sidak itu, supervisor SPBU Pertamina Rajawali, Budi Susetyo berkomitmen akan menyampaikan keluhan tersebut kepada kantor pusat PT Pertamina.
    “Iya nanti kita masukkan laporannya, saya ajukan ke kantor (pusat) Pertamina,” kata Budi saat ditemui Cak Ji.
    Ia juga menerangkan bahwa setiap laporan harus memiliki nota pembelian sebagai bukti aduan.
    “Mekanisme laporan pasti kita terima, tapi pada dasarnya nanti kita minta nota pembeliannya,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, BBM jenis pertalite menjadi sorotan setelah banyak motor mengalami brebet usai diisi jenis BBM tersebut di SPBU Pertamina. Pihak Pertamina Patra Niaga telah merespons keluhan itu dan telah membuka posko pengaduan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wawali Surabaya Imbau Warga Ganti ke Pertamax, Pastikan SPBU Tanggung Jawab Kasus Motor Brebet

    Wawali Surabaya Imbau Warga Ganti ke Pertamax, Pastikan SPBU Tanggung Jawab Kasus Motor Brebet

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menindaklanjuti banyaknya keluhan warga yang motornya brebet usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU pada Kamis (30/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Cak Ji itu meminta masyarakat agar segera melapor ke SPBU tempat mereka membeli BBM jika mengalami masalah serupa. Ia menegaskan, pihak Pertamina maupun pengelola SPBU memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

    “Ya tentunya pihak Pertamina bener-bener serius di dalam menangani masalah ini. Jangan sampai merugikan warga,” kata Cak Ji saat dikonfirmasi melalui telepon.

    Armuji mengaku telah memastikan langsung mekanisme tanggung jawab tersebut kepada pihak koordinator Pertamina saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU kawasan Jalan Rajawali, Surabaya, pada Kamis pagi.

    “Mereka warga diminta melapor, belinya di mana, laporan di pom (SPBU) bensin (Pertalite) yang dia beli, sembari menunjukkan struk nota (pembelian ataupun servis),” jelasnya.

    Untuk menenangkan masyarakat sekaligus mencegah motor kembali bermasalah, Armuji juga menyarankan warga untuk sementara beralih menggunakan BBM jenis Pertamax sampai kondisi kembali normal.

    “Ganti Pertamax sementara. Ganti Pertamax dulu supaya motornya gak brebet,” tutupnya. [ren/ian]

  • Cak Ji Tinjau Langsung Semburan Misterius di Rungkut, Diduga Akibat Patahan Kendeng

    Cak Ji Tinjau Langsung Semburan Misterius di Rungkut, Diduga Akibat Patahan Kendeng

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji, turun langsung meninjau lokasi semburan misterius yang muncul di kawasan Rungkut, Gunung Anyar, Surabaya. Semburan setinggi sekitar 70 sentimeter itu menghebohkan warga lantaran muncul tiba-tiba di aliran sungai tanpa sebab yang jelas.

    Awalnya, dugaan mengarah pada kebocoran pipa milik Pertamina Gas Negara (PGN) yang melintas di area tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan awal bersama pihak terkait, muncul analisis lain yang tak kalah serius, yakni kemungkinan semburan tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar atau Patahan Kendeng yang melewati wilayah Surabaya.

    “Terkait semburan gas yang tiba-tiba muncul di Rungkut, dugaan utama awalnya pipa PGN bocor. Namun ternyata ada kemungkinan bahwa patahan Kendeng menjadi penyebabnya,” ujar Cak Ji dalam unggahan di akun Instagram resminya, Kamis (16/10/2025).

    Sesar Kendeng sendiri merupakan salah satu sesar aktif di Pulau Jawa yang membentang panjang, melintasi sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Jalur sesar ini melewati Kabupaten Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, hingga Kota Surabaya.

    Menurut sejumlah kajian geologi, patahan ini terbagi dalam tiga segmen besar: Segmen Cepu, Segmen Waru, dan Segmen Surabaya. Para ahli menyebut, aktivitas sesar ini berpotensi menimbulkan guncangan berkekuatan magnitudo 6,5 hingga 7,0, yang bisa berdampak signifikan pada kawasan padat penduduk seperti Surabaya dan sekitarnya.

    Meski hingga kini belum ada catatan aktivitas besar dari patahan tersebut, para pakar tetap memantau pergerakannya mengingat tingginya potensi risiko terhadap infrastruktur perkotaan.

    Pemerintah Minta Warga Tidak Mendekat

    Cak Ji menegaskan, tim gabungan dari Pemkot Surabaya, PGN, dan BPBD masih melakukan pemeriksaan dan pemantauan lanjutan terhadap fenomena tersebut. Ia juga mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi semburan demi keselamatan bersama.

    “Saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. Tolong untuk warga jangan ada yang mendekati lokasi, Rek. Kita tidak tahu bahaya apa yang bisa saja terjadi di area tersebut,” imbau Cak Ji.

    Hingga kini, lokasi semburan di kawasan Sungai Kebon Agung, Rungkut telah dipasangi garis pembatas oleh petugas. Penyelidikan lanjutan masih dilakukan untuk memastikan apakah semburan itu benar berasal dari kebocoran gas atau ada kaitan dengan aktivitas pergerakan Sesar Kendeng. (fyi/kun)

  • Soal Sengketa Lahan Eigendom di Surabaya, Adies Kadir Kritik BPN

    Soal Sengketa Lahan Eigendom di Surabaya, Adies Kadir Kritik BPN

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo, Adies Kadir mengkritik Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait klaim lahan seluas 534 hektar  di lima kelurahan di Surabaya sangat merugikan masyarakat.

    Dia menilai, banyak warga telah menempati lahan itu secara sah selama puluhan tahun dan memiliki dokumen kepemilikan yang diakui negara.

    Anggota DPR RI dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam forum terbuka di Gedung Srijaya jalan Mayjen Soengkono, Rabu (15/10/2025).

    Didampingi Wawali Surabaya Armuji, Adies menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan warga hingga ke tingkat pusat.

    “Ini sangat merugikan masyarakat. Mereka sudah menempati puluhan tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun bahkan 60 tahun, dan memiliki alas hak yang diakui undang-undang. Legalitasnya jelas, ada sertifikat hak milik dan HGB, serta bayar PBB setiap tahun,” ujar Adies usai audiensi dengan warga terdampak di Surabaya, Rabu (15/10/2025).

    Menurut dia, warga membeli tanah itu dengan jerih payah sendiri, bukan menempati secara ilegal. Namun, pada tahun 2010 hingga 2015, lahan yang sudah berkembang menjadi kawasan padat penduduk justru mulai diklaim oleh BUMN Pemerintah.

    “Mereka beli dengan uang dan keringat sendiri, tapi tiba-tiba diklaim. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, batas konversi hak tanah sudah ditetapkan sampai tahun 1980,” kata dia.

    “Ini masalah keadilan. Saya hadir bukan hanya sebagai legislator, tapi sebagai warga Surabaya yang tidak akan tinggal diam. Insyaallah, saya akan kawal langsung hingga ke DPR RI dan Kementerian ATR/BPN,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini di hadapan ribuan warga.

    Pertemuan itu menyikapi sengketa lahan seluas 534 hektare yang tersebar di lima kelurahan dan tiga kecamatan—Dukuh Pakis, Wonokromo, dan Wonocolo—yang kini diklaim sebagai bagian dari Eigendom Verponding (E.V.) No. 1305 dan No. 1278 oleh BUMN Pemerintah.

    Adies menyoroti ketimpangan perlakuan salah satu Badan Usaha Milik Negara terhadap rakyatnya. Padahal, warga sudah menempati lahan tersebut puluhan tahun dengan dokumen legal—mulai SHM, HGB, hingga rutin membayar PBB.

    “Lalu tiba-tiba, sejak 2010 sampai 2015 mengklaim lahan ini. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sudah tegas, hak eigendom harus dikonversi paling lambat 1980. Kalau tidak dilakukan, ya sudah gugur secara hukum,” ujarnya.

    Adies juga mengkritisi sikap BPN yang langsung memblokir sertifikat warga hanya berdasarkan surat permintaan dari BUMN tersebut.

    “Ini negara hukum. Tidak bisa hanya berdasarkan surat permintaan, lalu BPN memblokir sertifikat yang dikeluarkan oleh institusinya sendiri. Ini harus diluruskan,” tegasnya.

    Didampingi Wakil Wali Kota Armuji yang juga tegas menyatakan keberpihakannya pada warga, Adies menekankan bahwa kawasan sengketa kini sudah menjadi kota modern, lengkap dengan perumahan, fasilitas publik, hingga infrastruktur negara.

    “Kita bicara realitas. Ini sudah jadi kota. Ada rumah sakit, hotel, pusat belanja, dan jalan negara. Kalau semua ini ditarik jadi miliknya, di mana keadilan untuk masyarakat?” katanya.

    Menurut Adies, BPN tidak bisa memblokir sertifikat yang dikeluarkannya sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. “Besok-besok tanah saya bisa diblokir hanya karena ada surat dari orang lain, kan tidak benar,” ujar politisi kawakan Golkar ini.

    Sebagai langkah nyata, Adies telah menghubungi Ketua Komisi II Rifqinizamy, dan Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RI serta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertanahan DPR RI untuk menangani kasus ini secara nasional.

    “Setelah reses berakhir 4 November, kami akan dorong pembentukan Pansus Pertanahan. Masalah 534 hektare ini harus dibuka terang-benderang, dan rakyat harus dilindungi,” pungkasnya.

    Tanggapan BPN

    Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Budi Hartanto, menyatakan pihaknya memiliki keterbatasan wewenang untuk menuntaskan sengketa ini secara sepihak. Menurutnya, sengketa ini melibatkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme antar-kementerian.

    “Ini harusnya di tingkat kementerian yang bisa menyelesaikan. Levelnya itu kami nggak mampu menjangkau di sana, jadi yang menyelesaikan kementerian, ” ujar Budi usai pertemuan dengan ribuan warga yang tanahnya diklaim salah satu BUMN.

    Meskipun demikian, Budi menegaskan, BPN tidak tinggal diam. Pihaknya telah secara aktif melaporkan perkembangan situasi dan telah menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.

    “Upaya yang kami lakukan adalah melaporkan. Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan stakeholder juga,” tambahnya.

    Langkah di tingkat pusat pun mulai berjalan. Budi mengungkapkan, kementerian terkait telah merespons dan akan segera mengambil langkah strategis. Bahkan, isu ini telah menjadi perhatian hingga tingkat kementerian koordinator.

    “Kementerian akan melakukan rakor untuk penyelesaian ini segera. Beberapa waktu kemarin, minggu yang lalu juga dari Menko Infrastruktur juga sudah mengundang,” jelasnya.

    Di tengah ketidakpastian dan situasi yang kian memanas, Budi memberikan jaminan terkait legalitas sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh masyarakat. Ia menegaskan, sertifikat tersebut dikeluarkan melalui prosedur yang sah pada masanya, jauh sebelum klaim Pertamina menguat.

    “Dulu sebelum ada klaim  ini kan penelitian sertifikat tentunya sudah melalui proses, prosedur segala macam. Secara prosedur itu juga sudah memenuhi syarat,” terangnya.

    Ia pun meminta warga untuk tidak khawatir. Hingga saat ini, BPN masih mengakui keabsahan sertifikat milik masyarakat dan data kepemilikannya tercatat dengan baik di kantor pertanahan.

    Adapun status pemblokiran atau pembatasan transaksi jual-beli yang dirasakan warga, Budi enggan berkomentar lebih jauh. “Ini masih dalam penanganan kementerian ya, saya nggak bisa ngomentari dulu sekarang. Jadi menunggu dari kementerian. Jangan sampai nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain justru akan memperumit, ” imbuhnya. (asg/ted)

     

     

  • Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

    Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang, Selasa (13/10/2025).
    Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

    Dalam interupsi kerasnya, Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang tercantum dalam rancangan APBD 2026.

    “Ada bunga pinjaman sekitar Rp500 miliar dan total utang yang akan diambil Pemkot. Apakah Cak Ji bersedia mempublikasikan hal itu secara terbuka kepada publik?” ujar Imam di hadapan forum paripurna.

    Imam menegaskan, desakan itu bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab dewan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan terbuka. Ia menilai keterbukaan sangat penting karena pinjaman daerah akan berdampak langsung terhadap beban fiskal Kota Surabaya.

    “Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar. Artinya, pendapatan berkurang signifikan, makanya Pemkot sampai harus meminjam. Karena itu saya minta sepanjang 2025 ini kegiatan seremonial dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam meminta pemerintah kota menjelaskan secara rinci skema pinjaman yang akan ditempuh, mulai dari akad, nilai pokok, bunga, hingga mekanisme pelunasan. “Harus transparan dan akuntabel. Kalau ditutupi, justru menimbulkan pertanyaan — ada apa ini?” ujarnya lagi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan akan meneruskan seluruh masukan dari anggota dewan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. “Saya akan sampaikan dahulu kepada Pak Wali Kota,” ujarnya singkat.

    Sebagai informasi, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya berencana menempuh pinjaman alternatif senilai Rp1,59 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. (asg/kun)